Haaaah ........ Indonesia negara terkorup nomor 6 di dunia dan anda bilang SoFi-nummer tidak applicable di Indonesia? Contoh-contoh yang anda berikan di bawah ini kriminalitas/korupsi dari kelas teri, sedangkan SoFi-nummer dapat menangkap kriminalitas/korupsi kelas kakap. Indonesia sebagai negara no. 6 terkorup di dunia, maka ikannya bukan kakap lagi tapi sudah ikan paus.
Pantas korupsi di Indonesia cerah meriah, sebab logika orang Indonesia terbalik, yaitu "bila tidak mampu mendeteksi ikan teri, janganlah coba mendeteksi ikan paus." Logika di Belanda 'tuh sebaliknya lho, yaitu "bila anda tidak mampu mendeteksi ikan paus, janganlah coba mendeteksi ikan teri", sebab kans suksesnya nihil. Di Belanda mungkin saja ada korupsi/kriminalitas kecil-kecilan, tapi yang gede-gede 'mah udah terjaring SoFi-nummer atuh. Masing-masing negara merdeka, merdeka mengurus negaranya masing- masing, ihik ihik. Salam hangat, Danny Lim, Nederland --- In [email protected], [EMAIL PROTECTED] wrote: > > Om Lim, mo nanya dikit...... > apa SoFi-nummer juga bisa men-detect hal-hal berikut : > > - usaha sampingan warung kelontong & besi tua > - bisnis sampingan jual beli ganja ... > - hasil makelarin jual beli tanah/ mobil orang lain > - hasil sumbangan atas nama yayasan fiktip/ tdk terdaftar.... > - uang hasil ber-gigolo ria > > bila bisa, berarti available untuk di-aplikasikan di Indon, > kalo tdk bisa, ya lupakan saja dululah.... > tdk semua yg di Belanda aplicable di Indon.... > > > salam, > > > > > > "Danny Lim" <[EMAIL PROTECTED]> > Sent by: [email protected] > 02/23/2007 02:21 AM > Please respond to > [email protected] > > > To > [EMAIL PROTECTED], "mediacare mediacare" > <[email protected]> > cc > > Subject > [mediacare] Re: [KincirAngin] Essay - Sebuah prasangka terhadap teman yang > kebetulan anggota DPR > > > > > > > Dengan adanya internet, pembandingan gaji seseorang dengan mobilnya > gampang > sekali. Di Belanda misalnya, Dinas Pajak mencatat di komputernya berapa > pajak yang dibayar seseorang, maka akan diketahui penghasilannya (gaji > atau > keuntungan perusahaan). Komputer Dinas Pajak dikopel dengan komputer > Polisi > Lalu Lintas yang punya catatan nomor polisi mobil. Maka orang yang gajinya > > kecil tapi punya mobil Mercedes pastilah menggelapkan pajak atau mendapat > uangnya dari praktek kriminal. Pengkopelan database Dinas Pajak dan Polisi > > Lalu Lintas itu legal, diatur oleh UU Belanda. Kuncinya SoFi- nummer, sejak > > mbrojol dari perut sampai gamepoint, seseorang di Belanda memiliki sebuah > SoFi-nummer. Pemerintah tinggal mentik SoFi-nummer seseorang, maka seluruh > > riwayat hidupnya akan terbaca di monitor. Misalnya pernah menikah berapa > kali dengan siapa, alamatnya di kota apa, bekerja di mana, pernah dihukum > atau tidak dll. > > Mengapa Indonesia tidak mau mencontek sistim SoFi-nummer Belanda untuk > mengganyang korupsi? Walahualam. > > Salam kincir, Danny Lim, Nederland > > ----- Original Message ----- > From: "Satrio Arismunandar" <[EMAIL PROTECTED]> > To: "news Trans TV" <[EMAIL PROTECTED]>; "student EMBA" > <[EMAIL PROTECTED]>; "Begundal Salemba" > <[EMAIL PROTECTED]>; "PJTV PJTV" <[EMAIL PROTECTED]>; > "Cikeas Cikeas" <[EMAIL PROTECTED]>; "mediacare mediacare" > <[email protected]>; "jurnalisme" <[EMAIL