Yang pertama pada persepsi: the responsible adult, yang kedua ya pada 3
pilar itu tadi mas, demokrasi, transparansi dan profit sharing.
Saya ada konsep modifikasinya untuk non profit organization, yang mungkin
implementable untuk kantor Pemerintah, karena ada unit kegiatan dilingkungan
saya yang sifatnya begitu.
Didalamnya terdapat diantaranya insentif untuk 'pro active licencing'.
Operasionalnya, insentif bagi unit pemberian ijin dihitung berdasarkan
berapa banyak ijin yang dikeluarkan untuk masyarakat.
Up side down!
Kalau selama ini masyarakat yang mau membuat kegiatan (termasuk kegiatan
usaha) harus MEMOHON ijin macam macam yang memakan waktu cukup panjang dan
biaya cukup besar, maka kalau mau menggerakkan sektor riil, paradigmanya
dibalik. Justru petugas perijinan yang mendorong dorong agar masyarakat mau
menerima ijin berusaha. Konsekuensinya petugas itu yang aktif mengconsult
masyarakat, membuka wawasan tentang peluang usaha yang ada, memberi saran
atau solusi masalah yang dihadapi, dalam bidang produksi, pemasaran,
keuangan, pengorganisasian, strategi usaha ensofor ensofor. Mengapa mereka
proaktif, sederhananya karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih
besar.
Membalik paradigma, dari Pemerintah (tukang merintah) menjadi Pelayan
(tukang melayani). Apa sih terjemahan yang tepat to govern, sehingga tidak
menimbulkan arogansi seperti ini. Saya kira menterjemahkan government
menjadi pemerintah adalah awal dari arogansi massal yang berkepanjangan!
Pemerintah kan tukang merintah, ya pastes aja bossy banget. Diganti aja yuk!
Arogansi kedua pada istilah atasan bawahan. Dengan power atasan yang
berlebihan tanpa kewajiban yang memadai, bawahan lebih merasa bekerja kepada
atasan daripada kepada organisasi. Kenapa nggak dirobah saja. Atasan boleh
perintah semau maunya, tetapi performance appraisalnya dilakukan oleh
bawahan! Tujuannya agar kekuasaan atasan itu semata mata hanya untuk
kepentingan organisasi, bukan interest pribadi. Dengan begini nggak akan ada
cerita supir kantor bawa mobil dinas nganterin ibu pejabat (isteri
atasannya) kepasar, atau nganterin sekolah anak atasannya! Nggak ada lagi
sekretaris cantik yang merangkap pemuas nafsu atasan (sorry, jorok ya?).
Sejauh ini sudah ada pembalikan paradigma, tetapi baru sebatas kata kata.
Kalau mau dioperasionalkan, mestinya kan harus dikaitkan dengan kepentingan
para pelakunya.
Kelemahannya, seperti umumnya setiap perobahan pasti mendatangkan
resistensi. Karena itu ada baiknya dalam satu pilot proyek kecil dulu, untuk
meminimasi dampak negatipnya, sambil semua ikut belajar.
Pasti komentar yang pertama adalah, gila amat, gaji ditetapkan semaunya
sendiri. Tetapi lihatlah dalam pelaksanaannya. Tidak akan segila itu.Bahkan
saya bisa katakan juga nggak masalah kalau baju seragam ditetapkan sendiri,
jam kerja diatur sendiri, tempat kerja diatur sendiri, semuanyalah! Siapa
takut!
Apa yang mas hadapi dalam rekrutmen? Seorang calon pekerja yang ditanya mau
gaji berapa, biasanya hanya menjawab: Terserah Bapak! atau paling tinggi
'Sesuai Peraturan Perusahaan!'
Jawaban ini kelihatannya humble, tetapi sebenarnya terselip sifat kurang
bertanggung jawab, tidak yakin kemampuan diri dan sebagainya.
Seandainya seorang calon pekerja berani menyebut angka untuk kompensasinya,
maka pertanyaan rekruter akan berlanjut : Apa yang bisa kamu berikan pada
Perusahaan dengan gaji sebesar itu.
Disini diskusi menjadi terbuka dan rasional.
Kalau kekurangan gaji pegawai negeri menjadi pembenaran mereka ngobyek,
nyalo, korupsi dan sebagainya, pertanyaan yang timbul adalah : Berapa sih
kurangnya?
Selama ini selalu dijawab dengan Peraturan naik gaji. Kenapa tidak
diserahkan kepada mereka saja menetapkan gajinya sendiri sendiri, kemudian
duduk rame rame membahas rasionalitas mengapa gaji harus sebesar itu, dan
bagaimana mewujudkan impian agar penggajian seperti itu terlaksana.
Disini akan terdapat kompromi-kompromi, tetapi hasil apapun dari kompromi
itu jelas masih menyisakan satu hal yang sangat penting bagi keberhasilan
organisasi : komitment dan keberanian tanggung jawab.
