rekan2 tersayang.. :)

kalau dilihat dari janji2 muluk para capres kita,
tampaknya dunia pendidikan kita yg akan datang bakalan
cerah, secerah mentari dan pemuda2 potensial harapan
bangsa akan menjadi pemuda2 gemilang dg rata2
berpendidikan tinggi dan yg agak jenius akan
berkompetisi dg para pemuda jenius lain dari
mancanegara di sekolah2 paling favorit di dunia.
pokoknya, pemuda2 potensial indonesia akan bertarung
melawan mahasiswa asal Cina, India, dll yg lagi studi
di Amerika dan kampus2 ternama lain.

DAn itu hanya bisa terjadi kalau capres yg jadi nanti
dapat memenuhi janjinya (silahkan baca janji2 mereka
di tulisan di bawah). 

Sekarang, bagaimana kalau umpama janji2 itu cuma
pepesan kosong? Apa bisa kita menuntut secara legal?
Apa bisa kita menurunkan mereka setelah janji itu
ternyata tidak mereka penuhi dg berbagai alasan?

Saya tunggu pendapat rekan2 sekalian.(mario)







Sabtu, 19 Juni 2004,
Menagih Utang Janji Pendidikan
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=113208

Oleh Iba Ismail *
Sejak masa kampanye dimulai pada 1 Juni 2004, para
capres dan tim suksesnya mengumbar berbagai janji
muluk untuk memikat serta membuai masyarakat. Masalah
pendidikan pun tak luput menjadi sarana "jual jamu"
demi menarik simpati rakyat agar memberikan suaranya
saat pemilu presiden 5 Juli nanti.

Janji pendidikan murah disuarakan lantang di
mana-mana. Di berbagai kesempatan diskusi atau debat
terbuka antarcapres yang disiarkan di TV, janji
menyediakan pendidikan semurah-murahnya adalah menu
yang sering disuguhkan. Dan, hampir setiap saat kita
bisa menyaksikan iklan kelima pasangan capres-cawapres
untuk meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan
yang menghiasi layar televisi. 

Bahkan, ada beberapa capres yang lantang menawarkan
program pendidikan yang sangat ekstrem. Misalnya,
dalam rekomendasi limanya, Mega menyebutkan bahwa
dirinya akan mengangkat 100 ribu guru dan menyediakan
beasiswa untuk lebih dari delapan juta pelajar. Hamzah
Haz dan Agum Gumelar dalam iklannya berteriak, "Kami
akan membebaskan biaya pendidikan mulai SD sampai SMU,
bahkan ada beasiswa untuk sekolah ke luar negeri." 

Semua tawaran tersebut sungguh mengesankan, tapi juga
menyilaukan. Menyikapi "nyanyian" para capres mengenai
pendidikan selama masa kampanye sekarang itu, kita
sebagai rakyat harus memiliki sikap dan pendirian yang
tegas, arif, serta cerdas.

Setidaknya, ada tiga hal yang perlu kita pegang
terkait janji pendidikan murah yang ditawarkan para
capres tersebut. Pertama, kita patut bangga bahwa
semua pasangan capres memiliki program yang populis
untuk meningkatkan mutu dan memeratakan pendidikan.
Janji untuk membebaskan biaya pendidikan, meningkatkan
kesejahteraan guru, serta menambah sarana dan
prasarana pendidikan memang sangat kita harapkan. Kita
cukup senang dengan program tersebut. Sebab, itu
adalah impian bertahun-tahun yang tidak pernah
benar-benar dirasakan, terutama oleh kalangan menengah
ke bawah.

Jelas, kita tidak mengharapkan -dan mungkin akan
sangat mengecam- jika ada capres yang mengampanyekan
bahwa dirinya tidak akan berusaha apa-apa untuk lima
tahun ke depan di bidang pendidikan. Masyarakat
tentunya mendesak agar para capres secara gamblang
memberikan rencana-rencana revolusionernya dalam
mendobrak keterpurukan dunia pendidikan bangsa ini.
Karena itu, kita cukup bersyukur bahwa kelima capres
yang akan maju pada pilpres 5 Juli nanti memiliki
program yang manis-manis tentang pendidikan, khususnya
pendidikan dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan
masyarakat.

Kedua, perlu diingat, kampanye adalah arena untuk
menarik simpati pemilih. Artinya, semua janji atau
program yang ditawarkan akan terasa manis bak madu.
Namun, sebagai rakyat yang cerdas dan melek politik,
kita harus mampu membedakan antara manisnya madu asli
dan madu aspal.

Ada capres yang berjanji membebaskan semua biaya
pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi,
pengangkatan ratusan ribu guru dengan melipatgandakan
gajinya, serta janji segera membangun ribuan sekolah.
Namun, benarkah itu janji yang realistis bagi rakyat
untuk menaruh simpati kepada sang capres? Tidakkah
janji semacam itu sekadar bualan kosong yang tak masuk
akal? Sebab, sejak dulu pemerintah tidak pernah
menganggarkan pendidikan dalam APBN lebih dari 5%.

Logika semacam itu bukan berarti tidak suka dan
menolak pendidikan murah. Hanya, kita perlu berpikir
ulang bahwa ada batasan-batasan logis dalam menawarkan
suatu program yang populis. Sebab, jika program yang
ditawarkan terlalu mengada-ada, alih-alih mendapatkan
simpati, sebaliknya, masyrakat hanya akan merasa geli
mendengarkan semua omong kosong tersebut.

Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan para capres
tidak terlalu muluk menawarkan program pendidikan.
Silakan berbicara tentang pendidikan secara realistis,
namun cara mewujudkannya harus dijelaskan secara
konkret. Tidak sekadar konsep tanpa rencana teknis
yang terperinci. Selain itu, masyarakat jangan silau
terhadap program dan janji puitis yang tidak
realistis, sehingga terbuai impian kosong yang tidak
akan pernah terwujud. Lebih baik memberikan apresiasi
pada program yang tidak terlalu muluk, namun logis dan
sangat mungkin terealisasi karena ditopang perencanaan
yang matang dan jelas.

Ketiga, konsistensi para capres merupakan hal yang
paling penting untuk merealisasikan semua program yang
telah dijanjikan. Siapa pun yang akan terpilih sebagai
presiden harus dimintai pertanggungjawaban dan tidak
boleh melupakan semua janji manis yang diteriakkan
saat kampanye untuk menarik simpati pemilih.

Agama mengajarkan bahwa janji adalah utang yang harus
ditunaikan. Artinya, semua capres harus berani
melakukan kontrak politik dengan para konstituen yang
mendukungnya. Sebuah kontrak yang menyatakan, jika
tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dengan biaya
murah, konsekuensi kegagalannya harus diterima. 

Dalam kode etik seorang pemimpin, program yang
dijanjikan adalah amanah. Artinya, jika presiden
terpilih tidak mampu (baca: tidak mau) menjalankan
amanah yang diembannya, selayaknya dia rela secara
terhormat meletakkan jabatannya sebagai presiden.
Selanjutnya, secara demokratis dan konstitusional,
kesempatan tersebut diberikan kepada putra bangsa yang
lebih layak bisa memenuhi pendidikan murah yang
diimpikan rakyat.
* Iba Ismail, mahasiswa FT UI, ketua Dewan Redaksi
Dialektika Pers, dan peneliti di KSM Eka Prasetya UI,
Depok




=====
Mario Gagho
Political Science,
Agra University, India


                
__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail is new and improved - Check it out!
http://promotions.yahoo.com/new_mail


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke