*
      27 September 2010
      Studi Banding
      Belajar Imigrasi ke Makam Diana

      RESMINYA, "studi banding" itu akan mempelajari seluk-beluk keimigrasian 
ke Inggris. Tapi ada pula jadwal para anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan 
Rakyat itu berziarah ke makam Putri Diana, janda Pa-ngeran Charles.

      Setelah itu, mereka akan bercengkerama di Trafalgar Square, kawasan 
alun-alun London, lalu bergeser ke "jam gadang" Big Ben, gedung parlemen, dan 
Westminster. Tak lupa mampir ke Harrods, pusat belanja elite di sana. "Pakai 
uang pribadi," seorang anggota komisi itu berkilah kepada Tempo. "Yang penting 
jadwal resminya beres."

      Rombongan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Keimigrasi-an itu 
terbang ke London pada Senin pekan lalu. Dipimpin Wakil Ketua Komisi, Azis 
Syamsuddin, rombongan terdiri atas sepuluh anggota plus petugas Sekretariat 
Jenderal DPR. Rombongan lainnya, juga untuk "studi banding" keimigrasian, 
dipimpin Tjatur Sapto Edy dari Fraksi Partai Amanat Nasional, berangkat ke 
Kanada, akhir pekan lalu. "Kami masih membicarakan agendanya," kata anggota 
Komisi, Didi Irawadi Syamsuddin dari Partai Demokrat, sebelum berangkat.

      Sepanjang September-Oktober ini, para anggota Dewan gesit "belajar" ke 
luar negeri. Tak mengherankan bila para aktivis antikorupsi menuding pa-ra 
"wakil rakyat" itu menghamburkan uang untuk tujuan tak jelas. Komisi lainnya 
juga tak mau ketinggalan. Sejumlah anggota Komisi Keuangan, misalnya, akan 
menuju Kanada, Selasa pekan ini. Anggota lainnya berangkat ke Swiss, tiga hari 
kemudian. Mereka adalah anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mata Uang 
dan melakukan "studi banding" tentang seluk-beluk urusan finansial.

      Menurut Achsanul Qosasi, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mata 
Uang, kunjungan ke Swiss dan Kanada perlu karena informasi tentang peleburan, 
pencetakan, dan pendistribusian uang sulit didapat. "Sudah mencoba menggali 
informasi lewat Internet, tapi tak ada," kata politikus Partai Demokrat yang 
memimpin rombongan ke Swiss itu.

      Agenda ke Swiss tergolong ajaib. Rombongan tiba pada akhir pekan, dan 
meninggalkan negara itu pada Selasa. Walhasil, mereka hanya memiliki waktu satu 
hari, yakni Senin, untuk bekerja. Dalam sehari itu, mereka direncanakan 
mengunjungi bank sentral, kementerian keuangan, dan parlemen. Tapi Achsanul 
mengatakan, "Nggak ada acara nglencer, waktu kami gunakan untuk memperdalam 
materi dan istirahat."

      Pada hari yang hampir sama, rombongan lain dari Komisi Keuangan dipimpin 
Emir Moeis juga ke Swiss. Uniknya, tujuan rombongan ini sama persis dengan 
daftar Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Mata Uang.

      Anggota Komisi Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pergi 
ke Belanda dan Norwegia, "studi banding" tentang pertanian untuk pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Hortikultura. Komisi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 
akan ke Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang, "belajar" gerakan kepanduan 
guna membahas Rancangan Undang-Undang Pramuka.

      Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Eryanto 
Nugroho menilai "studi banding" itu pemborosan. "Gunakan saja jalur di-plomatik 
dan peranti canggih teknologi untuk bertukar pikiran," katanya. Jika terpaksa 
berangkat, ia menambahkan, anggota Dewan tak perlu gerudukan.

      Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menuding para legislator tak 
transparan memaparkan tujuan. Soalnya, staf ahli mereka telah menyelesaikan 
daftar inventaris masalah RUU Pramuka dan Hortikultura. "Apanya yang mau 
dijadikan bahan studi banding?" kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi 
dan Advokasi. Forum itu juga menyorot ketidakmampuan anggota Dewan berbahasa 
Inggris atau bahasa asing lainnya. "Malu-maluin," ujarnya.

      Uchok membeberkan, jatah kunjungan Dewan ke luar negeri naik Rp 48 miliar 
dalam APBN Perubahan 2010, yakni dari semula Rp 122 miliar menjadi Rp 170 
miliar.