Saya kira tadinya reformasi total ini akan kesana, ternyata ....sudah tahu
nanya!!!!
Yap
>From: �� <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: [EMAIL PROTECTED]
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Ada gaji naik
>Date: Tue, 25 Jan 2000 07:04:37 +0700
>
>Bung Yap, mau tanya nih
>
>Kira-kira faktor-faktor kunci apa serta kelemahan apa yang perlu
>diperhatikan bila proposal Bung Yap ini diimplementasikan ke
>organisasi pemerintah?
>
>��
>
>----- Original Message -----
>From: Yap C Young <[EMAIL PROTECTED]>
>To: <[EMAIL PROTECTED]>
>Sent: 23 January 2000 20:41
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Ada gaji naik
>
>
>Gaji adalah salah satu bentuk kompensasi atas kinerja. Yang ideal
>terdapat
>keseimbangan antara gaji dan kinerja, sehingga ada common interest
>atara
>pegawai dan pihak yang mempekerjakan. Jadi menetapkan besarnya
>gaji secara
>fixed sementara kinerjanya naik turun berfluktuasi, sesungguhnya
>mencederai
>keseimbangan itu dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.
>
>Memberi gaji besar dengan 'kompensasi' hukuman berat untuk korupsi
>adalah
>pendekatan paling primitif dizaman 'stick and carrot' dulu, dan
>menurut
>teori psikologi pemuasan kebutuhan yang paling sederhana
>sekalipun,
>pendekatan ini dijamin gagal. Sama cerobohnya dengan gaji sama
>rata untuk
>satu group besar, seperti yang dilakukan Pemerintah dan banyak
>Perusahaan
>selama ini, single scaling method, yang cenderung mengabaikan
>faktor
>kinerja. Mematikan gairah kerja.
>
>Banyak pendekatan lain yang berkembang setelah itu untuk semakin
>mendekati
>filosofi 'no pain no gain', 'tangan mencincang bahu memikul',
>'atau 'what
>you did what you get'. Intinya pegawai dibayar sesuai dengan
>prestasinya
>bagi pihak yang mempekerjakan.
>
>Pendekatan yang moderat, dan kelihatannya berhasil baik adalah
>membagi gaji
>dalam 2 komponen, yaitu komponen dasar (yang besarnya tetap atau
>sedikit
>fluktuasi berdasarkan index inflasi) yang dihitung cukup untuk
>memenuhi
>kebutuhan hidup minimum. Komponen kedua sepenuhnya dikaitkan
>dengan kinerja,
>sehingga jumlahnya bisa sangat fluktuatif, dan idealnya masing
>masing
>pegawai berbeda satu sama lain. Tetapi kalau sulit penghitungan
>untuk tiap
>orang, bisa juga dilakukan per kelompok. Semakin kecil anggota
>kelompok,
>semakin teliti dan semakin adil.
>Dengan bantuan kemajuan teknologi komputer, penetapan gaji untuk
>membayar
>masing masing pegawai sesuai dengan prestasinya sudah sangat
>dimungkinkan.
>Itu hanya permainan database.
>
>Sebagai pengusaha tidak besar dengan pola pikir sederhana, saya
>lebih nyaman
>menggunakan pendekatan untuk menganggap setiap rekan yang bekerja
>pada saya
>sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab (I perceive any of
>them as the
>responsible adult). Ciri khas orang dewasa adalah mereka tahu apa
>yang
>terbaik bagi dirinya. Termasuk dalam soal penggajian, mereka boleh
>menetapkan gajinya sendiri !!! Suatu pendekatan yang oleh banyak
>rekan
>dinilai absurd, tetapi dikelompok saya ternyata berjalan sangat
>baik.
>Sebelum menetapkan gajinya, tentu mereka tahu persis data kegiatan
>dan hasil
>yang (akan) dicapai, sehingga walaupun penetapan gaji mereka
>masing masing
>ditetapkan sendiri, ternyata jumlahnya sama sekali tidak absurd.
>Seorang
>yang secara emosional menetapkan gaji yang kelewat besar untuk
>ukuran
>kinerjanya, dengan inisiatif sendiri akhirnya mengoreksi
>(menurunkan)
>sehingga dalam waktu yang tidak lama tercapai tingkat kepantasan
>yang
>mencerminkan keseimbangan antara kinerja dan gaji. Kenapa?
>Performance
>appraisal yang dipublikasikan secara transparan bersama daftar
>gaji mereka
>akan menghadirkan kritikan lumayan keras dari rekan sejawatnya.
>Apa lagi
>yang lebih keras dari control by peer? Akhirnya keseimbangan akan
>terbentuk
>dalam harmony.
>
>Ada 3 prakondisi untuk menjamin sistem ini berjalan, yaitu :
>demokrasi,
>transparansi dan profit sharing.
