Assalamualaikum w.w. para sanak sa apalanta, Saya hampir tak percaya kepada posting Sanak Imran Al di bawah ini, yang intinya adalah bahwa menurut penilaian Pemerintah Pusat cq BNPB, Pemda Sumbar -- mulai dari Gubernur sampai pada Bupati dan Walikota pada enam daerah tingkat dua [kira-kira Pasaman, Agam, Pariaman/Kota, Pariaman/Kabupaten, Padang, dan Pesisir Selatan] dinilai tidak mampu menyalurkan bantuan tingkat pertama terhadap para korban gempa besar bulan September 2009 yang lalu. Sebabnya adalah oleh karena tidak mampu membentuk pokmas [kelompok masyarakat], baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa untuk menerima bantuan tersebut.
Sebagai akibatnya, kini BNPB merekrut 900 orang tenaga untuk melaksanakan distribusi bantuan tersebut. Sudah barang tentu saya bertanya: Bagaimana mungkin? Apa sebabnya ? Sebagai seorang pemerhati masalah etnik/ suku bangsa, yang sedang mencoba memersiapkan sebuah Kongres Kebudayaan Minangkabau bulan Agustus 2010 yang akan datang, saya bertanya kepada diri saya sendiri : apa yang telah terjadi di Sumatera Barat/ Minangkabau, yang terkenal dengan adat bersuku-suku lengkap dengan perangkat adat dan tanah ulayatnya, sampai hanya untuk membentuk kelompok masyarakat [pokmas] sekedar untuk menerima bantuan yang sudah disediakan Pemerintah Pusat tidak bisa melakukannya ? Tidak adakah hubungan fungsional antara pemda dengan para pemangku adat, yang mempunyai buah paruik, kaum, suku, yang jelas siapa saja`warganya, karena seyogyanya sudah tercatat dalam ranji ? Atau, lebih parah lagi, -- dan mudah-mudahan tidak demikian-- apa mungkin justru buah paruik, kaum, dan suku ini sendiri yang tidak berfungsi lagi ? Saya tidak berani menduga-duga. Secara pribadi saya berpendapat bahwa hal ini perlu diteliti dan dikaji secara mendalam, baik secara teknis menurut disiplin ilmu pemerintahan/ ilmu administrasi negara, maupun dari perspektif sosial budaya. Setelah itu diupayakan mencari jalan keluarnya secara mendasar. Kebetulan, saya sangat tertarik kepada masalah masyarakat-hukum adat ini sejak tahun 2004, sewaktu saya masih menjadi komisioner di Komnas HAM. Minat saya ini saya teruskan sampai sekarang, sebagai Ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Setnas MHA) yang berpusat di Pekanbaru, Riau, dan sebagai Ketua Dewan Penasehat Gebu Minang, yang ditunjuk menjadi Ketua Steering Committee Kongres`Kabudayaan Minangkabau, 7-8 Agustus 2010 yang akan datang. Hanya pengalaman dan pengamatan saya menunjukkan bahwa Minangkabau memang telah berubah banyak. Secara parsial hal ini diakui dan dikeluhkan oleh banyak pihak, termasuk para pemangku adat sendiri, hanya belum demikian banyak gagasan yang disampaikan tentang bagaimana menanganinya secara lebih konsepsional. Pilihan bagi Minangkabau hanya dua : segarkanlah kembali tatanan sosial yang ada, atau lenyap pelan-pelan. Penarikan kepercayaan oleh BNPB yang diikuti oleh rekrutmen tenaga untuk menyalurkan bantuan yang tidak lancar, mungkin hanya puncak dari sebuah gunung es yang ada di bawah permukaan. Adakah yang setuju dengan kerisauan saya ini ? Wassalam, Saafroedin Bahar(Laki-laki, Tanjung, masuk 73 th, Jakarta) --- On Tue, 6/1/10, Imran Al <[email protected]> wrote: From: Imran Al <[email protected]> Subject: Re: [...