At 01:14 PM 2/19/99 +0700, Haris Jauhari wrote: >Saya sependapat dengan pendapat Anda itu. Tapi, pers sebetulnya juga perlu >diawasi, bila tidak ingin pers menjadi anarki. Kalangan pers sendiri >membutuhkan pengawasan itu untuk kepentingan eksistensi dan kredibilitasnya. >Karena itulah, pers mengeluarkan kode etik .............. -----------dihapus------------- Haris, 100 persen saya setuju dengan anda: pers memang perlu diawasi. Dan tentu saja, bukan oleh pemerintah (Deppen/Menpen) seperti di zaman Orba, dan memang seharusnya pengawasan ideal dilakukan oleh masyarakat (pembaca/pemirsa/pendengar). Hanya yang saya tahu, sejak itu, banyak kantor2 redaksi media elektronik/cetak diteror/diperas/diduduki oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Apakah ini bentuk pengawasan masyarakat thd. pers yang kita idamkan? Apakah kita tidak sebaiknya segera membentuk 'wakil masyarakat' yang bertindak sebagai pengawas pers yang independen dan bermartabat, semacam Komnas Ham, misalnya, yang anggotanya bisa terdiri dari tokoh masyarakat, ahli hukum, tokoh pers dll? Apakah mungkin Dewan Pers bisa melakukan reposisi untuk itu? Sangat ironis, Haris, di masa kekebebasan berbicara dan kebebasan menyampaikan informasi didengung-dengunkan, pers kita ternyata masih juga tetap mengidap paranoia akut. Bedanya, dulu takut pada Deppen/Menpen, kini miris pada sekelompok orang yang 'tiba-tiba' merasa menjadi korban pemberitaan. Dan itu juga pasti tidak bagus untuk kesehatan pers kita dalam membangun eksistensi dan kredibilitasnya bukan? FATAL ERROR! SYSTEM HALTED! - Press any key to do nothing... [kj] ICQ - 23276722 http://hey.to/kj ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
