Catatan: Ada komponen bagi hasil dalam produksi minyak. Dalam UU adalah 85-15 dg 85% adalah bagian pemerintah. Tetapi itu adalah harga sesudah cost; yang pernah saya intip bagi hasil dari suatu PSC besar (Production Sharing Contractor) adalah hanya sekitar 50% bagiannya pemerintah dan sebagian akan jatuh pada posting PPh (bukan penerimaan dari minyak/non tax). Nah kalo harga minyak diekspor pada harga 50 USD/barrel, maka bagiannya pemerintah bukanlah bulat 50 USD ini. Ini penting karena produksi Pertamina sendiri hanya sekitar 10% dari total produksi domestik. Dan jangan lupa, ada bagian daerah dari uang tsb sebagai implikasi dari UU Otonomi daerah (sedangkan subsidi minyak sepenuhnya dihitung dari APBN bukan dari APBD). Catatan tambahan juga, coba anda amati dimana dijual minyak produksi Indonesia? karena ada 3 pasar minyak dunia, Brent, Nymex, dan Dubai. Dan dari mana kita mengimpor minyak? ada perbedaan harga disini.
Hitung2an minyak ini nggak sesimpel yang dibayangkan. Ada banyak peraturan dan kondisi market, yang sayangnya tidak diketahui publik. Saya bukan membela pemerintah, wong saya bukan PNS. Tapi cuma ingin berhati2 dalam memandang persoalan ini. Ada banyak informasi yang susah dikomunikasikan disini. Ada sentimen juga karena percampuran dg kesalahan2 pemerintah dibidang lain (lemahnya pemberantasan korupsi, dll), tapi mungkin lebih baik memilah2nya dulu spy bisa diaddress lebih baik. Maaf kalau ada yg tidak berkenan. salam, fau --- In [email protected], A Nizami <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Total produksi minyak kita= 328,5 juta barrel setahun > Biaya produksi domestik=328,5 juta x US$ > 9,1/barrel=US$ 3 milyar > > Diekspor dgn harga USD 50 (harga sementara) sebanyak= > 234 juta barrel, senilai = US$ 11,7 milyar dollar > > Dijual di dalam negeri seharga USD 30,6 (dgn harga Rp > 1810/liter) sebanyak= 94,5 juta barrel, senilai=US$ > 2,9 milyar. > > Total pendapatan=US$14,6 milyar dollar > Untung bersih=US$ 14,6 M - US$ 3 M= US$ 11,5 Milyar > > Impor dari luar negeri sebanyak 278 juta barrel dgn > harga USD 50, dan dijual seharga USD 30,6 di dalam > negeri. Rugi sebesar=US$ 5,4 milyar > > Total untung masih=US$ 11,5 milyar - US$ 5,4 milyar= > US$ 6,1 milyar dollar. > > Pemerintah masih untung Rp 57,3 trilyun rupiah per > tahun. > > Jadi argumen orang2 neoliberal bahwa pemerintah nombok > Rp 100 trilyun setahun itu adalah bohong dan > menakut-nakuti rakyat. Padahal dengan harga sebesar Rp > 1810/liter pun sudah untung. Apalagi Pertamax kan > sudah Rp 4.000-an. > > Jadi sebetulnya tidak ada subsidi rakyat dan harga BBM > tidak bisa 100% harus sama dengan harga Internasional, > karena kita TIDAK 100% IMPOR. > > Naiknya harga BBM ini mengakibatkan naiknya harga2 > barang lain. PLN sebentar lagi akan menaikan tarifnya, > karena BBM naik, biaya operasional mereka bertambah, > demikian pula PAM, dsb. Biasanya kalau naik, mereka > selalu membandingkan dgn harga2 barang di luar negeri, > tak peduli jika penghasilan rakyat kita paling rendah. > > Banyak alternatif lain untuk mengurangi beban > anggaran, seperti yang diungkap rekan kita misalnya: > 1. Menghentikan illegal loggin > 2. Menaikan cukai rokok hingga 300% > 3. Menarik kembali KLBI/BLBI hingga Rp 600 trilyun. > Mungkin anda bilang sudah kasep. Tapi ada ekonom yang > bilang (kalau tak salah KKG), jika ternyata aset yang > diserahkan dimark-up (nilainya tak sesuai dgn harga > sebenarnya), konglomerat tsb bisa ditagih ulang dan > diajukan ke pengadilan. Ternyata nilai jualnya tak > sampai 1/3. Sementara konglomerat tsb tetap hidup kaya > raya bahkan ada yang jadi menteri. Menurut