Sebenarnya polemik pro dan kontra tentang Suharto sudah dibahas dimana-mana.. Setiap kubu punya persepsi masing-masing! Arah pembicaraannya itu-itu saja....! Saya pikir om sudah lalap semua polemik yang ada, tetapi kesimpulan tidak pernah homogen! Karena cara memandangnya berbeda-beda..., dan sah-sah saja! Polemik kepemimpinan Ferdinand Marcos vs Corry Aquino tetap tidak tuntas hingga kini! Setiap orang punya self-opinion, dan hak setiap orang berpendapat...! Mau dicaci maki keq..., mau dihina keq...,mau dipuja keq....nggak apa toh...! Itulah ekspresi...! Tidak ada yang melarang!
Patricia Rudi Hartono wrote: > justru, terkadang nasionalisme dijadikan ideologi untuk > berlindungnya rejim-rejim diktator dan korup di berbagai belahan dunia. kalau > alasan nasionalime, kenapa bangsa ini tidak memperlakukan soekarno dengan > baik diakhir hayatnya..bukankah beliau sang proklamator, pemimpin revolusi > Indonesia..ditangan beliaulah, bangsa Indonesia dihargai dimata dunia lewat > konferensi Asia-Afrika. . > Patricia Devita Sihwardoyo < patricia_dsw@ yahoo.co. nz > wrote: > Kalau masalah hukumnya HARUS diselesaikan om...! Ini negara > hukum...! Harus dibedakan mana kawasan hukum (justice area) dengan kawasan > sejarah (history area).....! Belajarlah dari nasionalitas bangsa-bangsa yang > hargai sejarah pemimpin-pemimpinny a....! > Patricia > Rudi Hartono wrote: > > Pernyataan Sikap > > Tangkap, Adili dan Sita Harta Soeharto dan Kroninya untuk Kesejahteraan > Rakyat!!! > > Usut Tuntas berbagai Kasus Pelanggaran HAM yang melibatkan Soeharto, > seperti DOM di Aceh dan Papua, Tanjung Priok, Talang Sari, Penembakan > Misterius(Petrus) , dan Kasus pembantaian Tahun 1965/1966!!! > > "kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan > belang, manusia mati meninggalkan nama" > > (Pepatah Indonesia ) > > Setelah beberapa kali proses hukumnya di tunda dengan alasan sakit > (baca; kesehatan terganggu), akhirnya mantan penguasa Orde Baru, Soeharto > harus meradang merasakan penyakit yang serius, yang kemungkinan besar akan > mengakhiri riwayat hidupnya. Saat dirawat di Rumah Sakit Pusat > Pertaminan(RSPP) , hampir semua koleganya, baik yang didalamnya negeri maupun > yang dari luar negeri, berdatangan untuk menjenguk mantan penguasa rejim Orde > Baru ini. Sementara itu, diberbagai daerah, berbagai kelompok masyarakat > melakukan do,a bersama untuk keselamatan dan kesembuhan Soharto. Di Cirebon, > Jawa barat, ribuan orang memadati lapangan untuk mendoakan keselamatan dan > kesembuhan penguasa orde baru, demikian pula di Pare-pare dan Maros, > Sulawesi-Selatan, ribuan orang melakukan doa bersama untuk kesembuhan > soeharto. > > Di tingkatan elit politik, seolah-olah, tidak ada lagi garis pemisah > yang tegas antara mereka yang kroni soeharto, pendukung soeharto, dan mereka > yang menentang soeharto. Beberapa tokoh, seperti AM Fatwa, yang pernah > dipenjarakan oleh rejim Orde Baru, datang menjenguk soeharto dan meminta > supaya proses hukumnya dihentikan mengingat umurnya yang sudah tua. Demikian > pula, dengan Agung Laksono, ketua DPR yang menyatakan mendukung penghentian > proses hukum soeharto, dan meminta pemerintah memaafkan Soeharto. Bahkan, > Amien Rais salah satu tokoh yang pernah menentang soeharto, mengemukakan hal > yang hampir senada. Beberapa orang mantan jenderal, seperti try sutrisno, edy > sudrajat, dan beberapa mantan penguasa Golkar, menyebut soeharto sebagai > "Negarawan Puncak Bangsa", "Memiliki Indera Keenam", dan sebagainya. Umumnya, > mereka yang dulu merupakan pilar utama Orde baru, menganggap soeharto sebagai > Cult Personality, sosok yang patut untuk dikultuskan. Bahkan, > orang seperti Jailani > > Naro, memuja-muja Soeharto sebagai penyelamat pancasila. > > Bahkan presiden SBY kembali berdemagogi dihadapan rakyat, dengan > meminta agar rakyat menghentikan polemik soal masa lalu soeharto, masa lalu > orde baru, yang bisa ditafsirkan bahwa rakyat sebaiknya melupakan kesalahan > dan kejahatan Soeharto dimasa berkuasanya. Tentunya, pernyataan ini sungguh > keblinger, ditengah propaganda SBY untuk