Waduh-waduh kok malah jadi rame ya antara mas Andri dg mas Idjaz. Peace-peace semuanya kan warga kampung Indonesia tho... he he he.
Untuk mas Andri dan mas Idjaz, saya mungkin ingin untuk menyampaikan sedikit gambaran sampai ada pendapat yang saling berbeda tersebut. Marilah kita lihat dari sisi APBD. Saya menggunakan data tahun 2006 ya. Propinsi DKI Jakarta pada tahun tersebut mengalokasikan APBD 17,4T dan sebagai perbandingan propinsi terkecil Sulawesi Barat 320M. Ini kalau kita akan berbicara APBD ketemu APBD. Artinya, bahwa memang dari sisi keseimbangan pendanaan ada perbedaan. Propinsi yang terdekat adalah Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur. Dari sisi penggunaan dana, ternyata Pemda DKI sama borosnya dengan pemda-pemda lainnya (saya tidak menggunakan data kabupaten/kota supaya perbandingan apple to apple). Rata-rata mereka menggunakan 34% APBD untuk belanja aparatur. Ini masih ditambah dengan belanja2 lainnya. Artinya, sama borosnya. Mengapa saya bisa mengatakan boros, karena DIY pada tahun 2006 bisa hanya memanfaatkan 18,7% untuk belanja aparatur. (lihat sumber data dari Dirjen BKAD-DDN). Artinya, sebenarnya terdapat potensi penghematan yg tidak dilakukan pemda-pemda. Selain dana tersebut, terdapat dana APBN yang juga tersebar ke daerah-daerah. Bila ini dilihat, kembali Jakarta akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Tetapi dari sisi pembagian, relatif proporsional (ini menurut pemerintah pusat lho). Buktinya, di jakarta ada pembangunan jalan toll, di Jawa ada pembangunan jalan kereta api rel ganda, di Medan ada pembangunan bandara. Ya more or less comparable lah. Yang menjadi masalah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh swasta. Karena bisnis oleh swasta di Indonesia masih sangat terikat dengan pengambil keputusan, sehingga pilihan logisnya adalah swasta mendekati Jakarta. Ini lebih diperparah lagi dengan banyaknya kebijakan yang selalu menggunakan Jakarta sebagai hub. Contoh jelasnya, bagaimana kita harus mendistribusikan semen di bagian timur Indonesia yang pasoknya harus lewat Jakarta. Demikian juga beras. Lebih diperparah lagi oleh kondisi peraturan perpajakan yg lebih membuat Jakarta dianak emaskan. PPN yang merupakan pajak pendapatan dari perusahaan ternyata ditariknya tidak di daerah, hal ini disebabkan bahwa PPN tersebut dipungut di kantor pusat. Sementara kantor pengolah yang notabene tersebar di daerah, tidak terpungut. Akibatnya proporsi pajak yang menjadi salah satu pertimbangan dalam redistribusi pendapatan menjadi sangat menguntungkan Jakarta. Hal inilah yang mengakibatkan sumber yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh daerah lainnya menjadi tidak tertarik. Belum lagi bahwa dana perimbangan ternyata masih sangat heavy pada SDA. Akibatnya, wilayah yang miskin SDA menjadi tidak mempunyai kemampuan sumber untuk pendapatan. Demikian, mungkin bisa sedikit menambah wawasan. Saya tidak melihat masalah uang berputar di Jakarta itu bukan karena pemdanya foya-foya atau tidak. Karena semua pemda boros. Tetapi justru mekanisme bisnis di Indonesia yang masih sangat mendekati kekuasaan mengakibatkan pengelompokan kegiatan di Jakarta. Salam bambang sp
