SUARA PEMBARUAN DAILY
EKSKLUSIF
Orang Minang di Titik Nol (1)
Pasang-Surut di Puncak Piramida Kekuasan
Oleh Wartawan "Pembaruan" Wall Paragoan
Ketika orang Minang sedang jaya, sedang banyak di atas panggung nasional -
di bidang apa pun - orang menganggapnya sebagai biasa. Kenapa? "Kehebatan"
orang Minang sudah tertera di dalam tambo (semacam biografi
Minangkabau) yang mengisahkan asal usul dan kaidah adat. Menurut tambo,
ketika ekspedisi dari utara sampai pinggang Gunung Marapi (2.891 meter), entah
berapa abad sebelum Masehi, cikal bakal orang Minang yang dipimpin Seri
Maharaja Diraja itu adalah Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great of
Macedonia) dari Banua Ruhum (maksudnya Romawi).
Tetapi, ketika angin sudah berkisar, dan yang terjadi adalah degradasi
peran nasional orang Minang, kebanggaan apa lagi yang bisa disebutkan tentang
orang Minang? Masihkah soal Iskandar Zulkarnain atau beralih ke restoran
Padang dengan dendeng baladonya. Pedagang kaki lima yang selalu diburu-buru
petugas ketertiban di Jakarta? Atau karyawan "CV Dua Jari" alias copet yang
dulu sering membuat merah padam muka perantau (kini sudah banyak etnis yang
ber-"CV Dua Jari"). Atau komunitas terbanyak yang mengidap jantung koroner
karena mengasup makanan berkolesterol tinggi?
Saat ini, memang hampir semua orang menyadari menyurutnya peranan nasional
orang Minang. Sehingga kalau orang bicara tentang Minang, mereka akan memuji
rumah makan Minang yang tersebar di mana saja, kecuali di bulan.
Pada berbagai lapangan, terutama di kekuasaan, tidak ditemukan orang Minang
sebagai tokoh nomor satu. Hanya tinggal satu atau dua orang di lapisan ketiga.
Benarkah, mereka kini sedang berada di titik nol?
Dr Mochtar Naim, sosiolog yang kini menjadi anggota MPR utusan Sumatra
Barat, mengakui orang Minang kini sedang di bawah. "Orang Minang kini sedang
mati angin (nyaris tak ada harapan)," kata Mochtar.
Bila ditelusuri kiprahnya di panggung nasional, orang Minang memang seperti
sedang mati angin. Ada juga yang terdorong ke atas (walau tidak di atas benar)
seperti Bachtiar Chamsyah, Menteri Sosial, yang lahir dan besar di rantau.
Juga ada Syahril Sabirin, Gubernur BI. Lalu Letjen TNI Djamari Chaniago, Kasum
TNI. Juga ada sejumlah intelektual. Untuk petinggi partai, lembaga politik
yang menentukan perjalanan negara saat ini, orang Minang tidak ada sama
sekali.
Menurut Mochtar, degradasi peran nasional orang Minang sebenarnya masalah
biasa, yang juga dialami semua suku bangsa lainnya. Sebab, lintasan sejarah
selalu memperlihatkan, tidak ada satu suku bangsa pun yang terus berada di
atas. Seperti putaran roda pedati, sekali dia di atas dan sekali di bawah.
"Kini, orang Minang memang sedang berada di bawah," kata sosilog Mochtar Naim.
Prof Drs Mawardi Yunus, mantan Ketua LKAAM Sumbar yang kini menjadi Rektor
Universitas Sahid Jakarta, menyadari juga merosotnya peran nasional orang
Minang. Tetapi, menurut dia, orang Minang tidak sampai di titik nol, hanya
orang lain yang lebih maju. "Kita maju seratus meter, orang lain majunya tiga
ratus meter," katanya.
Tetapi, orang luar sebenarnya sudah lama merasakan merosotnya peran
nasional orang Minang. Seperti kata Mawardi Yunus, beberapa tahun lalu Gus Dur
pernah meledek orang Minang sebagai sudah kehilangan kaum intelektual.
Indikasi Gus Dur, kata Mawardi, di Sumbar pelanggan majalah Prisma terbitan
LP3S Jakarta hanya 10 orang. Waktu itu Gus Dur memang bekerja di LP3S. Lebih
keras lagi, seorang politisi muda suatu partai berkata kepada Pembaruan,
"Orang Minang kini hanya pandai berkelahi di kampung untuk menjadi gubernur.
Di pusat mereka sudah kalah bersaing." Waktu itu, setiap pemilihan gubernur
memang terjadi konflik.
Di kalangan orang Minang di kampung halaman, juga muncul kekecewaan makin
terjadinya degaradasi peran nasional orang Minang. Apalagi dalam beberapa
tahun ini.
Dulu mereka bisa bangga dengan Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sjahrir,
Mohammad Natsir, Tan Malaka, Mr Assaat, dr A Halim, Mr Mohammad Yamin, dan
Chairul Saleh di kalangan petinggi negara. Adinegoro, Rosihan Anwar di
kalangan pers. Nur Sutan Iskandar, Marah Rusli, A Muis, Hamka, Idrus, Chairil
Anwar di kalangan pujangga. Djamaluddin Malik, Soekarno M Noor, dan Asrul Sani
di kalangan perfilman.
