Ketek Banamo, Gadang Bagala Oleh: Ivan Adila
Tersiarlah kabar bahwa Presiden SBY akan menerima gelar adat. Gelar Yang Dipertuan Maharajo Pamuncak Sari Alam itu diberikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Pemberian gelar adat untuk orang di luar Minangkabau bukanlah gejala baru. Di tahun 1965 pernah ada rencana memberikan gelar adat Bundo Kandung Agung kepada Hartini Soekarno, yang saat itu menjadi ibu negara. Rencana itu berubah setelah A.A.Navis berhasil meyakinkan pihak militer bahwa gelar yang berasal dari tokoh mitos itu tidak layak disandang oleh ibu negara. Maka kemudian, Hartini diberi gelar Ibu Kandung, dianugerahkan di Bukittinggi. Sejak beberapa tahun terakhir, gelar adat telah diberikan kepada Yusril Ihza Mahendra, Taufiq Kiemas, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh dan Anwar Nasution. Begitu pentingkah gelar adat Minangkabau bagi pejabat dan pengu­saha di negeri ini? Ataukah di antara orang Minang merasa penting benar memberi gelar terhadap seseorang dari suku lain? Bagi lelaki Minangkabau, gelar adat adalah sebuah kemestian. Pepatah adat mereka mengatakan, ketek banamo, gadang bagala (kecil punya nama, setelah dewasa diberi gelar). Setiap lelaki yang sudah menikah tentu diberi gelar adat, yang diumumkan dalam sebuah acara sederhana saat perhelatan kawin. Pemberian gelar itu merupakan pengakuan bahwa mereka kini telah menjadi lelaki dewasa, yang akan diikutsertakan dan diakui hak suaranya dalam musyawarah kaum. Jika kini SBY baru akan diberi gelar, apakah itu artinya orang Minang menganggap beliau belum dewasa? Bukankah beliau sudah punya istri, punya anak dan dikenal sebagai pemimpin yang elegan? Dari sudut pandang adat, tak secuil pun alasan yang bisa dihi­dangkan untuk menjelaskan alasan pemberian gelar itu. Warisan adat itu hanya sako (immaterial) dan pusako (material). Kalau kemudian ada pula yang namanya gelar sangsako, pastilah itu kato kemudian, kato bacari. Helah untuk mencari pembenaran. Karena itu, kita harus mencari penjelasannya dari sudut pandang lain. Pemberian gelar adat untuk pejabat ini hanyalah lanjutan belaka dari gejala yang terjadi sejak tahun 1980-an. Pada masa itu, gelar adat hampir-hampir menjadi jimat yang menja­min jabatan seseorang. Seorang pejabat merasa belum aman jika belum menyandang gelar adat. Karena itu banyak pejabat yang memburu gelar adat, terutama gelar datuk. Syukurlah jika mereka punya tunas tempat tumbuh. Peresmian gelar tinggal mencari hari baik saja. Hari baik itu adalah masa menjelang Pemilu atau Pilkada. Bagi yang tidak punya tunas tempat tumbuh, ada calo gelar yang akan melakukan tugas untuk mereka. Ranji kaum diusai dan diungkai, dicocok-cocokkan, bahkan dibelokkan agar gelar itu bisa diperoleh. Anehkah itu? Tentu saja tidak. Sejak zaman pra-sejarah kaum aristokrat selalu mengaitkan diri dan turunan mereka dengan sesuatu yang hebat. Raja-raja Eropa mengaitkan silsilah mereka dengan Dewa Zeus. Di Nusantara ada raja yang lahir dari buih ludah sapi jantan, meni­kah dengan penguasa samudera, atau berkat kekeramatannya ia hamil tanpa suami. Berbagai mitos dibuat untuk meyakinkan masyarakat tentang keluarbiasaan itu. Tujuannya jelas, melanggengkan kekua­saan. Itulah yang kemudian melahirkan sikap feodalistis di kalan­gan aristokrat. Di antara ciri utama sikap kaum feodal adalah pandangan bahwa pejabat yang berada di lingkaran pusat kekuasaan adalah seorang atasan dengan nilai kebangsawanan dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di daerah. Sebagai bawahan, pejabat daerah akan melakukan berbagai hal untuk menyenangkan hati dan mengajuk perhatian atasannya. Dengan semua itu mereka mengharapkan berkah dan hadiah dari atasannya. Jika pejabat pusat datang ke daerah, maka kalangkabu­tlah para pejabat daerah menyiapkan acara penyambutan dan pelaya­nan. Pemberian gelar rupanya salah satu modus efektif untuk itu. Tentu saja, hanya Tuhan dan kelompok feodal daerah sajalah yang tahu bentuk dan banyaknya udang di balik gelar itu. Sikap feodal lahir dari rasa rendah diri. Rendah diri karena kita orang daerah, karena kita orang miskin, karena anak kemenakan kita dihantam marasmus, karena kita tak mampu mendanai pembangu­nan daerah sendiri. Pokoknya berkekurangan. Bagi orang rendah diri, berderet alasan lain mudah dicari. Tampaknya rasa rendah diri itu kini dipelihara, dipupuk baik-baik, kemudian dipalang­gakkan kepada orang banyak. Telah lupakah Tuan, bahwa negeri ini telah menyumbangkan banyak pejuang, pemikir, seniman, wartawan, ulama dan sastrawan untuk membangun bangsa ini sejak dulu? Kenapa Tuan tak ingat bahwa negeri ini dulu berani bergolak untuk mengoreksi pusat kekuasaan yang salah arah. Negeri ini jugalah yang melahirkan M. Hatta, founding father Indonesia. Kini ia menjadi negeri yang ngeri memandang pusat kekuasaan. Alangkah lebih berharga dan bermanfaat jika biaya perhelatan pemberian gelar yang tentulah cukup besar dan dihabiskan dalam sehari-dua itu dikumpulkan. Dari uang itu kita memberi makan rakyat yang kekurangan gizi, membina anak jalanan yang makin banyak, melengkapi buku perpustakaan sekolah dan mesjid, memban­gun laboratorium sekolah, atau mengembangkan perekonomian rakyat. Sehingga beberapa tahun ke depan orang Minang kembali bangkit menyumbangkan prestasi mereka pada bangsa ini dalam berbagai bidang kehidupan. Sumbangan yang jauh lebih berharga dan berman­faat daripada sekadar gelar adat. o * -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
