Dear All, slm kenal sounding mengenai konsep low carbon city ini memang sudah mulai menggaung, konferensi IAP yg akan diselenggarakan bulan september ini (kalau tdk salah) pun sudah mengarahkan diskusi pada topik low carbon city ini. Rasanya semua sepakat bahwa pemikiran akan bagaimana wilayah/kota direncanakan berpegang pada prinsip sustainable development dengan berbagai konsep yang sudah muncul seperti Transit Oriented Development (TOD), Smart Growth City, Compact City, Livable City, dll. Konsep low carbon city ini pun digagas atas latar belakang dan ide yang sama utk suatu keberlanjutan pembangunan (yang biasanya disederhanakan sbg 3E - Environment, Equity (social), Economy). Semua konsep tersebut sangat menarik dan menjanjikan banyak solusi utk keberlanutan lingkungan khususnya.
But, the hard thing is how to implement it? Menanggapi Pak Ekadj yang membahas mengenai masalah standar perkotaan, menurut hemat saya beberapa standar (teknis) perkotaan yang sudah ada dari berbagai aspek (permukiman, fasum fasos, utilitas, dll) versi PU mungkin sudah cukup mendukung, tapi persoalannya adalah bagaimana standar itu bisa mengubah perilaku masyarakatnya. Sy pernah membaca hasil studi mhs ttg perilaku perjalanan anak sekolah dasar (SD), dimana sudah ada standar bahwa dalam satu kecamatan/kelurahan ditentukan berapa jumlah SD yang harus tersedia. Standar ini tentunya disesuikan dengan konsep pelayanan fasilitas SD yang harus dijangkau dalam walking distance, dan tentu saja tujuannya juga adalah bagaimana masyarakat (dan anaknya) menjangkau fasilitas ini dengan cara yang ramah lingkungan, yaitu berjalan kaki. Tapi, hasil studi itu menunjukkan bhw perilaku pemilihan moda motorized (mobil dan sepeda motor) diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas yang berada di luar kecamatan/kelurahan ybs karena alasan kualitas. Terdapat diferensiasi kualitas fasilitas yang berdampak pada pemilihan lokasi fasilitas di luar neighborhood dan dampak turunannya adalah perilaku pemilihan moda (kendaraan) yang motorized. Artinya, standar pelayanan perkotaan kita belum mampu untuk mengubah perilaku masyarakat perkotaan. Apakah ini berarti perubahan land use maupun strategi transportasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, khususnya dalam menggunakan mobil dan spd motor? Ini tantangan pertanyaan buat kita semua, menurut saya. Tantangan juga mewujudkan low carbon city tsb. Mudah2an konsep2 itu tidak hanya akan menjadi wacana di dunia perkotaan kita, saya setuju dengan Pak Risfan Munir bagaimana mengedukasi masyarakat utk memiliki kepedulian terhadap lingkungan perkotaan, khususnya efek karbonisasi akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tanpa mau beralih dari mobil dan sepeda motor ke angkutan umum (khususnya di kota2 besar dan metropolitan), realisasi konsep low carbon city will be only a concept. rgds, -erlimartha- --- On Sun, 8/22/10, - ekadj <[email protected]> wrote: From: - ekadj <[email protected]> Subject: Re: [perkotaan] Low-carbon city To: [email protected] Date: Sunday, August 22, 2010, 3:43 PM Pak Risfan ysh. Gagasan Low-Car-Bon City sungguh sangat menarik, dengan kebutuhan berbagai sub-tema, seperti misalnya: apakah berbasis keakraban lingkungan seperti Kuala Kencana, keterjangkauan fasilitas karena neighbourhood unit yang kompak, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dsb. Tidak ada satu kota/kawasan yang mampu merangkul seluruh sub-tema tersebut karena terkait kondisi alami dan budaya kota/kawasan tersebut. Dalam skala besar, sebagaimana kita lihat di kota-kota metropolitan yang sudah maju, salah satu yang dilakukan adalah menyediakan mass rapid transportation (mrt), membentuk jaringan yang kompleks dengan menggunakan lahan bawah permukaan. Kita seharusnya sudah melakukan hal ini bilamana ada kota yang sudah mencapai jumlah penduduk 1 juta. Untuk kota-kota menengah dan kecil, alternatifnya adalah dengan menata kembali neighbourhood unit, dalam pengertian menyediakan ruang yang cukup untuk fasilitas pelayanan perkotaan dalam satuan-satuan permukiman perkotaan. Hal ini diasumsikan bila pola land readjustment masih mungkin diterapkan karena ketersediaan lahan dapat diperlonggar. Pola bike2work hanya mungkin diterapkan pada lahan relatif datar dan jarak tempuh tidak terlalu jauh (< 5 km), atau ada kombinasi inter-moda yang baik dan fasilitas parkir yang cukup pada setiap hub transportasi. Penerapan konsep pada skala kawasan permukiman, saya kira dimungkinkan pada kawasan baru dengan luasan < 50 Ha, dan dilaksanakan secara terpadu. Hal ini tentunya membutuhkan satu manajemen pengelolaan, bisa saja dilaksanakan oleh developer atau koperasi warga. Saya pernah melihat satu proyek permukiman baru di sekitar Kyoto, yang mencoba menerapkan seluruh standar secara baik. Langkah awal yang dilakukan adalah menyediakan satu bendung yang cukup besar, digunakan untuk antisipasi limpasan banjir, serta penyediaan keseimbangan air tanah. Kemudian