Bung Lim, Saya bisa mengerti logika Anda. Dan saya setuju, bahwa tugas utama parpol, idealnya, adalah seperti yang anda sebut puanjang luebar seperti di bawah.
Tapi anda tak bisa serta merta menyamakan kondisi di holand dengan di jakarta. Yang brandweer/ambulance/polisinya plus pemdanya sudah beres kinerjanya. Buat saya itu simplifikasi, dan maap saja kalo saya bilang agak naif. Jadi betapa lebih malangnya nasib rakyat jakarta(sehingga mungkin akan ada lebih dari 56 penduduk yang meninggal dan lebih 350.000 pengungsi yang terlunta-lunta) kalau saja semangat filantropi yang ditunjukkan parpol, lsm, atau apapun disoroti dengan cara yang sinis seperti itu. Rasanya menunggu semua sistem kontrol parpol/legislatif di jakarta (bahkan indonesia) beres seperti di holand memerlukan waktu yang cukup lama (terutama untuk para korban banjir!). Dan sementara menunggu kondisi seperti itu rasanya tindakan parpol, lsm atau apapun untuk membuat posko menjadi wajar adanya. Setidaknya agar tak semakin banyak korban tewas berjatuhan karena tak terevakuasi atau pengungsi keleleran karena kelambanan pemda. Sekali lagi, saya setuju dengan ide besar anda, soal pemberdayaan parpol atawa legislatif untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Tapi plis deh ah... turunlah ke bumi indonesia agar anda bisa lebih realistis melihgat persoalan di lapangan. Salam hangat, bayu, korban banjir jakarta On 2/8/07, Danny Lim <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pemikiran paling positif adalah MENCEGAH BANJIR, bukan bicara soal bantuan dana asing dll. Bila tidak ada banjir, tidak diperlukan dana asing, dan yang paling penting: tidak ada penduduk kehilangan harta, mati kesetrum listrik, anak-anak tidak bisa ke sekolah, bahaya epidemi typus dll.dll.dll. Bisa mengikuti logika saya? Dalam sistim demokrasi, suara terbanyak menentukan. Bila PKS sombong dan egois, maka meski pun PKS dikatakan yang pertama mengkritik pemda DKI, kritikannya hanya sebatas kritikan sebab PKS bekerja sendirian. Yang perlu dilakukan oleh PKS adalah mengumpulkan suara di parlemen dari parpol-parpol lain agar kritikannya mencapai suara terbanyak, supaya pemda DKI mau tak mau harus menuruti yang digariskan oleh parlemen (baca PKS cs). Inilah tugas PKS dan parpol- parpol lainnya di DPRD yang sebenarnya. PKS TIDAK BOLEH berbangga membangun Posko Banjir, sebaliknya PKS mesti rela mengakui ke masyarakat yang memilihnya "PKS telah gagal total mengontrol Pemda DKI sehingga 44 penduduk Jakarta mati dan 350.000 penduduk lainnya mengungsi". Beranikah PKS mengeluarkan statement politik seperti itu? Di Belanda, bila ada badai atau salju, yang turun tangan membantu di lapangan adalah tiga serangkai ambulance/polisi/brandweer, bukan parpol. Namun parpol mengamati semuanya secara cermat. Parpol Belanda akan segera turun tangan menggenjot pemerintah Belanda bila kinerja ambulance/polisi/brandweer loyo, apalagi sampai minta uang ke masyarakat yang terkena bencana. Parpol juga akan menggenjot pemerintah bila kinerja KNMI (Dinas Meteorologi Belanda) memble alias tidak memberi warning ke masyarakat Belanda sehari sebelum badai/salju turun. dll. dll. Tugas parlemen adalah mengontrol kinerja pemerintah secara represif, dan membuat RUU secara preventif, bukan turun ke lapangan sebagai posko banjir!!!! PKS justru harus menggenjot pemerintah pusat agar mengaktifkan ambulance/polisi/brandweer (tanpa minta uang dari rakyat yang menderita) dari provinsi-provinsi lain ke Jakarta sesuai semangat NKRI. Turun tangannya PKS ke Posko Banjir hanya merupakan tindakan mendegradasikan diri sendiri dari parpol menjadi posko banjir. Posko banjir tentu diperlukan, tapi harus ditangani oleh ambulance/polisi/brandweer, bukan oleh parpol seperti PKS. Bila PKS merasa terpanggil untuk turun sendiri di lapangan, saya anjurkan PKS segera pergi ke notaris dan mengubah statutanya dari parpol menjadi Posko Banjir. Untuk selanjutnya kita akan mengenal PKS sebagai PBKS "Posko Banjir Keadilan Sejahtera". Salam hangat, Danny Lim, Nederland --- In [email protected] <mediacare%40yahoogroups.com>, "bayu pelangi" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Imho, > Kalo saya sih nggak peduli, mau pks, pds, pki atau organisasi genderuwo > sekalipun! Kalo mereka mendirikan posko untuk membantu rakyat kebanjiran, > itu adalah perbuatan baik yang patut diapresiasi. > > Soal fungsi kepartaian yang di sebut om danny di bawah, kalo nggak salah > baca (cmiiw), organisasi pertama yang mengecam pemda dki telah gagal dalam > menghandel banjir juga adalah pks dki. > > Lebih baik arahkan energi untuk mencermati penyaluran bantuan oleh aparat > pemda yang ngga beres dan dikorup (seorang pengungsi di melayu bilang begitu > pada saya) juga bantuan asing yang katanya mulai masuk untuk banjir via > pemda. > > Mari kita berpikir positif. > > Salam > bayu
