Berandai di tahun 1955 saya sudah ada dan memiliki hak pilih, partai pilihan 
saya adalah PSI.  Alasannya, partai ini diisi oleh kelompok intelektual, berani 
bersikap dan yang paling penting mereka mengutamakan akal sehat.  Secara 
relatif, saya lihat (baca dari buku lalu dianalisa sendiri tentunya) 
tokoh-tokohnya relatif idealis dibandingkan dengan yang lain.  Sebut nama untuk 
tokoh-tokoh mereka Syahrir, Soemitro Djojohadikusumo, Soedjatmoko dan nama 
lainnya.

Pemilu 1971 dan 1977, saya belum lahir.  Selanjutnya 1982,1987, dan 1992 saya 
belum cukup umur.  Pemilu 1997, saya tidak terdaftar di TPS dekat kosan.  
Terdaftarnya hanya di kampung halaman.  Dokumen transfer juga tidak saya 
siapkan, karena memang tidak penting.  Alhamdulillah, saya bersyukur sekali 
tidak [ernah mencoblos selama pemilu orde baru.

Tahun 1999, pilihan saya berbeda untuk tiap dewan perwakilan.  DPRD tingkat II, 
pilihan dijatuhkan kepada PAN.  Tingkat I-nya memilih Partai Keadilan.  
Sementara untuk pusatnya, saya memilih Partai Rakyat Demokratik.  Memilih PAN 
karena asumsi calegnya adalah tokoh Muhammadiyah. Sebagai "pemenang perang" di 
masa itu, tentu para kadernya akan senantiasa mengikuti pentolan mereka Amien 
Rais.  Seorang yang kagumi.  Partai Keadilan dan PRD saya pilih karena saya 
kenal dengan caleg-calegnya.  Yang satu dosen saya, satu lagi kakaknya teman.  
Dengan keduanya saya pernah berdiskusi, dan menurut saya keduanya orang pintar.

Tahun 2004 memutuskan golput.   Saya tidak melihat adanya alasan untuk memilih. 
 Saya sudah terlanjur kecewa dengan pilihan saya lima tahun sebelumnya.  

Untuk tahun 2009, jujur saya masih bingung.  Kembali golput atau ikut memilih.  
Sebenarnya kalau harus memilih, saya sudah punya partai pilihan.  Partai itu 
bernama Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS.  PKS menjadi pilihan lebih 
kepada memenuhi quote yang "terbaik dari yang ada", walaupun yang ada saat ini 
bukanlah yang baik-baik.  PKS menurut saya secara relatif mereka adalah partai 
yang bersih, banyak tokoh muda, santun dalam berpolitik, dan orangnya 
pintar-pintar.  Partai ini juga tidak bergantung pada kharisma tokohnya.  
Ketika Nurmahmudi diganti, lalu muncul Hidayat Nurwahid semua berjalan normal.  
Kalau mereka mengajukan nama untuk pilkada, nama yang dimunculkan biasanya 
unpredictable.  Harapan untuk mendapatkan ide-ide segar dan baru, masih ada 
dari partai ini.  Siapa yang menyangka mereka mengajukan Ahmad Heryawan untuk 
gubernur Jawa Barat.  Di Sumatera Utara juga begitu.

Kalau kita suka menonton debat politik di TV Nasional, perhatikanlah utusan 
PKS.  Sebut nama misalnya Tiffatul Sembiring, Zulkiflimansyah, Rama Pratama, 
Fahri Hamzah dan seterusnya.  Lalu bandingkan cara dan content mereka 
berdialog, berargumen atau bahkan sekalian berdialektika.  Tanyakan pada hati 
nurani kita, siapa yang lebih baik.  Kalau saya yang ditanyakan, PKS lebih baik.

Tetapi, menjadi golput masih menjadi pertimbangan utama saat ini.  Melihat 
gejala dan pertunjukan politik saat ini, saya merasa definisi kewarasan yang 
saya punya sudah melenceng dengan definisi kewarasan mereka.  Saya tidak tahu, 
apakah saya yang sudah gila atau mereka yang senewen. Atau tidak ada yang gila, 
karena memang sudah berbeda definisi kewarasan.  Nah, berangkat dari kondisi 
ini.  Menjadi golput adalah yang terbaik rasanya.  Saya menjadi tidak peduli 
lagi dengan bentangan-bentangan spanduk yang memuat foto-foto tokoh, untuk 
ucapan berbagai tema.  Saya tak lagi membuang-buang waktu memperhatikan 
kampanye-kampanye dan iklan TV.  Dan yang paling penting, saya merasa tidak 
perlu lagi merasa terlibat dan berdosa atas tingkah dan polah wakil saya kelak.

Mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan ini, bisa menjadi pertimbangan urang 
awak juga dalam bersikap.  Menjadi Golput atau memilih PKS.  Waktu masih 
panjang untuk berpikir.  Selamat berpikir dan selamat menentukan pilihan.