@ntau-net] Fw: Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar To: [email protected] Date: Tuesday, June 1, 2010, 7:26 PM Tamparan atas Kegagalan DELAPAN bulan setelah gempa 30 September, pemerintah pusat akhirnya menarik kembali kepercayaannya pada pemerintahan daerah di Sumbar. Khususnya kepada gubernur serta bupati dan wali kota pada enam daerah, yang masuk kategori terparah terkena dampak gempa berkekuatan 7,9 SR itu. Pemicunya, yang mengemuka tentu saja akibat desakan wakil rakyat asal Sumbar yang duduk di lembaga DPR RI. Selain itu, tentu saja akibat kinerja sang orang nomor satu di masing-masing daerah, dalam hal mengurus rakyatnya yang telah kehilangan tempat berteduh, rumah ibadah, tempat anak-anaknya bersekolah dan sarana-prasarana lainnya. Para pemimpin yang sebagian besar kini bertarung kembali memerebutkan singgasananya untuk periode selanjutnya, mungkin saja telah dianggap gagal oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebuah lembaga yang khusus dibentuk pemerintah, mengurusi persoalan penanganan bencana di republik ini. Walaupun terkesan ada desakan, sebenarnya, pemerintahan daerah tak berhasil lulus dalam ujian yang diberikan pusat. Yakni, menyalurkan bantuan tahap I sebesar Rp313 miliar. Rinciannya, sebesar Rp115 untuk rehabilitasi korban gempa yang masuk kategori rusak berat dan sedang. Sisanya, untuk bantuan modal kerja yang menggerakan sektor ekonomi produktif. Bagaimana bisa memeroleh kepercayaan untuk bantuan selanjutnya, jika yang pertama ini saja tak juga diterima korban gempa. Padahal, sejatinya, masih ada triliunan lagi bantuan pusat, yang telah dijanjikan untuk merehabilitasi dan merecovery Sumbar, yang luluhlantak akibat gempa yang telah menelan seribuan korban jiwa itu. Ketidakmampuan pemerintahan daerah Sumbar ini, sebenarnya sudah terbaca sejak BNPB melakukan evaluasi penyaluran bantuan gempa tahap I, medio Februari lalu di kantor gubernur Sumbar. Dalam rapat yang dihadiri gubernur serta wali kota dan bupati daerah penerima gempa tersebut terungkap, ketidakmampuan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) dengan basis kecamatan. Seolah dengan koor satu nada, mereka (kepala daerah-red) ramai-ramai ngeles dengan menyebut, membentuk pokmas per kecamatan, kenyataannya menemui beberapa kendala. Macam-macam alasan yang dikemukakan. Akhirnya, dikesempatan itu disepakati, pokmas itu dibentuk dengan basis per kelurahan. Walaupun BNPB telah 'mengalah,' tetap saja pokmas yang diminta tak kunjung tersedia sebagaimana dijanjikan hingga sekarang. Pertanyaannya sekarang, ketika telah diambil alih oleh pusat, apakah pokmas itu akan selesai dibentuk? Tak tahulah. Mungkin saja, pekerjaan pembentukan pokmas itu diambil alih oleh 900 orang tenaga kerja hasil rekruitmen yang tengah dilakukan BNPB saat ini. al imran tingga di Padang, 34+ --- Pada Sel, 1/6/10, Dr. Saafroedin Bahar <[email protected]> menulis: Dari: Dr. Saafroedin Bahar <[email protected]> Judul: Re: [...@ntau-net] Fw: Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar Kepada: "Rantau Net" <[email protected]> Tanggal: Selasa, 1 Juni, 2010, 2:59 PM Syukur Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutan positif KPMM. Semoga juga disambut positif oleh rekan-rekan KPMM lainnya. Saya tunggu perkembangan selanjutnya. Wassalam,SB, Lk, 73 th, Jkt. Powered by Telkomsel BlackBerry®From: <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Tue, 1 Jun 2010 10:08:08 +0700To: <[email protected]>ReplyTo: [email protected] Subject: Re: [...@ntau-net] Fw: Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar Pak Saaf YTH, Terima kasih atas tanggapannya. Mengenai Sekber PBD, mewakili KPMM saya menyambut baik usulan ini, dan akan saya sosialisasikan kepada kawan-kawan LSM yang ada di Sumbar yang bergerak dalam penanganan bencana/kesiapsiagaan bencana, agar dapat direspon. Mengenai tawaran untuk mengadakan suatu pameran tentang kebencanaan pada Kongres Kebudayaan Minangkabau, 7-8 Agustus mendatang, sangat menarik untuk dapat dilaksanakan. Memang kampanye mengenai kesiapsiagaan bencana ini sangat perlu di daerah rawan bencana seperti Sumbar. Oleh karena itu saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan LSM-LSM lokal, nasional dan internasional yang sedang bekerja untuk penanganan bencana di Sumbar. Demikian tanggapan saya, terima kasih atas tawarannya. Wassalam, Khairul Amri, 36+ Direktur Eksekutif Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) Padang ----- Original Message ----- From: Dr. Saafroedin Bahar To: Rantau Net ; [email protected] ; Warni DARWIS Sent: Monday, May 31, 2010 3:55 PM Subject: Re: [...