12:32
Rabu, 25 Agt 2004,
SBY : Menag Jatah NU
SURABAYA - Capres Susilo Bambang Yudhoyono mulai buka kartu tentang gambaran
kabinetnya nanti. Politikus yang populer dipanggil SBY itu mulia menyebutkan
kriteria orang pilihan yang akan diangkat menjadi pembantunya bila terpilih
menjadi presiden nanti.
Bahkan, beberapa pos sudah diplot untuk kelompok tertentu. Jatah posisi
menteri agama (Menag), misalnya. SBY memiliki keinginan besar agar posisi
Menag dijabat tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan itu disampaikan SBY di
hadapan peserta Dialog Wawasan Kebangsaan yang digelar Badan Musyawarah
Antar Gereja (BAMAG) Jatim di Graha Samudera, Bumimoro, Surabaya, kemarin.
"Memang, dalam memilih menteri agama, harus yang pas. Seorang tokoh yang
bisa mengayomi semua umat beragama. Dengan pertimbangan sosiologis, menteri
agama dari Nahdlatul Ulama yang punya kepribadian bagus, wawasan luas, dan
seorang muslim yang baik," kata SBY.
Hanya, SBY memberikan catatan. Begitu menjadi menteri agama, pengelolaan
kehidupan beragama, toleransi, dan harmoni antarumat beragama harus
benar-benar menjadi tugas dan perannya. "Tentu, kita akan mencari figur dan
tokoh seperti itu. Dengan begitu, konflik antarumat beragama bisa direduksi
atau kurangi dan nanti bisa lebih rukun, damai, dan harmonis," sambung
mantan Menko Polkam itu, yang langsung disambut aplaus panjang hadirin.
Mantan Kaster tersebut menegaskan tidak akan menyebut nama-nama definitif
para calon menteri sebelum dirinya benar-benar terpilih menjadi presiden.
Dia mengatakan, pengungkapan nama definitif para calon menteri itu selalu
memiliki sisi negatif dan positif. Mengapa? Sebab, menurut dia, politik di
negeri ini masih belum matang. Kalau nanti sejumlah nama disebut untuk
disiapkan menjadi menteri, bukan tidak mungkin hal itu akan menimbulkan
persoalan kecemburuan. "Sangat mungkin ada ratusan nama lagi yang merasa kok
dia, kok bukan saya. Karena itu, saya akan mempersiapkan segala sesuatunnya
secara cermat," tegasnya.
Meski begitu, pihaknya berjanji sebelum 20 September akan mengungkap
beberapa hal terkait gambaran kabinetnya. Misalnya, mengumumkan beberapa
nama yang akan menjadi nominasi menteri, kriteria, komposisi, anatomi,
desain, dan struktur kabinet. "Tentu, sambil nanti mendengar umpan balik
dari masyarakat," katanya.
Lebih jauh, SBY menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjadikan kabinetnya
sebagai kabinet pelangi seperti dalam pemerintahan saat ini. Kabinet pelangi
itu, jelas dia, semua parpol diwadahi dalam kabinet.
"Tidak ada ceck and balance yang bagus dalam kabinet pelangi. Saya merasa
begitu karena memang pernah berada di dalamnya. Itu kadang-kadang justru
menyulitkan. Saya punya pendapat begitu. Kan boleh saya berpendapat,"
ujarnya.
Karena pengalaman itulah, demikian SBY, jika benar-benar mendapat mandat
dari rakyat menduduki kursi presiden, pihaknya akan memilih koalisi
terbatas. Koalisi terbatas itu dilakukan untuk membedakan dengan koalisi
pelangi. "Pelanginya tidak penuh. Setengah pelangi begitu. Ada satu, dua,
atau tiga parpol yang duduk di pemerintahan. Satu, dua, tiga parpol lainnya
berada di parlemen, menjadi semacam oposisi. Dengan begitu, terjadilah
keseimbangan," jelasnya.
Tentu saja koalisi terbatas tidak akan melibatkan beberapa parpol yang saat
ini sudah mendeklarasikan diri dalam Koalisi Kebangsaan, tetapi dengan
parpol di luar koalisi itu begitu dirinya dipastikan terpilih. "Jika saya
terpilih, tentu akan ada konfigurasi baru. Saya akan datang pada parpol yang
belum terlibat dalam koalisi (kebangsaan) untuk bisa bersama-sama mengelola
pemerintahan," papar SBY.
Menurut mantan Kasdam Jaya ini, dirinya bukan berarti bermusuhan dengan
parpol yang tidak diikutsertakan dengan kabinetnya nanti. Dalam istilah SBY,
sekadar berkompetisi untuk mendapatkan mandat dari rakyat. "Dalam beberapa
kesempatan saya selalu katakan saya dengan Ibu Mega tidak dalam suasana
permusuhan, tetapi kompetisi. Setelah 20 September, ya sudah selesai,"
tegasnya.
