Selasa, 11 Maret 2008
Oleh : Syafri Segeh, Wartawan Senior Sumatera Barat
LIMA hari kemudian, maka Dewan Perjuangan menolak Keputusan Kabinet Juanda
dengan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada
tanggal 15 Februari 1958 dengan Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana
Menterinya, Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri, Mr Burhanuddin
Harahap sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Dr Sumitro
Joyohadikusimo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Mohd Syafei
sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) dan Menteri
Kesehatan.
JF Warouw sebagai Menteri Perhubungan, S Sarumpait sebagai Menteri Pertanian
dan Perburuan, Mohthar Lintang sebagai Menteri Agama, M Saleh Lahade sebagai
Menteri Penerangan dan A Gani Usman sebagai Menteri Sosial. PRRI kemudian
dilanjutkan dengan pembentukan Pemerintahan Federal atau disebut juga
sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang diproklamirkan di Bonjol
pada tanggal 8 Pebruari 1960, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi
Presidennya. Pembentukan RPI ini membuat perpecahan di kalangan tokoh
politisi sipil dengan tokoh-tokoh militer yang non Islam. Sukarno kembali ke
Jakarta dari kunjungan istirahatnya di luar negeri pada tanggal 16 Pebruari
1958, sehari sesudah Proklamasi PRRI.
Sukarno menegaskan, ”Kita harus menghadapi penyelengara pada tanggal 15
Februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada
pada kita.” Pada dasarnya Sukarno menyokong rencana Juanda dan Nasution
untuk menggunakan kekerasan senjata. Kemudian Kabinet Juanda juga
mengeluarkan perintah untuk menangkap Mr Syafruddin Prawiranegara, Mr
Burhanuddin Harahap dan Dr Sumitro Joyohadikusomo. Situasi semakin panas, di
Padang dan daerah lain di Sumatera Barat digiatkan latihan-latihan militer
terutama sekali terhadap mahasiswa dan pelajar. Di mana-mana kelihatan orang
berbaju hijau dan memanggul senjata.
Senjata-senjata bantuan Amerika Serikat pun berhamburan jatuh dari pesawat
terbang pada beberapa tempat di Padang dan Bukittinggi pada malam hari.
Tidak hanya dengan pesawat terbang Amerika mengirimkan senjata, tetapi juga
dengan kapal-kapal selam. Menurut Dean Almy, Wakil CIA di Konsulat Amerika
Serikat di Medan, ”kami juga mempunyai kapal-kapal selam di lepas pantai
dekat Padang yang menurunkan senjata-senjata dan amunisi pada malam hari.”
Pemerintah Pusat melakukan pemboman-pemboman untuk melumpuhkan kekuatan PRRI
terhadap jumlah sasaran di Bukittinggi, Padang dan Painan. Menjelang
pendaratan di Pantai Padang, dilakukan pula penembakan-penembakan meriam
dari kapal-kapal perang yang sudah berada di hadapan pantai Padang.
Pada tanggal 17 April 1958, sekitar dua bulan setelah Proklamasi PRRI ,
Pemerintah Pusat mulai mendaratkan pasukannya di pantai merah, 9 km di utara
Kota Padang, tepatnya di pantai Parupuk Tabing di bawah Komando Kol Ahmad
Yani dengan sandi ”Operasi 17 Agustus”. Sandi operasi pusat ini kemudian
menjadi nama Komando Daerah Militer (KODAM) untuk daerah Sumatera Barat dan
Riau.Kodam III/17 Agustus itu berpusat di Padang. Pasukan Gaerak Cepat (PGT)
Auri diterjunkan dari pesawat udara di lapangan Udara Tabing. Kemudian
mereka bergerak menuju pusat kota dan pada sore itu juga kota Padang jatuh
ke tangan tentara pusat tanpa perlawanan. Tentara Pusat terus mendesak
pasukan PRRI yang mengambil taktik terus menerus mundur dari kota-kota dan
bertahan di daerah pegunungan dan perkampungan-perkampungan yang tidak akan
dapat dijamah oleh tentara Pusat.
