Milisters ysh,
berikut adalah diskusi dengan sahabat saya mas BTS, mohon peran sertanya
juga.........
+++...Nah, jadi pertanyaan saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah
tawaran subjek baru untuk diperdebatkan...
>>>: ya kalau kalimat ini dilontarkannya pada posting dengan judul baru
diatas .... memang ia lebih pas.... kalau ia semula dilontarkan pertama kali
pada posting sebelumnya Jkt Setelah 100 Hari Ditangan Ahlinya.... maka saya
mengatakan pertanyaan itu terlampau pagi .... dan saya tidak mau menjawabnya
diposting sebelumnya...... karena itu juga terlalu pagi.....
+++: Tanggapan saya atas ide Pak Aby soal ruang media dan Sistem Kota-kota
Nasional, yang kemudian saya pertanyakan ".... di bawah kendali siapa?",
sebenarnya bukan soal medianya, tapi ingin menyoal sistem kota-kota nasional
(SKN).
>>>: Saya percaya milisters semuanya sangat memahami bahwa memang yang anda
persoalkan bukan medianya.... tapi SKN nya.........
+++: Dalam posting Pak Aby sebelumnya, Pak Aby menyayangkan penggunaan ruang
media yang kurang efektif. Contohnya soal banjir, kemacetan lalu lintas, dsb
itu tidak termasuk kendali Bang Foke dalam 100 hari awal jabatannya. Jadi buat
apa dipersoalkan dalam ruang media kalau tidak dalam kendali Bang Foke. Yang
dalam kendali Bang Foke dalam 100 hari terbatas pada organisasi (internal).
Kemudian Pak Aby memunculkan ide bagaimana kalau ruang media itu bisa
diwacanakan soal penataan ruang.
>>>: Yang saya persoalkan disini bukanlah banjir dan macetnya Jkt kok
dipersoalkan dimedia ... tetapi jajak pendapat tentang kinerja 100 hari Foke
untuk hal yang jelas berada diluar kendali dia adalah pekerjaan yang
mengada-ada dan menyia-nyiakan ruang media...... maka mendingan itu dipakai
untuk mewacanakan penataan ruang yang lebih mencerdaskan bangsa..........
+++: Saya sangat setujunya, khususnya penataan ruang skala kota karena jelas
siapa pengendalinya (ketika menanggapi postingnya Dwiagus).
>>>: walaupun jelas bagi mas BTS ataupun bagi kita semua ada pengendalinya
untuk skala kota .... tetapi kita nanti juga belum tentu bersepakat siapa
atau skakeholdersnya siapa saja dari para pengendali itu.........
+++: Cuman ketika Pak Aby mencontohnya soal SKN bisa di wacanakan di ruang
media, di situ saya mempertanyakan ".. di bawah kendali siapa?" Kalau tidak ada
pihak yang punya kendali terhadap SKN, ya buat apa masuk dalam ruang media.
Sama kasusnya menyoal banjir dan kemacetan yang bukan kendali Bang Foke selama
100 hari.
>>>: Pertama, pinjam dulu jawab dari pak Wawo : ...Jadi kesimpulan saya
sekarang adalah: Biarlah milis ini mendiskussikan segala masalah tata ruang
atau yang bersangkutan dengan tata ruang, tanpa ada jaminan kendali dahulu,
setelah ini berlalu maka dapat kita pertimbangkan 'siapa atau apa yang akan
mengendalikan atau me - manage masalah ini, pada tahap ini sebetulnya milis ini
tidak lagi punya kewajiban......
Jawab saya sendiri... pertama : ....buat apa masuk ruang media?..... ya
pertama biar supaya setidaknya publik dapat memahami dulu ... bahwa pertama
... strategi tataruang, strategi tataruang nasional atau sistem kota secara
nasional yang betul itu adalah apa?.... lalu kemudian meningkat kepada
pemahaman bahwa ternyata ia perlu dan dapat menunjang strategi kesejahteraan
hidup bangsa........
Tentu saja media dan wacana adalah bukan segalanya...... tetapi
sosialisasi kepada masyarakat luas alias mencerdaskan visi bangsa tentang
manfaat mulia penataan ruang dan penegakan sistem kota secara nasional adalah
perkara srtategis bangsa........
Jawab kedua: .... jangankan kok cuma mengendalikan sistem kota..... lha
wong sekarang mengendalikan TNI saja rakyat mampu kok..... buktinya sekarang
kalau presiden mau ngangkat Panglima TNI saja ... mesti perlu pake persetujuan
DPR dulu segala ..... kalau dulu kan boro-boro....