PROTECTED]>; > "pantau" <[EMAIL PROTECTED]>; "AJI INDONESIA" > <[EMAIL PROTECTED]>; "Kincir Angin" <[EMAIL PROTECTED]>; > "Forum Kompas" <[email protected]> > Sent: Thursday, February 22, 2007 11:49 AM > Subject: [KincirAngin] Essay - Sebuah prasangka terhadap teman yang > kebetulan anggota DPR > > > Essay - SEBUAH PRASANGKA TERHADAP TEMAN, YANG KEBETULAN ANGGOTA DPR > > > > Prasangka di hati kita terkadang terlalu kuat, dan mempengaruhi > penilaian > > kita pada hal-hal yang secara umum dianggap seolah-olah sudah pasti > > kebenarannya. Misalnya, anggapan bahwa anggota DPR hampir semuanya pasti > > > korup, busuk, atau menerima uang haram. Padahal prasangka kita bisa jadi > > > sangat keliru, atau minimal tidak seakurat yang kita bayangkan. > > > > Hal ini pernah menimpa saya. Sebagai jurnalis dan mantan aktivis, yang > > merasa ikut andil dalam gerakan prodemokrasi menumbangkan kekuasaan > > Soeharto tahun 1998, saya punya rasa kecurigaan yang tinggi terhadap > > mereka yang menjadi pejabat negara, entah itu di pemerintahan atau pun > di > > DPR. > > > > Nah, suatu saat ada teman saya aktivis, yang melangsungkan pernikahan di > > > Jakarta (2006). Saya sebagai teman lama seperjuangan tentu saja > memerlukan > > hadir. Karena yang menikah ini aktivis yang punya jaringan luas, maka > > ramailah acara pernikahan itu dihadiri para mantan aktivis, termasuk > yang > > sudah menjadi pimpinan di partai politik dan mendapat jabatan di DPR. > > > > Salah satu dari mereka, sebut saja namanya XY, datang ke acara > pernikahan > > dengan mobil mewah, yang harganya saya taksir pasti di atas Rp 650 juta. > > > Saya kenal akrab dengan XY ketika sama-sama menggalang aksi mahasiswa > > pasca sarjana di Universitas Indonesia tahun 1998. Tetapi sesudah itu > kami > > jarang bertemu dan jarang kontak. Saya tetap berkarir di jalur > > jurnalistik, sedangkan dia memilih terjun ke dunia politik. > > > > Saya pun berbisik ke seorang mantan aktivis lain, yang kenal dekat > dengan > > XY. "Apakah XY itu ketika jadi anggota DPR termasuk 'bersih"?" Dia > > menjawab, "Yah, di dunia politik seperti ini sulitlah kalau kita mencari > > > orang yang benar-benar 100% bersih. Tapi XY ini masih lumayanlah..." > > > > "Lho, tapi bagaimana dia bisa punya mobil mewah, yang harganya pasti tak > > > terjangkau dengan sekadar gaji anggota DPR?" tanya saya, penasaran. "Oh, > > > dia tidak membeli mobil itu. Dia bernasib baik memenangkan undian > > berhadiah mobil dari sebuah bank. Bank 'kan sering bikin undian untuk > > memancing nasabah baru," sahut rekan saya. > > > > Saya terhenyak. Ternyata prasangka dan kecurigaan saya tidak terbukti. > > Saya memang tidak tahu persis, apakah XY betul-betul "bersih." Tetapi, > > setidaknya, khusus untuk kasus mobil mewah ini, dia memperolehnya bukan > > dari korupsi seperti yang saya duga semula. > > > > Sejak saat itu, saya bertekad untuk lebih berhati-hati, sebelum > > tergesa-gesa menilai atau menghakimi "bersih-tidaknya" orang lain. > > Walaupun, kalau sekadar mengikuti pandangan umum yang populer, dengan > > mudah pasti kita akan mengatakan: "mayoritas anggota DPR pasti korupsi." > > > > Manila, 22 Februari 2007 > > > > > > Satrio Arismunandar > > Producer - News Division, Trans TV, Floor 3 > > > > http://satrioarismunandar6.blogspot.com >
