Para milisters semuanya ysh,
  Terimakasih bahwa pak Risfan masih terus berkenan melanjutkan 
diskusi......alamat bahwa kita pasti akan dapat menarik banyak manfaat 
daripadanya...... berikut adalah tanggapan saya kembali atas beberapa penggal 
paragraf beliau dari posting yang lalu......tidak semuanya bersifat menolak.... 
tetapi setidaknya menyodorkan alternative opinion .....
   
  >>>>>>> ”........Jargon “daerah membangun” digunakan sebagai ganti “membangun 
daerah.” Tapi beberapa departemen sektoral belum. 
  Lebih dari itu orientasi kebijakan nasional masih didominasi kebijakan makro 
dan sektoral. Atau lebih tepatnya sasaran pertumbuhan ekonomi nasional. Ini 
bisa dimengerti, bagaimanapun pemerintah (rezim) yang berdurasi kerja 5 tahun 
dituntut untuk menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter 
dst, daripada indicator yang berjangka panjang. Itulah tantangannya. 
  Masalahnya bagaimana para perencanaan wilayah meyakinkan mereka akan 
pentingnya aspek kewilayahan/ pemerataan, yang sejalan dengan sasaran 
pertumbuhan (ekonomi). 
  Untuk itu, di lingkungan PWK sendiri biasa digunaka hasil penelitian Salah 
el-Shakhs (1972) atau Henderson (2000) yang menjelaskan korelasi antara 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat urbanisasi serta pola distribusi kota-kota 
(rank size rule, primacy index) juga sulit diberikan..........”.
  +++++++ Walaupun “membangun daerah” dan “daerah membangun” adalah  dua hal 
yang filosofinya amat berbeda...... namun bagi rakyat itu tidak terlampau 
penting ......yang penting adalah bagaimana konkretisasi dari  kedua “permainan 
 pembalikan kata-kata” itu......
  ”Meyakinkan mereka” boleh jadi tidak harus merupakan satu-satunya gambaran 
tentang upaya, harapan serta “satu-satunya pihak”  seperti dewa kepada siapa 
para planner perlu “mengajak bicara”  …… 
  Selain dari “mereka” yang ‘pertama’ itu yang katakanlah lebih banyak 
merupakan pihak teknokrat ….. masih ada stakeholder keruangan yang lain 
(“mereka” yang “kedua”. “ketiga” dst.) yang adalah  misalnya  saja  para pemain 
lapangan seperti para businesman, industrialis  manufaktur maupun industrialis 
properti……… yang diantaranya dikota-kota besar di Jawa sebagiannya bisa jadi 
juga menjadi bagian dari pemain “zero sum game” itu ........ namun tidak semua 
dari mereka hanya akan bermain  kalau ada “turunnya kelunakan kebijakan fiskal” 
dsb......... 
  Tidak semua dari para “pemain lapangan” setiap akan melangkah harus berpegang 
terus pada referensi pemikiran  teoretik makro seperti “sasaran pertumbuhan 
ekonomi nasional”......  atau  apalagi berpegang terus pada textbook keruangan 
seperti dari el-Shakhs, Henderson, Richardson dsb. itu.......... 
  Alih-alih berpegang pada textbook keruangan...... para”pemain lapangan” itu 
utamanya lebih melihat pada “peluang nyata dilapangan”.......
  Lapindo misalnya yang “ketemu batunya’ dengan tambang lumpur  di Porong 
Sidoarjo ....... ketika pada awalnya mereka memutuskan akan mengebor perut bumi 
disana ...... mereka tidak usah terlampau banyak memakai analisis-analisis 
makro ekonomi atau apalagi text bok keruangan itu....... yang mereka lihat 
pertama-tama  adalah “peluang dilapangan”...... seperti bahwa ternyata 
diperbatasan  Jateng-Jatim sampai ketimur itu “perut bumi kita itu demikian 
kaya dengan berbagai hasil tambang mineral ”............
  Jadi karena itu kembali lagi kepada “bagaimana daerah membangun” atau 
“bagaimana membangun daerah’ yang dimata rakyat dibolak-balik keduanya sama 
saja ........ dan “bagaimana meyakinkan mereka” yang tidak harus hanya para 
teknokrat itu saja...... maka “meyakinkan ‘mereka’ yang lain” yang bukan kaum 
teknokrat tetapi “para pemain lapangan” adalah menurut saya bisa-bisa lebih 
dari 50% lebih penting dibanding hanya  “bagaimana meyakinkan mereka” yang 
“pertama” tadi yang adalah  para teknokrat itu.......
  Karena itu berbicara tentang “meyakinkan para pemain lapangan” ...... 
referensi materinya bukan dan tidak harus berupa deretan teori-teori makro 
ekonomi  yang tidak bersifat “visual imaginatif” itu terus...... tetapi saya 
kira ”lebih simple daripada itu” ialah seperti tentang perlunya menyodorkan 
“paparan-paparan visual simulatif” ...yang walau sepintas tidak bersifat 
makro.... dan hanya bersifat “lokal”.... tetapi bisa saja yang “lokal”itu 
bermuatan makro dan internasional.......
  Katakanlah  tentang “rencana kota greater metropolis lain yang baru” bertaraf 
internasional (biasa....apalagi kalau bukan  jualan saya tentang Greater 
Makassar” itu)...... yang pasti cocok dengan selera mereka .......... selain 
bahwa fakta empiriknya kota greater metropolis adalah “kota yang benar-benar 
mandiri” dan  pemain utama kegiatan ekonomi...........
  Pertama ...... masyarakat planning memang beda... dan bukanlah maaf,  sekedar 
masyarakat ekonomi makro yang hanya lebih banyak menyodorkan  visualisasi 
grafik dan tabel-tabel..... dan maaf..... kiranya  tidak banyak menyodorkan 
visualisasi keruangan 2-D atau 3-D dalam bentuk simulasi “interaksi keruangan” 
antar unit-unit ruang dan manusia seperti bahasa para planner dan arsitek 
....... dalam rangka “menawarkan alternatif pembangunan untuk kesejahteraan 
kehidupan”...... seperti walaupun nampaknya  “kok hanya fisik” dan nampak amat 
sepele dimata mereka...........
  Seperti tentang makna sosial ekonomi dari sebuah superblok dengan penggal 
jalan bulevar  dan komponen fisik “gedung dan pabrik” disisinya ....dimana ia 
dapat begitu amat berarti bagi kesejahteraan kehidupan manusia walau bentuknya 
adalah sekedar  bagaimana  dari sebuah komponen fisik ruang  seperti “setiap 
pagi gedung-gedung pencakar langit dan pabrik itu ‘melahap’ ribuan 
manusia”..... lalu bagaimana sorenya pada pukul 5 mereka “memuntahkan kembali 
ribuan manusia”..... tetapi dengan itu lalu nyatanya terdapat “kehidupan yang 
sejahtera”....... 
  Sebagai tambahan “referensi tidak ilmiah” tentang ampuhnya paparan visual 
more than paparan teoretik .......... sebuah pepatah Cina  kuno mengatakan 
bahwa “...melihat satu kali jauh lebih berarti daripada mendengar seribu 
kali”........
  Jadi “paparan visual imajinatif kepada para pemain lapangan” seperti tentang 
gambar perspective rendering tentang sebuah superblok pada  sebuah  rencana  
greater  metropolis lain ‘nun jauh disana’ ......dimana  disana bisa 
digambarkan tentang adanya “industri memimpin” instant (hasil dari relokasi 
industri memimpin di Jawa  yang diboyong kesana.... seperti  katakan tentang 
merelokasi  semua industri sepedamotor di Jawa kelokasi sekitar greater 
metropolis baru.....yang walau mahal tapi bulan depannya kontan  pasti dapat 
menjanjikan kelanjutan detak kehidupannya yang memimpin kegiatan ekonomi 
seperti sebelumnya ditempat lama)....... 
  Strategi ini sebagai generator pembangunan diwilayah........ yang tentu 
dengan itu perlu dibarengi dengan banyak  rencana lain seperti diantaranya .... 
sebuah superblok dengan simulasi “manhatannisasi” kawasan.... ditambah dengan 
simulasi tentang “orchad-roadisasi” sebuah  rencana penggal jalan 
bulevar.......dimana untuk inisiasi  pengembangan satu-dua ‘pencakar langit’ 
sampai 40 lantai  “sebagai pembangkit gairah” yang katakan masing-masing 
seharga 500m rupiah  sebuahnya ..... dimana dengan itu bisa dididiskusikan oleh 
“antar para pemain lapangan” termasuk diantaranya disini adalah BUMN..... 
sebagai perintisnya ........
  Lalu dengan itu berbagai imajinasi tentang alternatif pembangunan keruangan 
“not  always again and again that zero sum game” seperti yang terus terjadi di 
Jawa dan seputar Jabodetabek........yang ini ditempat baru bisa mencakup 
beberapa sektor pembangunan lainnya seperti pariwisata dsb.   bisa dibayangkan 
.......
  Kiranya ........ model-model alternatif  “...paparan oleh para perencanaan 
wilayah dalam meyakinkan mereka” ...... itu selalu masih ada variasi harapannya 
yang lain ..... seperti bahwa “mereka” itu bukan hanya “para teknokrat” saja 
.... “harapan”dari para pemain lapangan itu tidak hanya “kelunakan fiskal 
saja”dan tidak selalu harus hanya  berupa “paparan teoretik makro ekonomi 
saja”.........
   