Di antara yang disebut di atas, Hatta menjadi ko-proklamator dan wakil
presiden tahun 1945-1956, menjadi perdana menteri 1948-1950. Sutan Sjahrir
menjadi menjadi pelopor demokrasi parlementer dan perdana menteri tahun
1945-1947. Mohammad Natsir menjadi perdana menteri tahun 1950-1951. Sedangkan
Mr Asa'at menjadi akting presiden tahun 1949. Mereka itu menjadi penentu
perjalanan republik ini.
Mochtar Naim menyebutkan, mulai merosotnya peran nasional orang Minang
terjadi setelah PRRI dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selain banyak tokoh yang
menjadi korban perang, di perantauan orang Minang hidup dalam tekanan
kekuasaan yang tak demokratis. Tidak sedikit di antara orang Minang yang
membubuhi namanya dengan huruf "O". Malah, ada yang takut mengaku Minang.
Ada yang sempat naik, antara lain Mr Mohammad Yamin yang kemudian menjadi
Ketua Depernas dan Chaerul Saleh, menjadi Wakil Perdana Menteri. Tidak ada
lagi yang peran setinggi Hatta, Sjahrir, dan Natsir yang dimainkan orang
Minang.
Di Minangkabau sendiri, rasa terhimpit juga dirasakan. Kondisi itu berubah
setelah tampilnya Harun Zain, Rektor Unand, menjadi gubernur tahun 1966. Rasa
takut kepada militer dan kekuasaan yang berlebihan, mulai menghilang. Apalagi
setelah tumbangnya Orde Lama yang didukung komunis dan militer.
Harun membawa konsep yang dimulai dengan membangun eksistensi orang Minang
sebagai bagian tegak sama tinggi dengan warga negara Indonesia lainnya. Orang
menyebutnya sebagai konsep pembangunan "harga diri", suatu yang hilang sejak
tahun 1958.
Di antaranya, dia lakukan dengan menempatkan lulusan Universitas Andalas di
berbagai instansi, lulusan APDN Bukittinggi sebagai camat. Zainal Bakar SH,
Gubernur Sumbar, sekarang adalah salah satu kader proyek "harga diri" itu.
"Pak Harun memang berhasil 'mambangkit batang tarandam', membangun kembali
'harga diri' orang Minang paska PRRI," kata Mawardi Yunus, yang juga pernah
menjadi Rektor Unand Padang dan Ketua Bappeda di era Gubernur Harun Zain.
Di zaman Orde Baru, jumlah orang Minang di panggung nasional masih lumayan.
Setiap putaran pembentukan kabinet (sekali lima tahun), paling tidak ada dua
tiga orang Minang. Walau di mata Dr Mochtar Naim, mereka dianggap sebagai
kolaborator kekuasaan otoriter. Mereka membiaskan jati dirinya yang egaliter.
Lalu, kini apa yang terjadi ketika degaradasi itu sedang terjadi? Banyak
orang Minang seperti tidak siap menerima kenyataan yang berbeda dengan masa
lalu. Sindrom masa lalu menyebabkan orang mengait-ngaitkan seorang tokoh yang
sukses dengan Minangkabau. Contohnya, ketika Jusril Ihza Mahendra diangkat
menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, ada yang berkata, "Jusril itu
orang Minang, asalnya dari Payakumbuh." Apa iya atau tidak, Jusril sendiri
sampai saat ini merasa sebagai orang Bangka.
Juga ada yang berkata dengan bangga, dalam pemerintahan Megawati sekarang,
setidaknya ada tujuh menteri yang istrinya orang Minang.
Mochtar Naim juga mendengar ada yang menyatakan Syarifuddin Temenggung,
Ketua BPPN yang baru diangkat, itu orang Minang. Padahal, kata Mochtar,
Temenggung adalah gelar orang Melayu di Lampung. "Ini karena terlalu
primordial," katanya.
Kalau Taufik Kiemas asal Minang, justru banyak yang tidak tahu. Padahal,
kepada Pembaruan dalam penerbangan Padang-Jakarta pada musim kampanye
Pemilu 1992, Taufik dengan jelas menyatakan ibunya orang Padang. "Kampung saya
di Belakang Benteng," katanya menunjuk sebuah perkampung di belakang kantor
Polres Padang sekarang.
Akan tetapi, ketika seorang pengurus partai di Padang menyatakan kepada
Pembaruan bahwa Megawati Soekarnoputri keturunan keluarga Muhammadiyah
asal Minang yang merantau ke Bengkulu, ini memang berita baru. Tidak jelas apa
ini karena sindrom kebesaran Minang masa lalu atau karena favoritisme
kesukuan, atau akibat primordialisme. Tetapi yang jelas, orang Minang memang
agak ternganga menyadari merosotnya peran nasional suku bangsa itu.
Last modified: 29/4/2002