      Setiap anggota Dewan memperoleh uang saku Rp 20-25 juta untuk tujuh hari 
kunjungan. Lalu ditambah uang representasi Rp 20 juta sekali keberangkatan. 
"Padahal tiap orang bisa berangkat ke dua atau tiga negara," katanya.

      Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh membantah tudingan kenaik-an 
anggaran Rp 48 miliar. Masih pakai APBN 2010. Jumlahnya bukan Rp 170 miliar, 
melainkan Rp 107 miliar. "Sekali kunjungan ke luar negeri dipatok Rp 1,7 
miliar," katanya.

      Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie yakin perjalanan ke luar 
negeri tak melanggar aturan. "Pramuka itu penting, lho," katanya. Soal 
anggaran, dia mengaku tak tahu-menahu karena diurus Sekretariat Jenderal DPR. 
"Jangan dilihat borosnya," kata politikus Partai Demokrat itu.

      Toh, bagi banyak anggota Dewan, kunjungan ke luar negeri merupakan 
kesempatan ideal untuk berbuat semaunya. "Sudah sejak dulu, turun-temurun," 
kata seorang anggota Komisi Keuangan. Selain jalan-jalan, belanja, apa lagi 
yang digemari para legislator? "Pokoknya garang di sidang, garang di ranjang, 
deh," katanya terkekeh.

      Saking garangnya, banyak kisah sontoloyo tercecer. Ketika melawat ke 
Eropa Timur, ia menuturkan, dua anggota Dewan kongko di kedai malam. Di 
seberang jalan, wanita paruh baya berambut pirang berdiri di halte. Spontan, 
keduanya bertaruh, beradu balap mengajak tidur sang cewek.

      Dengan gaya mantap, sang legislator mendekat, bermodal bahasa Inggris 
"berani mati". Tiga menit kemudian dia kembali ke kedai, lalu bilang ke 
temannya, "Sudah, kamu aja yang pakai. Dia sudah oke, tuh."

      Bagai katak terbang, sang teman menghampiri dan langsung bertanya, "How 
much?" Bagai petir menyambar, tangan si perempuan mendarat di muka sang wakil 
rakyat, "Plak...." Perempuan itu rupanya pekerja kantoran yang hendak pulang, 
menunggu jemputan.

      Kisah lain muncul dari Korea Selatan. Pada suatu malam, rombongan anggota 
Dewan ramai-ramai berburu "kuda putih", istilah mereka untuk menyebut teman 
tidur ketika berkunjung ke luar negeri. Seorang anggota Dewan minta menu 
khusus: kuda putih gemuk. Dari bantuan rekan-rekannya, ia menerima keinginannya.

      Untuk urusan ibadah haji pun sama saja. Habeb Mochsin al-Habsy, tokoh 
masyarakat peduli haji di Jeddah, Arab Saudi, mengatakan prihatin akan perilaku 
para legislator yang "memantau" penyelenggaraan haji. "Tanya semua orang 
Indonesia di sini, apakah DPR itu pernah mengecek pemondokan, ka-tering, 
transportasi," ujarnya. Bermukim 38 tahun di Jeddah, ia hafal perilaku anggota 
Dewan. Begitu tiba, mereka makan-makan di restoran, belanja di mal, jalan-jalan 
ke Mekah, lalu kembali ke Indonesia. "Itu rahasia umum," kata Mochsin. Tapi, 
"Tak semua anggota DPR seperti itu," kata Zainun Ahmadi, anggota Panitia Kerja 
DPR Bidang Haji.

      Disorot begitu rupa, anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan, Arif Wibowo, juga berusaha "meluruskan". Jumat tengah malam pekan 
lalu, ia menerima Tempo di rumahnya, Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Anggota 
Komisi II Bidang Pemerintahan Dewan itu sedang menyiapkan bahan kunjungan kerja 
ke Cina dan India, pekan depan.

      Di dua negara itu, anggota Dewan hendak "studi banding" tentang identitas 
tunggal kependudukan alias single identity number. Sebelum berangkat, kata dia, 
anggota rombongan harus belajar sistem administrasi kependudukan negeri ini. 
"Please, jangan menuduh saya akan nglencer, kongko, di sana," kata Arif. "Saya 
serius mengabdi pada rakyat."

      Dwidjo U. Maksum, Mutia Resty, Mahardika Satria 

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta r...@ntaunet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe.

Kirim email ke