Bahkan, jika nanti justru Mega yang terpilih menjadi presiden, SBY akan
mengajak para pendukungnya untuk tetap bersama-sama mendukung penuh dan
tidak akan mengganggu. Kata SBY, dirinya tidak bermental seperti itu.
"Komitmen ini bukan sekadar bicara. Tapi, silakan saudara-saudara catat dan
ingat-ingat," kata pria kelahiran Pacitan, Jatim, ini.
Dalam dialog yang sebagian besar diikuti umat Kristiani kemarin, selain
dimaksudkan untuk mengorek lebih detil visi misi SBY, juga seolah dijadikan
tumpahan untuk menanyakan isu-isu yang sempat menerpa pasangan SBY- Kalla.
Namun, dengan tenang dan diplomatis SBY menjawab satu per satu penyataan
yang dikemukakan peserta dialog. Bahkan, kerap kali tepuk tangan bergemuruh
dalam gedung megah berkapasitas sekitar 5.000 undangan tersebut. Bahkan,
seusai pertemuan SBY sempat terkendala karena banyaknya ibu yang meminta
foto bersama dan tanda tangan. Toh, SBY tetap melayani mereka.
Sementara itu, dalam dialog interaktif "Menuju Indonesia Masa Depan" yang
digelar YPSDM Forum Rektor Indonesia (FRI) Simpul Jatim di Hotel Hyatt, SBY
menyatakan, pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan sejumlah
pimpinan parpol di luar Koalisi Kebangsaan. Sebut saja di antaranya Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pendekatan dengan sejumlah parpol itu juga dimaksudkan untuk menepis
anggapan bahwa dirinya antikoalisi atau antiparpol. "Dengan PAN dan PKS,
saya terus melakukan komunikasi intensif. Dengan PKB saya sudah memulai.
Sebab, saya tidak ingin paksa-memaksa. Biarlah dukungan itu tumbuh dengan
sendirinya," kata SBY.
Yang menarik, dalam dialog yang diikuti akademisi dan beberapa rektor
perguruan tinggi itu, SBY sempat ditantang kesediaannya memotong gaji jika
terpilih menjadi presiden untuk kepentingan sosial. Menanggapi itu, SBY
mengaku tidak ada masalah. Hanya, dia mengatakan, pemotongan gaji itu tidak
akan diberlakukan kepada seluruh kepala daerah melalui keputusan resmi.
Sebab, pihaknya khawatir tidak semuanya bisa menerima aturan itu dengan
lapang dada.
Malamnya SBY menghadiri acara silaturahmi dengan para ulama di musala Hotel
Sheraton Surabaya. Acara yang dikemas dalam tahlilan untuk almarhum KH
Cholil Bisri tersebut dihadiri beberapa ulama Jatim. Di antaranya KH Luthfi
Hadi (sekretaris Dewan Syura PKB Jatim), KH Machit Masrufi (ketua umum Dewan
Masjid Indonesia/DMI) Jatim, KH Abdul Mutholib (Jamiyah Thariqat
Sathoriyah), dan keluarga besar GP Ansor Jatim.
Acara yang dimulai pukul 18.30 itu berlangsung khidmat. Dalam kesempatan
itu, SBY yang mengenakan baju takwa putih, celana hitam, dan berkopiah hitam
diberi wejangan-wejangan dan didoakan para kiai agar kelak jika terpilih
mampu membawa negeri ini menjadi lebih baik.
"Saya sangat menghormati para kiai. Makanya saya butuh nasihat dan masukan
dari mereka," kata SBY.
KH Luthfi Hadi menyatakan, silaturahmi ini tidak ada kaitannya dengan
deal-deal politik tertentu. Juga tak ada hubungannya dengan pernyataan SBY
yang menginginkan jabatan menteri agama dijabat oleh orang NU. "Hanya
silaturami biasa. Saling mendoakan dan mengingatkan," tuturnya. Acara
tersebut berakhir pukul 20.00.
PPP Setengah Golkar
Soal pembagian jatah kursi kabinet Megawati-Hasyim terus bergulir di
kalangan Koalisi Kebangsaan. Ketua Umum PPP Hamzah Haz, salah seorang
deklarator koalisi itu mengakui bahwa pembagian menteri yang tergabung dalam
pendukung Megawati-Hasyim berdasarkan jumlah kursi partai di parlemen.
