Thank you, Boss.
Excuse me, Madame Fau Swasono. Andai bertemu saya 'kan serahkan lima mawar
warna rosiate sebagai pertanda apresiasi total pada seorang lady economist.
Sekait BPS, pasalnya yang bukan ekonom juga pada konsern (concerned) karena
begitu banyak tengara "tiada asap bila tiada api". Sampai tokoh nasional
seperti Amien Rais begitu bertemu, atau "sowan", apalagi yang dipanggil
menghadap, SBY lalu kok
pendapat, posisi dan sikap dapat berbalik 180 derajat, seperti dulu kawula
yang dipanggil Raja yah? Karena itu sekait BPS pun saya kira wajar ada
kecurigaan, memang tidak mudah dibuktikan, namun Mbak FS di email lain juga
menulis BPS bisa underestimate (juga over-estimate?) sesuatu. Jadi saya anggap
sejumlah ekonom lain yang lebih dekat dengan
kepentingan rakyat (banyak dari UGM) daripada yang ber paradigm neolib, dapat
menjadi semacam imbangan terhadap hegemoni pemikiran neolib dalam establishment
sejak awal Orba, dan ini lambat atau cepat dapat mematikan NKRI bila tidak
dikalahkan lewat kekuasaan demokratis. (Konstelasi puncak BPS pasti ditentukan
oleh yang berkuasa)
Salam, RPr
radityo djadjoeri <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Sedikit koreksi:
Fau (ziah) Swasono itu perempuan bukan Bapak. Kalau tak salah beliau bekerja
di Bappenas.
Rudy Patirajawane <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Maaf ikutan "bicara", pasalnya untuk negeri yang begini besar luas dan
majemuk sangat
sedikit polling agencies yang aktif dan sudah kredibel. BPS bisa mudah putar
balik data sejak awal dari sampling dan lain sbgnya. Dalam sikon sektor riil
macet banget dan banyak
nya "indikator kasat mata" disekeliling kita, bagaimana kemiskinan bisa
anjlok? Yakin tentang neolib yang sangat lebat diwakili dalam pemerintahan dan
juga para "pakar" yang paradigma nya terbentuk di AS, Australia jadinya "visi
misi" perekonomian establishment sangat jauh dari kepentingan rakyat, atau
malah bisa dikatakan anti-rakyat.
Maaf pak FAU Swasono, being middle-of-the-roaders is also highly sexy,
perhaps even hyper-sexy, namun betul juga bahwa "turunnya kemiskinan" hanya 1%
itu juga sangat sedikit. Apa pula dalam "prestasi" pemerintah yang sebetulnya
didukung oleh DPR, TNI, Polri, intel dll notwithstanding dipilih langsung oleh
63%. Jadi kekuatannya jauuh lebih daripada kabinet Gus Dur atau Mega. Parahnya
tidak tampak akan ada perbaikan dalam governance menjelang 2009, apalagi Beliau
ingin dipilih kembali. Kan negara bisa makin sekarat. Belum kita singgung
faktor separatisme dan radikalisme quasi-religus yang makin menggebu
mepergunakan sikon kontinyuitas keterpurukan multidimensial. So what pak?
RPr
fau swasono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya meragukan kalau sampel itu hanya diambil dari kota, karena setahu
saya 68 ribu keluarga yang disampel datanya didapat dari data BLT. Lihat
disini: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=298671&kat_id=3 yang
jelas2 menunjukkan bahwa petani di pedesaan juga adalah bagian dari sampel.
Dan perhatikan lagi, bagaimana argumen ekonom dari TIB ini. Saya malas menulis
ulang karena kebetulan ada yang sudah pernah menuliskan hal ini.
http://nalarekonomi.blogspot.com/2006/09/masalah-tidak-transparannya-garis.html
Ini argumen mereka tahun lalu yang ternyata mirip lagu rekaman ulang yg
dinyanyikan tahun ini.
Imel saya mempertanyakan ada 2 alasan. Pertama, saat itu saya tidak tahu banyak
informasi (saya tidak bisa mengakses situs BPS... *sigh*). Kedua, agar publik
tidak menelan berita bulat2 baik dari pemerintah maupun dari lawan politiknya.
Masing2 bisa punya hidden interests. Itu bisa dilihat dari sensasi yang
diinginkan dg mendramatisir polemik2 seperti ini.
