Assalamualaikum w.w Bung Zulfan,

Welcome aboard !  Tak ada yang dapat -- atau perlu-- saya bantah  dari pandangan Bung Zulfan tentang Ranah. Memang demikianlah keadaannya.

Seperti Bung juga, saya sudah kadung tertarik dengan kompleksitas masalah Ranah ini, yang akarnya saya lihat, antara lain, pada suatu sisi terletak pada konservatisme dan ketidakmampuan para pemimpinnya untuk menyerap dan mengkonsolidasikan secara jernih demikian banyak gelombang perubahan yang menghantam daerah ini sejak tahun 1275, pada sisi yang lain pada ketidakacuhan dan rasa puas diri terhadap urgensi  mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi masa depan. Dengan kata lain, masyarakat kita di Ranah belum terbiasa 'berfikir strategis'. Semuanya dibiarkan mengambang, dan  kata-kata indah. dipandang sebagai suatu solusi. Hentakan Bung IJP dan data Bung Zulfan saya harap dapat menyadarkan kita semua bahwa 'penyakit Minang' ini sesungguhnya sudak kronis.

Rekan saya, Yulnofrins Napilus, yang selama ini demikian bersemangat ''berminang-minang' kelihatannya sudah mulai kesal. Saya khawatir cepat atau lambat saya sendiri juga akan 'ketularan' pula. Masalahnya adalah : sampai berapa lama kita, orang Rantau ini,  bisa tahan jika segala ataupun sebagian besar yang kita sampaikan terkesan 'bagaikan batu jatuh di lubuk' belaka ? NATO ( No Action, Talk Only).

Namun, kita jangan putus asa. Justru ketidakacuhan itu perlu kita anggap sebagai suatu  tantangan. Bagaimana kalau kita yang [masih] berpeduli terhadap masalah kronis Ranah ini, dan mempunyai sedikit bekal ilmu dan pengalaman,  mengadakan 'strategic sessions' untuk membahas SWOT serta merumuskan suatu solusi alternatif bagi Ranah ? Temanya 'political economy'. Soal diterima atau tidak diterima -- atau soal didukung atau 'ditubo' -- itu soal nanti saja. Itung-itung sebagai amal jariah.

Bagaimana kalau Gebu Minang kita jadikan forumnya ? Kebetulan saya masih menjadi Ketua Dewan Penasehat [ walau pernah menyatakan ingin meletakkan 'jabatan' tetapi ditolak. ].

Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, 71 th, Jakarta)

--- On Sat, 5/3/08, Zulfan Tadjoeddin <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Zulfan Tadjoeddin <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [EMAIL PROTECTED] Re: Cakak Antarnagari - PRIHATIN
To: [email protected]
Date: Saturday, May 3, 2008, 9:56 AM

Bung Indra, Pak Saaf, Pak Jamal dan sanak sapalanta,
 
Kasus Cakak antar nagari di Solok seharusnya menjadi 'wake-up call' untuk Minangkabau, terutama yg di ranah. Menurut literatur konflik yg saya baca, ini adalah salah satu ciri keterbelakangan atau langkah menuju keterbelakangan (involusi). Ada yang salah dalam tubuh kita (Minangkabau secara umum, ranah dan rantau). Saya kuatir, nasib 'Minangkabau di Indonesia' akan mengarah seperti keadaan 'Bangladesh di dunia internasional', yaitu: 'diasporanya santiang2, tetapi di kampuang kacau-balau'. Ini tidak berarti saya pesimis, harapan harus tetap ada.
 
Ada paradox yang cukup kasat mata. Disatu sisi Minangkabau boleh bangga dengan budanya-nya yg adi-luhung, kiprah orang2nya di perantauan dan, yg terakhir, Pilkada Sumbar adalah salah satu yg terbaik di Indonesia (artinya cukup matang dalam berdemokrasi di tingkat lokal). Tetapi disisi lain: (1) ekonomi lokal sumbar stagnant (tdk kompetitif walau tingkat regional, lihat sektor industri, pendidikan, pariwisata dll), (2) secara traditional bergantung pada remintance (ini tidak sehat, lihat Phillipines), (3) di dalam terbelah (lihat dikotomi ranah-rantau, saling cemeeh), (4) memiliki banyak dimensi negative atau ambivalence dari budayanya yg perlu di reformasi (kalau memang mau maju), (5) berbagai dimesi kemiskinan semakin tampak (busung lapar, putus sekolah, pengangguran, dll), dan (6) DLL. Semuanya saling terkait. Dan jangan lupa, ekonomi Sumbar sangat tergantung pada sektor pemerintah (APBD) yg sebagian besar berasal dari kasihan ombak Jakarta, ini diukur dengan rasio APBD terdapat PDRB. Sumbar sangat gamang menghadapi desentralisasi.  
 
Ini memang bukan pengamatan yg up-to-date, hanya sebatas ota-ota palanta. Tetapi seperti yg Indra katakan, ini persoalan serius. Sayangnya, sejauh ini, persoalan serius ini hanya sebatas ota-ota palanta saja, ini tidak cukup. Belum kelihatan upaya2 serius yg memadai untuk memikirnya. Saya belum pernah membaca semacam kajian political economy of Minangkabau yang mampu membaca persoalan2 ini dari perspektif yang lebih luas (atau mungkin sudah ada?). Pertanyaannya adalah mengapa tidak ada? Bukankah disporanya bertebaran dimana-mana? Bukankah di ranah sendiri banyak profesor dan doktor? Mungkin ada yg bisa memberi pencerahan.
 
Salam
Zulfan Tadjoeddin (35)




Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet.
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting.
- Hapus footer & bagian tidak perlu, jika melakukan reply.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yg berminat & kirim melalui jalur pribadi.
- Posting email besar dari >200KB akan dibanned, sampai yg bersangkutan minta maaf & menyampaikan komitmen mengikuti peraturan yang berlaku.
===============================================================
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]

Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke