Yth. milister semua,
Mohon maaf saya berkomentar tanpa menyimak keseluruhan diskusi. Banyak sekali 
pelajaran/ ilmu yg sy dpt dr topik ini, khususnya topik SKN & media -- maaf sy 
tidak bisa sebutkan satu-persatu kontributornya. 

Namun, msh ada hal yg membingungkan, setidaknya bagi saya. Di saat kita 
menghujat SKN, yg diantaranya krn bernuansa 'top-down'; tapi kita masih 
mengidam2kan adanya 'kendali'. Sebenarnya mau kita apa ya? Jika kita sudah 
kurang mendewakan lagi simplifikasi, reduksionisme dalam penataan ruang (atau 
apapun jika tdk setuju PL dibatasi oleh TR), kenapa kita masih mengharapkan 
adanya 'kendali'?
Mungkin saja kendali itu perlu, tapi apakah itu masih sebagai elemen utama/ 
krusial? Atau apakah memang kita (siapa pun) sanggup memegang kendali atas 
perkembangan kota/wilayah/ruang yang hari demi hari demikian 
rumit-(kompleks)-nya?

Saya pikir elemen 'kendali' tidak harus selalu menjadi landasan pokok. 
Barangkali yang lebih penting (atau lebih rasional, realistis, memungkinkan) 
dalam banyak situasi adalah siapa yang bisa mengkatalis, menstimulasi, 
memobilisasi, memfasilitasi, dst... Jika suasananya 'sudah' stabil (tapi, 
mungkinkah ini terjadi dalam jangka panjang?), baru kita bisa lebih banyak 
mempertanyakan siapa yang akan mengendalikannya. 

Barangkali komentar saya nglantur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Salam,

Delik


Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                                
  
Ysh Pak Aby dan milister lainnya. Terima kasih dan  saya hargai tanggapannya, 
.... tapi belum menyentuh yang saya persoalkan  sebagaimana subjek di atas.
  
 Thanks. CU. BTS.
  
 Terima kasih atas tanggapan dari tawaran  saya
    ----- Original Message ----- 
   From:    hengky    abiyoso 
   To: [email protected] 
   Cc: [EMAIL PROTECTED] 
   Sent: Monday, January 21, 2008 7:38    AM
   Subject: [referensi] Re : Menyoal Sistem    Kota-kota
   

         
Milisters ysh,
   berikut adalah diskusi dengan sahabat saya mas BTS,    mohon peran sertanya 
juga.........
   
   +++“...Nah, jadi    pertanyaan saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah 
tawaran subjek baru    untuk diperdebatkan...
   >>>: ya kalau    kalimat ini dilontarkannya pada posting dengan judul baru 
diatas .... memang    ia lebih pas.... kalau ia semula dilontarkan pertama kali 
pada posting    sebelumnya ‘Jkt Setelah 100 Hari Ditangan Ahlinya’.... maka 
saya mengatakan    pertanyaan itu terlampau pagi .... dan saya tidak mau 
menjawabnya diposting    sebelumnya...... karena itu juga terlalu pagi.....    
   
   +++: Tanggapan saya atas    ide Pak Aby soal ruang media dan Sistem 
Kota-kota Nasional, yang kemudian saya    pertanyakan "....  di bawah kendali 
siapa?", sebenarnya bukan soal    medianya, tapi ingin menyoal sistem kota-kota 
nasional    (SKN).
   >>>: Saya    percaya milisters semuanya sangat memahami  bahwa memang    
yang anda persoalkan bukan medianya.... tapi SKN    nya.........
   
   +++: Dalam posting Pak    Aby sebelumnya, Pak Aby menyayangkan penggunaan 
ruang media yang kurang    efektif. Contohnya soal banjir, kemacetan lalu 
lintas, dsb itu tidak termasuk    kendali Bang Foke dalam 100 hari awal 
jabatannya. Jadi buat apa dipersoalkan    dalam ruang media  kalau tidak dalam 
kendali Bang Foke. Yang dalam    kendali Bang Foke dalam 100 hari terbatas pada 
organisasi (internal). Kemudian    Pak Aby memunculkan ide bagaimana kalau 
ruang media itu bisa diwacanakan soal    penataan ruang. 
   >>>: Yang saya    persoalkan disini bukanlah banjir dan macetnya Jkt kok 
dipersoalkan dimedia    ... tetapi ‘jajak pendapat’ tentang kinerja 100 hari 
Foke untuk hal yang jelas    berada diluar kendali dia adalah pekerjaan yang 
‘mengada-ada’     dan ‘menyia-nyiakan ruang media...... maka mendingan itu    
dipakai untuk mewacanakan penataan ruang yang ’lebih mencerdaskan    
bangsa’..........
   
   +++: Saya sangat    setujunya, khususnya penataan ruang skala kota karena 
jelas siapa    pengendalinya (ketika menanggapi postingnya Dwiagus).    
   >>>: walaupun jelas bagi mas BTS    ataupun bagi kita semua ‘ada 
pengendalinya’ untuk skala kota .... tetapi kita    nanti juga belum tentu 
bersepakat ‘siapa  atau    skakeholdersnya  siapa saja’  dari para    
pengendali  itu.........
   
