Gaji adalah salah satu bentuk kompensasi atas kinerja. Yang ideal terdapat
keseimbangan antara gaji dan kinerja, sehingga ada common interest atara
pegawai dan pihak yang mempekerjakan. Jadi menetapkan besarnya gaji secara
fixed sementara kinerjanya naik turun berfluktuasi, sesungguhnya mencederai
keseimbangan itu dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.
Memberi gaji besar dengan 'kompensasi' hukuman berat untuk korupsi adalah
pendekatan paling primitif dizaman 'stick and carrot' dulu, dan menurut
teori psikologi pemuasan kebutuhan yang paling sederhana sekalipun,
pendekatan ini dijamin gagal. Sama cerobohnya dengan gaji sama rata untuk
satu group besar, seperti yang dilakukan Pemerintah dan banyak Perusahaan
selama ini, single scaling method, yang cenderung mengabaikan faktor
kinerja. Mematikan gairah kerja.
Banyak pendekatan lain yang berkembang setelah itu untuk semakin mendekati
filosofi 'no pain no gain', 'tangan mencincang bahu memikul', 'atau 'what
you did what you get'. Intinya pegawai dibayar sesuai dengan prestasinya
bagi pihak yang mempekerjakan.
Pendekatan yang moderat, dan kelihatannya berhasil baik adalah membagi gaji
dalam 2 komponen, yaitu komponen dasar (yang besarnya tetap atau sedikit
fluktuasi berdasarkan index inflasi) yang dihitung cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup minimum. Komponen kedua sepenuhnya dikaitkan dengan kinerja,
sehingga jumlahnya bisa sangat fluktuatif, dan idealnya masing masing
pegawai berbeda satu sama lain. Tetapi kalau sulit penghitungan untuk tiap
orang, bisa juga dilakukan per kelompok. Semakin kecil anggota kelompok,
semakin teliti dan semakin adil.
Dengan bantuan kemajuan teknologi komputer, penetapan gaji untuk membayar
masing masing pegawai sesuai dengan prestasinya sudah sangat dimungkinkan.
Itu hanya permainan database.
Sebagai pengusaha tidak besar dengan pola pikir sederhana, saya lebih nyaman
menggunakan pendekatan untuk menganggap setiap rekan yang bekerja pada saya
sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab (I perceive any of them as the
responsible adult). Ciri khas orang dewasa adalah mereka tahu apa yang
terbaik bagi dirinya. Termasuk dalam soal penggajian, mereka boleh
menetapkan gajinya sendiri !!! Suatu pendekatan yang oleh banyak rekan
dinilai absurd, tetapi dikelompok saya ternyata berjalan sangat baik.
Sebelum menetapkan gajinya, tentu mereka tahu persis data kegiatan dan hasil
yang (akan) dicapai, sehingga walaupun penetapan gaji mereka masing masing
ditetapkan sendiri, ternyata jumlahnya sama sekali tidak absurd. Seorang
yang secara emosional menetapkan gaji yang kelewat besar untuk ukuran
kinerjanya, dengan inisiatif sendiri akhirnya mengoreksi (menurunkan)
sehingga dalam waktu yang tidak lama tercapai tingkat kepantasan yang
mencerminkan keseimbangan antara kinerja dan gaji. Kenapa? Performance
appraisal yang dipublikasikan secara transparan bersama daftar gaji mereka
akan menghadirkan kritikan lumayan keras dari rekan sejawatnya. Apa lagi
yang lebih keras dari control by peer? Akhirnya keseimbangan akan terbentuk
dalam harmony.
Ada 3 prakondisi untuk menjamin sistem ini berjalan, yaitu : demokrasi,
transparansi dan profit sharing.
Dengan demokrasi, setiap orang berlomba memberi nilai tambah bagi organisasi
maupun setiap individu didalamnya. Dengan transparansi, semua berjalan
dengan pengetahuan dan persepsi yang sama, karena sama sama well informed.
Dan dengan profit sharing, terpaculah motivasi untuk meningkatkan
produktivitas, memperluas atau mengurangi kegiatan dengan sasaran agar
profit semakin meningkat. Dan itu sepenuhnya atas inisiatif mereka. What a
beautiful life!
Semua memang butuh learning process, tetapi satu hal yang saya amati,
terdapat peningkatan kualitas hubungan yang semakin sehat secara terus
menerus. Demokrasinya semakin menjamin setiap manusia menjadi dirinya
sendiri, karena bahkan untuk memilih seorang team leader atau kepala unit,
dilakukan pemilihannya oleh (calon) bawahannya.Begitu juga performance
appraisalnya. Bukan oleh atasannya seperti pada umumnya dibanyak organisasi.