menuntaskan berbagai kasus > pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk komitmen SBY untuk > memberantas dan mengusut semua kasus korupsi, termasuk Soeharto. > > Rakyat Indonesia tidak boleh memisahkan problem kebangsaan yang > dirasakan sekarang, dengan 32 tahun kekuasaan Orde baru. kendati, > pemerintahan paska reformasi terlahir setelah penumbangan kekuasaan orde > baru, namun masih bisa terlihat semacam kesinambungan politik dan ekonomi > antara Orde Baru dan pemerintahan saat ini. Kesinambungan ini nampak jelas > dalam tindak tanduk pemerintahan paska reformasi yang sama sekali tidak > mengindahkan tuntutan mahasiswa-rakyat untuk mengadili Soeharto dan kroninya. > Bahkan, dimasa pemerintahan SBY, muncul keinginan kuat berkali-kali untuk > menghentikan (mendeponering) kasus hukum Soeharto dengan pertimbangan > kemanusiaan. Tentunya, pertimbangan kemanusiaan yang didengun-dengunkan > pemerintahan SBY dan elit politik nasional adalah sama sekali absurd, > mengingat 32 tahun kekuasan orde baru justru bergelimang dengan berbagai > kasus pelanggaran HAM terhadap rakyat Indonesia. tentu kita tidak akan > melupakan diawal kekuasaannya, > soeharto melakukan > > pembantaian terhadap jutaan orang tanpa proses peradilan atas tuduhan > simpatisan atau anggota PKI. Setelah itu, kekerasan dan tewasnya ratusan > orang dalam kasus malari, peristiwa tanjung priok, penembakan misterius, DOM > di Aceh dan Papua, kasus Timor Leste, Talang sari, kasus 27 Juli 1996 dan > penculikan aktivis mahasiswa, hingga terbunuhnya ratusan orang mahasiswa dan > rakyat selama bulan Mei 1998. > > Jelas, pertimbangan kemanusian bagi SBY, Agung Laksono, Amien Rais dan > elit politik lainnya yang mendukung penghentian proses hukum soeharto dan > memaafkannya adalah pembuktian untuk membenarkan pembunuhan rakyat tidak > bersalah, perampasan tanah rakyat (kedung ombo, dan lain-lain), penutupan > kehidupan demokrasi selama 32 tahun, penculikan aktivis mahasiswa, dan > kejahatan kemanusiaan lainnya. > > Perlu juga ditekankan, bahwa problem ekonomi seperti kemiskinan, > pengangguran, dan semakin terpuruknya perekonomian nasional dijajaran > bangsa-bangsa di dunia, sangat terkait erat dengan system politik dan ekonomi > yang diwariskan oleh Orde Baru. Orde baru-lah yang mewariskan kita hutang > luar negeri, yang terus menerus menggerogoti APBN, yang terus-menerus > dijadikan alasan pembenar untuk mencabut subsidi sosial, memprivatisasi BUMN, > dan lain sebagainya. Harus disadari bahwa, orde baru-lah yang membuka pertama > kali pintu untuk masuknya imperialisme merampas dan menjarah kekayaan alam > Negara kita, lewat pengesahan UU Penanaman Modal Asing(PMA) tahun 1967. > ketika periode oil boom, berakhir tahun 1980-an, berarti ceceran-ceceran > modal yang menguntungkan bagi kan tong penguasa/birokrat orba juga mengecil, > orde baru kemudian meminta pinjaman asing kepada lembaga kreditor. sebagian > utang luar negeri Indonesia dibuat oleh pemerintahan otoriter Orde Baru tanpa > persetujuan (wakil) > > rakyat yang terpilih secara demokratis. Seperti diakui oleh almarhum > Soemitro Djojohadikoesoemo dan lembaga keuangan internasional, sekitar 30 > persen dikorupsi dan juga digunakan untuk pembelian senjata yang dipakai > untuk menindas gerakan prodemokrasi. > > Sebagai rejim kapitalis, orientasi orde baru lebih mirip dengan > kapitalisme kroni, dimana akumulasi capital hanya bersumbu kepada soeharto, > keluarganya, beserta kroni-kroninya. Di Indonesia, enam anak Soeharto > memiliki saham dalam jumlah signifikan sekurang-kurangnya di 564 perusahaan, > dan kekayaan luar negeri mereka mencakup ratusan perusahaan-perusaha an > lainnya, tersebar dari Amerika ke Uzbekistan, Belanda, Nigeria dan > Vanuatu.