+++: Terlepas dari subjek "Jkt setelah 100 hari...", sebenarnya ada
perbedaan pandangan antara Pak Aby dan saya soal SKN. Pak Aby sepertinya
mendewakan SKN sebagai solusi masalah ketataruangan nasional, sementara saya
"ingin membuangnya" (dalam pikiran saya). Saya sendiri dulu pecinta SKN.
>>>: Ya kalau soal perbedaan.... jelaslah ..... banyak orang tahu kita
hampir tak pernah bersepakat untuk banyak hal .....
Nah, kalau untuk soal mendewakan atau mencintai SKN... Saya kurang tahu
..... apakah ketika anda dulu pertama kali diserahi membidangi SKN diproyek
UNDP/UNCHS - National Urban Development Strategy (NUDS) .. itu karena riwayat
sebelumnya semula UNDP melihat bahwa anda dikenal sebagai tokoh planolog yang
pecinta SKN atau mungkin juga mendewakan SKN seperti yang sekarang sedang
anda istilahkan kepada saya ... lalu maka oleh UNDP anda disuruh
membidanginya?.............
Atau karena ditugaskan membidangi .. lalu barulah maka esok lusanya atau
minggu/ bulan berikutnya anda mulai jatuh cinta dan menjadi pendatang baru
pecinta SKN........
Lalu ketika kemudian dengan perjalanan waktu terbukti strategi itu kedodoran
... banyak pemda berhutang dan macet dsb.... maka lalu anda berubah drastis
dari semula cinta lalu benci SKN seperti syair lagu Broery atau Betharia
Sonata, Minel atau entah siapa itu ..... maka kalau begitu maap .... lalu
tidak ada konsistensi dong ...... mencintai sambil belum tahu sepenuhnya
..... dan membuangnya sambil jangan-jangan maaf, anda juga tidak tahu
sebenarnya pokok kesalahan utamanya masalah anda itu ada dimana ..... dan
mengira kesalahannya adalah pada kontekstualitasnya yang mulai nampak tidak
pas...... padahal belum tentu juga kesalahannya ada disitu...........
+++: Saya sendiri dulu pecinta SKN. Ketika bekerja di proyek UNDP/UNCHS -
National Urban Development Strategy (NUDS), saya membidangi SKN itu dan pada
akhirnya output SKN dalam NUDS itu berupa pengembangan National Development
Center (NDC), Inter-regional Development Center (IRDC), Regional Development
Center (RDC), dan Local Development Center (LDC). Tetapi kemudian, setelah
mempelajari sistem kelembagaan, regional economy, keuangan, dan desentralisasi
dalam irama kerja saya sebagai konsultan; saya mulai memahami bahwa SKN itu
sudah tidak kontekstual lagi dengan permasalahan wilayah belakangan ini.
>>>: Dari kalimat tetapi kemudian, setelah mempelajari.... lalu ...saya
mulai memahami.... maka anda sudah menjawab sendiri .... ketika pertamakali
mencintai SKN .. maka sambil mencintai tetapi sambil anda sendiri pada saat
yang sama belum memahami sepenuhnya segala materi dan aspek dari program yang
anda bidangi dan cintai itu.........
+++ :Nah, jadi pertanyaan saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah
tawaran subjek baru untuk diperdebatkan (sorry Mas BSP, kita di sini bisanya
memang debat-debatan saja. Maklum, karena belum sempat jadi pejabat). Thanks.
CU. BTS.
>>>: Ya, maaf, ++/>> yang ini sudah saya pasang dipaling atas tadi .......
Terimakasih banyak atas kesempatan pertama diskusi SKN ini
saya menunggu
lanjutannya..........
Salam,
aby
----- Original Message ----
From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED] id>
To: [EMAIL PROTECTED] ps.com
Sent: Friday, January 18, 2008 6:07:47 PM
Subject: [referensi] Menyoal Sistem Kota-kota
Ysh. Pak Aby dan rekan-rekan sekalian
Tanggapan saya atas ide Pak Aby soal ruang media dan Sistem Kota-kota
Nasional, yang kemudian saya pertanyakan ".... di bawah kendali siapa?",
sebenarnya bukan soal medianya, tapi ingin menyoal sistem kota-kota nasional
(SKN).
