Benar sekali Editorial ini.
Segala bibit separatisme yang ditebar oleh kelompok kecil di Maluku, Papua,
Aceh ataupun dimana saja diwilayah NKRI harus segera dibasmi oleh pemerintah
yang harus bekerja secara tegas, cepat dan tuntas.
Juga dibutuhkan kerja keras oleh negara, yang kini dimpimpin oleh SBY dan para
pendukungnya, untuk memperbaiki upaya pembangunan menyeluruh sampai ke
semua daerah.
Sifat dan sikap ragu, bimbang, sedih, tebar pesona sangat melemahkan negara
ini
hingga mudah dilecehkan oleh kelompok-kelompok gurem yang vokal, dan dibantu
oleh kepentingan ekonomi dari luar.
Andai merasa tidak bisa, sidangkan MPR, ganti dengan pemerintah nasional
gotong-royong yang aktif, tegas, patriotik dan pro-demokrasi serta rajin
membangun bangsa.
AAsaad
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Refleksi: Apakah orang mau memisahkan diri dari sesuatu
persekutuan yang baik atau yang buruk?
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/11/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA I Separatisme dalam NKRI
Heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata masih saja mendapat
cobaan. Keanekaragaman suku, agama, kekayaan alam, serta latar belakang sejarah
yang seharusnya menjadi modal berharga membangun bangsa, tetapi ternyata oleh
sekelompok orang dijadikan alasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Selama dua pekan terakhir terjadi tiga peristiwa
yang menghebohkan. Peristiwa pertama, keberhasilan sekelompok penari cakalele
mempertontonkan bendera Benang Raja di hadapan Presiden Yudhoyono saat
memperingati Hari Keluarga Nasional di Ambon, Maluku. Kejadian itu merupakan
tamparan bagi pemerintah, terutama aparat keamanan, karena tidak sanggup
mencegah tindakan para simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) menghina
Presiden Republik Indonesia. Kasus itu sedang ditangani Polri dan sejumlah
orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai berbuat makar.
Peristiwa
kedua adalah pembentangan bendera Bintang Kejora, yang menjadi simbol
perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat berlangsung Konferensi Besar
Masyarakat Adat Papua, pekan lalu. Kasus ini pun sedang ditangani aparat
keamanan. Kemudian, peristiwa ketiga adalah deklarasi partai lokal di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Partai itu diberi nama Partai GAM.
Menurut para pendiri partai itu, GAM hanyalah sebuah nama, bukan kependekan
dari Gerakan Aceh Merdeka. Namun, lambang partai tersebut sama persis dengan
bendera kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satu figur yang
menonjol dari partai itu adalah mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf. Meskipun
partai lokal itu belum dianggap sah karena sampai saat ini Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan HAM Provinsi NAD belum melakukan verifikasi sesuai
peraturan perundangan, penggunaan simbol-simbol kelompok separatis tetap saja
meresahkan. Trauma atas lepasnya Provinsi Timor-Timur dari Indonesia masih
tetap ada
dan semangat menjaga keutuhan NKRI kembali bergelora. Kita berharap
bibit-bibit separatisme yang ditebar sekelompok orang, seperti di Maluku,
Papua, Aceh, dan mungkin di wilayah lainnya, harus segera dibasmi. Toleransi
yang diberikan pemerintah dan aparat keamanan terhadap mereka, justru bisa
menjadi bumerang di kemudian hari. Sejarah panjang perjuangan sebuah wilayah
untuk merdeka, seperti halnya Aceh, tentu tidak akan hilang begitu saja.
Romantisme masa lalu selalu coba dibangkitkan dan hal itulah yang harus
diwaspadai. Bagi kita, NKRI bersifat final. Dengan demikian, segala
daya-upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk memisahkan diri dari Republik
Indonesia merupakan tindakan makar dan otomatis harus diberantas. Tak ada
toleransi bagi pelaku makar! Reaksi Presiden yang disampaikan melalui Menteri
Sekretaris Negara, Wakil Presiden, sejumlah anggota DPR, dan juga Gubernur
Lemhannas, yang pada intinya menolak pembentukan Partai GAM, merupakan bukti
bahwa kita
tidak ingin Aceh lepas dari Indonesia. Demikian juga dengan Maluku dan Papua.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NAD
menyatakan Partai GAM tidak sah dan apabila aktivis partai tersebut tetap nekat
menggelar berbagai ke- giatan, maka polisi tidak perlu ragu-ragu menangkap
mereka, seperti yang dilakukan terhadap pendukung RMS dan OPM. Sekali lagi,
NKRI bersifat final dan setiap bibit separatisme harus segera dimusnahkan,
walau sekecil apa pun! Tindakan tegas aparat pemerintah dan aparat keamanan
sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan negeri ini. Kita tidak ingin sejengkal
tanah pun lepas, seperti yang pernah terjadi pada Timor-Timur. Last modified:
10/7/07
---------------------------------
Yahoo! Answers - Get better answers from someone who knows. Tryit now.