@ntau-net] Fw: Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar Terima kasih atas informasi KPMM ini. Ada dua hal yg masih perlu mendapat perhatian, yaitu 1) fakta bhw bencana th 2009 tsb mungkin bukan merupakan bencana terakhir di Sumbar krn dua lempeng geologis yg ada masih belum stabil , dan 2) koordinasi dgn organisasi perantau yg juga spontan turun ke lapangan utk memberikan bantuan, termasuk Gebu Minang. Awal th 2010 ini Gebu Minang menggagas perlunya Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana Daerah (Sekber PBD) Sumbar sbg wadah permanen koordinasi potensi masyarakat Ranah dan Rantau utk mitigasi dn penanggulangan bencana . Urgensi Sekber PBD ini adalah krn BPBD yg resmi hanya terdiri dr pejabat Pemerintah. Amat ideal jika Sekber PBD ini berintikan unsur KPMM. Sekedar catatan, kesiagaan menghadapi bencana ini sdh tercantum dlm Draft 16 Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau, 7-8 Agustus yad. Bersediakah KPMM mengadakan pameran ttg kebencanaan di lokasi Kongres di Bukit Tinggi pd tg 7-8 Agustus yad ? Harap tanggapan KPMM. Terima kasih. Wassalam, SB, Lk, 73 th, Jkt. Powered by Telkomsel BlackBerry® From: <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Mon, 31 May 2010 15:17:43 +0700 To: <[email protected]> ReplyTo: [email protected] Subject: [...@ntau-net] Fw: Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar ----- Original Message ----- From: [email protected] To: [email protected] Cc: [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] Sent: Monday, May 31, 2010 11:45 AM Subject: Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar Tujuh Bulan Peran LSM dan Organisasi Masyarakat Madani dalam Penanganan Bencana G 30 S 2009 di Sumbar Oleh Khairul Amri, Direktur Eksekutif Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), Padang dan Anggota Stakeholder Council Global Reporting Initiative (GRI), Amsterdam Gempa pada tanggal 30 September 2009 telah menggugah kehadiran para pihak dari seluruh dunia untuk ikut membantu penanganan akibat-akibatnya. Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, media serta organisasi masyarakat madani yang diwakili LSM dan organisasi masyarakat madani lainnya dari lokal, nasional dan internasional tercatat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut. Peran tersebut sedikit banyak cukup membantu para korban dalam merehabilitasi kehidupan mereka sedikit lebih baik. Berbagai upaya ditawarkan mulai dari pemberian bantuan makanan dan rehabilitasi mental pada masa-masa tanggap bencana, pembangunan rumah sementara, perbaikan penyediaan air bersih dan MCK, promosi bidang kesehatan hingga bantuan kesehatan reproduksi dan advokasi bagi korban-korban yang mengalami ketidakadilan di lapangan. -- . Posting yg berasal dari Palanta RantauNet ini, jika dipublikasikan ditempat lain wajib mencantumkan sumbernya: ~dari Palanta r...@ntaunet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. Email besar dari 200KB; 2. Email attachment, tawarkan disini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi pada setiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dalam melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tidak dengan mereply email lama =========================================================== Berhenti, bergabung kembali serta ingin merubah konfigurasi/settingan keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
