Bung Fajar dan rekan2, Terima kasih atas tanggapannya. Secara kebetulan tadi malam baca makalah Prof. Budhy Tjahjati "Pergeseran dalam Konsepsi dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota di Indonesia" URDI Peper Series/2002 no.1.
Pada paper ini dibahas pergeseran/sejarah konsep dan pendekatan PWK di Indonesia, dan akhirnya ditutup dengan "Peranan dan Tugas Perencana", sebagai tantangan masa kini, yang dirumuskan sebagai peran-peran: 1. Perencana Teknis Adimistrasi (peran tradisional, sebagai expert teknis melayani pemerintah) 2. Penggerak (mobilizer) 3. Perantara (moderator) 4. Enterpreneur (penggalang resources/dana bagi pelaksanaan rencana) 5. Advocacy (menyuarakan kepentingan kelompok tertentu (penghuni lingkungan ttt, kelompok miskin, dst). Dikatakan juga:"....pendekatan comprehensive planning saja tidak mencukupi..........diperlukan pendekatan berdasarkan advokasi dan equity planning untuk mengakomodasikan kebutuhan akan perencanaan yang demokratis dan partisipatif, pelibatan masyarakat dan dnia usaha, serta fokus pada hal-hal khusus seperti pengrangan kemiskinan dan menuju suatu pembangunan yang berkelanjutan." (hlm 27) Alinea penuup: "Jadi, dapat disimpulkan disini bahwa core competence seorang perencana adalah kemampuan teknis dan kemampuan berkomunikasi dengan stakeholder dalam pembangunan termasuk mengartikulasikan permasalahan dan usulan penyelesaiannya serta bernegosiasi dengan fihak-fihak yang terlibat." (hlm 27) Dengan kata lain, posting diskusi dan pendapat kita kelihatan sudah dalam koridor yang benar. Seperti kata sdr. Fajar, tentu peran itu sifatnya kolektif, ada spesialisasi di antara profesional. Kembali bicara strategi nasional, dari ASPI tentunya layak memikirkan strategi pengembangan SDM perencana, karena desentralisasi pembangunan tanpa diimbangi penyebaran SDM perencana tentu akan timpang. Dari pengamatan saya ke berbagai daerah, peran-peran baru (2-5) di atas sudah layak (bisa) dilakukan, kebanyakan sekarang memang oleh think-thanknya partai, LSM dan orang perguruan tinggi. Alangkah baiknya kalau banyak planner yang berperan disana. Mulai membantu Cabup/Cawalikot dari saat mereka menyusun Visi, Misi, (kampanye) dan terutama menyusun RPJMD. Saya pikir itu peran strategis, dan kenyataannya saat ini agak memprihatinkan. Pada tataran masyarakat, mungkin yang belum biasa adalah peran sebagai penggerak, enterpreneur, yang menggalang stakeholders (swasta, masyarakat)untuk membangun bersama, mengimplementasikan rencana pembangunan daerah. Ini sebih sulit, membutuhkan kemampuan wirausaha dan lobi bisnis maupun politis. Tapi bukan mustahil, karena banyak orang bisa melakukannya. Saya beberapa kali ketemu orang-orang (biasa) yang punya "visi pengembangan kawasan" yang memang bisa mempertemukan pemilik tanah, developer, investor, bank, Pemda, swasta besar (pemilik industri disitu), masyarakat - merintis dari ide hingga terwujudnya proyek dan terbangunnya area itu. Salam, Risfan Munir, IAP.