   +++:  Cuman ketika    Pak Aby mencontohnya soal SKN bisa di wacanakan di 
ruang media, di situ saya    mempertanyakan ".. di bawah kendali siapa?" Kalau 
tidak ada pihak yang punya    kendali terhadap SKN, ya buat apa masuk dalam 
ruang media. Sama kasusnya    menyoal banjir dan kemacetan yang bukan kendali 
Bang Foke selama 100    hari.
   >>>:     Pertama, pinjam dulu jawab dari pak Wawo :     “...Jadi kesimpulan 
saya sekarang adalah:  Biarlah    milis ini mendiskussikan segala masalah tata 
ruang atau yang bersangkutan    dengan tata ruang,  tanpa ada jaminan  kendali 
dahulu, setelah ini berlalu maka dapat kita pertimbangkan 'siapa    atau apa 
yang akan mengendalikan atau me - manage masalah ini, pada tahap ini    
sebetulnya milis ini tidak lagi punya    kewajiban.....”.
   Jawab saya sendiri...    pertama : ....buat apa masuk ruang media?..... ya 
pertama biar supaya    setidaknya publik dapat memahami  dulu ... bahwa     
pertama ... strategi tataruang,  strategi tataruang    nasional atau sistem 
kota secara nasional yang betul itu adalah    ‘apa’?....  lalu kemudian 
meningkat kepada pemahaman bahwa    ternyata ia  ‘perlu’ dan dapat menunjang 
strategi    kesejahteraan hidup bangsa........
   Tentu saja    media  dan wacana adalah bukan segalanya...... tetapi    
‘sosialisasi’ kepada masyarakat  luas alias ‘mencerdaskan    visi bangsa’  
tentang manfaat mulia penataan ruang     dan penegakan sistem kota secara 
nasional adalah perkara    srtategis bangsa........
   Jawab kedua: ....    jangankan kok ‘cuma mengendalikan sistem kota’..... lha 
wong sekarang menge n    dalikan TNI saja rakyat mampu kok..... buktinya 
sekarang kalau presiden mau    ngangkat Panglima TNI saja ... mesti perlu pake 
persetujuan DPR     dulu segala ..... kalau dulu ‘kan    boro-boro....
   
   +++: Terlepas dari    subjek  "Jkt setelah 100 hari...", sebenarnya ada 
perbedaan pandangan    antara Pak Aby dan saya soal SKN. Pak Aby sepertinya 
mendewakan SKN sebagai    solusi masalah ketataruangan nasional, sementara saya 
"ingin membuangnya"    (dalam pikiran saya). Saya sendiri dulu pecinta    SKN.
   >>>: Ya kalau soal    ’perbedaan’.... jelaslah ..... banyak orang tahu kita 
hampir tak pernah    bersepakat untuk banyak hal .....
   Nah, kalau untuk soal    ‘mendewakan atau mencintai  SKN’...  Saya    kurang 
tahu ..... apakah ketika anda dulu pertama kali diserahi ‘membidangi’    SKN 
diproyek UNDP/UNCHS - National Urban Development Strategy (NUDS) .. itu    
karena riwayat sebelumnya semula UNDP melihat bahwa anda dikenal    sebagai  
tokoh planolog yang ’pecinta SKN’ atau mungkin    juga  ‘mendewakan SKN’ 
seperti yang sekarang sedang anda    istilahkan kepada saya ...  lalu maka oleh 
UNDP anda disuruh    membidanginya?............. 
   Atau karena ditugaskan    membidangi .. lalu barulah maka esok lusanya atau 
minggu/ bulan berikutnya    anda mulai jatuh cinta dan menjadi pendatang baru 
’pec inta    SKN’........
   Lalu ketika kemudian dengan    perjalanan waktu terbukti strategi itu 
kedodoran ... banyak pemda berhutang    dan macet dsb.... maka lalu anda 
berubah drastis dari semula cinta     lalu benci SKN seperti syair lagu Broery 
atau Betharia    Sonata,  Minel atau entah siapa itu ..... maka kalau begitu    
maap .... lalu tidak ada konsistensi dong ...... ‘mencintai’ sambil belum tahu  
  sepenuhnya ..... dan ‘membuangnya’ sambil jangan-jangan maaf, anda juga tidak 
   tahu sebenarnya pokok kesalahan utamanya masalah anda itu ada dimana ..... 
dan    ‘mengira’ kesalahannya adalah pada kontekstualitasnya  yang    mulai 
nampak ‘tidak pas’...... padahal belum tentu juga kesalahannya ada    
disitu...........
   +++: Saya sendiri dulu    pecinta SKN. Ketika bekerja di proyek UNDP/UNCHS - 
National Urban Development    Strategy (NUDS), saya membidangi SKN itu dan pada 
akhirnya output SKN dalam    NUDS itu berupa pengembangan National Development 
Center (NDC), Inter-regional    Development Center (IRDC), Regional Development 
Center (RDC), dan Local    Development Center (LDC). Tetapi kemudian, setelah 
mempelajari sistem    kelembagaan, regional economy, keuangan, dan 
desentralisasi dalam irama    kerja saya sebagai konsultan; saya mulai memahami 
bahwa SKN itu sudah tidak    kontekstual lagi dengan permasalahan wilayah 
belakangan ini.    
   >>>: Dari    kalimat “tetapi kemudian, setelah mempelajari.... lalu ...saya 
mulai    memahami”....  maka  anda sudah    menjawab sendiri .... ketika 
pertamakali mencintai SKN ..     maka sambil mencintai tetapi sambil anda 
sendiri pada saat    yang sama belum memahami sepenuhnya segala materi dan 
aspek dari program yang    anda ‘bidangi’  dan ‘cintai’    itu.........
   
   +++ :Nah, jadi pertanyaan    saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah 
tawaran subjek baru untuk    diperdebatkan (sorry Mas BSP, kita di sini bisanya 
memang debat-debatan saja.    Maklum, karena belum sempat jadi pejabat).  
Thanks. CU.    BTS.
   >>>: Ya, maaf, ++/>> yang    ini sudah saya  pasang dipaling atas tadi    
.......
   Terimakasih ban yak atas    kesempatan pertama diskusi SKN ini… saya 
menunggu    lanjutannya..........
   
   Salam,
   aby 

   .
 
  
     
                               

       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.

Kirim email ke