Beberapa hari yll., di kampus ITB telah diadakan hearing dari para
Calon Presiden RI. Tercatat, wakil dari PAN, PBB, PK, PRD, serta PUDI
(+......) telah mengungkapkan gagasan-gagasan mereka. Tercatat pula wakil
dari PDI-P serta PKB menolak hadir pada acara tsb dengan alasan "bukan
budaya Indonesia serta tidak diatur dalam RUU (mohon dikoreksi kalau
salah)". UI Salemba, tidak kalah pula, akan mengadakan acara sejenis
beberapa saat mendatang. Rupanya PDI-P dan PKB juga telah menolak untuk
menghadiri acara tsb.
Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di atas, ini tadi saya barusan
mendapatkan tulisan Eep Saefulloh pada Refleksi Republika yang menyentil
Mbak Mega karena keengganan-keengganannya untuk diajak berdiskusi
terbuka.
Cukup menarik untuk dibaca. Walaupun, bisa jadi menurut para
pendukung Mbak Mega, tulisannya agak subjektif.
Endra
---------------------------------------------------------------------
http://www.republika.co.id/9904/25/12738.htm
Pemimpin Berbudaya Timur
Oleh Eep Saefulloh Fatah
"Kertas yang kosong untuk kepala yang kosong dan janji yang kosong."
Kata-kata itu tertera di sebuah kertas suara di Uusima, satu dari 15
wilayah pemilihan dalam Pemilu Parlemen Finlandia, 21 Maret 1999 lalu. Ia
tertera di salah satu kertas suara yang bertumpuk bersama dengan kartu
suara lain yang tidak sah karena pemilih tidak menulis nomor kandidat
anggota parlemen di kertas itu. Pemilih justru melaku?n protes dengan
menuliskan kata-kata di atas, boleh jadi lantaran ia tak tahu isi kepala
dan tak percaya janji kosong para kandidat.
Apa yang bisa kita pelajari dari soal yang kelihatan remeh temeh itu?
Jawabnya: Setiap orang bebas memilih wakil mereka di parlemen dengan
rasional. Ketika yang didapati sang pemilih adalah ''kepala yang kosong
dan janji yang kosong'', ia leluasa untuk tak menentukan pilihannya.
Soal remeh temeh itu pun memberi pelajaran lanjutan lain: Rakyat berhak
tahu du? isi kepala dan dan menakar dulu janji seorang calon pemimpin
sebelum memutuskan pilihannya. Rakyat tak boleh dipaksa membeli kucing
dalam karung. Pemimpin tak berhak meminta cek kosong dari rakyat.
Itulah pelajaran Finlandia, sebuah negara Skandinavia yang makmur dengan
kualitas demokrasi yang teruji, nun di utara Eropa sana. Apakah itu
pelajaran tentang budaya utara atau budaya barat, dan bukan timur? Menurut
saya, bukan.
Pelajaran Finlandia yang saya temukan ketika ikut meninjau pemilu di sana
itu adalah pelajaran universal tentang kaidah elementer demokrasi. Bahwa
pemilihan pemimpin mestinya dilakukan melalui mekanisme rasional. Para
calon pemimpin harus memiliki kesediaan mengungkapkan gagasan-gagasannya
-- tentu jika ia punya -- di depan publik. Publik berhak menilai kelayakan
gagasan-gagasan itu sekaligus menakar seberapa layak pula sang calon
pemimpin diberi kepercayaan menahkodai bangsanya. Dan ini bukan soal
budaya timur, barat, utara, selatan, barat daya, tenggara atau buda? dari
arah angin manapun.
Tak relevan mempersoalkan arah angin di situ. Persoalannya, kita harus
mengakhiri periode kepemimpinan sopir bajaj ketika pemimpin sangat sok
tahu dan tidak merasa punya tanggung jawab untuk bercerita kepada rakyat
apa yang hendak ia perbuat. Pemimpin hanya duduk manis tak bergeming di
atas singasananya dan sangat hemat-pelit menyampaikan isi pikirannya.