[1] Dalam buku panduan yang dikeluarkan PBB, dalam peluncuran > prakarsa penemuan kembali kekayaan yang dicuri (Stolen Asset Recovery (StAR) > Initiative di Markas Besar PBB, New York , disebutkan bahwa soeharto > (1967-1998)' berada dalam daftar ur utan pertama pencurian asset Negara, > dengan total diperkirakan 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS. Temuan > PBB-Bank Dunia itu menyebutkan perkiraan total PDB Indonesia setiap tahunnya > pada rezim Soeharto 1970-1998 sebesar 86,6 miliar dolar AS. Selain Soeharto, > pemimpin politik > dunia lainnya yang > > diperkirakan mencuri kekayaan negara adalah Ferdinand Marcos dari > Filipina (1972-1986) dengan 5-10 miliar dolar AS; Mobutu Sese Seko dari Zaire > (1965-1997) dengan lima miliar dolar AS; Sani Abacha dari Nigeria (1993-1998) > dengan 2-5 miliar dolar AS serta Slobodan Milosevic dari Serbia/Yugoslavia > (1989-2000) dengan satu miliar dolar AS. > > Menurut Prof. Jeffrey Winters, sebelum terjadi krismon tahun 1997, > kekayaan Soeharto ditaksir berjumlah 35 miliar dolar AS. Majalah Amerika > Fortune memasukkan Soeharto sebagai salah satu orang terkaya didunia. Menurut > George Aditjondro, pengajar Sosiologi di Universitas Newcastle, Australia, > terdapat sekitar 79 yayasan yang dikuasai oleh Suharto, istrinya (meninggal > tahun 1996), saudara-saudara istrinya dari desa, sepupunya dan saudara > tirinya, enam anaknya, keluarga dan orang tua pasangan anak-anak tersebut, > orang-orang militer yang dipercaya, dan teman-teman dekat lainnya seperti > Habibie, Hasan dan Liem. > > Keluarga Soeharto hingga cucu-cucunya tidak pernah mengamali persoalan > keuangan, mengingat begitu banyaknya tabungan mereka yang diperoleh dengan > jalan KKN semasa soeharto berkuasa. Ini sangat bertentangan dengan kenyataan > yang dilansir oleh Bank Dunia bahwa ada sekitar 105,3 juta atau 45,20% rakyat > Indonesia masuk dalam kategori miskin. Pemerintahan sekarang, termasuk > beberapa intelektual, dan lembaga kemasyarakatan telah menebarkan sebuah > kebohongan besar seolah-olah bahwa hidup dijaman orde baru jauh lebih enak, > buktinya tidak ada protes dan demonstrasi. Dibawah kekuasan orde baru, semua > mulut ditutup, orang hanya boleh berbicara jika mendukung kebijakan > pemerintah, sehingga tidak memungkinkan ada perlawanan karena seketika nyawa > mereka terancam, dibunuh atau dihilangkan paksa. > > Sehingga makin jelas bagi kami, bahwa isu pemberian maaf atas kesalahan > soeharto dan menghentikan kasusnya adalah bukti betapa mandulnya apparatus > hukum dan komitmen pemerintahan SBY dalam penegakan hukum. Retorika > pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ungkapan kosong (baca;bohong) ketika > kasus korupsi yang sangat merugikan Negara, tidak sanggup di usut dan diadili > lembaga peradilan SBY. Kenyataan ini semakin memperlihatkan kemandulan > instrument peradilan SBY-JK, yang bukannya membelah rasa keadilan masyarakat, > malah membelah dan melindungi koruptor dan pelanggar hukum.. Sehingga tidak > ada jalan lain, kalau pemerintahan SBY-JK tidak sanggup mengadili Soeharto > dan menyita hartanya, maka peradilan demokratis yang dibentuk oleh rakyat-lah > yang akan mengadilinya. Selain itu, karena soeharto terlibat dalam berbagai > kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kami merekomendasikan agar Soeharto > segera diseret dalam pengadilan Internasional. Menurut Richard > Tanter, Soeharto bisa di > > seret ke pengadilan internasional atas rekomendasi dewan keamanan PBB. > Ada dua kejahatan utama Soeharto yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan > HAM dan pembunuhan massal yakni pertama pembantaian sekitar 500.000 orang > atau lebih (versi resmi), atau 2-3 juta versi Pramoedya ananta toer dengan > tuduhan simpatisan PKI. Pada saat itu, Soeharto menjadi pimpinan komando > keamanan dan ketertiban (KOPKAMTIB). Pada masa berkuasa, rejim orde baru juga > aktif dalam melakukan provokasi untuk penyerangan terhadap etnis lain, > terutama etnis china. Selain itu, Soeharto juga bertanggung jawab dengan > invasi militer Indonesia ke Timor leste, yang menimbulkan pelanggaran HAM > berupa pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, yang berlansung hingga > timor-leste meraih kemerdekaannya. > > Sehingga sehubungan dengan kenyataan diatas, kami dari ALiansi Rakyat > Adili Soeharto, memberikan penilaian sebagai berikut: > > bahwa pemerintahan SBY-JK telah gagal dalam