----- Original Message ----- From: tossi20 To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, August 27, 2004 11:26 PM Subject: [nasional-list] SBY DAN MEGA TERJEBAK KOALISI, KAPITULASI DAN POPULISME
SBY DAN MEGA TERJEBAK KOALISI, KAPITULASI DAN POPULISME Koalisi seolah-olah sudah menjadi semacam obat mujarab (panacea) untuk mencegah guncangnya pemerintahan pasca-pemilu, jadi, untuk mengiming-iming rakyat dengan prospek stabilitas jika capres ybs menjadi pres kelak. Maka tampillah apa yang disebut "Koalisi Kebangsaan" yang mengaku telah menjalin koalisi empat partai, Partai Golkar, PDI-P, PPP dan PDS untuk mendukung Capres Megawati. Lantas, giliran Capres yang lain, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tampil dengan janji koalisi, yang disebutnya "Koalisi Rakyat", meski, katanya pula, sifatnya koalisi terbatas. Melihat judulnya, "Koalisi Kebangsaan", semula saya kira ini akan dikibarkan oleh partai nasionalis seperti PDI-P. Ternyata, gagasan dan peran menonjol justru dipegang Partai Golkar, bahkan koalisi itu dipimpin oleh Ketua Golkar Akbar Tanjung. Seolah-olah tiga mitra yang lain ikut saja, padahal Capresnya bukan tokoh Golkar, tapi justru calonnya PDIP. Bahkan, jika Mega menang, Golkar dijanjikan dapat kursi menteri lebih banyak (Golkar 7, PDIP 6). Selain itu, "Koalisi Kebangsaan" ini berpretensi akan menjadi koalisi permanen. Lucu, tak masuk akal. Artinya, PDI-P amat memerlukan dukungan Golkar, meski hati kecil PDIP mungkin tak ingin menjadi sejoli, padanan kental, dari Golkar. Sebaliknya, Golkar yang kehilangan peluang kursi presiden gara gara kalahnya jendral yang indekos di Golkar (pasangan Wir-Salah), tak punya pilihan lain, selain menggandeng Mega. Golkar dan tentara hampir sinonim dengan Orde Baru. Bagi Golkar, menggandeng SBY yang asal tentara seperti menonjolkan dua sosok yang secara simbolis mewakili Orde Baru. Selain itu, menggandeng SBY berarti ikut membesarkan SBY dan Partai Demokrat. Ketimbang membuat kucing jadi harimau di kandangnya sendiri, bagi Golkar lebih aman menggaet Mega. Lagi pula, Mega tidak bisa lagi menjadi Capres tahun 2009. Kubu Mega tentu menyadari bahwa citra Orde Baru dari Golkar itu bakal merugikan pretensi pembaruan dan sebagian pendukungnya yang reformis, tetapi bagi PDI-P, juga tak ada alternatif. Maklumlah, PDI-P tak punya daya imajinasi -- kecuali berkapitulasi pada kodrat menerima pelukan maut Golkar. Jadi, inilah "kiss of death", alias ciuman maut, dari Golkar kepada Megawati. Mungkin juga, di balik layar, ada harapan dari kubu SBY agar PDI-P berseru kepada Golkar: "Buru Buru Cium Gue!". Dan, persis, itulah yang dilakukan Golkar kepada Mega. Sosok Golkar menjadi dilema besar bagi PDIP. Jika dirangkul, PDIP akan berbau Orde Baru, tapi dibuang, berarti bunuh diri. PDIP musti pinter pinter menaruh Golkar di ketiak Mega dan mengiming-iming pemerintahan baru yang kuat, dengan DPR di tangan PDIP dan Golkar, supaya rezim baru terkesan bakal stabil. Akan tetapi, melihat prakarsa, kepemimpinan Golkar dan pola bagi- kursi dalam Koalisi Kebangsaan ini, maka jelas, Golkar-lah, bukan Mega atau PDIP yang memegang kendali. Coup Akbar berhasil. Walhasil, kebalikan Napoleon, PDIP sudah tiba di Lapangan Waterloo sebelum bertempur. "Koalisi Kebangsaan" sudah kapitulasi, tekuk-lutut, pada titisan Orde Baru... Sebaliknya, harus diakui, kubu SBY dengan "Koalisi Kerakyatan"-nya lebih jeli. SBY sebagai bekas tentara, tidak pusing simbol Orde Baru atau bukan, sebab simbolisme ketentaraan itu toh tak bisa dihapusnya, malah bisa menguntungkan. Dia justru mengandalkan citranya selaku pemimpin baru, selaku mantan jenderal, dan selaku intelektual. Dengan begitu, dia mengandalkan semua itu untuk mengiming-iming pemilih dengan harapan perlunya seorang pemimpin baru yang kuat dan profesional. Tidakkah SBY akan repot dengan parlemen yang dikuasai oleh "Koalisi Kebangsaan"? Mungkin