Bu Erli ysh. Saya kira ada dua permasalahan besar yang kita hadapi dalam low-carbon city ini, yaitu: bagaimana produksi emisi kota dibatasi, dan bagaimana lingkungan kota mampu menyerap emisi yang ada. Yang pertama adalah sebagaimana yang ibu dan Pak Risfan tawarkan, yaitu mengembangkan program edukasi awareness, alternatif transportasi yang ramah lingkungan, serta penataan keterjangkauan lokasi dan fasilitas kota. Kita membutuhkan juga program-program fisik yang dapat diterapkan dalam berbagai skala kawasan, karena sepertinya hal ini hanya dapat dipecahkan melalui teknologi. Yang kedua adalah mengembangkan pola ruang yang akomodatif, memiliki kemampuan mereduksi emisi kota secara memadai. Metode kedua ini yang diterapkan dalam UUPR secara ketat, yaitu dengan penyediaan 30% RTH. Keterbatasan pengaturan dalam UUPR adalah pengaturan pada skala kota dan skala das, serta alternatif melalui RTH(ijau); padahal permasalahan kita adalah bagaimana menumbuhkan dalam skala kawasan dan permukiman, serta alternatif pola ruang biru. Saya dengar ruang biru (air) juga mampu menyerap emisi. Bila metode UUPR kita gunakan, sebenarnya sangat tergantung dengan teknis penataan pola ruang (zoning); dan dari ukuran yang ada, dapat kita kembangkan teknik dan metode zonasi serta neraca penataan ruang. Salah satu contoh metode yang kita pernah diskusikan di milis ini adalah adjustment nilai lahan <http://groups.yahoo.com/group/perkotaan/message/429>. Ada perhitungan aspek keterjangkauan <http://groups.yahoo.com/group/perkotaan/message/493>, yang boleh juga ibu periksa. Mungkin itu perkembangan terakhir, sekiranya ibu dapat melengkapi dan menambah wawasan/ paradigma mengenai hal ini, tentu ditunggu. Salam.
-ekadj 2010/8/25 erli martha <[email protected]> > > > Ysh Pak Ekadj, terima kasih sekali atas tanggapannya. Saya sepakat Pak > jika konsep low carbon city ini menjadi sebuah seruan untuk memicu > tanggungjawab kota terhadap lingkungannnya, mungkin bisa dianalogikan > seperti konsep CSR itu ya Pak, C disini adalah city dimana semua entitas di > dalam kota tsb memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Memang > kedengarannya rumit dan sulit diimplementasikan ya Pak, tapi jikalau > dikembangkan konsep mitigasi karbon yg disesuaikan dengan skala perencanaan > (wilayah, kota, kawasan, neighborhood seperti yg Pak Ekadj sampaikan) dengan > pembagian fungsi dan peran (pemerintah, swasta, masyarakat) yang jelas sbg > bentuk "tanggungjawab" tsb, rasanya akan memberikan peluang utk mewujudkan > konsep low carbon tsb. > > Sepintas, bahasan mengenai emisi terkait dengan banyak hal/isu, seperti > transportasi (pergerakan manusia dan barang), urban form-built environment, > lifestyle dan pola konsumsi energi, dll. Menurut saya, sbg langkah awal > mungkin diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai bgmn mengkuantifikasi > emisi tsb (baik langsung maupun tidak langsung) menurut skala perencanaan > (jika konsep mitigasi disesuikan dgn skala perencanaan). Hal ini mungkin > sulit mengingat kota merupakan sistem yang tidak tertutup dan gas emisi > tidak dibatasi oleh administrasi wilayah (seperti halnya bencana). Bagaimana > Pak? mungkin bisa sharing soal ini. > > > rgds, > erlimartha > > > > > --- On *Mon, 8/23/10, - ekadj <[email protected]>* wrote: > > > From: - ekadj <[email protected]> > Subject: Re: [perkotaan] Low-carbon city > To: [email protected] > Date: Monday, August 23, 2010, 3:54 PM > > > > > Ibu Erli ysh, senang sekali mendapat tanggapannya. Mudah-mudahan dapat > mengembangkan lebih lanjut, khususnya pada persoalan urban form dan > aksesibilitas. > Isu low carbon city, menurut hemat saya, adalah isu skala kota; mungkin > signifikan untuk seruan masal (edukasi), namun rasanya sulit > diimplementasikan dalam awareness skala kota. Instrumen yang digunakan > selama ini sangat terbatas: transportasi dan rth. Saya memang ingin > menghantar ke isu urban form, untuk itu skalanya kita kecilkan: kawasan > dalam kota. Karena dalam skala kawasan, interaksi antar fungsi/pola akan > lebih terlihat. > Permasalahannya kita tidak punya 'standar skala kawasan' yang memadai. > Kalau masih mengandalkan Sufaat, DPMB, hingga Chiara, sudah kurang > bersesuaian, selain kita tidak menangkap interaksi yang kompak. > Saya turunkan lagi ke neighbourhood unit, di sini sudah sangat jelas > kelihatan. Instrumen pembentuknya bisa disederhanakan, misalnya untuk > permukiman <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/2923> cukup > dibentuk oleh taman lingkungan, library, lapangan olah raga, sekolah (s/d > sd), dan warung. Bila konsep ini dapat kita kembangkan secara moduler, > mungkin kita bisa mengedukasi tentang 'keterjangkauan', dalam skala minimal. > Bagaimana bu? > Salam. > > -ekadj > 2010/8/23 erli martha > <[email protected]<http://mc/[email protected]> > > > > > > Dear All, slm kenal > > sounding mengenai konsep low carbon city ini memang sudah mulai menggaung, > konferensi IAP yg akan diselenggarakan bulan september ini (kalau tdk salah) > pun sudah mengarahkan diskusi pada topik low carbon city ini. Rasanya semua > sepakat bahwa pemikiran akan bagaimana wilayah/kota direncanakan berpegang > pada prinsip sustainable development dengan berbagai konsep yang sudah > muncul seperti Transit Oriented Development (TOD), Smart Growth City, > Compact City, Livable City, dll. Konsep low carbon city ini pun digagas atas > latar belakang dan ide yang sama utk suatu keberlanjutan pembangunan (yang > biasanya disederhanakan sbg 3E - Environment, Equity (social), Economy). > Semua konsep tersebut sangat menarik dan menjanjikan banyak solusi utk > keberlanutan lingkungan khususnya. > > But, the hard thing is how to implement it? > > Menanggapi Pak Ekadj yang membahas mengenai masalah standar perkotaan, > menurut hemat saya beberapa standar (teknis) perkotaan yang sudah ada dari > berbagai aspek (permukiman, fasum fasos, utilitas, dll) versi PU mungkin > sudah cukup mendukung, tapi persoalannya adalah bagaimana standar itu bisa > mengubah perilaku masyarakatnya. Sy pernah membaca hasil studi mhs ttg > perilaku perjalanan anak sekolah dasar (SD), dimana sudah ada standar bahwa > dalam satu kecamatan/kelurahan ditentukan berapa jumlah SD yang harus > tersedia. Standar ini tentunya disesuikan dengan konsep pelayanan fasilitas > SD yang harus dijangkau dalam walking distance, dan tentu saja tujuannya > juga adalah bagaimana masyarakat (dan anaknya) menjangkau fasilitas ini > dengan cara yang ramah lingkungan, yaitu berjalan kaki. Tapi, hasil studi > itu menunjukkan bhw perilaku pemilihan moda motorized (mobil dan sepeda > motor) diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas yang berada di luar > kecamatan/kelurahan ybs karena alasan kualitas. Terdapat diferensiasi > kualitas fasilitas yang berdampak pada pemilihan lokasi fasilitas di luar > neighborhood dan dampak turunannya adalah perilaku pemilihan moda > (kendaraan) yang motorized. Artinya, standar pelayanan perkotaan kita belum > mampu untuk mengubah perilaku masyarakat perkotaan. Apakah ini berarti > perubahan land use maupun strategi transportasi belum sepenuhnya mampu > mengubah perilaku masyarakat, khususnya dalam menggunakan mobil dan spd > motor? Ini tantangan pertanyaan buat kita semua, menurut saya. Tantangan > juga mewujudkan low carbon city tsb. > > Mudah2an konsep2 itu tidak hanya akan menjadi wacana di dunia perkotaan > kita, saya setuju dengan Pak Risfan Munir bagaimana mengedukasi masyarakat > utk memiliki kepedulian terhadap lingkungan perkotaan, khususnya efek > karbonisasi akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tanpa mau