Mas Daniel dan netter sekalian,
saya postingkan tulisan ibu kita yang barangkali bisa menjelaskan latar
belakang kebijaksanaan pajak baru yang banyak mengundang kecurigaan di
masyarakat.
***
URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0101/15/UTAMA/apbn01.htm
>Senin, 15 Januari 2001
ANALISIS EKONOMI SRI MULYANI INDRAWATI
APBN 2001, "Quo Vadis" Koordinasi Pemerintah?
AWAL Oktober 2000, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri membacakan
Rancangan APBN 2001 di depan DPR yang dianggap kalangan ekonomi sangat
realistis, yang kemudian dibahas dan disetujui DPR setelah mengalami
berbagai revisi. Dengan berbagai catatan, tampaknya realisasi APBN
2001 akan sangat ditentukan oleh penerimaan pajak pemerintah yang
ditargetkan meningkat sangat signifikan.
Pajak langsung dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) ditargetkan
mencapai Rp 93 trilyun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat
menjadi Rp 46,85 trilyun. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) akan ditingkatkan dari 11 persen menjadi 12,5
persen. Suatu target yang cukup luar biasa meskipun dibandingkan
negara berkembang lain, terutama di kawasan ASEAN, rasio tersebut
masih jauh di bawah.
Tentu kenaikan target penerimaan pajak yang cukup dramatis tersebut
jelas bukan disebabkan pemerintah sangat optimistis terhadap pemulihan
ekonomi yang ditargetkan akan tumbuh lima persen, di mana versi Bank
Indonesia (BI) sebesar 4,5-5,5 persen untuk tahun 2001.
Pemerintah tidak punya pilihan lain. Akibat krisis dan proses
pemulihan yang sangat mahal, baik dari paket Dana Moneter
Internasional (IMF) maupun biaya restrukturisasi dan rekapitalisasi
perbankan yang mencapai Rp 650 trilyun, pemerintah saat ini menanggung
biaya sangat berat dalam bentuk rasio utang publik terhadap PDB yang
mencapai di atas 110 persen.
Beban utang publik ini diperkirakan akan terus menghantui kesehatan
instrumen fiskal pemerintah hingga 10 tahun mendatang. APBN 2001 dan
seterusnya jelas dalam kondisi lampu kuning mendekati merah, baik dari
segi kesehatan maupun dari keberlangsungan (sustainability). Pilihan
yang tersedia bagi pemerintah hanya dalam bentuk menaikkan penerimaan
negara, baik dari pajak maupun nonpajak, dan upaya mengerem
pengeluaran.
Kenaikan rasio pajak yang ditargetkan di atas jelas dalam rangka
menjaga keberlangsungan APBN yang sehat, dan tentu bukan karena Dirjen
Pajak memang ingin nyelonong sendiri ingin memungut pajak lebih
banyak.
Upaya ini jelas menuntut adanya intensitas yang makin tinggi dari
upaya pemungutan pajak yang menyangkut pemungutan pajak dari
potensi-potensi yang dianggap ada namun selama ini masih belum terkena
pemungutan pajak atau masih bisa ditingkatkan tarif pemungutannya.
Pengenaan PPN di sektor pertanian dan PPN dari kegiatan ekonomi di
Pulau Batam termasuk kategori ini. Juga peningkatan tarif pajak dari
15 persen menjadi 20 persen bagi para deposan di perbankan, dan pajak
barang mewah dari penjualan semua mobil.
***
NAMUN, berbagai upaya pajak yang sangat bersemangat dari Direktorat
Jenderal Pajak tersebut ternyata membuahkan berbagai keterkejutan dan
keberatan, bukan saja di kalangan pelaku ekonomi. Banyak pihak menuduh
Dirjen Pajak yang tengah berupaya memenuhi target penerimaan negara
tersebut ibarat berburu di kebun binatang, atau akan membunuh ayam
yang seharusnya bisa menghasilkan telor emas untuk perekonomian.