  >>>>>>> “...Urbanisasi, metropolitan, megapolitan....... 
  Urbanisasi dalam arti sesungguhnya punya konotasi “kemajuan” (kehidupan 
mengkota), tetapi di negara sedang berkembang untuk sebagian besar hanyalah 
perpindahan penduduk ke kota, atau “tiba-tiba jadi kota”. 
  Lapangan kerja pertanian sudah ditinggalkan, sedang sektor perkotaan 
(industri, jasa) tidak bisa dimasuki. Jadilah lautan sektor informal, atau 
dualisme kehidupan perkotaan. Dalam hal ini tentu menjadi pertanyaan: apakah 
city-size bisa menjadi ukuran keberhasilan?.......”.
  +++++ Pada masa-masa awal meningkatnya proses urbanisasi di negara sedang 
berkembang ...atau katakanlah lebih jelasnya di Indonesia sesudah tahun-tahun 
1970-an bersamaan dengan berawalnya ‘era’ industrialisasi diseputar kota 
metropolitan dinegeri kita..... banyak muncul pandangan sinikal yang terus  
mengedepan gambaran bahwa urbanisasi dinegara sedang berkembang itu tidak 
“ideal” seperti yang terjadi dinegara maju..., hanya membawa “kemajuan yang 
semu”.... dan banyak lagi gambaran lain yang pokoknya ingin mengatakan bahwa 
urbanisasi dinegara sedang berkembang itu berlangsung secara buruk dan 
murahan....
  Mereka yang mengatakan itu seperti lupa bahwa pada masa-masa awal proses 
urbanisasi dinegara maju dulu... dekat tak lama setelah bergulirnya revolusi 
industri  akibat pengembangan mesin uap oleh James Watt ..... kejadiannya pun 
hampir sama juga buruknya seperti yang terjadi dinegara sedang berkembang pada 
masa-masa awal industrialisasi.........
  Faktanya, memang sampai tahun 1980-an... angka urbanisasi dinegara-negara 
Asia dan Amerika Latin (kecuali Asia Timur) sangatlah rendah, kurang dari 20% 
(Indonesia 17.7%)........ sampai-sampai maka itu Friedmann dan Douglass (1975) 
mengatakan bahwa negara-negara Asia hanya pantas mengembangkan kota-kota 
agropolitan (kota-kota kekcil diladang) saja......
  Ada satu hal yang seperti tak pernah diduga sebelumnya...... nyatanya setelah 
tahun 1990-an.... angka urbanisasi dibanyak negara Asia dan Amerika meningkat  
demikian pesatnya...... demikian juga di Indonesia dimana pada sekitar tahun 
2000-an atau hanya 2 dasa warsa kemudian angka urbanisasi dari 17.7% telah 
meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar angka 40-an %......sehingga 
bahkan diperhitungkan.... pada tahun 2025-an angka urbanisasi kita akan menjadi 
sekitar 60-an% (Bappenas, PBB) ........ dan patut diduga.... pada dasawarsa 
berikutnya angka itu akan terus bergerak menuju angka 80% seperti yang di 
Inggris misalnya.... angka 80% itu bahkan telah tercapai pada tahun 
1900-an........
  Boleh jadi ...bisa saja legenda atau mitos “buruknya mutu proses urbanisasi 
dinegara sedang berkembang” sedikit banyak memberi andil juga dalam memberi 
rasa takut pada planner untuk tidak membayangkan tentang “mengembangkan 
kota-kota besar”......... sehingga banyak diantaranya berpandangan bahwa yang 
ideal adalah “mengembangkan kota-kota kecil”....... walau banyak referensi 
mengatakan bahwa faktanya .... “aktivitas atau peran-peran ekonomi yang 
terbesar berlangsung dikota-kota besar”..............
  Underestimate atau kekecewaan  berkepanjangan tentang  legenda ”proses 
urbanisasi yang buruk dinegara sedang berkembang” yang artinya meremehkan 
potensi proses urbanisasi kita....bagaimanapun juga sangatlah  tidak 
menguntungkan bagi bangsa kita yang kini sedang berjuang keras untuk dapat 
lolos dari kemelut ekonomi-sosial-moral yang telah berlangsung demikian lama 
ini....... dimana disini justru harus dikembangkan banyak positivisme seperti 
kewiraswastaan.., etos kerja keras..., inovasi, pengembangan moralitas... 
dsb.........
  Kebalikan dari itu seharusnya justru planners itu menurut saya perlu memberi 
motivasi kuat atau stimulasi pada semangat kewiraswastaan dari para pelaku 
utama ekonomi...... dan tak kurang juga bekerjasama erat dengan para arsitek 
perencana kota...... untuk agar terus dapat dikembangkan “ruang-ruang kegiatan 
ekonomi  perkotaan baru”...... dalam rangka terus mengupayakan  kenaikan angka 
pertumbuhan  ekonomi ..... dan agar muncul serapan tenaga kerja dalam rangka 
mengurangi angka pengangguran yang dahsyat ini........
                                                                            *   
