Lewat 25 Oktober, PTSP Dikuasai
Padang, mimbarminang.com Tim Spin Off PT Semen Padang akhirnya berangkat
lagi ke Jakarta, Ahad (7/10/2001) kemarin dengan kekuatan 33 orang untuk
menyampaikan �permohonan terakhir kepada pemerintah. Atas nama DPRD bersama
masyarakat Sumatra Barat, Tim akan meminta pemerintah untuk memenuhi
tuntutan spin off (pemisahan) sampai 25 Oktober 2001. Bila tidak, PTSP akan
diambil-alih masyarakat Sumatra Barat.
Demikian pernyataan sikap terakhir yang menjadi �ujung tombak misi Tim DPRD
dan Masyarakat Sumbar dalam pertemuan Tim di DPRD Sumbar, Sabtu (6/10).
Rumusan pernyataan sikap itu akan disampaikan dalam sarangkaian pertemuan
secara maraton dengan pihak pemerintah terkait, termasuk dengan tokoh
perantau Minang di Jakarta, mulai Senin ini.
Namun, tim menyepakati pernyataan menguasai dibahasakan dengan Pernya-taan
Akan Melakukan Aksi Sepihak, bila batas waktu yang ditetapkan tidak
diindahkan pemerintah. �Kita tidak akan menyampaikan kalimat ancaman itu
secara terang, meski saatnya sekarang pernyataan itu harus lahir. Karena
sudah sekian kali janji-janji yang diberikan tidak pernah ditepati dan tidak
menun-jukkan kejelasan, kata Afrizal, B.Sc yang menjadi pimpinan sidang pada
pertemuan Sabtu itu.
Perubahan kalimat itu dilakukan terkait dengan permintaan Sekretaris KNPI
Sumbar, Yul Akyari Sastra bahwa ancaman-mengancam tidak mencitrakan
masyarakat Minang. �Bila ancam-mengancam tetap men jadi misi ini, maka KNPI
sebagai unsur generasi muda mundur, ancam Yul.
Pernyataan Yul itu segera mendapat tanggapan, dan pernyataan itu dinilai
salah menanggapi. Bahwa ancaman menduduki itu, sebenarnya sudah menjadi
salah satu skenario aksi yang dirumuskan oleh Tim 6 yang terdiri dari
Afrizal, Sy. Dt. Muncak, Jhoni Halim Ja�far, Hasril Chaniago, Khairul, dan
Tasman.
Atas ancaman itu, Hasril Chaniago salah seorang anggota Tim 6 menga-takan,
saat ini tidak ada waktu untuk tidak keras. Karena apa yang dilakukan
pemerintah dengan put option (penjualan saham) termasuk mengundur waktu
pelaksanaannya adalah menunjukkan betapa aspirasi masyarakat Sumbar tidak
dipandang apa-apa. �Anjing menggonggong, kafilah berlalu, itulah keadaan
kita saat ini, kata Hasril.
Dan pernyataan Laksamana Sukardi meminta masyarakat untuk menghargai
pemerintah adalah bukti lain bahwa pernyataan kita tidak menjadi prioritas.
�Karena itu, dalam petisi keempat atau bisa dibilang ultimatum ini, kita
harus memberi nilai pernyataan ini, kata Hasril.
Hal yang sama juga dilontarkan, Tasman, anggota Tim 6 lainnya. Ia mengatakan
Tuntutan Masyarakat Sumbar sudah diabaikan, maka kita harus tegas sekarang.
�Bila Riau dengan beberapa orang saja bisa melakukan, kenapa kita yang
dikenal punya kemampuan lobi tidak mampu berbuat? kata Tasman.
H. Mas�oed Abidin, mendukung pernyataan itu. Ia mengatakan bahwa masyarakat
Minangka bau itu punya prinsip tegas, tidak beranjak dan tidak berubah.
�Karena itu, sikap ini adalah sikap yang menunjukkan harga diri kita sebagai
orang Minang, tegas Buya Mas�oed. Bgeitu juga Anwar Syamsuddin, ia
mengatakan tidak ada cara lain, selain melakukan pengerahan masa untuk
menduduki PTSP.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumbar, Afrizal B.Sc. itu, mulai
hari ini akan melakukan serangkaian pertemuan dan penyampaikan pernyataan
dan tuntutan spin off kepada DPR RI, Menteri Keuangan dan Menteri Pembinaan
BUMN. Pada Selasa (9/10/2001) rombongan diundang Mantan Gubernur Sumbar
Harun Zein untuk mengadakan pertemuan khusus dengan tokoh-tokoh Minang di
Jakarta.
Tentang adanya keraguan soal pernyataan Gubernur soal spin off ini
dikemudian hari, dijawab Asisten II Sekdaprov, Basril Taher. Bahwa
pernyataan Gubernur adalah pernyataan sebagai masyarakat Sumatra Barat.
�Bahwa tanpa spin off kita tidak akan mati, tapi kita tidak akan mementahkan
keinginan itu untuk sebuah harga diri, kata Basril Taher. Bagi Basril, aksen
yang akan dilakukan nanti tetap sebuah eksen, tapi eksen yang tidak merusak
hubungan pusat-daerah.
Dan atas nama Gubernur, persoalan-persoalan dengan PTSP yang tidak terkait
dengan spin off, diminta untuk diundur dulu pembahasannya hingga ada
kepastian spin off. Karena spin off sudah sangat mendesak. �Nanti soal-soal
selain spin off, apakah itu ganti rugi atau hak masyarakat, diselesaikan
setelah tuntutan ini selesai, katanya.
Selain menyampaikan pernyataan �ancaman itu, dalam tuntutan itu juga
disampaikan, jika pemerintah sebagai pemetgang saham mayoritas melakukan
pergantian manajemen PTSP yang mengindikasikan untuk mengacaukan perjuangan
spin off, maka pabrik PTSP akan diambil alih untuk sementara oleh masyarakat
Sumbar.(son)
RantauNet http://www.rantaunet.com
Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3
==============================================Mendaftar atau berhenti menerima
RantauNet Mailing List di
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3
ATAU Kirimkan email
Ke/To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama:
-mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda]
-berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda]
Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
==============================================
