Talempong, alat musik Minang tradisional yang berupa gong kecil itu,
hanya punya tiga nada. Sebagaimana alat musik perkusi lainnya di dunia
ini, irama talempong tidak terpola kepada tangga nada, tetapi kepada
cara menabuhnya.
Talempong ditabuh pada prosesi adat atau keramaian seperti pasar malam
dan pacu kuda. Ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama,
nuansa jauh berbeda.
Sewaktu saya kecil di kota kelahiranku Padangpanjang lima puluh tahun
silam, irama talempong terdengar begitu ceria. Saat itu masyarakat
Minang berada di puncak kejayaannya sebagai civil socity atau masyarakat
Madani.
Egaliterianisme (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi), demokrasi
(bulat air dek pembuluh, bulat kata dek mufakat; kemenakan menyembah
lahir, mamak menyembah batin), ketaatann pada agama (adat bersandi
syarak, syarak bersandi kitabullah), tercermin dalam kehidupan
sehari-hari. Masyarakat juga cerdas dan arif karena gandrung terhadap
ilmu dan pengetahuan. Selain menuntut ilmu itu perintah agama,
masyarakat Minang juga punya suatu kredo: �alam terkembang dijadikan
guru�
Tatkala ada yang mengusulkan agar Hatta, sang proklamator dan mahaputera
berdarah Minang diberi gelar Datuk Payung Panji Kito Basamo, tidak
disetujui kerapatan adat, karena tidak adanya sendinya dalam adat
Minang. Hatta sang demokrat itu tidak memberikan komentar apa-apa,
karena yang menginginkan bukan beliau. Kalau disetujuipun barangkali
belaiau akan menolak. Tidak ada demo pro, tidak ada demo kontra.
Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, sebelum dan menjelang dan di awal-awal
kemerderdekaan Masyarakat Minang banyak banyak melahirkan tokoh-tokoh
bangsa yang terkenal demokratis, egaliter, agamis tetapi inklusif. Dari
tiga Triumvirat pemimpin Bangsa di awal kemerdekaan: Soekarno, Hatta dan
Syahrir, dua yang terakhir adalah putra Minang. Bahkan Hatta adalah
orang pertama di PPKI yang setuju mencoret tujuh kata �dan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya� dari Piagam Jakarta.
Pada Pemilu 1997 Golkar memenangkan 94% suara di Sumatera Barat. Hebat
nian !!!!. Mudah-mudahan Gubernur Sumatera Barat ketika itu, sampai
saat ini masih puas dan bangga, mengenang keberhasilannya menghilangkan
kata �Minang� dari budaya �Minangkabau�.
Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa
jauh berbeda
Partisipasi, istilah yang (di)populer(kan) sejak Orde baru bukan istilah
Minang. Tetapi substansinya sudah lama ada. Sumatera Barat yang
wilayahnya relatif kecil itu punya 6 kota berstatus Dati II. Kota
kelahiranku Padangpanjang yang pada waktu hanya berpenduduk kurang dari
50 ribu itu, jauh lebih dahulu memperoleh status Kotamadya dari pada
Denpasar di Bali. Pasar-pasar di Sumatera Barat dahulu dibangun oleh
para pedagang. Disebut pasar serikat. Namun ketika para pedagang di
Pasar Atas Bukit Tinggi ingin membangun kembali pasar mereka yang
terbakar, Pemda lebih suka melakukannya dengan berkolaborasi dengan
pengusaha. Akibatnya terjadi ketegangan yang berkepanjangan antara Pemda
dan para pedagang.
Saya ingat sebuah bait lagu
Bukittinggi tanah rang Agam
Mendaki jenjang empat puluh
Ya, untuk ke Pasar Atas lebih asyik melalui jenjang empat puluh itu.
Bagi para pencinta selera, di Pasar Atas itu kita dapat menikmati
masakan kapau di warung-warung tenda: gulai cubadak atau gulai tunjang
yang legit, yang tidak akan ditemui di Restoran Padang manapun di dunia
ini. Juga amping dadih yang sangat nikmat itu.
Dan pasar itu kemudian terbakar dan terbakar kembali, menguras modal dan
inisiatif pedagang, sebaliknya memperkaya pengusaha dan sejumlah �oknum
Pemda�.