Piss yo....



----- Original Message ----
From: Dr.Saafroedin BAHAR <[EMAIL PROTECTED]>
To: Rantau Net <[email protected]>
Sent: Monday, July 7, 2008 5:29:23 PM
Subject: [EMAIL PROTECTED] OOT: PEMILU 2009, URANG AWAK KA MAMILIAH PARTAI APO ?


Assalamualaikum w.w. para sanak sa palanta,
Karano kito urang Minang adolah juo warganegara Indonesia, ambo angkek topik ko 
ka palanta, partai ma nan ka kito piliah ? Ma nan madakeki ABS SBK ?
Artikel pak Salahuddin Wahid no mungkin dapek jadi pambuka ota politik. [Dulu 
kabanyo urang awak ko jago politik. Kini antah baa kolah, nampaknyo 
dingin-dingin sajo, kalau ambo indak salah liek. Wacana kito nampaknyo kini 
bakisa ka nan ketek-ketek ajo. ]
 
Wassalam,
Saafroedin Bahar
(L, 71 th, Jakarta)
Alternate e-mail address: [EMAIL PROTECTED]

SUARA PEMBARUAN DAILY  7 Juli 2008.

________________________________
 
Perkiraan Peta Politik 2009
Oleh Salahuddin Wahid 
PU belum memutuskan parpol mana yang boleh ikut Pemilu 2009, tetapi tampaknya 
akan lebih banyak jumlahnya daripada peserta Pemilu 2004, lebih dari 30 partai. 
Itu menunjukkan tingginya minat untuk mendirikan parpol di kalangan tokoh 
masyarakat. Contohnya, Wiranto mendirikan Partai Hanura, Prabowo mendirikan 
Gerindra, Sutiyoso membantu sejumlah partai, Harmoko juga. Selain itu, muncul 
beberapa partai sebagai sempalan dari partai lama yaitu Partai Matahari Bangsa 
dan PKNU. 
Tentu timbul pertanyaan sejauh mana prospek sekian banyak partai itu? Partai 
mana saja yang bisa menembus angka pemilih 2,5% dari jumlah pemilih yang 
menggunakan hak suara sehingga bisa dihitung perolehan suaranya? Partai mana 
yang bisa memperoleh kursi di atas 3% sehingga bisa membentuk fraksi di DPR. 
Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan itu kalau tidak menguasai peta politik 
Indonesia . 
Peta politik Indonesia dimulai pada pemilu pertama tahun 1955. Saat itu empat 
partai teratas, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, menguasai sekitar 72% kursi 
DPR. Pemilu 1971 sampai 1997 bisa kita abaikan karena pemilunya tidak bebas dan 
rahasia. Era Orde Baru berhasil memunculkan Golkar sebagai kekuatan politik 
yang berarti sampai sekarang. 
Kalau kita kaji secara sederhana, maka PNI menjelma menjadi PDI Perjuangan. 
Masyumi menjelma menjadi PAN, PKS, PBB, dan sebagian ikut PPP. Partai NU 
menjelma menjadi PKB dan sebagian ikut PPP dan Partai Golkar. Kalau pada tahun 
1998 ketika PBNU (baca: Gus Dur) mendirikan partai mengikutsertakan tokoh-tokoh 
NU di PPP dan Partai Golkar, bisa jadi partai yang dibentuk PBNU bagi warga NU 
itu akan mendapat suara terbesar. PPP akan gembos dan pemilih Partai Golkar 
akan berkurang cukup banyak. Tahun 1955 NU memperoleh 18% jumlah suara 
Pemilu 2004 menghasilkan tujuh parpol yang menguasai 85% jumlah kursi, yaitu 
Partai Golkar, PDI-P, PKB, PPP, PD, PKS, dan PAN. Dari tujuh partai itu, 
beberapa mengalami perpecahan. Dari Golkar muncul partai Hanura, dari PDI-P 
muncul PDP, dari PKB muncul PKNU, dari PAN muncul PMB. Dari peta 1955, hanya 
PNI yang relatif masih utuh, walaupun ada PDP dan partai lain dari rahim PNI 
yang sudah ada sejak 1998. 
Partai Golkar adalah tempat berhimpun pengikut Pak Harto, yang merupakan salah 
satu kekuatan politik yang amat berarti. Selain Golkar, mereka juga berhimpun 
di Demokrat, Hanura, dan sejumlah partai lainnya. Tetapi yang bisa menjadi 
fraksi di DPR selain Golkar dan Demokrat, tampaknya hanya Hanura, mungkin masih 
ada satu partai lagi. Yang lain akan rontok. 
Pewaris Masyumi yang masih dekat secara ideologis adalah PKS, yang jelas akan 
bertahan bahkan mungkin meningkat perolehan suaranya. PPP hanya menampung 
sebagian kecil pelanjut pemilih tradisional Masyumi. PAN dan PMB akan 
memperebutkan suara warga Muhammadiyah, walaupun PAN sudah mencoba memperluas 
wilayah pemilih. Tampaknya keduanya akan menembus batas 2,5% jumlah pemilih dan 
menjadi fraksi kecil atau menengah di DPR. PBB masih belum jelas apakah bisa 
