Milisters ysh, Dua hari lalu saya kebetulan mampir ke COP13 dan mencoba dengar-dengar apa yang dibicarakan di sana. Saya hadir pada dua pertemuan REDD yang berbeda yakni dari kalangan LSM dan Government. Pada LSM suasana cukup santai (tidak perlu pakai jas atau dasi, cukup kaos oblong saja), mereka sudah mulai membicarakan projects yang akan dilakukan dan cukup banyak kesepakatan yang mereka tanda tangani, saya tanya ke salah satu teman dari Indonesia, dia puas karena kemungkinan dapat proyek yang konkrit sudah pasti. Ngobrol dengan beberapa LSM dari Australia, German dan Amerika Serikat, mereka katakan bahwa negaranya menyokong REDD ini. Agak kaget juga kok LSM dari USA kok mengatakan kalau negaranya mendukung..... eh rupanya dia berasal dari california yang memang pendukung REDD paling getol. Hari kedua mau masuk di sidang REDD yang dilakukan antar gov, ternyata nggak bisa, tapi akhirnya ketemu teman dari kehutanan dan ngobrol soal sidang REDD ini. Kata dia sebenarnya mekanisme sudah selesai cuma Amerika memaksakan adanya analisis "Landuse" dimasukkan dan banyak ditentang, akhirnya deadlock. Saya ingin tahu bagaimana mekanisme REDD tersebut dan dia memberi contoh suatu hutan akan dikoversi menjadi kebun kelapa sawit, maka menurut perhitungan akan terjadi emisi sebesar X (dihitung oleh para ahli), tetapi akan ada penghasilan dari produk kelapa sawit sebesar Y. Jika nilai Y lebih besar dari nilai emisi X, maka perusahaan akan mau membayar nilai X tersebut dari hasil kelapa sawit, dan masih mempunyai keuntungan Y-X. Nah kalau kita diminta tidak mengkonversi hutan tersebut, maka siapa yang mau membayar profit opportunity (Y-X) tadi dan siapa yang akan dapat profit tersebut. Begitulah kira-kira mekanisme yang didiskusikan, kata teman saya yang telah 10 hari ada disana.... masak sudah jauh seperti ini mau digagalkan oleh Amerika. salam
----- Original Message ---- From: Haryasetyaka <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Friday, December 14, 2007 9:28:58 AM Subject: Re: [referensi] Tata Ruang dan Perubahan Iklim Global Ada dua tantangan penataan ruang sehubungan dengan climate change. Pertama dari segi mitigasi... upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satunya, Pak Deden sudah mengingatkan bahwa pegembangan kota (urban development) jangan mengikuti USA yg menciptakan ketergantungan pada mobil pribadi. USA adalah penyumbang GRK terbesar, salah satunya karena budaya ber-mobil yg merupakan side-product dari sprawling urban development-nya. Sebaliknya, kota yg kompak akan meminimalisir ketergantungan terhadap kendaraan pribadi karena selain lebih memungkinkan kendaraan tak-bermotor, transportasi publik juga bisa lebih efektif apabila dipadukan dengan konsep TOD. Kedua, sehubungan dengan adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Dampak perubahan iklim sudah mengetuk pintu kita... Sehebat apapun upaya mitigasi, hasilnya tidak akan instan... dampak perubahan iklim berupa bencana hidro-meteorologi (badai, pola hujan ekstrem-->banjir, krisis air, dsb) perlu segera disiasati. Salah satu adaptasi adalah dengan penataan ruang dan rancang bangun. Perlu lebih tangguh terhadap cuaca (climate proofing). Mengenai REDD... setahu saya skema ini menawarkan kompensasi finansial bagi mereka yg mampu mengkonservasi hutan-nya sehingga mampu menyerap GRK dari atmosfer, minimal mampu mengurangi laju emisi GRK. Memang skema-2 tsb perlu pendetailan financing-nya... supaya PemDa bisa lebih 'well informed' memutuskan apa yg hendak dilakukan dengan hutan-nya. Minimal dengan ada REDD, 'harga' hutan lindung tidak sama dengan nol. Kalau ada konsesi-2.. ya minimal mulai sekarang tidak diperpanjang atau tidak dibuat konsesi baru. PemProv Papua malah menjawarai REDD.. NAD (Aceh) malah sudah mengumumkan moratorium logging. salam hangat, -K- Harya Setyaka Duren Tiga Selatan 89 Jakarta INDONESIA ----- Original Message ---- From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Thursday, December 13, 2007 10:15:40 PM Subject: Re: [referensi] Tata Ruang dan Perubahan Iklim Global Sorry RALAT : ......"Isu yang paling krusial adalah soal REDD atau Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation, yaitu skim yang memberikan kompensasi kepada negara-negara yang hutannya telah mengalami kerusakan yang serius. Mekanismenya, negara-negara industri maju yang meng-emisi karbon begitu banyak di atmosfir harus menurunkan melalui reforestasi di negara-negara yang memiliki hutan."..... . Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: Bambang Tata Samiadji To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Sent: Thursday, December 13, 2007 10:03 PM Subject: [referensi] Tata Ruang dan Perubahan Iklim Global Ysh rekan milis sekalian. Konferensi Perubahan Iklim (COP-13) di Nusa Dua segera akan berakhir. Keputusan yang dihasilkan tampaknya alot. Isu yang paling krusial adalah soal REDD atau Reduce Emissions Deforestation and Forest Degradation, yaitu skim yang memberikan kompensasi kepada negara-negara yang hutannya telah mengalami kerusakan yang serius. Mekanismenya, negara-negara industri maju yang meng-emisi karbon begitu banyak di atmosfir harus menurunkan melalui deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan. Untuk itu diharuskan membayar kompensasi itu kepada negara-negara tersebut. Menurut Bank Dunia, nilai kompensasi itu sekitar $200 hingga 10,000 per hektar. Inilah yang disebut dengan perdagangan karbon, atau Carbon Credit. Dalam upaya menurunkan kadar karbon di udara ini, bidang penataan ruang tidak perlu terlibat dalam claim carbon tersebut. Sejak UU 24/1999 dan telah diubah dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, kesadaran untuk menjaga iklim dan lingkungan sudah pasti melalui apa yang dimaksud dengan Kawasan Lindung, khususnya dalam kontek melindungi kelestarian lingkungan hidup. Terkait dengan isu perubahan iklim global ini, maka RTRW khususnya di tingkat provinsi atau kabupaten menjadi sangat relevan, terutama di tanah Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang memiliki banyak hutan. Dengan demikian ruang lingkup RTRW-provinsi/ kabupaten yang utama dalam rangka ikut melestarikan lingkungan, ataupun mungkin dalam rangka Carbon Credit, adalah kegiatan konservasi hutan atau mendeleniasi kawasan hutan konservasi. Semudah itukah? Memang mudah kalau kita mengikuti kaidah atau bakuan (standar) teknik merencana, yaitu bila suatu hutan harus dikonservasi maka ia harus secara konsisten dikonservasi. Tapi di lapangan ternyata yang dihadapi lain. Hutan yang ada itu tidak hanya dihuni oleh orang utan, tetapi sudah begitu banyak konsesi-konsesi perkebunan baik yang masih proses perencanaan, penanaman, ataupun yang sudah produktif. Konsesi-konsesi resmi melalui prosedur legal baik melalui Pusat, provinsi, maupun kabupaten. Itulah dilema yang dihadapi Planner. Bila mengikuti kaidah perencanaan, maka bekas hutan lindung harus dikembalikan pada status kawasan lindung tidak peduli apakah di dalamnya terdapat konsesi-konsesi resmi. Konsesi-konsesi resmi harus dibatalkan demi hukum. Konsekuensinya Pemerintah/pemerint ah daerah harus memberikan ganti rugi (pasal 37). Di sinilah soalnya. Dari mana sumber dana untuk ganti rugi tersebut? ..... APBN? ...... APBD? Rasanya tidak mungkin atau sulit APBN ataupun APBD dipakai untuk ganti rugi. Jadi apakah harus membiarkan konsesi-konsesi itu dipertahankan dan tidak perlu mengganti rugi kendati menyalahi kaidah perencanaan? Kemungkinan besar pilihannya adalah pembiaran itu karena Pemerintah/pemerint ah daerah melalui konsultan tidak ada sanksi hukum (dalam pasal-pasal UU 26/2007) melakukan pembiaran seperti itu. Kalau sikap ini yang dipilih, maka perencanaan tata ruang tidak memberikan sumbangan terhadap isu perubahan iklim global ini. ..... Apakah begitu? Thanks. CU. BTS. Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search. ____________________________________________________________________________________ Never miss a thing. Make Yahoo your home page. http://www.yahoo.com/r/hs