anda adil > apa tidak? > 4. Menghentikan subsidi pemerintah lewat rekap > obligasi sebesar Rp 48 trilyun (Rizal Ramli) > 5. Menghentikan kebocoran di pajak (nilai pajak kita > lebih dari Rp 200 trilyun per tahun) > > Masih banyak jalan lain menuju Roma yang tidak > menyengsarakan rakyat. > > Sekarang terserah pada pemerintah: mau mensejahterakan > rakyat atau menyengsarakan rakyat? > > --- Budi Sudarsono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > >Date: Wed, 9 Mar 2005 02:20:18 -0800 (PST) > > >From: A Nizami <[EMAIL PROTECTED]> > > >Subject: Re: Re: Kalau Banyak Jalan Menuju > > Roma...(kenapa harus > > >subsidi BBM yang dicabut ???) > > > > >Pak Budi, saya ingin bertanya, apakah "Harga > > Rasional" > > >itu harus sama dengan harga Internasional? > > > > >Kalau mayoritas pendapatan rakyat kita sama dengan > > >rakyat internasional, mungkin tidak masalah jika > > harga > > >barang sama dgn harga internasional. Tapi seperti > > >email saya terdahulu, UMR di AS sekitar Rp 8 juta > > per > > >bulan, upah buruh pabrik di Singapura sekitar Rp 15 > > >juta per bulan, sedang UMR kita rata2 hanya sekitar > > Rp > > >500 ribu per bulan. > > > > >Nah, jika harga rasional harus sama dgn harga > > >internasional, bisa jadi biaya hidup minimal di > > negara > > >kita akan sama dgn di AS atau Singapura. Jika di > > >AS/Singapura biaya hidup minimal (tempat tinggal, > > >transportasi, makan, sandang) adalah Rp 5 juta per > > >bulan, maka bagi rakyat AS dan Singapura tidak > > >masalah, mereka masih bisa menabung antara Rp 3 > > juta > > >hingga Rp 10 juta per bulannya. > > > > >Sebaliknya, mayoritas rakyat Indonesia yang > > >penghasilannya rp 500 ribu per bulan, terpaksa > > harus > > >berhutang Rp 4,5 juta per bulan agar bisa tetap > > hidup. > > >Kalau tidak ada yang mau menghutangi, mereka akan > > jadi > > >gembel atau mati kelaparan. > > > > >Itukah rasionalisasi harga yang anda maksud? > > > > Saya bukan ekonom, tetapi menurut pendapat saya > > harga yang rasional > > adalah harga yang sesuai dengan kondisi sosial > > ekonomi di negara > > kita, termasuk pertimbangan mengenai sumberdaya > > energi kita dan > > kepentingan masa depan. > > Misalnya, harga hamburger dari McDonald's: harganya > > cukup Rp.5000 > > saja dan sekali datang cukup membayar R. 10-15000 > > (dengan minum > > dsb.). Di Amerika barangkali Rp. 20000, dan sekali > > datang bisa keluar > > Rp. 30-50000. (Ini saya menerka saja.) Perbedaan > > timbul karena bahan > > baku di sini dan gaji-upah lebih rendah; selain itu > > ada faktor daya > > beli masyarakat (sebagai perusahaan, McD tentunya > > mau laris). > > Lain lagi kalau mau beli BMW318; kalau di Eropa > > harganya mungkin > > $30000 atau sekitar Rp. 300 juta, tetapi di > > Indonesia di atas Rp. 400 > > juta. Padahal biaya assembling di sini mestinya > > lebih murah walaupun > > volum produksinya lebih rendah. Tetapi ada faktor > > pajak, yang > > dipungut Pemerintah karena hanya yang kaya yang bisa > > beli mobil mewah > > seperti BMW. > > Mengenai harga BBM, berapakah harga yang layak ? Ini > > mungkin > > memerlukan pembahasan yang panjang lebar. Di antara > > argumentasinya > > adalah: > > 1. Sebagai negara penghasil migas, tentunya > > Indonesia tidak perlu > > menyamakan harga BBM domestik dengan harga > > internasional. Dan > > sebenarnya inilah yang terjadi di negara kita selama > > 30 tahun dalam > > zaman Orde Baru, sebelum 1997. Harga BBM selalu > > ditetapkan oleh > > Pemerintah (baca: Soeharto); dan Pertamina tidak > > diberi peluang untuk > > menghimpun dana keuntungan. Kecuali beberapa tahun > > saja, Pemerintah > > selama