menembus batas 2,5% jumlah suara. 
Pewaris suara pemilih NU adalah PKB, PKNU, PPP, serta Golkar. PKB jelas akan 
me- nurun suaranya akibat konflik internal, tetapi akan tetap bertahan sebagai 
fraksi me-nengah kalau didukung Gus Dur. Kalau Gus Dur tidak mendukung, PKB 
bisa men- jadi fraksi kecil di DPR. PKNU belum jelas prospeknya dan belum tentu 
akan menjadi fraksi di DPR. PPP akan tetap bertahan menjadi fraksi menengah di 
DPR. 
Dari keempat partai utama Pemilu 1955, masih menjadi teka-teki ke mana para pe- 
milih PKI pada Pemilu 1955 akan menyalurkan suaranya? Pada tahun 1999, mereka 
memilih PDI-P sehingga partai itu menjadi pemenang per- tama. Tampaknya dalam 
Pemilu 2004, banyak dari mereka yang tidak puas terhadap PDI-P dan menjadi 
golput, sehingga suara PDI-P merosot tajam. Ke mana mereka akan menyalurkan 
suaranya pada 2009? Mereka pasti tidak akan memilih Partai Golkar dan partai 
sempalannya. Apakah akan memilih kembali PDI-P? Tampaknya tidak karena PDI-P di 
mata mereka tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Kalau Partai 
Buruh bisa menjadi peserta pemilu, tampaknya mereka akan memilihnya. Tapi itu 
tidak berarti bahwa Partai Buruh itu identik dengan PKI, karena partai itu 
berasas Pancasila dan memperjuangkan gagasan negara kesejahteraan dan tidak 
anti-agama. 
Partai Akan Terpangkas 
Dari sekilas analisis di atas, partai yang akan bisa mempunyai fraksi di DPR RI 
tidak akan lebih dari sepuluh, bahkan mungkin kurang dari itu. Pendiri dan 
aktivis partai yang sekian banyak itu sama sekali tidak memperhatikan peta 
politik 1955, 1999, dan 2004, sehingga mereka tidak sadar bahwa kursi yang 
diperebutkan sekitar hampir 30 partai itu hanya sekitar 20% dari jumlah kursi. 
Mereka terlalu yakin bahwa pemilih akan memilih partai mereka sehingga ada yang 
tidak jera ikut dalam pemilu sejak 1999. 
Jumlah fraksi sekitar 10 juga masih terlalu banyak, karena itu harus dilakukan 
peningkatan batas perolehan suara untuk bisa menjadi fraksi. Angka 3% itu perlu 
di tingkatkan menjadi 6% dan akhirnya 15%. Dengan langkah itu, diharapkan hanya 
akan ada 4 atau 5 fraksi. Diharapkan dalam Pemilu 2019 batas minimal 15% itu 
tercapai. 
Pemilihan presiden hanya akan diikuti oleh dua peserta sehingga hanya perlu 
pilpres satu putaran. Posisi partai oposisi dan partai pemerintah juga menjadi 
jelas dan tegas, tidak seperti sekarang. Diharapkan, kehidupan politik 
Indonesia akan menjadi sehat dan partai betul-betul bekerja untuk kepentingan 
pemilih (rakyat) dan negara, bukan untuk kepentingan partai dan tokohnya. 
Bagaimana masyarakat dan media bisa mengawal upaya penyederhanaan partai 
seperti diuraikan dalam alinea di atas, bisa dijalankan? Kalau partai politik 
masih meneruskan perilakunya yang lebih mementingkan parpol dan para tokohnya, 
jangan heran kalau angka golput akan sangat tinggi. 
Penulis adalah Pengasuh Pesantren Tebuireng. 

________________________________
 
Last modified: 7/7/08 



      
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
=============================================================== 
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Wajib mematuhi Peraturan Palanta RantauNet, mohon dibaca & dipahami! Lihat di 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi anda pada setiap posting
- Dilarang mengirim email attachment! Tawarkan kepada yg berminat & kirim 
melalui jalur pribadi
- Dilarang posting email besar dari >200KB. Jika melanggar akan dimoderasi atau 
dibanned
- Hapus footer & bagian tdk perlu dalam melakukan reply
- Jangan menggunakan reply utk topik/subjek baru
=============================================================== 
Berhenti, kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED] 
Daftarkan email anda yg terdaftar pada Google Account di: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=id
Untuk dpt melakukan konfigurasi keanggotaan di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke