MODUS ACEH EDISI 5 - 11 NOVEMBER 2012 Basyaruddin (Abu Sara) ITU WALI NANGGROE PA! BASYARUDDIN atau akrab disapa Abu Sara, mengaku paham betul tujuan dibentuknya Lembaga Wali Nanggroe (WN) saat ini. Maklum, mantan Wakil Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Wilayah Aceh Besar ini, merupakan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah pimpinan Tgk Daud Paneuk. Menurut Abu Sara, Lembaga Wali Nanggroe yang dimaksudkan dalam perjuangan GAM dahulu adalah Wali Negara, bukan Wali Nanggroe. Itu sebabnya, Abu Sara menduga pembentukan Lembaga Wali Nanggroe bukan untuk kepentingan masyarakat, namun muaranya lebih pada kepentingan Partai Aceh (PA) di masa datang. Selain itu, Lembaga Wali Nanggroe yang ada saat ini, bertujuan untuk bagi-bagi kekuasaan. Nah, apa saja kata mantan anggota DPR Kota Banda Aceh yang telah diberhentikan PA tersebut? Berikut wawancara Juli Saidi dari MODUS Aceh, di Banda Aceh, beberapa waktu lalu. Sebagai mantan GAM, apa pendapat Anda soal Lembaga Wali Nanggroe yang kini sedang dibahas di DPRA? Dalam istilah perjuangan GAM, sebenarnya tidak ada Wali Nanggroe, yang ada Wali Negara. Dalam UUPA ada disebut sebagai pimpinan lembaga adat? Ya, tapi sebenarnya Wali Nanggroe itu harus terpisah dari PA, kalau saya amati Lembaga Wali Nanggroe itu tidak terpisah dengan PA. Alasan Anda? Karena Pemangku Wali Nanggroe itu milik seluruh rakyat Aceh. Tak ada perbedaan suku, bahasa dan agama. Faktanya? Ya, Pemangku Wali Nanggroe yang diusulkan PA yaitu Malik Mahmud. Bukankah sudah tepat? Bagi PA benar, tapi belum tentu bagi rakyat Aceh. Alasan Anda? Coba lakukan jejak pendapat, apakah rakyat Aceh sudah sangat membutuhkan adanya sosok Wali Nanggroe? Kedua, apakah figur Malek Mahmud sudah pantas? Kenapa? Karena PA memposisikan Malek Mahmud hanya tokoh sentral di PA, bukan rakyat Aceh. Buktinya? Malek Mahmud ikut mengkampanyekan partai tertentu. Nama dan fotofotonya hanya di partai tertentu. Pertanyaanya adalah, Wali Nanggroe Aceh atau hanya milik Partai Aceh? Sebenarnya dia hanya Wali Nanggroe PA, bukan Wali Nanggroe rakyat Aceh. Bukankah melalui Fraksi PA di DPRA sudah memutuskan itu? Tentu, secara legitimasi politik parlemen benar. Tapi, legitimasi rakyat secara umum, apa sudah setuju? Buktinya, di DPRA masih ada fraksi yang mempertanyakan banyak hal. Misalnya, soal kemampuan baca qur’an dengan fasih dan mampu menjadi khatib shalat Jumat. Termasuk, mahir berbahasa Aceh. Bahasa Aceh itu banyak, ada Gayo, Aneuk Jame, Alas, Melayu Tamiang atau pesisir. Nah, mana yang akan digunakan? Menurut Anda apa tujuan dibentuk Lembaga WN? Sebenarnya untuk membesarkan Partai Aceh saja. PA tidak mau kemenangan yang diperoleh saat ini suatu saat kalah dan mereka (pimpinan PA--- red) tidak mau orang-orang yang sudah berkuasa kehilangan kekuasaan. Itu saja? Kalau ingin membalas jasa, jangan gunakan uang rakyat-lah. Apalagi kata Abdullah Saleh, ulama MUNA merupakan pendukung perjuangan GAM masa lalu. Sebenarnya dalam MUNA PA itu banyak tengku-tengku muda. Yang terlibat dalam MUNA PA itu, dulunya pakai celana jeans juga tapi sekarang sudah pakai kain sarung. Maksud Anda? MUNA yang akan diformalitaskan menjadi perangkat Wali Nanggroe. Siapa yang melahirkan, siapa yang memprogramkan, siapa yang merekrut? Itu sebenarnya yang perlu kita pertanyakan. Jadi, siapa aktor dan sutradaranya? Masyarakat sudah bisa menilai. Makanya, setelah GAM dibubarkan oleh Malik Mahmud Cs, Lembaga Wali Nanggroe itu hanya institusi yang disyarakatkan dalam MoU Helsinki. Padahal, itu merupakan sebuah elemen GAM. Perjanjian antara institusi dengan intitusi adalah GAM, itu disebut dalam perdamaian dan kemudian dileburkan. Sebenarnya, lahan medan perjuangan mantan GAM dulu. Tapi bagi saya tidak ada istilah mantan, GAM tidak pernah bubar, yang bubar TNA. Kenapa? Karena perdamaian antara RI dengan GAM belum selesai, para pihak tidak bisa dileburkan. Kemudian? Bila GAM itu dibubarkan, PA menjadi institusi bagi mantan-mantan GAM. PA itu hanya