Saya setuju menurut pendapat bahwa " Mbak MS enggan untuk diajak
berdiskusi". Kemudian ditarik kesimpulan bahwa mbak MS tersebut
ke-intelektulannya kurang/begolah... :-0
Meskipun memiliki ke-intelektualan yang brilian, seperti doktor
dan profes0r, apakah memang sudah teruji pada masa kekusaan pak Harto,
mantan presiden RI, dan orde baru yang sangat kuat? Memang, mbak MS sangat
pendiam sehingga tampak kurang intelek, tetapi beliau sangat baik untuk
mengambil keputusan diantara pengikutnya yang memiliki kemampuan berbagai
bidang dengan team work yang baik juga...
Yah...bagaimanapun masing - masing memakai strategi manajemen
dalam menentukan prioritas sekarang ini berbeda - beda. Masing - masing
kita dapat menilainya sendiri kok ( Hak kita kan...)
peace.
On Sat, 24 Apr 1999, Endra Susila wrote:
> Beberapa hari yll., di kampus ITB telah diadakan hearing dari para
> Calon Presiden RI. Tercatat, wakil dari PAN, PBB, PK, PRD, serta PUDI
> (+......) telah mengungkapkan gagasan-gagasan mereka. Tercatat pula wakil
> dari PDI-P serta PKB menolak hadir pada acara tsb dengan alasan "bukan
> budaya Indonesia serta tidak diatur dalam RUU (mohon dikoreksi kalau
> salah)". UI Salemba, tidak kalah pula, akan mengadakan acara sejenis
> beberapa saat mendatang. Rupanya PDI-P dan PKB juga telah menolak untuk
> menghadiri acara tsb.
>
> Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di atas, ini tadi saya barusan
> mendapatkan tulisan Eep Saefulloh pada Refleksi Republika yang menyentil
> Mbak Mega karena keengganan-keengganannya untuk diajak berdiskusi
> terbuka.
>
> Cukup menarik untuk dibaca. Walaupun, bisa jadi menurut para
> pendukung Mbak Mega, tulisannya agak subjektif.
>
> Endra
>
> ---------------------------------------------------------------------
> http://www.republika.co.id/9904/25/12738.htm
>
> Pemimpin Berbudaya Timur
>
> Oleh Eep Saefulloh Fatah
>
> "Kertas yang kosong untuk kepala yang kosong dan janji yang kosong."
>
> Kata-kata itu tertera di sebuah kertas suara di Uusima, satu dari 15
> wilayah pemilihan dalam Pemilu Parlemen Finlandia, 21 Maret 1999 lalu. Ia
> tertera di salah satu kertas suara yang bertumpuk bersama dengan kartu
> suara lain yang tidak sah karena pemilih tidak menulis nomor kandidat
> anggota parlemen di kertas itu. Pemilih justru melaku?n protes dengan
> menuliskan kata-kata di atas, boleh jadi lantaran ia tak tahu isi kepala
> dan tak percaya janji kosong para kandidat.
>
> Apa yang bisa kita pelajari dari soal yang kelihatan remeh temeh itu?
> Jawabnya: Setiap orang bebas memilih wakil mereka di parlemen dengan
> rasional. Ketika yang didapati sang pemilih adalah ''kepala yang kosong
> dan janji yang kosong'', ia leluasa untuk tak menentukan pilihannya.
>
> Soal remeh temeh itu pun memberi pelajaran lanjutan lain: Rakyat berhak
> tahu du? isi kepala dan dan menakar dulu janji seorang calon pemimpin
> sebelum memutuskan pilihannya. Rakyat tak boleh dipaksa membeli kucing
> dalam karung. Pemimpin tak berhak meminta cek kosong dari rakyat.
>
> Itulah pelajaran Finlandia, sebuah negara Skandinavia yang makmur dengan
> kualitas demokrasi yang teruji, nun di utara Eropa sana. Apakah itu
> pelajaran tentang budaya utara atau budaya barat, dan bukan timur? Menurut
> saya, bukan.
>
> Pelajaran Finlandia yang saya temukan ketika ikut meninjau pemilu di sana
> itu adalah pelajaran universal tentang kaidah elementer demokrasi. Bahwa
> pemilihan pemimpin mestinya dilakukan melalui mekanisme rasional. Para
> calon pemimpin harus memiliki kesediaan mengungkapkan gagasan-gagasannya
> -- tentu jika ia punya -- di depan publik. Publik berhak menilai kelayakan
> gagasan-gagasan itu sekaligus menakar seberapa layak pula sang calon
> pemimpin diberi kepercayaan menahkodai bangsanya. Dan ini bukan soal
> budaya timur, barat, utara, selatan, barat daya, tenggara atau buda? dari
> arah angin manapun.