        *           *
  Tahun 1970–an memang iya ..... segalanya belum berkembang..... Jakarta 
penduduknya juga baru  4-jutaan orang..... pusat perbelanjaannya yang paling 
megah kala itu juga baru “Sarinah” dan “Proyek Senen”.......... 
  Jl. Sudirman kaplingnya masih banyak yang kosong belum terbangun.....Jl. 
Rasuna Said (Kuningan) belum dibuat .......belum ada jalan tol..... beberapa 
tahun kemudian juga ketika jalan tol  pertama akan dibuat... orang barat masih 
ada yang mengejek.. yang mau lewat siapa katanya?.....
  Kewiraswastaan pribumi  juga belum berkembang pesat seperti sekarang 
ini...... ‘kemacetan’ lalulintas Jkt dipagi hari sekedar baru berupa deretan 
mobil 2-3 ratus meter saja diselatan bunderan HI belum sampai ketanjakan  dukuh 
atas ....... lalu tiap tahun deretan kemacetan itu nambah beberapa ratus meter 
keselatan ...lalu ..... sampai akhirnya mencapai semanggi.... bunderan senayan 
... dst. .... 
  Tetapi keadaan kini sudah berubah drastis ....... fakta dampak positip 
urbanisasi dilapangan di Indonesia tidaklah seburuk seperti mitos-mitos yang 
banyak diceritakan itu ...............
  Cobalah perhatikan model-model generalisasi dan simplifikasi citra-citra 
tentang proses urbanisasi yang terus-menerus dihembus-hembuskan sebagai “buruk” 
seperti kalimat berikut ini yang justru dapat menyesatkan para calon 
intelektual muda kita yang sedang belajar dan akan menyelesaikan studi baik 
SLAnya maupun S1-nya :................
  “.........Lapangan kerja pertanian sudah ditinggalkan, sedang sektor 
perkotaan (industri, jasa) tidak bisa dimasuki......”.
  Mereka yang disebut sebagai “meninggalkan lapangan kerja pertanian” adalah 
siapa lagi kalau bukan maksudnya  adalah “orang desa”......
  Tetapi benarkah orang desa  yang datang kekota setelah meninggalkan pertanian 
lalu tidak dapat memasuki dunia industri dan jasa dikota?..............
  *           *           *
  Memang tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa  orang desa tidak bisa 
memasuki sektor perkotaan (industri dan jasa)..... karena dikotapun.... banyak 
orang berpendidikan sarjanapun juga sulit memasuki pasar dunia kerja formal 
...........
  Tetapi pertama perlu diklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan urbanisasi 
adalah suatu pengertian yang lebih luas dari sekedar pengertian tentang “orang 
desa meninggalkan ladang”.. atau  pengertian “orang desa pindah kekota”........ 
  Urbanisasi adalah intinya pengertian tentang perpindahan orang dari hirarkhi 
pemukiman yang lebih rendah menuju ke hirarkhi pemukiman yang lebih 
tinggi........Jadi urbanisasi adalah juga pengertian perpindahan orang dari 
kota kecamatan ke kota kabupaten,.... atau dari kota kecamatan dan kabupaten 
atau kekotamadya.... menuju kekota besar atau metropolitan  dan 
megapolitan....... juga dari kotamadya dan metropolitan  menuju kota 
megapolitan dsb..........
  Urbanisasi tidaklah hanya menyangkut perpindahan orang miskin saja 
kekota...... anak-anak orang kaya didesa dan kota kecil serta kotamadya bahkan 
metropolitan seperti Smg dan Sby yang bersekolah dan akhirnya bekerja dan 
menetap dikota besar Jkt  adalah juga bagian dari urbanisasi .......
  Anak-anak pedagang Cina di Pontianak atau Tanjungpinang yang berkeluarga dan 
hijrah keibukota... membeli ruko dimall atau square dan membuka usaha di 
Jakarta adalah juga bagian dari urbanisasi ........ 
  Kelompok musik yang terkenal didaerah dan tidak miskin seperti ‘Dewa 19’, 
‘Ungu, ‘Raja dsb kemudian pindah ke Jkt juga namanya berurbanisasi...... 
demikian juga Inul,  diva ratu ngebor dari Pasuruan yang kemudian dapat membeli 
rumah seharga 8 milyar di Pondok Indah........ diva musik Indonesia Krisdayanti 
bersaudara dari Batu, Malang yang pindah ke Jkt yang diawali dengan perjalanan 
rintisan oleh ibunya dengan menumpang truk sayur .... adalah juga bagian dari  
proses urbanisasi ........ Tukul Arwana, Bakso Yatmin, Ayam Goreng Suharti  
dsb....... adalah milyarder berasal dari orang miskin kota kecil yang 
berurbanisasi.......... demikian juga artis lagu-lagu Jawa Campursari Didi 
Kempot yang dulu mengamen dengan naik turun buskota dan malamnya tidur 
dikuburan karena gratis .. lalu kini menjadi milyarder.... ia juga bagian dari 
