Weleh-weleh...semangatnya kok ditumpahkan ke saya.
Ya...pelanggaran aturan yg lain jangan dijadikan alasan
untuk melanggar aturan yg lain lagi. Nanti semua main
langgar-langgaran. Yang namanya pelanggaran pasti akan
ada. Korupsi dilarang ya bakal tetap ada. Cuma yg jadi
masalah sampai seberapa besar kebocoran yg masih dapat
diterima. Yang namanya sistem pasti ya ada bocornya toh?
Sebagai conto, mosok pemerintah AS nggak ada korupsi?
Yg bener aje...hehehe...
Masalah orang keturunan nggak membantu proses kemerdekaan
mah pendapat pribadi temennya tuh. Orang lain nggak ada yg
bilang gitu kok. Sebatas kapasitas ana sebagai kuli sih,
jelas bukan itu alasannya. Alasannya mungkin dapat ditelusuri
sendiri tuh. Kayaknya ada sejarahnya. Masalah bener tidaknya ya
dinilai sendiri... Diskusi semacam itu pernah ada di milis
yg dikomandoi syracuse juga tuh. Coba aja tanya, sekalian ngetest
kemampuan meretrieve data mereka....hehe...
Sampai kapan bisa direalisasi? Ya jangan tanya ke saya mas,
lha wong student kuli bangunan kok ditanya. Memang agendanya
orang masih pada padat mau bagaimana lagi.... Ya memang
semua penting, tapi tetap ada yg lebih penting dari yg penting
tho.... Rak yo ngono tho den...
Monggo,
On Feb 14, 4:25pm, Andrew G Pattiwael wrote:
> Subject: Re: This is the hecked
> Bukan semangat lagi,
>
> Berdasarkan keputusan inpres,
> masih relevant ngga untuk jaman sekarang (jaman reformasi)?
> Perubahan ini harus dilakukan dari pusat, memang betul.
> aturan-aturan, tapi apakah kita yang aparat juga ikut menegakkan?
> buktinya korupsi dilarang dan jelas-jelas tercantum dalam UU
> tapi malah tetap ada...malah DIHALALKAN (pengunaan kata DIHALALKAN hanya
> sarcasm saya saja)
>
> apasih landasan dengan dilarangnya imlek itu sendiri?
> apa karena itu kebudayaan orang cina?
> atau kata temen saya lagi yang di norwich, karena cina tidak pernah
membantu
> dalam merebut kemerdekaan ?! (Topik Baru Nih !)
>
> Bersikap adil itu kepada semua, bukan setengah-setengah..
> jangan kita bersikap lunak saja kepada para koruptor (YG pribuminya juga
> banyak). bersikap keras (atau sesuai peraturan) harus kepada semua.
> jangan mentang-mentang anak menteri/jendral dapat kemudahan.
>
> kali ? sampai kapan ? sampai lebaran monyet?
> kalau terus diundur-undur, kapan selesainya, masalah terus numpuk,
> penyelesaian penembakan trisakti saja belum kelar, eh nyusul penembakan
> atmajaya, belum lagi penculikan oleh anggota koppasus, kasus PDI, kasus
> TIM-TIM, kasus ninja, kasus KETAPANG-KUPANG-AMBON, kasus pemerkosaan MEI
> lalu, kasus SOEHARTO, kasus-kasus lainnya...
> nambah terusssss....
>
> Untuk Yahudi, ide bagus tuh, pengakuan negara israel, atau pembukaan
> hubungan diplomasi dengan negara israel. Perjanjian damai kan telah
> ditandatangani oleh Palestina dan Israel. Tapi jangan-jangan terbentur
> lagi dengan kesepakatan antar negara2 anggota OKI.
> Ya susah lagi-susah lagi....
>
> Salam Permias@,
> Andrew Pattiwael
>
>
> On Sun, 14 Feb 1999, Brawijaya wrote:
>
> > Wah semangat banget....tapi bagus itu...
> > Cuma dicheck lagi berita surat kabar itu tuh....
> > Yang melarang adalah Pemda berdasarkan inpres.
> > Bukan berarti pak walikotanya salah, ia cuma mau menegakkan aturan.
> > Sebagai aparat ya sudah tugas dia. Yang aneh kalau ada aparat yg
> > mendiamkan perayaan Imlek, kalau ada kejadiannya. Aturan ya aturan,
> > mesti ditegakkan. Kalau mau, bila dinilai nggak relevan ya Inpres-nya
> > yang dicabut dulu, yang tentunya makan waktu. Mungkin setelah agenda
> > Pemilu dan Timtim selesai kali.... 'Kali...
> >
> > Buat nambah fuel, kenapa agama Yahudi nggak diakui juga di Ind?
> > Toh Quran dan Injil mengakui agama Yahudi......
> >
> >
