Bung Yap, mau tanya nih
Kira-kira faktor-faktor kunci apa serta kelemahan apa yang perlu
diperhatikan bila proposal Bung Yap ini diimplementasikan ke
organisasi pemerintah?
��
----- Original Message -----
From: Yap C Young <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: 23 January 2000 20:41
Subject: Re: [Kuli Tinta] Ada gaji naik
Gaji adalah salah satu bentuk kompensasi atas kinerja. Yang ideal
terdapat
keseimbangan antara gaji dan kinerja, sehingga ada common interest
atara
pegawai dan pihak yang mempekerjakan. Jadi menetapkan besarnya
gaji secara
fixed sementara kinerjanya naik turun berfluktuasi, sesungguhnya
mencederai
keseimbangan itu dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.
Memberi gaji besar dengan 'kompensasi' hukuman berat untuk korupsi
adalah
pendekatan paling primitif dizaman 'stick and carrot' dulu, dan
menurut
teori psikologi pemuasan kebutuhan yang paling sederhana
sekalipun,
pendekatan ini dijamin gagal. Sama cerobohnya dengan gaji sama
rata untuk
satu group besar, seperti yang dilakukan Pemerintah dan banyak
Perusahaan
selama ini, single scaling method, yang cenderung mengabaikan
faktor
kinerja. Mematikan gairah kerja.
Banyak pendekatan lain yang berkembang setelah itu untuk semakin
mendekati
filosofi 'no pain no gain', 'tangan mencincang bahu memikul',
'atau 'what
you did what you get'. Intinya pegawai dibayar sesuai dengan
prestasinya
bagi pihak yang mempekerjakan.
Pendekatan yang moderat, dan kelihatannya berhasil baik adalah
membagi gaji
dalam 2 komponen, yaitu komponen dasar (yang besarnya tetap atau
sedikit
fluktuasi berdasarkan index inflasi) yang dihitung cukup untuk
memenuhi
kebutuhan hidup minimum. Komponen kedua sepenuhnya dikaitkan
dengan kinerja,
sehingga jumlahnya bisa sangat fluktuatif, dan idealnya masing
masing
pegawai berbeda satu sama lain. Tetapi kalau sulit penghitungan
untuk tiap
orang, bisa juga dilakukan per kelompok. Semakin kecil anggota
kelompok,
semakin teliti dan semakin adil.
Dengan bantuan kemajuan teknologi komputer, penetapan gaji untuk
membayar
masing masing pegawai sesuai dengan prestasinya sudah sangat
dimungkinkan.
Itu hanya permainan database.
Sebagai pengusaha tidak besar dengan pola pikir sederhana, saya
lebih nyaman
menggunakan pendekatan untuk menganggap setiap rekan yang bekerja
pada saya
sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab (I perceive any of
them as the
responsible adult). Ciri khas orang dewasa adalah mereka tahu apa
yang
terbaik bagi dirinya. Termasuk dalam soal penggajian, mereka boleh
menetapkan gajinya sendiri !!! Suatu pendekatan yang oleh banyak
rekan
dinilai absurd, tetapi dikelompok saya ternyata berjalan sangat
baik.
Sebelum menetapkan gajinya, tentu mereka tahu persis data kegiatan
dan hasil
yang (akan) dicapai, sehingga walaupun penetapan gaji mereka
masing masing
ditetapkan sendiri, ternyata jumlahnya sama sekali tidak absurd.
Seorang
yang secara emosional menetapkan gaji yang kelewat besar untuk
ukuran
kinerjanya, dengan inisiatif sendiri akhirnya mengoreksi
(menurunkan)
sehingga dalam waktu yang tidak lama tercapai tingkat kepantasan
yang
mencerminkan keseimbangan antara kinerja dan gaji. Kenapa?
Performance
appraisal yang dipublikasikan secara transparan bersama daftar
gaji mereka
akan menghadirkan kritikan lumayan keras dari rekan sejawatnya.
Apa lagi
yang lebih keras dari control by peer? Akhirnya keseimbangan akan
terbentuk
dalam harmony.
Ada 3 prakondisi untuk menjamin sistem ini berjalan, yaitu :
demokrasi,
transparansi dan profit sharing.