Pemimpin seperti itu tak ubahnya sopir bajaj yang seenaknya membawa
penumpang -- naik ke trotoar, berbelok mendadak, ?rbalik arah melawan arus
jalan, melabrak lampu merah, menyerempet orang di pasar -- tanpa memberi
sinyal dan sedikit pun rasa tanggung jawab.
Sudahlah. Kita akhiri model kepemimpinan seperti itu. Benar -- seperti
cerita Clifford Geertz ketika menjelaskan konsep Theatre State -- pemimpin
semacam itu bisa kelihatan sakral, kharismatik, dan membuat bulu kuduk
orang berdiri. Namun celakanya, seperti telah dibuktikan Orde Baru, justru
pemimpin seperti itulah yang efektif untuk proyek pembodoh? rakyat dan
penguatan otoritarianisme.
Jadi -- jika Anda belum puas juga -- apakah perdebatan publik di antara
calon pemimpin merupakan pelanggaran atas budaya ketimuran? Jika Megawati
Soekarno Putri yang diminta menjawab pertanyaan ini, jawabannya jelas: Ya,
merupakan pelanggaran.
Jawaban itu saya tahu sebab ketika diundang ikut serta debat antarcalon
presiden oleh Forum Salemba di Universtas Indonesia, Megawati menolak
hadir. Berdebat di muka umum, menurut Megawati -- dan tentu saja PDI
Perjuangan -- tak sesuai dengan budaya timur. Selain itu, berdebat di muka
umum, menurut mereka tak diatur oleh satupun aturan perundang-undangan.
Sebagai warga negara terus terang saja saya sangat sedih mendengar dua
alasan itu. Saya tak habis mengerti bagaimana mungkin ''budaya timur'' dan
''aturan perundangan'' bisa ditafsirkan semena-mena seperti itu. Yang saya
tahu, ketika sejumlah perempuan dipaksa membuka kaosnya -- apapun warna
dan gambar di kaos itu -- menjadi setengah telanjang, itulah pelanggaran
budaya timur dan aturan perundangan yang sangat serius.
Saya sedih, bagaimana mungkin seorang tokoh publik -- yang konon memiliki
kans besar untuk menjadi presiden -- justru sangat hemat mengungkapkan
gagasan-gagasannya di depan publik dan menolak mendiskusikan
gagasan-gagasan itu secara rendah hati. Bagaimana mungkin rakyat akan bisa
membuat pilihan rasional atas para calon pemimpin mereka.
Saya juga sedih bahwa tokoh-tokoh publik semacam itu dimanjakan oleh
publik sendiri, termasuk oleh media massa. Saya sedih bahwa diam-diam
masih banyak orang yang bersedia m?beli kucing dalam karung bahkan dalam
kotak kayu tebal yang terkunci. Saya sedih diam-diam masih banyak orang
yang bersedia memberi cek kosong pada calon-calon pemimpin padahal
rekening mereka sudah semakin tipis termakan krisis politik dan ekonomi.
Dan juga saya sedih mengingat sebuah pepatah Inggris: "People will get the
government they deserve." Rakyat akan memiliki pemimpin yang memang layak
untuk mereka. Dengan rakyat yang mau membeli kucing dalam karung, maka
yang akan terbeli memang kucing yang hanya bisa berteriak merdeka; bukan
meneladani dan memimpin reformasi.
Di tengah kesedihan itulah ''datang'' Benhard Dahm kepada saya membawa
hasil penelitiannya di Jawa, Myanmar, dan Vietnam. Otoritarianisme, kata
Dahm, memang bisa terus berlanjut di satu tempat manakala rakyat dan
pemimpin kompak membangun model daulat raja bukan daulat rakyat.
Mudah-mudahan cerita sedih Dahm tidak benar-benar terjadi di Indonesia
hari-hari ini dan esok. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang penuh
budaya ketimuran: rendah hati berhadapan dengan rakyat; mau menyapa rakyat
dengan rencana masa depan yang masuk akal dan boleh diperdebatkan.
Taman Mini, 24 April 1999
-----------------------------------------------------------------------------