Yang memprihatinkan, di kalangan pemerintah sendiri ada juga yang ikut
protes dan keberatan. PPN yang akan dipungut di sektor pertanian
mendapat keberatan dari Menteri Pertanian yang menyatakan tidak
diinformasikan mengenai pungutan pajak ini, yang dikhawatirkan
pungutan PPN ini akan menambah beban para petani (kecil) yang sedang
dirundung malang karena harga beras yang merosot.
Keberatan ini akhirnya dikabulkan dalam sidang kabinet yang menurut
perhitungan berdasarkan nilai tambah sektor pertanian, target sekitar
Rp 1,5 trilyun diperkirakan akan menguap. PPN di Pulau Batam yang
sudah berkali-kali gagal diberlakukan sejak awal tahun 2000 kembali
ditunda lagi tahun ini atas usulan dari pihak Otorita Batam dan
didukung oleh Menperindag dengan alasan khawatir para investor di
Batam akan hengkang akibat pemungutan pajak tersebut.
Menurut Dirjen Pajak, target penerimaan dari PPN Batam sekitar Rp 0,4
trilyun berarti juga akan lenyap. Kenaikan pajak deposito sebesar lima
persen memunculkan protes dari para bankir yang mengkhawatirkan akan
terjadi pengalihan (pelarian) deposan ke luar negeri atau ke mata uang
asing.
Keberatan juga muncul di kalangan Bank Sentral sebagai pengelola
sektor moneter yang mengkhawatirkan tekanan rupiah akan makin berat,
juga pejabat Departemen Keuangan yang menangani bank-bank yang
direkapitalisasi yang mengkhawatirkan merosotnya kesehatan bank yang
masih rapuh saat ini.
Meskipun Menteri Keuangan mengatakan kenaikan pajak ini akan jalan
terus, ternyata salah seorang penasihatnya menyatakan bahwa kenaikan
ini masih terbuka untuk ditinjau kembali. Bila kenaikan ini juga
ditunda/dibatalkan, diperkirakan Rp 1,3 trilyun juga akan menghilang
dari target pemerimaan tahun ini.
Pajak Barang Mewah untuk penjualan mobil juga mendapatkan protes dan
keberatan dari pejabat Depperindag, karena dikhawatirkan akan
menyurutkan pemulihan tingkat penjualan mobil yang tengah terjadi.
Ada dua dimensi sangat mengkhawatirkan dari fenomena di atas. Pertama,
Menteri Keuangan seharusnya mulai sangat khawatir mengenai prospek
APBN 2001 yang makin tidak jelas. Penerimaan pemerintah akan cenderung
meleset ke bawah secara signifikan dengan berbagai penolakan dan
pembatalan tersebut, maupun dari penerimaan pajak minyak bumi yang
juga cenderung makin merosot di bawah asumsi dasar APBN.
Target penerimaan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan
privatisasi BUMN masih selalu menjadi tanda tanya besar dengan
berbagai persoalan implementasi program yang lemah dan masih begitu
banyaknya intervensi kelompok dan intervensi politik yang merugikan
negara.
Sementara itu, daftar [10]belanja negara bukannya makin pendek dan
rasional, justru makin panjang dan semakin sulit dikendalikan. Defisit
APBN mungkin membengkak, dan yang lebih serius upaya memelihara
keberlangsungan dan kesehatan fiskal nampaknya makin terancam gagal.
Padahal, hal ini merupakan menu utama dari program pemulihan ekonomi
pemerintah, dan menjadi syarat utama untuk mendapatkan dukungan dari
pihak internasional kepada pemerintah, baik dalam Letter of Intent
(LOI)-IMF, Paris Club, maupun Consultative Group on Indonesia (CGI).
***
DIMENSI kedua yang sangat penting dari rentetan kejadian di atas
adalah tergambarkan secara sangat jelas bahwa koordinasi dan
kesepahaman antarsesama pejabat dan instansi pemerintah sama sekali
tidak membaik atau bahkan mungkin tidak ada. Suatu perekonomian yang
telah mengalami krisis yang dahsyat seperti Indonesia pasti
menghasilkan situasi serba sulit dan menekan, di mana semua sektor dan
bagian menjadi begitu urgent dan sangat kritis untuk diperhatikan.