Dengan demokrasi, setiap orang berlomba memberi nilai tambah bagi
organisasi
maupun setiap individu didalamnya. Dengan transparansi, semua
berjalan
dengan pengetahuan dan persepsi yang sama, karena sama sama well
informed.
Dan dengan profit sharing, terpaculah motivasi untuk meningkatkan
produktivitas, memperluas atau mengurangi kegiatan dengan sasaran
agar
profit semakin meningkat. Dan itu sepenuhnya atas inisiatif
mereka. What a
beautiful life!
Semua memang butuh learning process, tetapi satu hal yang saya
amati,
terdapat peningkatan kualitas hubungan yang semakin sehat secara
terus
menerus. Demokrasinya semakin menjamin setiap manusia menjadi
dirinya
sendiri, karena bahkan untuk memilih seorang team leader atau
kepala unit,
dilakukan pemilihannya oleh (calon) bawahannya.Begitu juga
performance
appraisalnya. Bukan oleh atasannya seperti pada umumnya dibanyak
organisasi.
Setiap 6 bulan dilakukan appraisal, sehingga dapat dibayangkan
betapa
panasnya kursi pimpinan yang mau macam macam. Transparansinya
hampir nggak
berbatas, termasuk besarnya gaji masing masing dan laporan
performance
appraisal, besarnya pendapatan, detail pengeluaran biaya termasuk
inisiatornya (Activity Based Costing) dan sebagainya. Mengapa
semua peduli
hanki panki keuangan? Karena buntutnya ada profit sharing, yaitu
25%
keuntungan diberikan sebagai hak karyawan yang dibagi secara
proporsional
sesuai kontribusi kinerjanya. Wajar saja kalau semua memelototi
angka yang
menggerogoti profitability.
Nah dengan pendekatan seperti itu, pada umumnya pekerjaan yang
tersisa bagi
saya adalah menemani mereka bekerja, karena ada atau nggak ada
saya disitu,
nggak banyak artinya bagi mereka. Merekalah sesungguhnya pemilik
kegiatan
usaha itu, walaupun legal wise katanya saya pemiliknya (dan karena
itu punya
right voice dan hak yang lebih gede tanpa dipertanyakan, he he
heee).
Saya dengar pemerintah juga berkeinginan kuat untuk menegakkan
demokrasi dan
transparansi. Juga power sharing ala Bambang Sudibyo. Yah, mengapa
tidak
dipersilahkan saja para pegawai negara merumuskan sendiri gaji
yang pantas
bagi dirinya masing masing ? Syarat untuk jadi pegawai negara
diantaranya
kan minimal harus berumur 18 tahun. Jadi sudah pantas dong mereka
dianggap
sebagai orang dewasa. Selama ini kan pegawai negara itu dianggap
anak kecil
yang semuanya serba diatur atur, sehingga wajar saja banyak
diantara mereka
yang kekanak kanakan, alias tidak berani bertanggung jawab. Beri
saja
kebebasan mengatur dirinya, termasuk gajinya. Toh kalau
dikhawatirkan
kebablasan nanti juga bisa direview lagi. Apalagi kalau yang
mereview
akhirnya toh antar sesama mereka juga, plus pengawasan masyarakat
yang
semakin tajam dan terbuka. Kalau seorang Amien Rais, misalnya,
sebagai Ketua
MPR dia merasa pantas digaji Rp. 500 juta sebulan, ya silahkan
saja. Kalau
kinerjanya tidak senilai itu kan akan jadi sasaran hujatan dari
segala
penjuru angin. Dan akhirnya akan mengoreksi diri juga.
Akan lain kalau Peraturan menetapkan gajinya katakanlah Rp. 100
juta
sebulan, maka ketika kinerjanya jeblok dan diprotes orang tentang
gajinya
yang besar dengan enteng dia menjawab : Yang menetapkan gaji kan
bukan saya.
Saya kan tidak pernah minta jabatan. Saya kan dipilih. Dst. Model
lempar
tanggung jawab begini kan sudah mewabah sampai sekarang.
Jadi silahkan saja masing masing tetapkan gajinya sendiri, lalu
ditransparankan kemasyarakat, sehingga dari pengawasan masyarakat
ini akan
terbentuk keseimbangan. Gitu aja kok repot.
Yap
(posting ulang karena nggak muncul muncul di list....)
-=== FREE Handphone @ http://www.indoglobal.com/dedicated.php3 ===-
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
