Pak Rusmanto, mungkin IGOS policy bisa memulai, mencontoh
http://www.iosn.net http://europa.eu.int Ditempat itu penuh dengan OSS, atau FOSS. Sekedar dari saya. salam ++ pit ++ On Thu, 2004-06-17 at 13:19, Rusmanto wrote: > fade2blac wrote: > > > Apakah IGOS akan bergerak di policy? Menerbitkan kepmen? > > Sedikit yang saya tahu, arahnya memang ini, > imho kalau bisa sih Keppres, > atau bisa jadi salah satu > kesepakatan dengan Capres/Cawapres ...hehehe > > Hasilnya (mho): > 1. Lembaga pemerintah pakai open source. > 2. Efek no.1, setiap tender software mensyaratkan pakai open source :) > 3. Efek no.1 dan 2, lembaga pendidikan menggunakan open source. > 4. Efek 1,2,3, perusahaan it menyediakan jasa open source. > 5. Efek 1,2,3,4 Indonesia mandiri dalam bidang software, > lalu mengekspor software dan TKI-TI ....hehehe > > Soal definisi, saya kira tim igos memang butuh masukan, > seperti apa pedoman yang akan ditulis jadi Kepmen/Kepres dan juklak-nya. > Sementara ini, saya menangkap kalimat diplomatis dari tim igos, > *semaksimal mungkin pakai free software* > Juklaknya misal berupa rekomendasi: > 1. Sistem Operasi: Linux, ... > 2. Distro: Komura, Fedora, Thamura (sorry Frans, sama ra sih). > 3. Office: OpenOffice, Koffice, ... > 4. Database: PostgreSQL, MySQL, ... > 5. dst.... > > Semoga bermanfaat, dan teman-teman bisa memberi masukan :) > > Rus -- Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED] Arsip dan info: http://linux.or.id/milis.php
