Betul! Morales yang petani, pemimpin buruh, Lula yang juga pemimpin buruh
belajar sendiri sampai diakui sebagai ekonom pintar dan HUGO CHAVEZ, yang
"hanya" kolonel Baret Merah tapi sudah 3 kali menang pemilu dan dipilih oleh 64%
rakyat miskin, semuanya yang tidak punya S1 itu sedang memimpin negaranya
dengan program yang jelas pro rakyat dan memakai SDA untuk rakyat. Mereka
berani "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi" dengan "iblis agung" Bush!
Ini beda dengan Indonesia yang pada punya Prof PhD Msci, MA, MBA dan
sederetan lagi gelar akademis termasuk PhD ekonomi pertanian IPB waktu jadi
presiden: tong kosong yang justru sangat giat memperluas kemiskinan rakyat.
Btw, di Nusantara tidak hanya Mojopahit yang feodal, kalau tidak salah kan
ada juga Kesultanan Ternate, Tidore dan banyak lagi. Tapi memang negaranya
Mahapatih Gajah Mada itulah yang terbesar dan terkuat.
Salam, TCh
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Refleksi; Bersyarat S1 berarti negara seribu bencana tidak akan
memiliki presiden dari kelas bawah seperti Evo Morales [Bolivia] dari Bolivia
atau Luiz Inácio Lula da Silva [Brasilia]. Dengan lain kata dimarginalisasikan
hak demokratis rakyat lapisan bawah. Jayalah neo-Mojopahit!
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=286483&kat_id=23
Kamis, 15 Maret 2007 22:00:00
Syarat S1 Capres akan Jadi Pembahasan Krusial di DPR
Laporan: Yusuf Assidiq
Jakarta-RoL--Persyaratan agar calon presiden dan anggota parlemen harus
berpendidikan sarjana [S1] seperti tercantum dalam draf RUU Pilpres versi
Pemerintah, diperkirakan akan menjadi masalah krusial dalam pembahasannya.
Prasyarat tersebut dipastikan akan membuat polemik baru di DPR.
Dikatakan oleh Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian
Salang, menganggap jika masih sekedar usulan, persyaratan minimal sarjana itu
boleh-boleh saja. Akan tetapi dirinya memprediksi hal tersebut bakal menjadi
masalah krusial apabila sudah sampai pada tahap pembahasan di DPR.Pasti akan
terjadi perdebatan alot, karena banyak hal akan menjadi pertimbangan,
tandasnya di Jakarta, Kamis (15/3).
Sejauh ini dia belum melihat bahwa usulan itu adalah untuk menjegal calon
presiden tertentu. Tapi dia meminta agar pemerintah memperhatikan hal tersebut
dengan seksama mengingat persyaratan pendidikan formal harus juga dilihat dari
realitas yang ada di masyarakat.
Kalau kita lihat kenyataanya, maka prasyarat sarjana itu belum cocok.
Pemerintah sendiri baru bisa menerapkan program pendidikan dasar 9 tahun. Jadi
idealnya kalau mau dibatasi, ya SMP, sebab kalau sarjana kok terlalu tinggi,
ujarnya lagi.
Maka dari itu, dia meminta Pemerintah supaya jangan hanya melihat sisi
pendidikan formal. Karena selama ini pengalaman menunjukan banyak politisi yang
tidak punya gelar formal cukup mampu menunjukkan kualitasnya dan tak kalah
dengan para profesor atau doktor. Sehingga jangan menyederhanakan persoalan
semata-mata dilihat dari gelar, katanya.
Bahkan Sebastian khawatir jika standar itu diterapkan, praktek jual beli
ijazah palsu akan semakin marak.Kita lihat bahwa kasus ijazah palsu tidak
hanya terjadi di DPR dan DPRD tetapi juga dalam beberapa kali Pilkada. Sekarang
'kan tidak sulit untuk memperoleh ijazah, orang tidak perlu susah-susah belajar
untuk itu, dia menambahkan.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan juga kurang
sependapat dengan syarat capres atau anggota dewan harus sarjana, terlebih jika
dimaksdkan untuk menjegal capres tertentu.Kalau seperti itu, kita tidak bisa
memahami syarat tersebut, tapi sejauh ini kita belum melihat kecenderungan ke
arah sana, kata dia kepada pers.
Menurutnya, dalam berpolitik, sebenarnya bukan syarat pendidikan formal yang
diutamakan, melainkan dukungan maupun kepercayaan yang diberikan masyarakat.
Sebab tidak ada jaminan bahwa seseorang yang memiliki gelar akademis lantas
bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, pihaknya akan tetap melihat
perkembangannya ke depan.
pur
---------------------------------
Sucker-punch spam with award-winning protection.
Try the free Yahoo! Mail Beta.