"Misalnya, Partai Golkar diberi jatah kursi (menteri) tujuh atau berapa, yah
kita setengahnya. Ukurannya begitu saja yang diambil. Sebab, jumlah kursi
kita setengan dari kursi Golkar di DPR," kata Hamzah kepada wartawan setelah
menunaikan ibadah salat duhur di Masjid Istana Wapres kemarin.
Hamzah mengatakan belum terlalu memikirkan masalah pembagian jatah menteri
yang dijanjikan setelah bergabung dengan Koalisi Kebangsaan milik PDIP.
Sebab, saat ini pihaknya berkonsentrasi untuk menghidupkan mesin politik
dalam rangka memenangkan pasangan Megawati-Hasyim pada 20 September nanti.
PPP minta menteri apa kepada pasangan Megawati-Hasyim, apakah masih menteri
koperasi dan menteri sosial? Dia mengatakan, tentu yang diminta PPP adalah
pos-pos menteri yang baik. "Masak (pos menteri) yang jelek-jelek. Itu nanti
lah," jelas Hamzah, yang juga Wapres.
Pertanyaan itu diajukan untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar
Akbar Tandjung yang menyatakan bahwa pihaknya meminta jatah menteri dalam
negeri. Itu dikatakan Akbar di Solo, Senin lalu.
Dalam kesempatan itu, Hamzah mengatakan bahwa mungkin Partai Bintang
Reformasi (PBR) akan menjadi sefraksi dengan Fraksi PPP. "Kalau PBR masuk ke
FPPP, nanti PPP 58 ditambah PBR 14 bisa digabungkan. Jadi, FPPP nanti
menjadi 72 kursi," kata Hamzah. Dia mengakui, sebelumnya PPP dengan PBR
terjadi perpecahan.
"Kan namanya islah. Masak bermusuhan terus. Politik itu kan tidak permanen.
Karena itu, bisa saja penggabungan tersebut yang bisa lebih memberikan
kemaslahatan umat," jelasnya. Pihak PBR, menurut Hamzah, sedang memikirkan
rencana penggabungan itu.
Rumusan penyusunan kabinet Koalisi Kebangsaan yang mendukung pasangan
Megawati-Hasyim bisa jadi tidak diberlakukan secara kaku. Partai Bintang
Reformasi (PBR), misalnya. Meskipun secara teoretis hanya akan mendapatkan
satu kursi menteri nondepartemen, PBR meyakini bisa mendapatkan jatah lebih
dari satu menteri.
"Kami yakin kursi menteri untuk PBR masih akan ditambah Ibu Mega," kata
Zainal kepada koran ini tadi malam.
Ketua PBR Zainal Ma?arif menjelaskan, optimisme partainya akan mendapatkan
lebih dari "jatah" yang sudah ditetapkan jika Mega-Hasyim benar-benar
memegang tampuk kepemimpinan negeri ini didasarkan sejumlah alasan.
Misalnya, kontribusi konkret yang akan diberikan PBR kepada Megawati-Hasyim,
kendati pada pemilu legislatif hanya mendulang suara kurang dari tiga juta
plus faktor Ketua Umum PBR KH Zainuddin M.Z. yang masih mempunyai daya tarik
kuat di masyarakat.
Zainal juga menjelaskan, kemungkinan bertambahnya jatah kabinet untuk PBR
terkait sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dia kemudian menyebut
sejumlah kader PBR, antara lain, Ketua PBR Mahendradatta yang dikatakan
cocok menduduki posisi menteri kehakiman dan hak asasi manusia, Sekjen PBR
Djafar Badjeber, Ketua PBR Gerald Jacobus, dan Bendahara Umum PBR Ahsanul
Kosasih.
"Kami yakin, Bu Mega yang nanti mempunyai hak presidensial akan
mempertimbangkan faktor itu. Yang jelas, kader yang akan diajukan PBR tidak
bakal memalukan dan akan bersemangat memajukan bangsa ini. Tapi, kalau nanti
presiden memberikan satu menteri, ya harus kita terima. Toh, tujuan kita
membangun bangsa secara bersama-sama," ujar Zainal saat dihubungi koran ini
tadi malam.
Keberpihakan PBR terhadap pasangan Mega-Hasyim sebenarnya menimbulkan
kontroversi. Sebab, ada sinyalemen dukungan itu diberikan karena kepentingan
kursi kabinet dan jabatan anggota dewan penasihat presiden.
Namun, hal itu dibantah Ketua Umum PBR Zainuddin M.Z. Menurut dia, partainya
mendukung Mega-Hasyim karena pasangan itu merupakan representasi tokoh yang
mempertemukan dua aliran besar dalam kultur politik di Indonesia. Yaitu,
nasionalisme yang diwakili Mega dan agama yang berada di pihak Hasyim.