potret  urbanisasi di Indonesia .......
  Tidak semua orang desa adalah mereka yang memegang cangkul....  justru karena 
didesa anak muda juga semakin langka saja yang masih berminat untuk terjun 
bekerja disawah dan ladang ......... bahkan sejak zaman raja Dharmawangsa 
diabad 13pun penduduk desa 10%-nya sudah bekerja dibidang non-pertanian (Djoko 
Suryo).......apalagi masa kini........
  Semenjak didesa.......  demikian banyak orang muda telah bekerja disektor 
non-pertanian..... seperti dibidang jasa angkutan..... perdagangan 
.....industri kecil ..... pekerja bangunan ..... pendidikan (guru desa) .... 
penjual makanan...seni panggung...dsb..............
  Maka...  tidak semua mereka yang berurbanisasi adalah orang miskin dan orang 
yang kurang  berpendidikan ..........dan benarkah bagi yang miskin dan kurang 
berpendidikan lalu “...sektor perkotaan (industri, jasa) tidak bisa 
dimasuki”?.......
  Secara langsung memasuki sektor industri dan jasa tingkat tinggi mungkin 
mereka tidak bisa..... tetapi antara sektor informal dan industri dan jasa 
tingkat tinggi juga terdapat interaksi ekonomi sosial yang intens...... 
  Ketika pabrik dan gedung perkantoran pencakar langit dibangun..... orangdesa 
dan simiskin terlibat pada proses konstruksinya....setelah selesaipun.....untuk 
urusan makan siang karyawan.... sektor informal berperan....dan untuk yang 
berpendidikan SLA atau SLTP selalu terdapat posisi-posisi seperti satpam, 
cleaning service, office boy,  supir, kurir pembantu rumah tangga ....dsb......
  *           *           *
  Dari “......Jadilah lautan sektor informal, atau dualisme kehidupan 
perkotaan....”....... tentang penerimaan kebenaran istilah “lautan sektor 
informal”  kiranya terpulang kepada para milisters semuanya ... apakah tepat 
begitu....... setidaknya saya ingin mendengar pendapat mas Koko yang kritis, 
mas Mulya Amri yang seperti tidak asing dengan sektor informal perkotaan, mas 
Eko Budi jago saya dari Paris, mas Fajar dan teman-teman lain .......  juga mas 
Djarot yltmskss (yang lama tidak muncul situ kemana aja sih)......
  Setidaknya  atas istilah yang seperti terdengar minor atas keberadaan sektor 
informal itu .... kita melihat bahwa disaat lebaran orang daerah ramai-ramai 
pulang kampung..... terasa ibu-ibu rumah tangga kelimpungan ditinggal 
pembantu.... harus nyuci,  masak dan momong anak  sendiri....... mau jajan 
bakso, ketoprak  atau mie ayam  tapi jalanan sepi ......
  Tentang istilah ”dualisme kehidupan perkotaan”.... kalau saya masih lebih 
bisa setuju istilah “dualisme ekonomi”nya Boeke..... yang menggambarkan 
segregasi perekonomian orang kulit putih dan Cina dimasa kolonial dan 
perekonomian rakyat pribumi..... karena memang tidak ada integrasi antara 
keduanya ....... ekonomi pribumi tidak boleh besar dan secara tegas dilarang, 
kalau kebesaran sedikit ditekan.... dan hanya boleh bermain disektor pedesaan 
saja.....
  Tetapi dimasa kemerdekaan ini.... saya melihat bahwa kehidupan sektor formal 
dan informal boleh dibilang masih ‘integrated’...... setidaknya industri 
seperti besi baja disektor formal dipasok bahan bakunya dengan barang-barang 
besi tua oleh sektor informal seperti lapak yang sebelumnya disetori oleh 
pasukan pemulung.... demikian juga sebagian dari industri aluminium, plastik 
dsb.......... mereka yang disektor formal ter-PHK dengan ramah diterima 
disektor informal ....... 
  *           *           *
  Dari pertanyaan “.......Dalam hal ini tentu menjadi pertanyaan: apakah 
city-size bisa menjadi ukuran keberhasilan?”........
  Kalau kita melihat uraian diatas bahwa urbanisasi kekota besar isinya bukan 
sekedar “lautan gelandangan”.....  tetapi adalah lapisan masyarakat yang 
beragam dari yang kurang berpendidikan sampai yang baik pendidik-annya...... 
maupun mulai  dari yang termiskin sampai keluarga kaya dan bermodal ..... 
kiranya bisa disimpulkan sendiri ...... bahwa citysize berupa proyeksi 
`luas-luas tapak-tapak kota dan desain kota....  dan proyeksi jumlah-jumlah 
penduduknya yang optimum  dalam konstelasinya  yang memakai prinsip-prinsip 
jarak dan prinsip nhirarkhi ...... akan membentuk sistem kota secara nasional 
yang integrated..... dan tentu  sangat baik bagi pertumbuhan makro ekonomi 
............
   