sekali. Namun SBY rupanya menyiapkan diri untuk bertahan secara konstitusional. Dia akan berargumen, ini kabinet presidensiil, jadi, parlemen tidak boleh, dan tidak mungkin, menjatuhkannya atas dasar perbandingan suara. Tetapi MPR yang sebagian besar berisi DPR bisa menjatuhkannya jika menemukan alasan keselamatan negara. Nah, di sinilah SBY dapat mengandalkan jaringan dan gerbong gerbong tentara. Selaku Panglima Tertinggi, dia harus mampu mengerahkan dan, sebagai mantan jendral, mampu mengatur agar tentara bersatu dan menjaga agar kondisi tidak mendekati krisis. Tapi, ini bisa menjadi bumerang, jika parlemen membelot berkepanjangan membuat presiden berang, lantas mengancam parlemen dengan dekrit. Soekarno mengalaminya pada 1959, tapi dia selamat. Gus Dur juga mengalami Juli 2001, tapi dia gagal dan jatuh. Soekarno waktu itu didukung Jenderal Nasution, sedangkan Gus Dur digertak oleh moncong meriamnya Jendral Ryamirzad, yang ujung akhirnya menelorkan "moncong putih"nya Megawati. SBY mungkin telah siap dengan mimpi buruk seperti itu. Di tingkat retorika politik, dia akan maju dengan alasan konstitusional bahwa parlemen tak berhak menjatuhkan kabinet presidensiil - meski pada 2001 SBY diam diam setuju dengan DPR, lalu mundur dari kabinet, dan membiarkan Gus Dur jatuh. Kedua, SBY akan menyiapkan dukungan partai dan opini publik untuk membendung pembelotan DPR, dan untuk itulah, dia menggalang koalisi. Dengan PKS, SBY berhasil, dengan PBR, gagal, dan PAN bimbang (kapan tidak begitu?), meski sebenarnya cenderung ke SBY. Tapi, yang terpenting: PKB. Di sini SBY berhasil, meski bos NU dan PKB yaitu Gus Dur diam dan mengaku Golput. Kursi menteri Agama sudah ditawarkan kepada NU. Melihat peran Yeni, putri si Gus yang mengantar SBY ke pesantren pesantren Jawa Timur, tampaknya SBY sudah mengantongi NU-PKB. Jawa Timur, sarangnya NU dan Golkar, sudah di saku SBY. Tapi, bagaimana kalau pembelotan parlemen kelak membuat SBY terancam krisis? Tak ada jalan lain kecuali jaringan militer, gerbong pensiunan dan keluarga TNI itulah yang harus mendesak jajaran TNI aktif, agar menjaga kondisi. Dengan kata lain, SBY akhirnya berpulang juga kepada tentara, jadi, berpotensi terjebak permainan Orde Baru pula. Walhasil, kalau Mega dengan "Koalisi Kebangsaan" yang diatur Akbar- Golkar sudah berkapitulasi pada Orde Baru, SBY pun memiliki risiko yang serupa. Lebih dari itu, SBY, seperti Mega-Akbar, juga terjebak permainan populistis, yang menganggap seolah-olah rakyat itu satu, bulat dan berwarna tunggal. Secara esensi, populisme adalah suatu negasi terhadap eksistensi dan dinamika kelas-kelas sosial. Satu contoh. "Koalisi Kebangsaan" Mega-Akbar menganggap dirinya didukung blok politik yang kuat, padahal blok ini merupakan sangkar politik lama dan politik KKN. Jadi, kubu Mega berasumsi, rakyat akan mendukung mereka membersihkan KKN dengan melawan kekuatan kekuatan di dalam koalisinya sendiri. Idem ditto "Koalisi Kerakyatan"-nya SBY yang menganggap rakyat bersatu di belakang kepemimpinannya sehingga akan mampu menangkal krisis presiden versus parlemen. Kalau Mega tak punya warna, SBY cenderung sinkretis alias menampung segalanya -- persis seperti Soekarno, yang sinkretis, dengan menampung Nasakom. Kedua tendensi itu rentan terhadap populisme. Perang kata soal oligarki - istilah ini persis kebalikan makna populis - memperlihatkan betapa populistis kedua kubu tsb. Di atas semua itu, populisme cenderung memandang rakyat sebagai massa yang "bodoh". Dalam hal populisme, koalisinya Mega mau pun koalisinya SBY mengingkari kecenderungan kuat yang terbukti dalam Pilpres Juli lalu, yaitu bahwa pola aliran makin lemah. De- aliranisasi (seperti diramalkan dalam analisis Lance Castles) berarti makin banyak pemilih akan memilih berdasarkan nurani dan rasionalitas perorangan - tidak lagi berpanut pada mesin partai atau pun ikatan