Dalam posting Pak Aby sebelumnya, Pak Aby menyayangkan penggunaan ruang media
yang kurang efektif. Contohnya soal banjir, kemacetan lalu lintas, dsb itu
tidak termasuk kendali Bang Foke dalam 100 hari awal jabatannya. Jadi buat apa
dipersoalkan dalam ruang media kalau tidak dalam kendali Bang Foke. Yang dalam
kendali Bang Foke dalam 100 hari terbatas pada organisasi (internal). Kemudian
Pak Aby memunculkan ide bagaimana kalau ruang media itu bisa diwacanakan soal
penataan ruang. Saya sangat setujunya, khususnya penataan ruang skala kota
karena jelas siapa pengendalinya (ketika menanggapi postingnya Dwiagus). Cuman
ketika Pak Aby mencontohnya soal SKN bisa di wacanakan di ruang media, di situ
saya mempertanyakan ".. di bawah kendali siapa?" Kalau tidak ada pihak yang
punya kendali terhadap SKN, ya buat apa masuk dalam ruang media. Sama kasusnya
menyoal banjir dan kemacetan yang bukan kendali Bang Foke selama 100 hari.
Terlepas dari subjek "Jkt setelah 100 hari...", sebenarnya ada perbedaan
pandangan antara Pak Aby dan saya soal SKN. Pak Aby sepertinya mendewakan SKN
sebagai solusi masalah ketataruangan nasional, sementara saya "ingin
membuangnya" (dalam pikiran saya). Saya sendiri dulu pecinta SKN. Ketika
bekerja di proyek UNDP/UNCHS - National Urban Development Strategy (NUDS), saya
membidangi SKN itu dan pada akhirnya output SKN dalam NUDS itu berupa
pengembangan National Development Center (NDC), Inter-regional Development
Center (IRDC), Regional Development Center (RDC), dan Local Development Center
(LDC). Tetapi kemudian, setelah mempelajari sistem kelembagaan, regional
economy, keuangan, dan desentralisasi dalam irama kerja saya sebagai konsultan;
saya mulai memahami bahwa SKN itu sudah tidak kontekstual lagi dengan
permasalahan wilayah belakangan ini. Nah, jadi pertanyaan saya "... SKN di
bawah kendali siapa?" adalah tawaran subjek baru untuk diperdebatkan (sorry Mas
BSP, kita
di sini bisanya memang debat-debatan saja. Maklum, karena belum sempat jadi
pejabat).
Thanks. CU. BTS.
On 18 Jan 2008
"Hannie Waworoentoe"<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Bambang dan Hengky dan jelas semua rekan-rekan dalam segala jajaran yang
dekat dan jauh,
minggu lalu saya masih merasa suka ketinggalan dalam gelombang diskussi
week-end traffic itu . ternyata sabtu pagi ini mulai dengan posting Hengky
yang langsung disambut oleh Bambang lalu lintas menjadi sangat jelas dari
tingkat bung Foke sampai ke media Kompas yang rada popular bombastic itu,
ternyata bahasa media dan pejabat tidak begitu berbedalah.
Tetapi akhirnya yamg paling beruntung adalah milis ini bukan, apalagi jikalau
milis ini tidak hanya merekam me moderasi tapi juga menganalisa lebih lanjut
untuk semua rekan se-professi.
Sebetulnya milis ini memang sudah mencapai effisiensi yang cukup tinggi,
mulai dari script writer Hengky yang tidak saja lempar bola dulu (dalam hal ini
.........), lalu ada yang langsung bisa membahas juga denga effisiensi yang
sangat tinggi, wah memang luar biasa Bambang tidak saja daya analitis,
comprehension dan pengalaman juga sangat kuat. seperti a.l. terlihat dalam
pengalaman NUDS, IRDC dan seterusnya, terutama juga dalam perumusan pertanyaan
dasar: : "..dibawah kendali siapa" yang sebetulnya Bambang sudah simpulkan
sendiri, namun secara bijak diserahkan kepada kita, saya merasa bahwa
deliberasi tanpa jaminan kendali bisa saja bermanfaat walaupun tidak ada yang
bayar atau mempertanggung jawab kan fiscal dutynya.
(kalau dalam bahasa filsafat fiscal: '....you cannot buy wisdom, but you
allways have to pay for it " (rupanya wisdom itu memang tidak akan tunduk pada
kaidah buy = beli dan pay = bayar)
Jadi kesimpulan saya sekarang adalah: Biarlah milis ini mendiskussikan
segala masalah tata ruang atau yang bersangkutan dengan tata ruang, tanpa ada
jaminan kendali dahulu,
setelah ini berlalu maka dapat kita pertimbangkan 'siapa atau apa yang akan
mengendalikan atau me - manage masalah ini, pada tahap ini sebetulnya milis ini
tidak lagiu punya kewajiban. Para pemrakarsa sekarang bisa cari masalah lain,
tapi milis masih akan memproses diskussi sampai jadi suatu dokumen. (terserah
secara tercetak atau dalam bentuk elektronik)
OK rasanya weekend ini masih muda bukan.
Pak Wawo.
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