  >>>>>>  “........Sejauh ini, karena sulitnya perkembangan sektor industri, 
maka ada kecenderungan menyalurkan surplus tabungan ke sektor property, 
terutama untuk pembangnan perumahan dan pusat-pusat perdagangan. 
  Yang terakhir ini, yang di negara maju sekalipun selalu jadi sorotan, karena 
petumbuhan pembangunan pusat-pusat perdagangan tanpa diimbangi pertumbuhan 
kegiatan industri bisa mendorong gejala ”bubble economy.”
   Ini dapat diamati dari fenomena ”buka baru, yang lama mati” (zero sum 
  game). ....”.
  ++++++  Kecenderungan ...“menyalurkan surplus tabungan ke sektor property, 
terutama untuk pembangunan perumahan dan pusat-pusat perdagangan”.... 
setidaknya memiliki 2 aspek..... 
  Pertama ini menunjukkan bahwa sektor swasta bagaimanapun juga adalah “sektor 
dinamis atau sektor yang tidak bisa diam”....... ini bisa dimengerti oleh 
karena sebagai perusahaan-perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh demikian 
banyak orang.... para top eksekutifnya yang digaji tinggi dituntut untuk agar 
uang perusahaan harus terus diputar sekencang-kencangnya sedemikian rupa.... 
agar dalam rapat pemegang saham tahunan berikutnya nanti terlihat laba yang 
baik... dan dengan demikian saham perusahaan itu akan terus dinilai sebagai 
“baik” dibursa ......
  Disisi lain ini  sebenarnya menunjukkan bahwa walau bagaimanapun buruknya 
situasi ekonomi..... tetapi para perusahaan besar tetap berupaya “entah 
bagaimana caranya” agar uang perusahaan tetap berputar dalam arti kata mereka 
harus terus “berproduksi” entah dengan cara bagaimana”.... sehingga pokoknya 
tercetak “laba perusahaan”..... karena perusahaan juga harus hidup.... karyawan 
harus digaji.......
  Karena berhubung mereka tidak melihat ada rencana kota-kota besar baru lain 
yang jelas. ..... tentu saja yang paling mudah adalah mereka terus saja 
berinvestasi diseputar kota-kota besar atau pusat-pusat aglomerasi yang telah 
ada seperti  Jabodetabek dsb..... dan kalau bergerak disektor manufaktur adalah 
sulit...... maka yang paling mudah adalah ya memang  bergerak disektor properti 
itu...... yang jelas ‘aman’ dan “mudah”....
  Nah ...dengan “tak adanya rencana kota besar baru” (apalagi kalau bukan 
ocehan saya tentang proyeksi another greater metropolis far at another side of 
the country)...... bukankah ini sesungguhnya merupakan “penyia-nyiaan” pada 
potensi swasta yang seharusnya bisa berkembang secara positif namun karena  
mereka tidak melihat adanya rencana visual kota besar baru lain yang jelas 
dengan potensi aglomerasi yang “sama kuatnya seperti sekitar di Jakarta”.... 
lalu terpaksa mereka  hanya dapat bermain dalam “zero sum game”.........
   