simbolik saja yaitu sebuah partai politik yang legal. Sebenarnya mereka mau menjadikan sebuah institusi saja. Apakah itu MUNA atau Lembaga Wali Nanggroe, semua itu elemen yang berdiri di bawah institusi PA. Menurut Anda apakah semua itu merupakan bentuk dari pemerintah bayangan? Ya, rencana Pansus DPRA membentuk MUNA dalam Lembaga Wali Nanggroe, sama seperti Walikota Lhokseumawe Suady Yahya membentuk tim pendamping gampong. Makanya, sudah menjadi dualisme dan sangat bahaya. Wawancara media ini dengan Abdullah Saleh mengaku, MUNA dalam Lembaga WN bukan MUNA di PA? Ha...ha....ha. Abdullah Saleh itu bukan kader PA. Dia kader PPP yang loncat ke PA. Dia datang sebagai pejuang kesiangan. Saya baca, bahasanya di media seakan-akan pejuang PA, walau pun dia sekolah hukum, dia harus membayar kebenaran dengan penipuan-penipuannya. Contohnya? Seperti MUNA, katanya bukan MUNA PA tapi MUNA dalam Lembaga Wali Nanggroe. Itu kebohongan publik namanya. Saya mau bertanya kepada Abdullah Saleh, mungkinkah anak anjing melahirkan anak kambing? Dan saya bertanya, siapa yang merekrut MUNA nantinya? Kalau hatinya jujur, kalau perjuangannya ikhlas untuk membangun provinsi ini, kenapa dia tidak bicara dengan Lillahita’ala. Untuk apa dilahirkan MUNA, kalau bukan untuk wadah politik? Karena MPU tidak bisa dilibatkan dalam wadah politikkan! Apa alasan Anda menyebutkan itu? Karena saya lihat, ada tiga kelompok yang tidak bisa menyatu dengan pemimpinan GAM. Siapa saja mereka? Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan satu lagi Zakaria Saman. Kelompok mana yang tidak bisa menyatu? Pertama, ulama-ulama pesantren. Kedua para ahli dari kampus atau akademisi. Ketiga, cuwak (mata-mata---red). Bagi mereka, tiga kelompok ini sama, tidak bisa duduk satu meja. Maksud Anda? Demi Allah, seperti almarhum Prof. Tgk. Muhibbudin Waly. Sebelum beliau meninggal sempat katakan kepada saya. Pemimpin-pemimpin kita ini sudah zalim, tidak bisa lagi kita jadikan panutan dan ikuti. Dia tambah satu lagi, mereka telah sepakat untuk tidak sepakat yang benar-benar itu benar, itu bahasanya. Tapi almarhum juga MUNA? Benar, tapi saat pengajian di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh saya datang, tapi beliau mengatakan yang benar dan tidak mau digiring untuk kepentingan partai atau corong partai. Menurut Anda apa permasalahan ke depan jika Lembaga WN tetap ada? Pertama, apa hak Wali Nanggroe? Begitu juga majelis dalam lembaga seperti ada MUNA. Jadi apa hak dan kewenangan MPU nantinya? Akhirnya, keinginan untuk mempersatukan masyarakat Aceh yang tertumpu pada ulama justeru menjadi pecah. Begitu juga soal anggaran, kalau ingin balas jasa politik jangan untuk kelompok tertentu. Maksud Anda? Pemerintah Aceh saat ini ada dua provinsi yang harus dikelola. Pertama, rakyat Aceh secara keseluruhan. Kedua kelompok mereka sendiri yang sudah terlanjur berjanji pada Pilkada lalu. Terakhir dapat Anda jelaskan sejarah MUNA di PA? Ide MUNA ini berasal dari Muzakir Manaf atau Mualem. Ketuanya Tgk Ali. Beliau diberi mobil dan anggaran oleh Mualem. Intinya, Mualem berada di garis depan. Lalu, Muzakir Manaf mengeluarkan instruksi kepada panglima-panglima wilayah untuk membentuk MUNA di wilayah masing-masing.*** ===================================================
Tengku Hasan di Tiro: gandjéthat, 'aébteuh lagoina peuë njang ka teudjadi di atjèh http://www.youtube.com/watch?v=vB76_c2Y6IA "Sesungguhnya jika sebagian di antara kita yang dewasa ini bermegah dengan kedudukan dan kekayaan yang mereka dapatkan dari menghambakan diri kepada penjajah, adalah pribadi-pribadi yang meracuni dan melecehkan ideologi Acheh Merdeka yang beliau lahirkan, dan kepada mereka masa kehancuran akan datang yang membuat mereka lebih nista daripada kaum penjajah." http://www.asnlf.org/ http://www.asnlf.org/files/5513/4955/4638/SuAM_02.pdf Attachment(s) from Acheh Watch 2 of 2 File(s) Lembaga Wali Nanggroe.doc Lembaga Wali Nanggroe.doc _ [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
