Pak BSP dan rekan milisters ysm., Catatan saya agaknya mirip dengan Pak BSP, namun saya ingin tahu pendapat Bapak terhadap pandangan saya berikut:
Pertama, dikotomi pusat dan daerah tertonjolkan karena sudah jelas bahwa pembangunan di Pusat [baca: Jakarta dan sekitarnya - bukan DKI secara provinsial] menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah yang (punten) sudah dijejali TV yang berisikan acara kegemerlapan Jakarta-tapi-kok-di-kampung-kami-tidak-ya. :) Timor - yang kontribusinya terhadap Negara relatif lebih rendah dibandingkan Aceh dan Papua - sudah merdeka. Alibi kemerdekaan Timor boleh saja historis, secara sosial tidak cocok karena dijajah Portugis, bukan Belanda, dll., namun bukankah Singapura sewaktu "memisahkan" diri dari Malaysia perekonomiannya juga buruk dan setelah pisah malah maju? Pak BSP ysm., saya kok mengira bahwa NKRI yang sudah harga mati lebih baik secara bersama-sama kita pertahankan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya - bukan mensejahterakan Jakarta dan sekitarnya lalu memberantas "Gerakan Anu Merdeka" di daerah-daerah. Terlalu besar energi, waktu, pikiran, dan dana yang digunakan untuk "meniadakan residu." Kedua, untuk poin "bahaya otonomi," saya banyak bersetuju dengan pandangan Pak BSP mengenai (memakai frase lain) etno-nasionalisme yang bisa menjadi ekses kontraproduktif yang rawan "pecah-belah bangsa." Saya berpikir, apapun bentuk otonominya, apakah Otda di Tingkat I/II, negara bagian [seperti Mas Harya Setyaka, saya juga agak heran mengapa Pemerintah agak alergi dengan sistem ini :) ], dll., yang penting adalah bagaimana lex specialis-nya di Pusat dan daerah. Namun ini pun belum menjamin, karena "de jure" tidak selamanya menjamin "de facto" di beberapa negara. OOT, memang menyedihkan, Pak keadaan psikis masyarakat Republik BBM (dan mungkin siapa tahu juga Pemerintah-nya) akibat semua krisis ini termasuk krisis moral dan krisis kepercayaan. Jadi, alangkah baiknya bila para sosiolog, psikolog atau psikiater bersedia menerangkan apakah kondisi bangsa ini sudah termasuk DSM IV. Bila masyarakat depresi, mungkin bangsa BBM perlu jadi Prozac Nation macam Uncle Sam; bila schizophrenia, mungkin bisa dicoba Haldol atau Zyprexa. Namun bila psikopat, saya nggak tahu obat apa yang cocok karena mindset-nya boleh jadi, "Korupsi itu halal dan lumrah saja, toh gaji saya memang nggak cukup." :) Maaf punten nuwun nyuwun pangapunten, Pak BSP, lagi error nih sayanya. :) Salam persatuan dan pemerataan, Andri SI 93 "Bias-Bias Cak Andri" http://mandrib.kuyasipil.net/ http://mandrib.multiply.com/ --- In [email protected], "[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Mas Andri, Uda Eka dan rekan milister ysm. > > Ada dua catatan yang ingin saya sampaikan kepada audience disini. > > Pertama. Kok kesan dikotomi pusat-daerah demikian ditonjolkan ya. Walaupun memang saat ini harus diakui bahwa terjadi ketimpangan... tetapi yang membangun negara ini adalah masyarakat dan negara secara sekaligus. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana menciptakan daerah yang kompetitip dan menarik bagi investasi... itu yang sebiaknya kita bahas. Karena pembahasan yang mengolak alik dikotomi tersebut akan menyebabkan habis energi gak ada hasil....(maaf punten nuwun nyuwun pangapunten). > > Kedua, terjadi simplifikasi dalam melihat permasalahan otonomi. Kaca mata otonomi hanya dilihat dari sisi pembangunan. Ada sebuah bahaya yang menghadang yang sebenarnya ada didepan mata. Untuk wilayahnya mas Andri misalnya di SU sana. Coba tengok Kabupaten di wilayah Karo akan dipenuhi oleh pejabat dari Karo. Dst dst .. Mengapa ... otonomi di kabupaten dan kota mempunyai threat yaitu munculnya blocking dari sisi etnik. Akibatnya yang terjadi dengan UU 29/1999 adalah munculnya etno politic dan etnoadministratif .... hal yang tidak pernah terjadi kecuali di Indonesia dan Yugoslavia. Ini sangat bahaya. Kasusnya sudah merebak di Sulawesi Barat. > > Salam > > bambang sp