menegakkan demokrasi, > HAM, dan pemerintahan bersih, karena ketidaksanggupannya dalam mengadili > kasus kejahatan ekonomi dan HAM soeharto. Bahwa berkali-kali SBY mencoba > mendeponering kasus Soeharto dengan alasan kemanusiaan membuktikan bahwa > SBY-JK tidak memiliki komitmen serius dalam menegakkan demokrasi, HAM > dan pemerintahan bersih. Instrument penegakan hukum SBY, seperti > pengadilan, kejaksaan agung, dan lain-lain hanyalah macan ompong yang > bukannya membelah keadilan bagi rakyat, justru bersekutu dengan koruptor > dan pelanggar HAM. > > bahwa sikap hampir semua elit politik nasional untuk memaafkan dan > menghentikan proses hukum kasus Soeharto bermakna tidak ada lagi > partai-partai lama ataupun tokoh politik lama yang pantas untuk dipilih > oleh rakyat. Mereka adalah elit politik busuk, oportunis dan anti-rakyat > miskin yang sudah seharusnya digusur dari panggung politik nasional > digantikan dengan kaum muda yang progressif, berdedikasi dan > pro-kerakyatan. > > Dan untuk itu, kami AL iansi Rakyat Adili Soeharto menyatakan sikap: > > Tangkap, Adili dan Sita Harta Soeharto dan kroni-kroninya. > Pemerintah segera harus membentuk sebuah komisi/badan yang bertugas > melakukan pengejaran dan penyitaan seluruh harta Soeharto, keluarga dan > kroninya, baik didalam negeri maupun yang tersimpan diluar negeri. > Pemerintah Ind onesia harus menolak membayar utang luar negeri, > yang 30%nya di korup oleh rejim orde baru. > > Soeharto harus diadili dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, > dengan tuduhan melakukan pembunuhan massal tahun 1965/1966, DOM di Aceh > dan Papua, tanjung priok, talang sari, penembakan misterius, kasus > timor-timor, penculikan aktivis tahun 1997/1998 dan lain sebagainya. > Jika peradilan Indonesia tidak sanggup, maka rakyat Indonesia bisa > mengadukannya ke dewan keamanan PBB untuk menyelidiki dugaan kejahatan > kemanusiaan yang dilakukan Soeharto ketika sebelum dan semasa ia > berkuasa. > > Negara harus segera merehabilitasi nama baik korban kejahatan HAM > soeharto (1965-1998), memberikan mereka jaminan sosial ekonomi, termasuk > pemerintah harus merombak kembali kurikulum sejarah tentang orde baru > agar tidak menimbulkan penyesatan dan pembodohan terhadap ingatan > sejarah kolektif perjuangan bangsa Indonesia . > > karena kesalahan soeharto adalah kesalahan system orde baru, maka > seluruh unsure-unsur (organisasi, struktur, partai, tokoh) harus juga > diadili dalam pengadilan yang control rakyat secara demokratis. > menyerukan kepada kekuatan prodemokrasi dan gera kan mahasiswa Ind > onesia , untuk mempersiapkan langkah dan proposal untuk mengajukan kasus > korupsi Soeharto di konferensi PBB (UNCAC) tentang pemberantasan korupsi > di dunia di Bali tanggal 28 Januari- 1 Februari 2008. > > Demikian statemen ini kami buat, semoga demokrasi dan keadilan tetap > tertanam di negeri ini. Terima kasih. > > Jakarta, 26 Januari 2007 > > Aliansi Rakyat Adili Soeharto > > Humas: > > Lalu Hilman Afriandi > > Marlo Sitompul > > ------------ --------- --------- --- > > [1] : JOHN COLMEY dan DAVID LIEBHOLD, Soeharto Inc: Kerajaan > Keluarga, Majalah TIME,1999 > > _ > > “…orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia > akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah…â€� > > (PramoedyaAnanta Toer, Rumah Kaca, 2001; 352-353). > > Power To The People!!!Giving Power To The Poor!!! > > ------------ --------- --------- --- > > Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! > Search. > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > Send instant messages to your online friends http://au.messenger .yahoo.com > “…orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan > hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah…” > (PramoedyaAnanta Toer, Rumah Kaca, 2001; 352-353). > Power To The People!!!Giving Power To The Poor!!! > ------------ --------- --------- --- > Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it > now. > [Non-text portions of this message have been removed] > Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com