  >>>>>>”.........Belum lagi konflik antara ”pasar modern” versus ”pasar 
tradisional” yang kian terbuka sifatnya. 
  Dalam situasi tersebut, banyak ahli termasuk Jaohn Friedman, founder 
perencanaan wilayah, mengkhawatirkan bahwa sistem kota-kota di negara 
berkembang justru menjadi jaringan yang menyedot surplus dan kemakmuran daerah, 
bukannya menjalarkan dari “center ke periphery” seperti yang diharapkan. 
  Ini bisa dimengerti kalau melihat gejala ekonomi yang lebih mengandalkan
  sisi konsumsi, sementara yang diperdagangkan lebih banyak produk eks 
import......”. 
  +++++++ Pertama menanggapi dulu tentang “gejala ekonomi yang lebih 
mengandalkan sisi konsumsi” ... lalu sesudah itu tentang  “pasar dengan lebih 
banyak  produk impor”..........
  Manufaktur dan industri itu tujuan akhirnya adalah .....ya konsumsi.... 
artinya....  kalau tidak ada konsumsi.....ya bagaimana barang akan 
terus-menerus diproduksi?....... 
  Memang sih.. yang ideal adalah barang manufaktur itu untuk sebagian besarnya 
diekspor.... dan baru seperlunya dikonsumsi dinegeri sendiri...... tetapi 
sekarang masalahnya semua negara industri maupun negara sedang berkembang juga 
berpikir dan menghadapi situasi yang  sama.....jadi dengan kata lain ... negara 
sedang berkembang jangan terlampau berharap bahwa mereka dapat mengekspor hasil 
industrinya semudah itu walau sudah dengan competitive advantage yang seperti 
apapun miringnya..... karenanya akhirnya bisa sekedar mencapai status industri 
“substitusi impor” saja juga itu sudah lumayan bagus untuk perbaikan makro 
ekonomi ....... sedikitmya untuk menyerap angka pengangguran ........
  Jadi pengertian “mengandalkan sisi konsumsi” tidak bisa hanya sekedar 
memiliki maknanya yang negatip....... yang penting adalah bagaimana  “konsumsi 
dalam negeri dapat meningkat”.... yang itu artinya didalamnya terdapat situasi 
“daya beli yang meningkat” yang itu disebabkan karena a.l. meningkatnya angka 
“masyarakat yang bekerja dan berpenghasilan”.......
  +++++ kalau tentang “pasar dengan lebih banyak  produk impor”..........ya... 
ditahap awalnya ini memang keadaan yang “terlihat kurang bagus”.... namun kita 
juga bisa melihat ini dari sisi pandang lain...... 
  Bahwa ada “barang impor” yang umumnya lebih eklsklusiv dan lebih bergengsi 
dari barang sejenis yang ada..... ini menunjukkan bahwa pertama ‘pasar bebas’  
memang harus menyediakan demikian banyak barang yang variasinya boleh tak 
terbatas dalam rangka kepuasan konsumen........
  Ketika “barang impor tertentu” lakunya masih tak seberapa.....  memang ia 
belum nenguntungkan untuk “barang yang sama itu diproduksi didalam 
negeri”.......namun ketika potensi kuntitas penjualan barang yang sama mulai 
meningkat.....maka industrialis (umumnya bersama importir)  telah cukup cekatan 
untuk kemudian berpikir memproduksinya didalam negeri....... maka “barang 
impor” yang sama tadi kemudian berubah statusnya menjadi “produksi dalam negeri 
berkualitas ekspor”.......
   