land-clearing yang mengikuti sebaiknya topografi, serta penyediaan lahan publik. Kemudian juga menyediakan tempat pengolahan limbah. Kapling-kapling tanah ditentukan secara teliti, termasuk bila berlokasi di hook diwajibkan membebaskan sudut segitiga (untuk jalan kecil : 3 meter) sebagai jarak pandang di persimpangan. Tersedia pedestrian, serta penempatan rambu dan bangunan umum lainnya tidak mengganggu perlintasan pejalan kaki. Mungkin saatnya kita mengembangkan standar-standar yang cermat dalam mendukung low-car-bon-city di Indonesia. Salam. -ekadj 2010/8/22 Risfan M <[email protected]> MENGGAGAS Low-Car-Bon CITY Berbicara penurunan emisi CO2 terkait efek GRK, pada lingkup perkotaan, secara spontan bicara Transportasi dan Land-use. Transportasi dengan kendaraan bermotor merupakan sumber CO2 terbesar, kalau pembangkit listrik di luar kota. Tentu penghematan energi harus dilakukan. Kedua, menangani Land-use, karena RTH berperan sebagai absorber CO2. Dan, kota yang sejuk tentu mengurangi kebutuhan AC. Land-use yang baik juga mengurangi kebutuhan trip, karena jarak tempat tinggal ke tempat belanja, sekolah menjadi pendek. Syukur-syukur kalau ke tempat kerja juga bisa dekat. Selain bidang Transportasi dan Land-use, yang masuk lingkup Perencana Kota adalah kriteria untuk Tata Bangunan. Intinya ialah agar pola tata bangunan mengurangi kebutuhan penghuni akan AC. Bisa menambah kehijauan lingkungan, walau sedikit. Penataan kawasan industri juga. Baik pola ataupun kriterianya bisa diarahkan agar mengurangi limbah yang keluar kawasan. Sehingga perlu diterapkan prinsip tiap kawasan mengolah limbah cair, udara, padat nya sendiri, sejauh mungkin. Menerapkan 3R - reduce, reuse, recycle. Juga menerapkan pollutant-pay principle, karena selama ini yang pricing nya lebih jelas adalah jasa yang dikonsumsi, termasuk air, listrik, tol, dst, sementara pengolahan limbah belum jelas. Banyaknya real-estate, terutama new-town, yang ditawarkan ke konsumen dengan konsep green, eco-mmunity, sustainable city, dst. Seperti halnya tema konferensi internasional FIABCI di Bali yang lalu. Ini jelas trend yang bagus. Namun tetap Perencana Kota mesti memonitor dan mengevaluasi agar itu benar-benar diterapkan, bukan sekedar gimmick pemasaran. Untuk itu kalau perlu selain ada penilaian, juga dibuat sayembara antar real-estate, newtown. Di samping juga guideline untuk pengembang skala kecil, tentang kaidah Low-carbon city itu seperti apa. Juga tak kalah penting ialah edukasi konsumen, agar mereka memilih berdasarkan kriteria "low carbon" juga, disamping lokasi, harga dan desain. PENDEKATAN Dalam hal Climate Change, GRK, dan low-carbon inisiative, nampaknya sejak awal disadari oleh banyak kalangan ini sebagai kepedulian kemanusiaan atas bumi. Jadi bukan karena program pemerintah, semantara masyarakat nunggu. Karena berawal dari kepedulian, yang sebetulnya juga kepedulian lama tentang lingkungan atau sustainable development. Momentum ini mesti digunakan sebaik mungkin. Dari sisi profesi perencana kota ialah dengan sesegera mungkin memberikan guideline. Awareness sudah ada, walau perlu terus ditingkatkan. Tapi saat ini sudah dibutukan tool praktis tentang "how to"nya. Supaya jangan ajakan dan slogan saja tanpa tahu apa yang mesti dilakukan. Berbagai inisiatif masyarakat seperti bike2work, penghijauan lingkungan skala komunitas, juga langkah-langkah korporat dalam promosi green dan program CSR hijaunya perlu didorong dan difasilitasi terus. Agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang "tangible, measurable". Beri apresiasi bagi yang berprestasi dan promosikan hasilnya untuk bisa direplikasi oleh lingkungan lainnya, komunitas lainnya, korporat lainnya, kota lainnya, dst. Dengan demikian akan terjadi critical mass, suatu gerak perubahan masif. Selama ini wacana Perencanaan Kota sering bertolak dari masalah metropolitan, khususnya Jakarta. Dan, tidak jalan, frustrasi. Karena masalah Jakarta terlalu akut, dan skalanya terlalu besar. Maka mempertimbangkan bahwa urban area di Indonesia ini ada 500an lebih, sebaiknya dicoba strategi kebalikannya, yaitu "kota kecil, kota sedang mengepung metropolitan". Bayangkan perubahan yang bisa dilakukan di kota-kota setingkat Sukabumi, Sumedang, Tebing tinggi, Bukittinggi, Parepare, Kuopang, Jayapura. Rasanya suatu konsep Perencanaan Kota bisa feasible. Bike2work jadi mungkin, juga inisiatif pengolahan sampah berbasis komunitas, gerakan tanpa AC dan seterusnya. Juga jalinan kerjasama Pemerintah-Swasta-Masyarakat, juga rasanya lebih bisa dirintis dalam skala "manusia" biasa. Tak harus nunggu Bupati/Walikota atau Gubernur yang dalam kampanyenya memuat "green" mission. Banyak aparat pemerintah daerah, LSM, CBO, mahasiswa/pelajar, tokoh masyarakat, termasuk partai ttt dan kalangan korporat yang menunjukkan kepeduliannya. Tinggal bagaimana memfasilitasi dan memberikan guideline "what n how to do"nya. Semoga. Salam, Risfan Munir www. Wilayahkota.blogspot.com