>Dengan demokrasi, setiap orang berlomba memberi nilai tambah bagi
>organisasi
>maupun setiap individu didalamnya. Dengan transparansi, semua
>berjalan
>dengan pengetahuan dan persepsi yang sama, karena sama sama well
>informed.
>Dan dengan profit sharing, terpaculah motivasi untuk meningkatkan
>produktivitas, memperluas atau mengurangi kegiatan dengan sasaran
>agar
>profit semakin meningkat. Dan itu sepenuhnya atas inisiatif
>mereka. What a
>beautiful life!
>
>Semua memang butuh learning process, tetapi satu hal yang saya
>amati,
>terdapat peningkatan kualitas hubungan yang semakin sehat secara
>terus
>menerus. Demokrasinya semakin menjamin setiap manusia menjadi
>dirinya
>sendiri, karena bahkan untuk memilih seorang team leader atau
>kepala unit,
>dilakukan pemilihannya oleh (calon) bawahannya.Begitu juga
>performance
>appraisalnya. Bukan oleh atasannya seperti pada umumnya dibanyak
>organisasi.
>Setiap 6 bulan dilakukan appraisal, sehingga dapat dibayangkan
>betapa
>panasnya kursi pimpinan yang mau macam macam. Transparansinya
>hampir nggak
>berbatas, termasuk besarnya gaji masing masing dan laporan
>performance
>appraisal, besarnya pendapatan, detail pengeluaran biaya termasuk
>inisiatornya (Activity Based Costing) dan sebagainya. Mengapa
>semua peduli
>hanki panki keuangan? Karena buntutnya ada profit sharing, yaitu
>25%
>keuntungan diberikan sebagai hak karyawan yang dibagi secara
>proporsional
>sesuai kontribusi kinerjanya. Wajar saja kalau semua memelototi
>angka yang
>menggerogoti profitability.
>
>Nah dengan pendekatan seperti itu, pada umumnya pekerjaan yang
>tersisa bagi
>saya adalah menemani mereka bekerja, karena ada atau nggak ada
>saya disitu,
>nggak banyak artinya bagi mereka. Merekalah sesungguhnya pemilik
>kegiatan
>usaha itu, walaupun legal wise katanya saya pemiliknya (dan karena
>itu punya
>right voice dan hak yang lebih gede tanpa dipertanyakan, he he
>heee).
>
>Saya dengar pemerintah juga berkeinginan kuat untuk menegakkan
>demokrasi dan
>transparansi. Juga power sharing ala Bambang Sudibyo. Yah, mengapa
>tidak
>dipersilahkan saja para pegawai negara merumuskan sendiri gaji
>yang pantas
>bagi dirinya masing masing ? Syarat untuk jadi pegawai negara
>diantaranya
>kan minimal harus berumur 18 tahun. Jadi sudah pantas dong mereka
>dianggap
>sebagai orang dewasa. Selama ini kan pegawai negara itu dianggap
>anak kecil
>yang semuanya serba diatur atur, sehingga wajar saja banyak
>diantara mereka
>yang kekanak kanakan, alias tidak berani bertanggung jawab. Beri
>saja
>kebebasan mengatur dirinya, termasuk gajinya. Toh kalau
>dikhawatirkan
>kebablasan nanti juga bisa direview lagi. Apalagi kalau yang
>mereview
>akhirnya toh antar sesama mereka juga, plus pengawasan masyarakat
>yang
>semakin tajam dan terbuka. Kalau seorang Amien Rais, misalnya,
>sebagai Ketua
>MPR dia merasa pantas digaji Rp. 500 juta sebulan, ya silahkan
>saja. Kalau
>kinerjanya tidak senilai itu kan akan jadi sasaran hujatan dari
>segala
>penjuru angin. Dan akhirnya akan mengoreksi diri juga.
>Akan lain kalau Peraturan menetapkan gajinya katakanlah Rp. 100
>juta
>sebulan, maka ketika kinerjanya jeblok dan diprotes orang tentang
>gajinya
>yang besar dengan enteng dia menjawab : Yang menetapkan gaji kan
>bukan saya.
>Saya kan tidak pernah minta jabatan. Saya kan dipilih. Dst. Model
>lempar
>tanggung jawab begini kan sudah mewabah sampai sekarang.
>
>Jadi silahkan saja masing masing tetapkan gajinya sendiri, lalu
>ditransparankan kemasyarakat, sehingga dari pengawasan masyarakat
>ini akan
>terbentuk keseimbangan. Gitu aja kok repot.
>
>Yap
>(posting ulang karena nggak muncul muncul di list....)
>
>
>
>
>-=== FREE Handphone @ http://www.indoglobal.com/dedicated.php3 ===-
>Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
>Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
>Keluar: [EMAIL PROTECTED]
>
>Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
-=== FREE Handphone @ http://www.indoglobal.com/dedicated.php3 ===-
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