  Maaf sudah kepanjangan...., sementara demikian dulu .....
   
  Hormat saya
  aby


Risfan M <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

            NUDS
  
  Ada baiknya melihat lagi konsep awal NUDS sebagaimana tulisan Harry W. 
Richardson (Urban Studies, 1981), bahwa ada beberapa pilihan strategi a.l.: no 
intervention; policentric primate city region development; leapfrog 
decentralization within core regions; counter-magnets; rural service centers; 
regional metropolis and subsystem development; growth centers; development 
axes; provincial capitals; and secondary cities. Atau kombinasi dari 2-3 dari 
pilihan itu.
  
  Dalam artikel tersebut juga didiskusikan beberapa kebijakan yang mempengaruhi 
keberhasilan  strategi perkotaan, seperti: pengendalian migrasi, subsidi, 
investasi prasarana, insentif fiskal, desentralisasi. Namun dikatakannya yang 
paling menentukan adalah kebijakan ekonomi makro dan mikro (sektoral), serta 
komitmen politik pemerintah dalam jangka panjang (HRW, 1987).
  
  Orientasi Kewilayahan
  
  Sebagaimana dikatakan HWR tantangan, atau kunci sukses, penerapan NUDS adalah 
kebijakan ekonomi makro dan mikro (sektoral). Seiring dengan era desentralisasi 
beberapa institusi seperti DPU, Bappenas sudah mulai berorientasi kewilayahan 
dengan membagi unit-unitnya berdasarkan wilayah (barat, tengah, timur). Jargon 
“daerah membangun” digunakan sebagai ganti “membangun daerah.” Tapi beberapa 
departemen sektoral belum. 
  Lebih dari itu orientasi kebijakan nasional masih didominasi kebijakan makro 
dan sektoral. Atau lebih tepatnya sasaran pertumbuhan ekonomi nasional. Ini 
bisa dimengerti, bagaimanapun pemerintah (rezim) yang berdurasi kerja 5 tahun 
dituntut untuk menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter 
dst, daripada indicator yang berjangka panjang.
  
  Itulah tantangannya. Masalahnya bagaimana para perencanaan wilayah meyakinkan 
mereka akan pentingnya aspek kewilayahan/pemerataan, yang sejalan dengan 
sasaran pertumbuhan (ekonomi). Untuk itu, di lingkungan PWK sendiri biasa 
digunaka hasil penelitian Salah el-Shakhs (1972) atau Henderson (2000) yang 
menjelaskan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat urbanisasi serta 
pola distribusi kota-kota (rank size rule, primacy index) juga sulit diberikan. 
Hasil penelitian yang melihat pola korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pola 
sistem kota-kota memang menunjukkan bahwa ketimpangan tingkat pertumbuhan antar 
kota cenderung meningkat pada tahap awal petumbuhan ekonomi nasional, 
kesenjangan meningkat dan memuncak pada titik tingkat pendapatan nasional 
tertentu, dan kesenjangan itu menurun lagi pada tingkat pertumbuhan yang lebih 
tinggi. Hasil ini tampak konsisten dengan penelitian serupa sebelumnya 
(Williamsons, 1965) yang melihat korelasi antara tingkat pertumbuhan
 ekonomi suatu negara dengan tingkat kesenjangan antar wilayah. 
  
  Argumen tersebut tentunya bisa dibaca dengan sudut pandang yang berbeda 
antara perencana wilayah yang menyimpulkan terjadinya fenomena yang membuat 
pembangunan kota-kota diperlukan untuk menopang proses pertumbuhan ekonomi agar 
berlanjut mencapai dan melampaui klimaknya. Sementara ahli ekonomi bisa 
mengartikannya bahwa seiring dengan prtumbuhan ekonomi yang meningkat terus, 
otomatis masalah kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar kota, antar 
daerah akan mereda dengan sendirinya.
  
  Skenario NUDS
  
  Pemilihan pilihan strategi dalam penerapan NUDS di Indonesia a.l. didasarkan 
atas skenario dua faktor: pergeseran sektor ekonomi, dan tingkat desentalisasi. 
Skenario ini digambarkan dengan matrik silang dua faktor itu. Oleh karenanya 
dalam mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan perlu mengkaji skenario 
tersebut.
  Bisa dikatakan bahwa proses desentralisasi yang sering disebut “big-bang” 
itu, yang terjadi melampaui (setidaknya sesuai) yang diskenariokan. Tetapi 
perubahan sektoral dari pertanian ke industri, secara proporsional perlu 
dikaji, karena saat ini diduga justru sedang terjadi deindustialisasi, aas 
mundur dari perkiraan. 
  Apa pengaruhnya bagi pilihan strategi pengembangan sistem perkotaan? Yang 
dikuatirkan tentunya adalah arus migrasi ke kota tapi lapangan ke ja (industri) 
terbatas (urbanisasi semu).
  
  Urbanisasi, metropolitan, megapolitan
  
  Urbanisasi dalam arti sesungguhnya punya konotasi “kemajuan” (kehidupan 
mengkota), tetapi di negara sedang berkembang untuk sebagian besar hanyalah 
perpindahan penduduk ke kota, atau “tiba-tiba jadi kota”. Lapangan kerja 
pertanian sudah ditinggalkan, sedang sektor perkotaan (industri, jasa) tidak 
bisa dimasuki. Jadilah lautan sektor informal, atau dualisme kehidupan 
perkotaan. Dalam hal ini tentu menjadi pertanyaan: apakah city-size bisa 
menjadi ukuran keberhasilan?
  
  Demikian pula dengan pengertian metropolitan. Pada awalnya ”gejala 
metropolitan” adalah jika suatu kota besar berkembang dan mencakup (menyatu) 
dengan kota-kota satelit di sekitarnya yang ikut bertumbuh (conurbation), 
menjadi satu kesatuan. Gejala itu kemudian direspons, diantisipasi dengan 
”metropolitan plan”. Sehingga umumnya metropolitan bukanlah direncana terlebih 
dahulu, tapi gejala yang diantisipasi untuk tujuan growth management, untuk 
mengelola ekses skalanya.
  