Melindungi petani, apalagi yang kelompok lahan kecil yang merupakan
kelompok miskin, jelas tidak diragukan sangat penting prioritasnya.
Menjaga kepercayaan dan kenyamanan investor yang tidak hanya di Pulau
Batam juga sangat penting.
Mencegah deposan lari ke luar negeri atau mengganti tabungannya ke
mata uang asing yang akan makin memperlemah rupiah kita juga tentu
sangat penting. Dan memelihara momentum dan sentimen pemulihan
ekonomi, di antaranya dalam bentuk menjaga tren peningkatan penjualan
mobil yang sangat impresif, juga dirasakan penting.
Sementara itu, menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN jelas juga
sangat penting, dan bila kita tidak ingin menghadapi kebangkrutan
pemerintah yang dapat menyebabkan risiko sistemik yang mampu memicu
krisis ekonomi espisode kedua. Masalah kritisnya kesehatan keuangan
publik (APBN) selalu menjadi sorotan sangat penting bagi kita sendiri
maupun bagi pihak internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kalau
semua elemen dan hal dianggap begitu penting di dalam ekonomi, pada
dasarnya semua menjadi tidak penting. Pemerintah harus mampu
meletakkan prioritas yang benar, dan bukan justru ikut bingung dan
saling memprotes. Visi dan tujuan terfokus yang hendak dicapai bersama
oleh pemerintah seharusnya dijelaskan dalam sidang kabinet yang
kemudian menjadi kesepakatan bersama antar-instansi pemerintah.
Visi dan tujuan ini kemudian harus dijelaskan pada publik dan DPR
secara baik dan transparan. Dengan tujuan bersama ini akan muncul
konsekuensi kebijakan dan prioritas kebijakan yang konsisten yang juga
harus disadari, dipegang, dan dihormati bersama oleh para menteri dan
pejabat pemerintahnya.
Dengan demikian, pemerintah menyadari betul bahwa akan ada sektor atau
bidang ekonomi yang memang harus diprioritaskan dan dijaga bersama
oleh semua pajabat pemerintah, dan ada sektor atau bidang yang harus
terpaksa dinomorduakan.
Kesepakatan ini harus dijaga dan diterapkan secara tegas di antara
pemerintah sendiri, termasuk hukuman bagi yang melanggar, dengan
syarat adanya kepemimpinan dan koordinasi yang jelas dan kredibel.
Dengan demikian, setiap pemimpin instansi dan menteri tidak dapat dan
tidak boleh melayangkan keberatan sendiri-sendiri kepada Presiden dan
selalu meminta perkecualian.
Kecenderungan Presiden untuk mengabulkan secara langsung dan tanpa
koordinasi terhadap permintaan perkecualian dari menteri melalui
posisi tawar masing-masing juga akan membuat pejabat pelaksana di
tingkat teknis menjadi bingung dan tidak memiliki kepastian arah
kebijakan. Akibatnya, kemajuan kebijakan akan lambat atau yang paling
parah demoralisasi pejabat dan pelaksana teknis dapat terjadi.
Pemulihan ekonomi secara berkelanjutan dari suatu krisis maupun
keberhasilan pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang banyak
yang gagal hanya karena pemerintahnya tidak mampu menciptakan
prioritas, atau karena meletakkan prioritas yang salah.
Perjalanan pengelolaan ekonomi bangsa ini di masa lalu juga telah
memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga mengenai begitu
pentingnya kemampuan pemerintah dalam meletakkan prioritas yang benar
dan tegas. Semoga pemerintah ini bisa belajar secara baik dari
kesalahan dan keberhasilan pemerintah masa lalu, tanpa harus mengulang
kegagalan yang sangat konyol dan berakibat sangat mahal. *
_________________________________________________________________
******* End *******
................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia...............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