Pada umumnya pasukan PRRI kembali mejajaki daerah-daerah yang dahulu di
Zaman Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) seperti Sangir dan
Bidar Alam. Melihat pasukan PRRI yang makin terdesak itu oleh pasukan
tentara pusat, maka Amerika Serikat kembali berpaling kepada pemerintah
Jakarta, mendekati Jenderal Nasution. Perang saudara terjadi di mana-mana.
Masyarakat di kampung-kampung tertekan bathinnya, sehingga akhirnya
terjadilah eksodus perantauan besar-besaran meninggalkan kampung halamannya.
Sementara operasi tentara pusat berjalan menekan pasukan PRRI, Kepala Staf
Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Nasution melancarkan pula ”Operasi
Pemanggilan Kembali” para pemberontak pada akhir tahun 1960 agar perwira
yang memberontak kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Nasution mengirim
utusan-utusan untuk berunding dengan pemberontak di Sumatera, Sulawesi dan
di Singapura.
Daerah yang pertama menyambut baik kebijaksaan Nasution itu adalah
tokoh-tokoh militer di Sulawesi pimpinan Kawilarang dan kemudian secara
resmi menghentikan perlawanan pada bulan April 1961. Syafruddin dan Natsir
mengadakan pertemuan Kabinet RPI-nya pada awal tahun 1961 dan memutuskan
untuk menunjuk Simbolon untuk berunding dengan Pemerintah Pusat. Simbolon
melihat terbukanya kesempatan baik apabila tokoh-tokoh militer berpisah dari
politisi sipil dan berunding untuk dirinya sendiri dengan tentara Pemerintah
Pusat. Maka, pada bulan April 1961 Simbolon dan Ahmad Husein memishakan diri
dan melepaskan diri dari nama RPI dan kemudian mendirikan Pemerintah Darurat
Militer di bawah pimpinan Ahmad Husein.
Tanggal 21 Juni 1961 Ahmad Husein beserta kawan-kawan militernya dan tokoh
tokoh politisi sipil lainnya di Sumatera Tengah kembali kepangkuan ibu
pertiwi di Solok dengan sekitar 600 orang anggota pasukannya. Sebulan
kemudian yaitu sekitar bulan Juli 1961 baru Syafruddin mengirim utusan
kepada Jenderal Nasution untuk membicarakan syarat-syarat penyerahan kembali
kepangkuan ibu Pertiwi itu dan sesudah diadakan pertukaran surat
menyurat,maka Syafruddin mengeluarkan pengumuman melalui radio pada tanggal
17Agustus 1961 yang menyerukan kepada seluruh pasukan RPI supaya
menghentikan perlawanan.
Pada hari yang sama dengan pengumuman Syafruddin itu yaitu pada tanggal 17
Agustus 1961 Presiden Sukarno mengumumkan pula ”Amnesti Umum” (Pengampunan
umum) kepada seluruh pemberontak yang menyerah tanpa syarat sampai tanggal 5
Oktober 1961 serta bersumpah setiap kepada konstitusi, negara dan Panglima
Besar Revolusi yaitu Sukarno. Hari berikutnya Zulkifli Lubis menyerah dan
seminggu kemudian Syafruddin, Assaat dan Burhanuddin Harahap bersama dengan
pemimpin sipil lainnya melapor kepada penguasa militer pemerintah dekat
Padang Sidempuan di Selatan Tapanuli yang dikuasai oleh Divisi Siliwangi
dari Jawa Barat. Syafruddin juga menyerahkan asset PRRI yang masih ada
sebanyak 29 kg emas batang kepada Nasution untuk diserahkan kepada Juanda.
Itulah akhir yang tragis dari PRRI. (***)
http://www.padangekspres.co.id/content/view/339/61/
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.518 / Virus Database: 269.21.7/1322 - Release Date: 09/03/2008
12:17
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet.
- Tuliskan Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting.
- Hapus footer & bagian yg tidak perlu, jika melakukan reply.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur
pribadi.
- Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta
maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku.
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Daftarkan email anda pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Agar dapat melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