  Begitu pula dengan ”megapolitan”, yang dalam istilah lain disebut 
”trans-metropolitan”, adalah gejala menyatunya dua metropolitan. Dalam contoh 
klasik, wilayah Bowash (Boston – New York – Washington DC), yang mesti 
diantisipasi ekses skala pertumbuhannya, positif ataupun negatifnya. Pada 
jurnal PWK, Ida Ayu Indiira pernah menulis tentang gejala ini untuk 
”Jabodetabek – Bandung Raya” yang kian ”menyatu”, dengan pengertian yang sama 
bisa diantisipasi pertumbuhan wilayah koridor Joglosemar (DIY – Solo Raya – 
Semarang Raya) yang boleh jadi menunjukkan gejala yang sama kalau jalan tol nya 
jadi dibangun. Sejauh ini di kalangan perencana (di dunia) belum digunakan 
istilah ”megapolitan plan.” 
  
  Selain gejala urbanisasi semu dalam arti sosial-ekonomi penduduknya, perlu 
juga diantisipasi dari perkembangan ekonominya. Sejauh ini, karena sulitnya 
perkembangan sektor industri, maka ada kecenderungan menyalurkan surplus 
tabungan ke sektor property, terutama untuk pembangnan perumahan dan 
pusat-pusat perdagangan. Yang terakhir ini, yang di negara maju sekalipun 
selalu jadi sorotan, karena petumbuhan pembangunan pusat-pusat perdagangan 
tanpa diimbangi pertumbuhan kegiatan industri bisa mendorong gejala ”bubble 
economy.” Ini dapat diamati dari fenomena ”buka baru, yang lama mati” (zero sum 
game). Belum lagi konflik antara ”pasar modern” versus ”pasar tradisional” yang 
kian terbuka sifatnya.
  
  Dalam situasi tersebut, banyak ahli termasuk Jaohn Friedman, founder 
perencanaan wilayah, mengkhawatirkan bahwa sistem kota-kota di negara 
berkembang justru menjadi jaringan yang menyedot surplus dan kemakmuran daerah, 
bukannya menjalarkan dari “center ke periphery” seperti yang diharapkan. Ini 
bisa dimengerti kalau melihat gejala ekonomi yang lebih mengandalkan sisi 
konsumsi, sementara yang diperdagangkan lebih banyak produk eks import.
  
  Klaster kegiatan ekonomi
  
  Ada harapan baru sebenarnya dalam mengatasi kesulitan meyakinkan akan 
pentingnya “orientasi kewilayahan” kepada otoritas ekonomi makro dan sektoral 
di atas. Yaitu dengan “pengembangan cluster”.  Trend ini dimulai oleh Michael 
Porter (1990), pakar daya saing , yang mengadopsi konsepnya dari dunia bisnis 
ke pembangunan nasional dan daerah. Konsep ini bertitik tolak dari integrasi 
vertikal, proses linkage “hulu-hilir” (supply-chain), yang diperluas dengan 
dukungan stakeholder (lembaga keuangan, penelitian, pendidikan), dukungan 
pelayanan publik, sarana dan prasarana. Keseluruhannya membentuk daya saing 
daerah, atau nasional pada gilirannya. Provinsi Gorontalo dengan “strategi 
jagung dan ikan” nya jelas menggunakan konsep pengembangan klaster untuk 
meningkatkan daya saing komoditas, yang lalu jadi daya saing daerah.
  
  Konsep pengembangan klaster kegiatan ekonomi ini cukup familiar di kalangan 
pengambil kebijakan ekonomi khususnya sektoral, pertanian ataupun 
perindustrian. Di kalangan perencana wilayah sendiri tentunya tidak asing, 
karena sebelumnya dari Walter Isard sudah diperkenalkan dengan “industrial 
complex analysis,” sehingga tinggal memodifikasikannya. 
  
  Dengan kesamaan “bahasa” tersebut, mungkin dapat dicari titik temu antara 
visi “kewilayahan” dengan visi “sektoral”, dan dari sisi makro ekonomi tidak 
terlalu sulit karena mereka juga sedang sesak napas dengan upaya mendorong 
pertumbuhan yang terkendala lambatnya sektor riil. Namun dari sisi perencana 
(PWK) sendiri juga diperlukan orientasi kepada pendekatan yang tidak 
semata-mata menguunakan  “sistem permukiman dan jaringan prasarana” sebagai 
instrumen pengembangan wilayah, sebagaimana tradisi sejauh ini.
  
  Tantangan lain adalah masalah kelembagaan. Sebagaimana pelaksanaan 
pengembangan wilayah, pengembangan klaster ekonomi juga memerlukan kerjasama 
antar instansi, antar daerah, antar pelaku. 
  
  Kesimpulan
  
  1.       Pemilihan strategi pengembangan wilayah melalui sistem kota-kota 
(permukiman) selain didasari kondisi perkembangan dan konteks geografisnya, 
juga didasari skenario perubahan (transformasi) sektoral, serta proses 
desentralisasi kewenangan ke daerah.
  2.       Kebijakan dan strategi melalui pembangunan sistem kota-kota tersebut 
tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi makro dan sektoral. Justru itu 
masalahnya bagaimana meyakinkan pengambil kebijakan makro dan sektoral tersebut.
  3.       Pendekatan melalui pengembangan klaster ekonomi layak 
dipertimbangkan sebagai acuan bersama antara pengambil kebijakan kewilayahan, 
makro dan sektoral.
  
  Salam,
  Risfan Munir, IAP
    
---------------------------------
  It's here! Your new message!
Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.  

         

       
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check outnew cars at Yahoo! Autos.
       
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check outnew cars at Yahoo! Autos.

Kirim email ke