Mudah-mudahan Walikota Bukittinggi ketika itu termasuk mereka yang kaya
dan sangat puas telah ikut membunuh inisiatif dan partisipasi masyarakat
(yang oleh para pakar sosial polituk disebut �social capital�) di
Sumatera Barat.
Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa
jauh berbeda
Dalam Pemilu 1999, masyarakat Minang mulai memperlihatkan jatidirinya.
Bagian terbesar masyarakat Sumatera Barat lebih memilih PAN yang
pluralis dan dipimpin seorang tokoh reformasi. Sekalipun sebagian
pendukung saat ini mungkin kecewa bahkan frustrasi terhadap Sang Tokoh
Idola yang sering mgomong benat di tempat yang salah atau ngomong salah
di tempat yang benar, hasil pemilu tampaknya tidak menghasilkan
perubahan yang signifikan di Sumatera Barat. Malah Kepala Daerah
terpilih tetap stok lama dan tidak jelas visi dan misinya.
Rezim orde baru yang sentralistik dan monolitik tentu ikut mempunyai
andil: dalam meluluhlantakan tatanan masyarakat Minang ini
(Mudah-mudahan arwah Mendiang Jenderal Amir �bulldozer� Machmud,
Suhartois yang sangat berhasil dalam �seragamisasi� berbagai aktivitas
dan institusi di awal-awal pemerintahan orde baru, bisa tenang
menyaksikan kerusakan tata nilai bangsa ini akibat ulah perbuatannya).
Tetapi tentu tidak hanya itu saja. Peristiwa PRRI di akhir tahun
limapuluhan yang berakibat didudukinya Sumatera Barat oleh tentara dari
Jawa---yang mengkibatkan terpukulnya martabat dan harga diri masyarakat
Minang---tentu berperanan juga. Bak kata pepatah: �Sekali pasang surut,
sekali tepian beranjak�.
Tetapi pertanyaan yang menggoda saya, ialah mengapa masyarakat Minang
dengan adat yang kuat---yang katanya �tidak lapuk dek hujan dan tidak
lekang dek panas itu�---serta agama Islam yang dianut 99% mayarakat
Minang itu, tidak mempunya daya tahan terhadap gempuran-gempuran
tersebut. Pertanyaan itu semakin menggoda, sejauh mana Sumatera Barat
siap dengan otonomi daerah. Lebih-lebih Sumatera Barat bukan daerah
dengan kekayaan alam berlimpah.
Karena itu dalam salah satu posting saya terdahulu, saya memancing Walhi
Sumbar dengan pertanyaan: �Apa sih yang secara sosiologis terjadi pada
masyarakat Sumbar belakangan ini? Dari adanya �partai� yang bisa menyauk
suara sampai 94% dalam Pemilu 1997, peristiwa busung lapar dan adanya
bau tidak sedap dalam pemilihan kepala daerah?�.
Namun mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan advokasi Pembabatan
Seribu Ha Hutan Suaka Alam Air Tarusan, Solok, jawaban yang saya peroleh
dari para cerdik pandai di Walhi Sumbar ini sangat umum dan normatif:
�Sebenarnya jika kita perhatikan kondisi di Sumbar tidak jauh beda
dengan semrautnya Indonesia dalam wilayah yang agak kecil�.
Saya risau terhadap kondisi di Sumatera Barat bukan semata-mata karena
saya dilahirkan di sana. Tetapi saya merasa betapa lengkap sudah carut
marut bangsa ini, dan betapa panjang dan menyakitkan jalan yang harus
ditempuh sampai desentralisi dan otonomi daerah bisa terlaksana dengan
tuntas di tanah air tercinta ini. Apalagi dalam proses ini kita sudah
berada di point of no return�
Talempong ditabuh dari dulu sampai sekarang. Bunyi tetap sama, nuansa
jauh berbeda
Atau barangkali saya yang salah observasi dan salah persepsi?
P.S. Tulisan asli---dengan beberapa perubahan kecil---disiapkan dan
diposkan ke Milis Desentralisasi bulan Oktober 2000.
Wassalam, Darwin Bahar
RantauNet http://www.rantaunet.com
Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php
-----------------------------------------------
Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke:
http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php
===============================================
