Assalamu 'alaikum wr wb., Sanak Ismet Yth. Topik ini saya angkat dengan tujuan untuk memberikan keperdulian atas perkembangan Otonomi setelah berjalan 5 tahun sejak dimulai tahun 1999. Seperti laporan yang saya angkat, upaya mempercepat pembangunan Daerah dengan mengundang modal dari luar dapat dikatakan jauh dari harapan. Beberapa Perda baru membuat penanam modal menjauh karena biaya produksi meningkat. Kemudian kenyataan yang dilaporkan oleh pak Emil, DPRD memperjuangkan kepentingan sendiri untuk meningkatkan pendapatan sendiri dan dan berjalan-jalan dengan nama "study tour"
Kedua fakta diatas yang saya angkat dan perlu kita kritiki karena wewenang yang diberikan oleh undang-undang tidak dimanfaatkan secara lebih kreatif. Keadaan tersebut bukanlah merupakan hal yang hanya terjadi di Sumbar, tetapi banyak terjadi didaerah lainnya. Seorang rekan diskusi menambahkan dengan fakta dan kesan yang diambil oleh response DPRD Sumbar dengan pernyataan; O ........ iyo dulu pernah basumbang saran ka rombangan DPRD Sumbar di Jakarta ............ dapek jawabanno: "kirim sajolah pitih pulang, bia kami atur dikampuang" ............. jadi dari gadang sampai ketek, dikampuang tu nan banamo bantuan adolah wesel titik. Kebebasan saya berfikir dalam sebuah diskusi, menghubungkan fakta dan informasi yang diperoleh, membuat suatu pernyataan: "Jadi kebiasaan perantau mengirim wesel ini membunuh kreativitas orang dikampung. Seperti kata pepatah "jangan berikan ikannya tetapi berikan kailnya" sudah berlaku dengan keadaan kita. Setelah krativitas mati, sekarang dengan sedikit kemampuan yang dimililki timbul keangkuhan untuk merasa tahu segalanya. Apabila memang ini yang terjadi, maka ada dua masalah yang harus diperbaiki. Pertama bagaimana mengembalikan agar kreativitas itu tumbuh kembali, kedua bagaimana menyadarkan banyak orang bahwa kita tidak mungkin membangun sendiri, perlu kerjasama." Dalam keseimbangan supply dan demand, setiap supply yang berlebihan dari demand akan menekan nilai. Apabila memang orang didaerah telah dapat memenuhi keseimbangan sebelumnya, kiriman dapat membuat kondisi orang kelebihan purchase power. Ini bisa membuat orang membelanjakan untuk keperluan yang produktif, atau untuk belanja konsumtif lainnya, atau malah tindakan "merugikan" karena menurunkan usaha sebelumnya karena selalu mendapatkan kiriman rutin. Apabila memang data kiriman rutin dari perantau adalah Rp 60-70 milyar setahun, angka ini tidak seharusnya dibagi rata keseluruh penduduk yang 4 juta orang. Melainkan kepada jumlah orang yang memang menerima dana ini secara rutin, jadi tentunya cukup besar nilainya, tidak hanya Rp 15,000 apalagi Rp 15 pertahun. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai perantau untuk membantu sanak saudara di kampung. Ada yang dilakukan dengan menampung keponakan untuk bisa sekolah dan bekerja di tempat baru, ada yang memberikan bantuan dengan memberikan kiriman, apakah dalam bentuk cash atau kiriman lainnya. Ada juga yang memberikan bantuan dengan membuatkan usaha baru dikampung. Kiriman lebih mudah dilaksanakan, tetapi kiriman yang disertai dengan bantuan upaya untuk bisa mengembangkan usaha dengan nilai tambah baru akan lebih besar artinya untuk pembangunan daerah. Banyak kita amati bahwa untuk meningkatkan ekonomi tidak cukup hanya memperbesar kemampuan produksi. Misalnya meningkatkan produksi padi, tidak serta merta meningkatkan ekonomi petani. Bila produksi membuat supply over demand, maka harga akan anjlok dan petani tetap tidak menikmati keuntungan. Hal ini yang perlu saya koreksi bahwa masalah Sumbar tidak hanya bisa diselesaikan oleh orang di Sumbar saja tetapi perlu untuk mempercepat kemungkinan bersynergy dengan perantau diluar Sumbar, misalnya pada kemampuan orang di kota besar untuk membantu pemasaran dan penjualan. Hal ini saya kira yang dikatakan bahwa para perantau dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain selain cash atau wessel. Dari diskusi ini, saya mendapatkan banyak masukan dan usulan dari perantau yang dapat mempercepat kemajuan ekonomi di kampuang. Seperti upaya yang ditawarkan perantau Minang di Jakarta dan asosiasi Minang di Singapore. Data dan informasi seperti ini yang dapat memperkaya pengetahuan kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Wassalam, Ridwan ----- Original Message ----- From: "M. Ismet Ismail" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Friday, August 20, 2004 1:55 PM Subject: Fw: [EMAIL PROTECTED] Otonomi Daerah dan Kepedulian Kita? Supaya tahu saja bahwa menurut data Humas Pemda Sumbar uang yang dikirim lewat wesel ke Sumbar itu hanya berkisar 60 - 70 milyar rupiah per tahun, suatu angka yang relatif kecil. Jika jumlah penduduk di Sumbar sekitar 4.000.000 berarti yang dikirim dari wesel itu hanya sekitar Rp. 15 per tahun. Kok bisa-bisa nya mengatakan bahwa wesel yang dikirim ke kampung itu menjadi penyebab matinya kreatifitas orang-orang yang berada di Sumbar. Suatu pernyataan yang sangat naif. Maagiah saketek tapi maraso alah gadang bana bantuan itu. Itulah makonyo urang yang ado di Sumbar mangecekkan bahwa urusan di Sumbar tatntulah mareka itu yang labiah tahu, karano satiok harinyo bagalimang jo masalah-masalah yang ado di Sumbar. Sebaiknya kalau sadang berbicara apolagi sedang membicarakan orang lain hendaknya didukung oleh data-data yang akurat. Wassalam MII ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