Zainuddin juga melihat pasangan Mega-Hasyim mencerminkan estafet
kepemimpinan nasional. Disebutkan, Mega yang kini berada di pemerintahan dan
Hasyim yang berada di luar struktur pemerintahan akan mampu saling
melengkapi sekaligus melanjutkan proses reformasi.
"Subjektivitas saya, saya akan lebih mudah berkomunikasi dengan Pak Hasyim
untuk menyampaikan visi-misi PBR untuk bangsa," jelasnya.
Lantas bagaimana pernyataannya bahwa kedua pasangan capres saat ini ibarat
menu sate babi dan sate anjing? Zainuddin berkelit hal itu hanya untuk
menggambarkan kondisi darurat yang harus dihadapi bangsa ini.
Dia lantas mengklarifikasi bahwa pernyataan itu bukan diarahkan pada
pasangan capres-cawapres. Sebaliknya, dia menyebut pasangan capres-cawapres
yang tampil sebagai putra-putri terbaik bangsa.
"Yang kedua, arah pembicaraan itu mengantisipasi jangan sampai golput
menggelembung, sehingga lahir contoh ekstrem seperti itu. Menurut saya,
salah karena memilih masih lebih baik daripada tidak salah karena tidak
memilih," jelasnya.
Jika PBR masih berharap mendapat tambahan kursi kabinet, Partai Damai
Sejahtera (PDS) justru berusaha untuk tidak mau terlalu mempersoalkannya.
Sekjen PDS Denny Tewu saat dikonfirmasi koran ini menegaskan, sejak
menegaskan dukungan kepada Mega-Hasyim jauh sebelum Koalisi Kebangsaan
terbentuk, partainya sudah berkomitmen untuk mendorong terwujudnya
reformasi.
"Itu tanggung jawab kami pada konstituen. Kalau masalah kabinet, kami
menyerahkan sepenuhnya kepada Mega-Hasyim yang punya hak," ujar Denny.
Namun, Denny berterus terang, partainya memang mempunyai usulan terkait pos
kabinet. Apa itu? Disebutkan partainya mempunyai perhatian pada pengembangan
Indonesia Timur. Karena itu, dia berharap kalau ada pos seperti Menteri
Negeri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur seperti pada zaman
pemerintahan Gus Dur, kader PDS yang profesional bisa mengambil peran.
"Tapi di RUU Kabinet, itu tidak ada. Jadi, ya kita bingung. Namun, sekali
lagi, itu sepenuhnya kami serahkan pada Mega-Hasyim," katanya.
Mengacu pada pembagian kabinet Mega-Hasyim, PDS yang pada pemilu legislatif
mendapatkan 13 kursi di DPR, dipastikan hanya mendapat jatah satu kursi
menteri nondepartemen. Tetapi, di antara partai yang tergabung dalam Koalisi
Kebangsaan, PDS merupakan partai yang paling awal menyatakan dukungan kepada
Mega-Hasyim dan membuktikan dukungan konkretnya pada pilpres putaran
pertama.
"Kalau memang nanti PDS hanya diberi jatah satu kursi, kita tidak akan
mempermasalahkan karena memang konsentrasi kita bukan pada masalah jabatan,"
tandas Denny.
Kubu PDIP tampaknya menghindari pembicaraan soal kursi menteri. Ketua Fraksi
PDIP DPR Tjahjo Kumolo bahkan mengelak pihaknya telah membicarakan pembagian
kursi dengan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. "Sampai
sekarang kita tak pernah bicara itu (jatah menteri)," kata Tjahjo kepada
koran ini tadi malam. Dia berkelit saat ini semuanya berfokus pada cara
memenangkan pasangan Mega Hasyim ke kursi presiden dan wapres mendatang.
Caranya yaitu membuat konsensus dengan masyarakat, baik yang tergabung
dengan partai politik maupun yang independen. "Kita akan mengakomodasi
semuanya," papar orang dekat Taufiq Kiemas ini. (ali/hud/lex/ssk)
Bagaimana Komposisi Kabinet SBY-Kalla?
Diumumkan sebelum 20 September :
" Komposisi departemen dan nondepartemen
" Unggulan menteri
" Struktur jumlah menteri
" Pos-pos menteri profesional dan asal parpol
* Komposisi :
- 60 persen profesional
- 40 persen parpol
* Jabatan nonparpol :
- Menteri BUMN
- Kepala BIN
- Jaksa Agung
* Menteri yang sudah diplot
- Menteri agama : dari NU
- Menteri pendidikan : akademisi
" Pelamar lebih 200 orang
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
