Dewan, seperti yang sempat mencuat Dewan Ekonomi Nasional, atau nanti Dewan
apa lagi, mempunyai potensi konflik dengan Departemen Teknis, tetapi dengan
menempatkannya secara formal, maka dapat dilihat secara jelas tanggung jawab
moralnya. Dewan ini merupakan bagian dari Pemerintahan. Pola ini jelas lebih
baik daripada mereka seperti tumbuh diluar sistem tetapi sangat mewarnai
sistem, sehingga dapat haknya nggak ada tanggung jawabnya.
Dibidang Ekuin, tercecernya Sri Mulyani, Faisal Basri, Rizal Ramli, Wimar
Witoelar, Sri Adiningsih, Emil Salim, Theo Tumion, HS Dillon dan sebagainya
cukup disayangkan.
Begitu juga dibidang Polkam, kita kehilangan kesempatan melihat kiprah
lanjutan dari Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, Hartono Mardjono,
Hatta Rajasa, Salim Said, AM Fatwa, Dimyati Hartono, Sabam Sirait, Bismar
Siregar, dan tokoh pergerakan Aceh Merdeka atau Papua Merdeka dan
sebagainya.
Dibidang Kesra, kompromi politik tidak mampu memunculkan Nurcholish Majid,
Arief Rachman, WS Rendra, Harry Roesli, Habib Attamimi, Frans Magnis
Soeseno, Wardah Hafidz, Ki Suratman, Imam B. Prakosa dan sebagainya.
Tidak salah kalau mereka dikandangkan didalam Dewan bentukan Pemerintah,
yang berfungsi sebagai counterpart para anggota Kabinet, sehingga
menampilkan internal competition yang sehat untuk berlomba berbuat
kebajikan.
Peran masyarakat adalah menjaga agar transparansi sepak terjang mereka terus
diawasi secara egaliter, sehingga privelege yang dinikmati tokoh tokoh gelap
rezim yang lalu dapat diminimalisir.
Karena itu ada bagusnya kalau Teten Masduki, Bambang Wijoyanto, Arief
Budiman, Sri Bintang Pamungkas dan tokoh pergerakan mahasiswa ditinggalkan
diluar sistem, untuk memelihara transparansi dan obyektivitas.
Dewan-dewan itu tidak mempunyai kewenangan eksekutif dan lebih bersifat
think thank, hasilnya konsep konsep, baik yang bersifat memberi inspirasi,
menyampaikan penentangan maupun dukungan atas kinerja dan pemilihan
prioritas oleh eksekutif.
Dalam Kabinet Kompromi Politik, atau malah yang secara sarkastis disebut
Kabinet Tekanan Politik yang terbentuk sekarang ini, perlu ada kandang bagi
para pakar, baik akademisi maupun praktisi, yang berfungsi sebagai
penyeimbang, oposisi, dan diberi kesempatan dan kedudukan setara untuk
menyampaikan kontribusi pemikiran dan tindakan yang dianggapnya terbaik bagi
Indonesia, tetapi pelaksanaannya (eksekusinya) harus dibawah kendali dan
koordinasi Pemerintah, sehingga tidak membingungkan rakyat, dan yang lebih
penting lagi tidak menjadikan beban ganda bagi keuangan Negara.
Melihat langkah pertama GM dalam membentuk kabinet, terlihat jelas pola
pikir Gus Dur yang dominan : menyederhanakan masalah dengan mengiyakan semua
permintaan. Tipikal pemikir demokrat, yang mestinya juga harus diikuti
langkah tegas dan segera apabila yang diiyakan itu tidak sesuai kenyataannya
dilapangan. Karena itu saya menggaris bawahi pernyataan Gus Dur tentang
sistim garansi sebagai kompensasi dari penerimaan komprominya pada kelima
Presidium Nasional, Gus Dur, Amien Rais, Megawati, Akbar Tanjung dan
Wiranto. Saya berharap Presidium ini berkembang kearah team work yang
sinergik, bukan kearah kolusi, justifikasi dan permisif.
Yap
>From: �� <[EMAIL PROTECTED]>
>Date: Sun, 24 Oct 1999 20:19:14 +0700
>
>Bagaimana dengan pembentukan dewan-dewan itu?
>
>��
>
>
>----- Original Message -----
>From: Yap C. Young <[EMAIL PROTECTED]>
>To: <[EMAIL PROTECTED]>; <[EMAIL PROTECTED]>
>Sent: 24 October 1999 23:15
>Subject: [Kuli Tinta] Jangan ada CSIS dan CIDES lagi
>
>
>CSIS ditengarai sebagai lembaga think thank Soeharto, dan CIDES
>menjadi
>think thank Habibie.
>Ketika suara CSIS tergusur oleh suara konglomerat, runtuhlah
>istana pasir
>Soeharto. Ketika saran CIDES tentang opsi Timtim kurang
>antisipatif,
>hancurlah pamor Habibie.
>Lembaga yang pura pura swadaya masyarakat ini berisi orang orang
>pintar dan
>menjadi lembaga siluman yang lebih effektip dibanding DPR yang
>secara resmi
>disebut Perwakilan Rakyat.
>
>Susahnya jadi lembaga siluman, kalau sarannya bener gak dapet
>nama, kalau
>sarannya salah digebuki rame rame. Tetapi memang ada privelege
>untuk
>anggotanya, lebih ditakuti daripada pejabat resmi, karena
>celotehnya dapat
>menggulingkan periuk nasi seorang pejabat atau melambungkan
>seorang anak
>jalanan kekursi empuk jabatan formal atau menjadi pengusaha
>besar. Ini
>sangat merusak system dan perlu segera diakhiri.
>
>Kedepan, sebaiknya GM nggak usah main main dengan lembaga
>siluman, penasehat
>terselubung, asisten gelap dan sebaiknya, karena pada gilirannya
>sama dengan
>memelihara harimau. Kalau lupa atau kurang ngasih makan, bossnya
>sendiripun
>ditelan.
>Tegakkan saja transparansi, perkuat kelembagaan formal dengan
>langkah yang
>transparan juga.
>Para pakar ini dikandangin saja di DPA dan DPR, berfungsi sebagai
>akomodator
>dan penyelaras setiap ide yang timbul sehingga menjadi suatu
>langkah konkrit
>yang representatif. Merekalah yang menjadi muara buah pikiran
>LSM, Perguruan
>Tinggi, Organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat lainnya
>yang
>mempunyai kepedulian dan kepentingan, untuk memformulasikannya
>menjadi
>rumusan konkrit bagi perbaikan segala bidang. Merekalah yang
>harus pro aktif
>untuk memfasilitasi atau mengikuti debat publik sehingga nggak
>perlu menjadi
>demo atau gerakan lain yang mengerikan.
>
>Yap
>
>
>
>
>______________________________________________________________________
>Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
>dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
>Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
>Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
>Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