beralih dari > mobil dan sepeda motor ke angkutan umum (khususnya di kota2 besar dan > metropolitan), realisasi konsep low carbon city will be only a concept. > > > rgds, > -erlimartha- > > > > --- On *Sun, 8/22/10, - ekadj > <[email protected]<http://mc/[email protected]> > >* wrote: > > > From: - ekadj <[email protected] <http://mc/[email protected]>> > Subject: Re: [perkotaan] Low-carbon city > To: [email protected]<http://mc/[email protected]> > Date: Sunday, August 22, 2010, 3:43 PM > > > > > Pak Risfan ysh. > Gagasan Low-Car-Bon City sungguh sangat menarik, dengan kebutuhan berbagai > sub-tema, seperti misalnya: apakah berbasis keakraban lingkungan seperti > Kuala Kencana, keterjangkauan fasilitas karena neighbourhood unit yang > kompak, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dsb. Tidak ada satu > kota/kawasan yang mampu merangkul seluruh sub-tema tersebut karena terkait > kondisi alami dan budaya kota/kawasan tersebut. Dalam skala besar, > sebagaimana kita lihat di kota-kota metropolitan yang sudah maju, salah satu > yang dilakukan adalah menyediakan mass rapid transportation (mrt), membentuk > jaringan yang kompleks dengan menggunakan lahan bawah permukaan. Kita > seharusnya sudah melakukan hal ini bilamana ada kota yang sudah mencapai > jumlah penduduk 1 juta. > Untuk kota-kota menengah dan kecil, alternatifnya adalah dengan menata > kembali neighbourhood unit, dalam pengertian menyediakan ruang yang cukup > untuk fasilitas pelayanan perkotaan dalam satuan-satuan permukiman > perkotaan. Hal ini diasumsikan bila pola land readjustment masih mungkin > diterapkan karena ketersediaan lahan dapat diperlonggar. > Pola bike2work hanya mungkin diterapkan pada lahan relatif datar dan jarak > tempuh tidak terlalu jauh (< 5 km), atau ada kombinasi inter-moda yang baik > dan fasilitas parkir yang cukup pada setiap hub transportasi. > Penerapan konsep pada skala kawasan permukiman, saya kira dimungkinkan pada > kawasan baru dengan luasan < 50 Ha, dan dilaksanakan secara terpadu. Hal ini > tentunya membutuhkan satu manajemen pengelolaan, bisa saja dilaksanakan oleh > developer atau koperasi warga. > Saya pernah melihat satu proyek permukiman baru di sekitar Kyoto, yang > mencoba menerapkan seluruh standar secara baik. Langkah awal yang dilakukan > adalah menyediakan satu bendung yang cukup besar, digunakan untuk antisipasi > limpasan banjir, serta penyediaan keseimbangan air tanah. Kemudian > land-clearing yang mengikuti sebaiknya topografi, serta penyediaan lahan > publik. Kemudian juga menyediakan tempat pengolahan limbah. Kapling-kapling > tanah ditentukan secara teliti, termasuk bila berlokasi di hook diwajibkan > membebaskan sudut segitiga (untuk jalan kecil : 3 meter) sebagai jarak > pandang di persimpangan. Tersedia pedestrian, serta penempatan rambu dan > bangunan umum lainnya tidak mengganggu perlintasan pejalan kaki. > Mungkin saatnya kita mengembangkan standar-standar yang cermat dalam > mendukung low-car-bon-city di Indonesia. Salam. > > -ekadj > 2010/8/22 Risfan M <[email protected]<http://mc/[email protected]> > > > > MENGGAGAS Low-Car-Bon CITY > > Berbicara penurunan emisi CO2 terkait efek GRK, pada lingkup perkotaan, > secara spontan bicara Transportasi dan Land-use. > Transportasi dengan kendaraan bermotor merupakan sumber CO2 terbesar, kalau > pembangkit listrik di luar kota. Tentu penghematan energi harus dilakukan. > Kedua, menangani Land-use, karena RTH berperan sebagai absorber CO2. Dan, > kota yang sejuk tentu mengurangi kebutuhan AC. > Land-use yang baik juga mengurangi kebutuhan trip, karena jarak tempat > tinggal ke tempat belanja, sekolah menjadi pendek. Syukur-syukur kalau ke > tempat kerja juga bisa dekat. > > Selain bidang Transportasi dan Land-use, yang masuk lingkup Perencana Kota > adalah kriteria untuk Tata