>
> Tak relevan mempersoalkan arah angin di situ. Persoalannya, kita harus
> mengakhiri periode kepemimpinan sopir bajaj ketika pemimpin sangat sok
> tahu dan tidak merasa punya tanggung jawab untuk bercerita kepada rakyat
> apa yang hendak ia perbuat. Pemimpin hanya duduk manis tak bergeming di
> atas singasananya dan sangat hemat-pelit menyampaikan isi pikirannya.
> Pemimpin seperti itu tak ubahnya sopir bajaj yang seenaknya membawa
> penumpang -- naik ke trotoar, berbelok mendadak, ?rbalik arah melawan arus
> jalan, melabrak lampu merah, menyerempet orang di pasar -- tanpa memberi
> sinyal dan sedikit pun rasa tanggung jawab.
>
> Sudahlah. Kita akhiri model kepemimpinan seperti itu. Benar -- seperti
> cerita Clifford Geertz ketika menjelaskan konsep Theatre State -- pemimpin
> semacam itu bisa kelihatan sakral, kharismatik, dan membuat bulu kuduk
> orang berdiri. Namun celakanya, seperti telah dibuktikan Orde Baru, justru
> pemimpin seperti itulah yang efektif untuk proyek pembodoh? rakyat dan
> penguatan otoritarianisme.
>
> Jadi -- jika Anda belum puas juga -- apakah perdebatan publik di antara
> calon pemimpin merupakan pelanggaran atas budaya ketimuran? Jika Megawati
> Soekarno Putri yang diminta menjawab pertanyaan ini, jawabannya jelas: Ya,
> merupakan pelanggaran.
>
> Jawaban itu saya tahu sebab ketika diundang ikut serta debat antarcalon
> presiden oleh Forum Salemba di Universtas Indonesia, Megawati menolak
> hadir. Berdebat di muka umum, menurut Megawati -- dan tentu saja PDI
> Perjuangan -- tak sesuai dengan budaya timur. Selain itu, berdebat di muka
> umum, menurut mereka tak diatur oleh satupun aturan perundang-undangan.
>
> Sebagai warga negara terus terang saja saya sangat sedih mendengar dua
> alasan itu. Saya tak habis mengerti bagaimana mungkin ''budaya timur'' dan
> ''aturan perundangan'' bisa ditafsirkan semena-mena seperti itu. Yang saya
> tahu, ketika sejumlah perempuan dipaksa membuka kaosnya -- apapun warna
> dan gambar di kaos itu -- menjadi setengah telanjang, itulah pelanggaran
> budaya timur dan aturan perundangan yang sangat serius.
>
> Saya sedih, bagaimana mungkin seorang tokoh publik -- yang konon memiliki
> kans besar untuk menjadi presiden -- justru sangat hemat mengungkapkan
> gagasan-gagasannya di depan publik dan menolak mendiskusikan
> gagasan-gagasan itu secara rendah hati. Bagaimana mungkin rakyat akan bisa
> membuat pilihan rasional atas para calon pemimpin mereka.
>
> Saya juga sedih bahwa tokoh-tokoh publik semacam itu dimanjakan oleh
> publik sendiri, termasuk oleh media massa. Saya sedih bahwa diam-diam
> masih banyak orang yang bersedia m?beli kucing dalam karung bahkan dalam
> kotak kayu tebal yang terkunci. Saya sedih diam-diam masih banyak orang
> yang bersedia memberi cek kosong pada calon-calon pemimpin padahal
> rekening mereka sudah semakin tipis termakan krisis politik dan ekonomi.
>
> Dan juga saya sedih mengingat sebuah pepatah Inggris: "People will get the
> government they deserve." Rakyat akan memiliki pemimpin yang memang layak
> untuk mereka. Dengan rakyat yang mau membeli kucing dalam karung, maka
> yang akan terbeli memang kucing yang hanya bisa berteriak merdeka; bukan
> meneladani dan memimpin reformasi.
>
> Di tengah kesedihan itulah ''datang'' Benhard Dahm kepada saya membawa
> hasil penelitiannya di Jawa, Myanmar, dan Vietnam. Otoritarianisme, kata
> Dahm, memang bisa terus berlanjut di satu tempat manakala rakyat dan
> pemimpin kompak membangun model daulat raja bukan daulat rakyat.
>
> Mudah-mudahan cerita sedih Dahm tidak benar-benar terjadi di Indonesia
> hari-hari ini dan esok. Dan untuk itu, kita butuh pemimpin yang penuh
> budaya ketimuran: rendah hati berhadapan dengan rakyat; mau menyapa rakyat
> dengan rencana masa depan yang masuk akal dan boleh diperdebatkan.
>
> Taman Mini, 24 April 1999
> -----------------------------------------------------------------------------
>