primordial. Elektorat berpikir dalam kategori- kategori "pemimpin lama versus pemimpin baru", "stabilitas versus keguncangan", "KKN versus bersih" dan "citra gagah, aktif versus citra lemah, pasif". Capres akan dipilih lebih banyak berdasarkan pemikiran klasifikatoris seperti itu (yang jelas menguntungkan SBY ketimbang Mega). Tapi, bukankah pilihan politik bercermin pada kepentingan diri, bukan sekedar ikatan kelompok? Ya, tapi itu kan cerita pemilu 5 April yang dapat menjanjikan pos pos kepentingan-mapan (vested- interests) bagi banyak elit daerah dan pusat, sedangkan pilpres putaran kedua cuma menjanjikan kue besar buat seorang mantan jenderal atau seorang mbakyu yang gagal. Jadi, koalisi-koalisi-an zaman sekarang utamanya adalah permainan elitisme yang menegasikan aspirasi masyarakat. Last but not least, jangan lupa bahwa populisme, apalagi dalam konfigurasi yang serasi dengan pemimpin kuat yang kharismatis, secara historis (lihat Hitler) adalah ladang subur buat fasisme. Soekarno hampir terjebak di situ, begitu juga pemimpin Ghana Kwame Nkrumah. Dr Tjipto Mangunkusumo, kemudian Soekarno dalam persepsi rakyat pernah dipandang sebagai Mesiah (Imam Mahdi). Seorang analis baru baru ini juga mencatat potensi mesianistik yang dicitrakan pada diri SBY, capres yang mencuat sebagian besar dengan bertumpu pada citra-diri. Kedua kubu bersemangat populistis dengan cara mengandalkan blok kuat di parlemen yang mengaku mewakili rakyat, atau dengan bertumpu pada popularitas diri dan dengan koalisi yang mengaku menyatu dengan rakyat. Saya tidak bermaksud menuduh Mega atau pun SBY bak fasis, namun layak kita catat bahwa, teoretis, keduanya -- seperti Soekarno (dengan populisme dan dengan merintis Sekber Golkar) -- berpotensi membuka jalan ke sana. Melihat trend kuat SBY, maka gelagatnya, saya kira mantan jenderal ini akan menang. Ironisnya, kalau tak mau dikatakan "lucu", barangkali, adalah bahwa segenap kaum anti Orba, anti militer, kaum kanan, kaum kiri, di dalam negeri mau pun yang (maaf) "klayaban", kecuali sebagian PRD, semuanya mendukung Mega ketika kubu Mega sudah berkapitulasi kepada Orba. "Koalisi Kebangsaan"-nya Akbar-Mega juga menyumbang pada suburnya ladang otoriterisme dan elitisme tadi dengan cara lain. Akbar dan beberapa petinggi Golkar berpretensi "Koalisi Kebangsaan" adalah "koalisi yang permanen". Seperti dikatakan di atas, ini tak masuk akal -- kecuali dalam perspektif jika Golkar ingin membangun kekuasaan berkurun-panjang berdasarkan blok koalisi di parlemen. Dalam kasus terbaik, ini berarti membangun koalisi semacam Barisan Nasional di Malaysia atau Partai Konggres di India (dulu, dan sekarang bangkit lagi), dan, dalam kasus terburuk, ini seperti memimpikan semacam Partai Revolusioner (yang tidak revolusioner) yang berkuasa di Meksiko selama 70 tahun sampai beberapa tahun silam. Ini berarti "Koalisi Kebangsaan" akan berhadapan dengan argumen sistim presidensiil yang diandalkan koalisinya SBY. Untuk itu, akhirnya, kedua kubu tsb, mau tak mau, bakal terjebak untuk menggali lagi senjata Orde Baru: "Massa Mengambang" (elitisme ekstrim) versus "Pendekatan Keamanan" (militerisme terselubung). Singkat kata, koalisi-koalisi yang mengaku "kebangsaan" mau pun yang "kerakyatan" itu, akhirnya terjebak titisan dan permainan Orde Baru, dan berpotensi menjadi Ancient Regime, alias suatu Orde Tua yang akan berhadapan dengan 30an juta Golput. Jadi, janji-janji perubahan dan stabilitas lewat koalisi-koalisi itu sebenarnya ditujukan untuk menghadapi potensi meningkatnya kerusuhan di jalan. Walhasil, koalisi, bukanlah suatu obat yang akan mengobati, tapi malah menciptakan pusing kepala -- kepala saya, kepala Anda, kepala rakyat, dan kepala capres capres itu sendiri . Semoga analisis saya ini keliru. Selamat coblos, atau tak mencoblos! Amsterdam, 28 Agustus 2004 Tossi AS [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