Bangunan. Intinya ialah agar pola tata bangunan > mengurangi kebutuhan penghuni akan AC. Bisa menambah kehijauan lingkungan, > walau sedikit. > > Penataan kawasan industri juga. Baik pola ataupun kriterianya bisa > diarahkan agar mengurangi limbah yang keluar kawasan. Sehingga perlu > diterapkan prinsip tiap kawasan mengolah limbah cair, udara, padat nya > sendiri, sejauh mungkin. Menerapkan 3R - reduce, reuse, recycle. > Juga menerapkan pollutant-pay principle, karena selama ini yang pricing nya > lebih jelas adalah jasa yang dikonsumsi, termasuk air, listrik, tol, dst, > sementara pengolahan limbah belum jelas. > > Banyaknya real-estate, terutama new-town, yang ditawarkan ke konsumen > dengan konsep green, eco-mmunity, sustainable city, dst. Seperti halnya tema > konferensi internasional FIABCI di Bali yang lalu. Ini jelas trend yang > bagus. Namun tetap Perencana Kota mesti memonitor dan mengevaluasi agar itu > benar-benar diterapkan, bukan sekedar gimmick pemasaran. Untuk itu kalau > perlu selain ada penilaian, juga dibuat sayembara antar real-estate, > newtown. Di samping juga guideline untuk pengembang skala kecil, tentang > kaidah Low-carbon city itu seperti apa. Juga tak kalah penting ialah edukasi > konsumen, agar mereka memilih berdasarkan kriteria "low carbon" juga, > disamping lokasi, harga dan desain. > > PENDEKATAN > > Dalam hal Climate Change, GRK, dan low-carbon inisiative, nampaknya sejak > awal disadari oleh banyak kalangan ini sebagai kepedulian kemanusiaan atas > bumi. Jadi bukan karena program pemerintah, semantara masyarakat nunggu. > > Karena berawal dari kepedulian, yang sebetulnya juga kepedulian lama > tentang lingkungan atau sustainable development. Momentum ini mesti > digunakan sebaik mungkin. > Dari sisi profesi perencana kota ialah dengan sesegera mungkin memberikan > guideline. Awareness sudah ada, walau perlu terus ditingkatkan. Tapi saat > ini sudah dibutukan tool praktis tentang "how to"nya. Supaya jangan ajakan > dan slogan saja tanpa tahu apa yang mesti dilakukan. > > Berbagai inisiatif masyarakat seperti bike2work, penghijauan lingkungan > skala komunitas, juga langkah-langkah korporat dalam promosi green dan > program CSR hijaunya perlu didorong dan difasilitasi terus. Agar betul-betul > menghasilkan sesuatu yang "tangible, measurable". > Beri apresiasi bagi yang berprestasi dan promosikan hasilnya untuk bisa > direplikasi oleh lingkungan lainnya, komunitas lainnya, korporat lainnya, > kota lainnya, dst. Dengan demikian akan terjadi critical mass, suatu gerak > perubahan masif. > > Selama ini wacana Perencanaan Kota sering bertolak dari masalah > metropolitan, khususnya Jakarta. Dan, tidak jalan, frustrasi. Karena masalah > Jakarta terlalu akut, dan skalanya terlalu besar. Maka mempertimbangkan > bahwa urban area di Indonesia ini ada 500an lebih, sebaiknya dicoba strategi > kebalikannya, yaitu "kota kecil, kota sedang mengepung metropolitan". > > Bayangkan perubahan yang bisa dilakukan di kota-kota setingkat Sukabumi, > Sumedang, Tebing tinggi, Bukittinggi, Parepare, Kuopang, Jayapura. Rasanya > suatu konsep Perencanaan Kota bisa feasible. Bike2work jadi mungkin, juga > inisiatif pengolahan sampah berbasis komunitas, gerakan tanpa AC dan > seterusnya. Juga jalinan kerjasama Pemerintah-Swasta-Masyarakat, juga > rasanya lebih bisa dirintis dalam skala "manusia" biasa. Tak harus nunggu > Bupati/Walikota atau Gubernur yang dalam kampanyenya memuat "green" mission. > > Banyak aparat pemerintah daerah, LSM, CBO, mahasiswa/pelajar, tokoh > masyarakat, termasuk partai ttt dan kalangan korporat yang menunjukkan > kepeduliannya. Tinggal bagaimana memfasilitasi dan memberikan guideline > "what n how to do"nya. Semoga. > > Salam, > Risfan Munir > www. Wilayahkota.blogspot.com <http://wilayahkota.blogspot.com/> > > > >