Saya sendiri -saat ini- menilai bahwa -tampaknya- data BPS masih dalam range of
acceptance. Asumsinya berdasarkan apa yang diungkapkan oleh BPS mengenai
sampling dan metodologi. Tetapi apakah saya bergembira ria? Hmmm... menurut
saya, penurunan sekitar 1% angka kemiskinan ini dalam waktu satu tahun masih
sangat kecil, seharusnya bisa menurunkan lebih banyak.
Supaya tidak disalahpamahi, saya dasarkan hal ini dari data BPS demi menjaga
konsistensi. Jadi lupakan dulu apakah anda setuju kalau "miskin-nya BPS" ini
adalah "miskin-nya menurut si A si B dst". Itu perdebatan lain kamar.
Jadi kita bicara relativitas kondisi Maret 2006 dan Maret 2007.
Menurut kelompok Iman-Hendri-Drajad data BPS ini bohong karena "ditengah
mahalnya sembako, mana mungkin kemiskinan turun?"
Jadi lebih pake "rasa2". That's why I was questioning about their arguments,
not their feeling. Kalo feeling sadjah, semua sudah tau bagaimana feeling
mereka thd pemerintah. :D Lagipula jelas2 disebut bahwa susenas itu dilakukan
Maret 2007 pada saat harga minyak goreng juga belum naik, lha kenapa
membantahnya pake argumen minyak goreng? Tidak ada klaim dari BPS bahwa data
itu adalah angka bulan Juni.
Jadi menurut saya, assuming bahwa data BPS itu within the acceptance range,
maka pemerintah terlalu berlebihan untuk bergembira atau tergesa2 mencatatkan
hal itu sebagai prestasi. Sebaliknya tuduhan bahwa BPS pembohong oleh Indef ini
patut disikapi kritis pula, walau saya yakin sebentar lagi koran2 dan milis
akan berhias berita yang berdasarkan tuduhan Indef ini. Conspiracy theory is
always sexy.
Saya pikir sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kesempatan dan
kemampuan berpikir kritis, kita bersikap proporsional saja. Berikan kredit pada
yang berhak, jika ada prestasi pemerintah ya patut diakui, jika pemerintah
salah ya harus dikritisi. Kalau data memang begitu ya memang begitu, tidak
perlu repot untuk selalu bersikap menyalahkan. Yang perlu diwaspadai adalah
politisasi yang berlebihan oleh siapapun (baik pemerintah maupun politikus).
Sayangnya banyak dari kita yang cenderung hanya mau percaya apa yg mau kita
percaya. Misalnya kalau kita adalah orang yang tengah bergelut dg beratnya
kompetisi dan hampir kalah, maka kita akan mempercayai teori konspirasi neo-lib
lewat MNC untuk menguasai RI. Tetapi kalau kita adalah bagian yang mendapat
berkah lewat globalisasi atau sedang bekerja di MNC dg bayaran gede, mungkin
akan bilang sebaliknya ;-) Padahal tidak ada yang 100% benar... CMIIW.
just my two-cent,
salam
fau
On 7/5/07, IrwanK <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Quote:
"..
Jika angka itu diambil dari 44 kota di Indonesia, berarti tidak bisa mewakili
realitas. Kenapa ?
Karena sebagian besar penduduk miskin itu berada di pedesaan. Dengan realitas
seperti itu,
kenapa BPS dengan tega hati mengeluarkan angka kemiskinan yang menurun.
.."
Maaf, saya cuma orang awam yang ikutan nimbrung diskusi, gpp ya.. Tolong jangan
dimintai
data".. karena saya gak tahu persis cara & metodenya.. :-)
Tapi berdasarkan tajuk rencana dari Suara Merdeka disebutkan data tersebut
(kemungkinan
besar) diambil dari 44 kota di Indonesia; dan tidak bisa mewakili realitas.
Apakah ini masih kurang untuk menunjukkan 'ada yang kurang/tidak beres' dari
output BPS?
Kalau (ini misalkan saja) ada orang/lembaga non formal/di luar lembaga
resmi/pemerintah(an)
& bisa menunjukkan kesalahan BPS, misalnya, apakah lembaga tersebut bisa
menggantikan
BPS? Buat apa kita punya (dan membayar) lembaga resmi yang tidak independen
dan/atau
tidak bisa dipercaya? :-)
CMIIW..
Wassalam,
Irwan.K
---------------------------------
Fussy? Opinionated? Impossible to please? Perfect. Join Yahoo!'s user panel
and lay it on us.
e-mail: [EMAIL PROTECTED]
blog: http://mediacare.blogspot.com
---------------------------------
Boardwalk for $500? In 2007? Ha!
Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
---------------------------------
Food fight? Enjoy some healthy debate
in the Yahoo! Answers Food & Drink Q&A.