Setiap 6 bulan dilakukan appraisal, sehingga dapat dibayangkan betapa
panasnya kursi pimpinan yang mau macam macam. Transparansinya hampir nggak
berbatas, termasuk besarnya gaji masing masing dan laporan performance
appraisal, besarnya pendapatan, detail pengeluaran biaya termasuk
inisiatornya (Activity Based Costing) dan sebagainya. Mengapa semua peduli
hanki panki keuangan? Karena buntutnya ada profit sharing, yaitu 25%
keuntungan diberikan sebagai hak karyawan yang dibagi secara proporsional
sesuai kontribusi kinerjanya. Wajar saja kalau semua memelototi angka yang
menggerogoti profitability.
Nah dengan pendekatan seperti itu, pada umumnya pekerjaan yang tersisa bagi
saya adalah menemani mereka bekerja, karena ada atau nggak ada saya disitu,
nggak banyak artinya bagi mereka. Merekalah sesungguhnya pemilik kegiatan
usaha itu, walaupun legal wise katanya saya pemiliknya (dan karena itu punya
right voice dan hak yang lebih gede tanpa dipertanyakan, he he heee).
Saya dengar pemerintah juga berkeinginan kuat untuk menegakkan demokrasi dan
transparansi. Juga power sharing ala Bambang Sudibyo. Yah, mengapa tidak
dipersilahkan saja para pegawai negara merumuskan sendiri gaji yang pantas
bagi dirinya masing masing ? Syarat untuk jadi pegawai negara diantaranya
kan minimal harus berumur 18 tahun. Jadi sudah pantas dong mereka dianggap
sebagai orang dewasa. Selama ini kan pegawai negara itu dianggap anak kecil
yang semuanya serba diatur atur, sehingga wajar saja banyak diantara mereka
yang kekanak kanakan, alias tidak berani bertanggung jawab. Beri saja
kebebasan mengatur dirinya, termasuk gajinya. Toh kalau dikhawatirkan
kebablasan nanti juga bisa direview lagi. Apalagi kalau yang mereview
akhirnya toh antar sesama mereka juga, plus pengawasan masyarakat yang
semakin tajam dan terbuka. Kalau seorang Amien Rais, misalnya, sebagai Ketua
MPR dia merasa pantas digaji Rp. 500 juta sebulan, ya silahkan saja. Kalau
kinerjanya tidak senilai itu kan akan jadi sasaran hujatan dari segala
penjuru angin. Dan akhirnya akan mengoreksi diri juga.
Akan lain kalau Peraturan menetapkan gajinya katakanlah Rp. 100 juta
sebulan, maka ketika kinerjanya jeblok dan diprotes orang tentang gajinya
yang besar dengan enteng dia menjawab : Yang menetapkan gaji kan bukan saya.
Saya kan tidak pernah minta jabatan. Saya kan dipilih. Dst. Model lempar
tanggung jawab begini kan sudah mewabah sampai sekarang.
Jadi silahkan saja masing masing tetapkan gajinya sendiri, lalu
ditransparankan kemasyarakat, sehingga dari pengawasan masyarakat ini akan
terbentuk keseimbangan. Gitu aja kok repot.
Yap
(posting ulang karena nggak muncul muncul di list....)
----- Original Message -----
From: Martin Manurung <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Saturday, 15 January 2000 00:23 WIB
Subject: Re: [Kuli Tinta] Ada gaji naik
> Saya sih mendukung saja kalau gaji pejabat pada naik. Karena memang sangat
> kurang memadai. Bayangkan, menteri gajinya 10 jt, sampai ke pegawai
lulusan
> sarjana, gajinya cuma 500 rb. Nggak layak kan? Biarkan saja gaji naik.
Hanya
> ada satu syarat berat: Kalau masih korupsi, maka hukumannya adalah HUKUMAN
> MATI. Fair kan?
>
> Saya yakin, perekonomian juga tidak merugi bila menaikkan gaji pegawai.
> Beban anggaran memang bertambah, tapi dengan gaji naik dan korupsi dihukum
> super berat, maka bagi perekonomian cost untuk menambah gaji lebih kecil
> daripada high-cost dari korupsi, pungli dan uang pelicin. Perekonomian
akan
> lebih efisien dan efektif.
>
> Martin Manurung <http://www.cabi.net.id/users/martin>
-=== FREE Handphone @ http://www.indoglobal.com/dedicated.php3 ===-
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