itu senantiasa menyediakan subsidi BBM. > > Walaupun tidak terlalu > > besar dibandingkan dengan keseluruhan APBN (jarang > > mencapai trilyunan > > seperti sekarang: tiga kali melebihi Rp.1,5 trilyun, > > hanya satu kali > > mencapai Rp. 3 trilyun). > > 2. Harga yang nyaris break-even selama 30 tahun itu > > tentunya > > memberikan kepuasan kepada rakyat. Rakyat senang, > > Soeharto didukung > > terus. Ini terjadi sekalipun harga minyak > > internasional melonjak dari > > $ 2,5/bbl sampai $ 39/bbl, anjlok pada tahun 1986 > > sampai $ 12/bbl dan > > naik lagi sampai sekitar $ 25/bbl pada akhir tahun > > 1990-an. Bersamaan > > dengan itu Pemerintah melakukan devaluasi rupiah > > pada tahun 1978, > > 1983 dan tahun 1986 (dari Rp. 400/$ menjadi Rp. 900 > > dan Rp. 1600/$). > > Setiap kali harga minyak internasional naik, dan > > setiap devaluasi > > rupiah, tentunya mengharuskan diadakannya > > "penyesuaian" harga BBM. > > Walaupun ada demo-demo, tetapi secara keseluruhan > > masyarakat pada > > umumnya menerima kenaikan-kenaikan harga. > > 3. Tetapi dulu produksi minyak kita melebihi > > konsumsi minyak; > > sekarang keadaan sudah berubah: konsumsi minyak kita > > melebihi tingkat > > produksi, dalam kata lain kita telah menjadi > > net-importer. Jadi harus > > ada sumber dana untuk menombok. Dari mana ? > > Ditambah lagi dengan kenaikan harga minyak > > internasional selama tahun > > 2004 dari sekitar $ 25/bbl menjadi saat ini sekitar > > $ 50/bbl. Saya > > belum mendengar/membaca ada analis internasional > > yang mengatakan > > bahwa harga minyak bakal turun ke bawah $ 40/bbl. > > Umumnya berpendapat > > selama tahun 2005: antara $ 40 dan $ 50/bbl. > > 4. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, UU Migas > > harus diselaraskan > > dengan amanat UUD, yaitu penentuan harga BBM harus > > oleh Pemerintah > > dan bukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian > > Pemerintah haruslah > > menetapkan sendiri, dari mana dana diperoleh untuk > > menombok > > kekurangan BBM akibat negara kita sudah menjadi > > net-importer. > > Satu-satunya sumber dana yang paling sesuai adalah: > > masyarakat > > konsumen BBM. Jadi pendapatan Pertamina dari hasil > > penjualan BBM > > haruslah lebih besar daripada dana untuk > > pengadaannya; jadi Pertamina > > harus untung. > > 5. Sesama negara ASEAN penghasil migas yang > > mengadakan subsidi > > terhadap minyak solar dan bensin super adalah > > Malaysia dan Brunei. > > Namun karena jumlah penduduknya jauh lebih kecil, > > konsumsi BBM mereka > > jauh di bawah tingkat produksi dan ekspor minyak. > > Mungkin seperti > > Indonesia pada tahun 1970-an atau awal 1980-an. > > 6. Masih banyak masalah berkenaan dengan penentuan > > harga BBM di > > Indonesia, yang saya tidak bahas. Salah satunya > > adalah: apakah UUD > > mengamanatkan harga BBM yang sama untuk tiap jenis > > BBM di seluruh > > wilayah nusantara ? (Ini kan bertentangan dengan > > "hukum" ekonomi yang > > menyatakan bahwa di daerah langka akan terjadi harga > > yang tinggi.) > > > > Sekian dari saya yang bukan ekonom dan bukan ahli > > migas, > > > > Budi Sudarsono > > Senior Member, > > Indonesian National Committee, > > World Energy Council > > > > > > > > __________________________________ > > Do you Yahoo!? > > Yahoo! Small Business - Try our new resources site! > > http://smallbusiness.yahoo.com/resources/ > > > > > Bacalah artikel tentang Islam di: > http://www.nizami.org > > > > > __________________________________ > Do you Yahoo!? > Yahoo! Mail - You care about security. So do we. > http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
