Bacaan Yang menarik untuk dibaca....
Rizki A.Hakim
Elit Indonesia, nampaknya, lebih mengikuti pemikiran seorang ekonom dua abad
lalu daripada tujuan pendirian negara ini.
David Ricardo, 1817, berbicara tentang keuntungan perdagangan
melalui comparative advantage pada Principles of Political Economy and
Taxation. Sementara Panitia Sembilan berbicara tentang tujuan pendirian
Negara Indonesia pada Pembukaan UUD 1945.
Ricardo, seorang ekonom dan broker saham, mengadvokasi perdagangan
atas manfaat efisiensi produksi dan penambahan konsumsi. Sedangkan
Panitia Sembilan –Soekarno, Hatta, dan kawan kawan- mengadvokasi
penghapusan penjajahan di atas dunia. Mereka menyatakan, lalu menjadi
sebuah konstitusi, bahwa merdeka adalah hak segala bangsa dan
penjajahan tidak adil serta tidak manusiawi.
Tapi, sebulan lalu, tanpa ribut-ribut dari elit republik ini,
Indonesia toh membuka diri terhadap delegasi Israel untuk bisnis dan
perdagangan. Dan dengan itu kita, secara tidak resmi, telah menyatakan
lupa, dan mungkin maklum, terhadap kebiadaban Operasi Cast Lead pada
awal tahun ini.
Memang, Israel adalah sebuah negara unggul -dalam bidang IT,
komunikasi, dan pertanian- yang layak berdagang dengan Indonesia.
Perdagangan antar dua negara, menurut comparative advantage, akan
menghasilkan efisiensi produksi sehingga rakyat dua negara dapat
mengkonsumsi lebih banyak. Pada akhirnya, apakah mungkin, berkat
hubungan dagang dengan Israel, Indonesia akan lebih makmur dan
sejahtera? Dan, sebagai contoh Mesir telah membuka hubungan bilateral
dengan Israel, dan melakukan kerjasama diberbagai bidang, termasuk
dibidang pertanian. Apakah Mesir sekarang menjadi negara yang lebih
makmur?
Namun, dalam Principles of Political Economy, Ricardo hanya seorang
ekonom positif yang berbicara mengenai pengungkapan sebuah fenomena:
manfaat hubungan dagang antar negara normal. Ia, seperti seorang
ilmuwan yang berbicara tentang bunyi, mengungkapkan proses terjadinya
bunyi tanpa berbicara bagaimana seharusnya bunyi yang baik bisa terjadi
dan terdengar.
Dan Israel, bukanlah sebuah bunyi yang baik. Pemerintahannya -yang
keji- belum, dan entah kapan, berlaku baik terhadap negara jajahannya.
Tepi Barat, sebuah daerah lemah, ditutup oleh 130 km tembok pembatas
ilegal, dan Gaza dihancurkan oleh sebuah operasi militer era modern.
Pemerintah Israel, yang tuli terhadap protes kemanusiaan, adalah sebuah
perintah yang, selama 22 hari operasi Cast Lead, membunuh 1409 orang,
di mana 83 persen-nya adalah korban sipil.
Sementara Indonesia, setidaknya 64 tahun lalu, adalah sebuah
cita-cita luhur. Mereka, di alinea pertama pembukaan konstitusinya,
berbicara tentang kemerdekaan dan penghapusan penjajahan. Seperti
seorang komponis, Indonesia 64 tahun lalu berbicara tentang penyusunan
bunyi yang baik: bagaimana seharusnya hubungan luar negeri, ketertiban
dunia, harus terjadi.
Indonesia, memang, berbicara juga tentang kemajuan kesejahteraan
umum, namun, pada konteks yang berbeda. Kesejahteraan umum dalam
konstitusi adalah kesejahteraan rakyat kecil -konteks 1945- yang belum
mampu untuk makan tiga kali dalam sehari. Bukan kesejahteraan umum
untuk penambahan konsumsi agar lebih banyak, yang tidak jelas untuk
apa, selain obesitas. Dan bukan kesejahteraan umum, hasil perdagangan
luar negeri, yang dibangun dari darah rakyat negara lain.
Namun, pada saat-saat ini, Indonesia telah mengabaikan cita-cita
luhur itu. Efisiensi produksi dan penambahan konsumsi, jauh lebih
penting daripada tujuan sesungguhnya negara ini didirikan. Perdagangan
dan kerjasama dengan Thailand, misalnya, menjadi jauh lebih penting
dari soal kemanusiaan dalam konstitusi. Indonesia, lalu memilih diam
terhadap kekejian pelarungan ratusan Muslim Rohingya ke laut.
Hal serupa dengan Cina, di mana pemberian kredit dan lakunya ekspor
migas merupakan hal yang lebih penting dari konstitusi negeri.
Penindasan Muslim Uighur lantas menjadi soal dalam negeri Cina, yang
tidak usah diusik-usik, bukan soal keadilan sosial seperti dalam
konstitusi.
Solidaritas Asia, 60 tahun lalu, rasanya, tidak dengan mudah
berulang. Saat itu, 19 negara Asia sangat konsisten mendukung
kemerdekaan Indonesia dan menjadi pengecam keras Agresi Belanda II.
Pembukaan hubungan dagang dengan Belanda, pada saat itu, mungkin akan
menjadi sebuah pengkhianatan tak terlupakan. Dan sejarah mencatat,
negara ini berhutang budi, sangat banyak, terhadap solidaritas seperti
itu.
Namun memang, seperti kata Ketua Kadin, perdagangan dengan Israel
-apabila benar terjadi- dapat menguntungkan Indonesia. Keunggulan
mereka di bidang IT, komunikasi, dan teknologi pertanian -seperti hanya
mereka yang memiliki keunggulan tersebut- bisa membuat rakyat Indonesia
lebih makmur dan sejahtera.
Dan kemakmuran itu, dibangun di atas legitimasi pembunuhan 1409
orang, dalam sebuah operasi selama 22 hari. Kesejahteraan, yang
dibangun di atas pemakluman terbunuhnya 111 perempuan dan 355 anak-anak.
Maka, sebuah keniscayaan. Kesejahteraan yang dibangun dengan
pengabaian prinsip dasar, dapat dipastikan, selalu dibangun di atas
legitimasi pencabutan hak hidup orang lain.
Dan kita tahu, itu bukan hanya soal dagang luar negeri, tapi, bisa
juga soal cara sebuah partai politik membangun kekuatannya. Seperti
kesejahteraan, dengan pengabaian prinsip keadilan dan kebenaran.
Rizki A.Hakim (Alumni Dept FE UI) - rizki_alhakim@ alumni.ui. ac.id
[Non-text portions of this message have been removed]
