Ysh Bung Delik dan milister lainnya. Waktu di sekolah dulu ada pelajaran Regional Planning (RP). RP ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mengaitkan proses berkembangnya ekonomi terkait dengan lokasi atau spasial. Oleh karena munculah konsep-konsep regionalisasi di mana dalam delineasi regionalisasi itu ada struktur. Struktur regionalisasi itulah berupa sistem kota-kota (SKK). Ketika mahasiswa dulu saya paling senang dengan pelajaran ini karena "make sense". Berasal dari konsep RP inilah muncul isu-isu seperti kesenjangan antar wilayah, "trickling down", "rank size rule", "spread effects", aksesibilitas, dan sebagainya.
Pada era 1970-1990, pola pikir RP dengan strukturnya (SKK) telah menjadi landasan utama dalam pengembangan wilayah, mulai dari Konsep Wilayah Pembangunan Utama (WPU) ala Bappenas, Konsep Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dari PU, dan Konsep Fungsi-fungsi Kota yang dihasilkan NUDS. Hal itu bisa dipahami karena dulu rezim sentralisasi dan "Top-down". Artinya Pemerintah (Pusat) waktu itu merasa bisa me-reform SKK seperti yang diinginkan. Setidaknya demikian sebagaimana dirumuskan dalam NUDS-1 dan NUDS-2, dan RTRWN. Padahal pada saat itu kemampuan men-drive pertumbuhan kota-kota (di mana kota dianggap sebagai "growth engine") melalui kebijakan fiskal sudah terbatas. Keterbatasan ini dapat dibuktikan bahwa kemampuan fiskal sebagai stimulus ekonomi rata-rata hanya 22%, selebihnya adalah peran sektor riil, katakanlah sektor pasar (suka - tidak suka). Begitupun kemampuan membelanjakan untuk infrastruktur (sektor PU) - yang dianggap sebagai faktor kunci yang mampu me-leverage pertumbuhan - juga terbatas. Sehingga untuk mencapai bekanja 6% dari GDP, Pemerintah melakukan pinjaman LN. Kesimpulannya Pemerintah dulu yang mempunyai kekuasaan sentral dan top-down saja sudah tidak mampu punya kendali untuk me-restruktur Sistem Kota-kota Nasional sebagaimana yang diinginkan dalam konseo-konsep regionalisasinya. Sekarang ini, dengan desentralisasi, di mana kebijakan fiskal sudah didesentralisasikan, 40% APBN terpotong untuk alokasi daerah, apa yang terisisa untuk mengendalikan SKN? Masih ada, yaitu sebagai regulator. Tapi regulator pun terkait dengan fiskal juga. Misalnya Pemerintah mengadakan Tax Holiday untuk membangun daerah remote, apa ya Pemerintah mau sebab 70% pendapatan APBN itu dari pajak sehingga apa saja rekomendasi pembebasan pajak umunnya ditolak oleh Pemerintah. Jadi begitulah, saya menilai bahwa strategi melalui SKN itu tidak mangkus (efektif) lagi karena tidak ada pihak sebagai pengendalinya. Satu-satunya pengendali, yaitu Pemerintah, sudah keropos kapasitas fiskalnya. Tinggal satu-satunya pengendali adalah mekanisme pasar itu sendiri. Seberapa jauh Pemerintah mampu melawan pasar? Itulah yang saya ingin wacanakan. Apakah harus pinjam LN untuk mengendalikan SKN? Wow, utang kita sudah sampai 48% per GDP apa mau ditambah lagi hanya untuk pemerataan wilayah melalui konsep SKN? Itulah, barangkali konsep SKN itu dilupakan saja (dalam pikiran saya). Lagi pula apa sih hubungan geografi berupa struktur kota-kota dengan kesejahteraan? Apa sih hubungan besaran kota-kota dengan kesejahteraan? Apakah kota besar itu lebih sejahtera? Apakah kota yang kecil itu tidak sejahtera? Untuk itulah yang penting indikator apa tingkat kesejahteraan itu. Itulah yang kita kejar, bukan SKK. SKK itu adalah sistem berkembangnya kota-kota dengan sendirinya. Apakah suatu kota mau berkembang cepat ataupun lambat, itu kendali pemda setempat/masing-masing melalui kebijakan fiskal daerah dengan regulasi-regulasinya. Toh Pemerintah sudah memberinya DAU yang cukup untuk mengembangkan diri melalui Fiscal Gap Policy. Jadi Bung Delik, menurut saya, kendali bagi SKN itu tak ada lagi. Apakah ini berarti saya tidak setuju dengan RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) yang masih menggunakan SKK sebagai pendekatannya. Saya nggak akan pernah bilang setuju atau tidak setuju, tapi mempertanyakan apakah itu berjalan? Dan kalau berjalan, apakah itu efektif? Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: Delik Hudalah To: [email protected] Sent: Monday, January 21, 2008 3:31 PM Subject: Re: [referensi] Re : Menyoal Sistem Kota-kota Yth. milister semua, Mohon maaf saya berkomentar tanpa menyimak keseluruhan diskusi. Banyak sekali pelajaran/ ilmu yg sy dpt dr topik ini, khususnya topik SKN & media -- maaf sy tidak bisa sebutkan satu-persatu kontributornya. Namun, msh ada hal yg membingungkan, setidaknya bagi saya. Di saat kita menghujat SKN, yg diantaranya krn bernuansa 'top-down'; tapi kita masih mengidam2kan adanya 'kendali'. Sebenarnya mau kita apa ya? Jika kita sudah kurang mendewakan lagi simplifikasi, reduksionisme dalam penataan ruang (atau apapun jika tdk setuju PL dibatasi oleh TR), kenapa kita masih mengharapkan adanya 'kendali'? Mungkin saja kendali itu perlu, tapi apakah itu masih sebagai elemen utama/ krusial? Atau apakah memang kita (siapa pun) sanggup memegang kendali atas perkembangan kota/wilayah/ruang yang hari demi hari demikian rumit-(kompleks)-nya? Saya pikir elemen 'kendali' tidak harus selalu menjadi landasan pokok. Barangkali yang l ebih penting (atau lebih rasional, realistis, memungkinkan) dalam banyak situasi adalah siapa yang bisa mengkatalis, menstimulasi, memobilisasi, memfasilitasi, dst... Jika suasananya 'sudah' stabil (tapi, mungkinkah ini terjadi dalam jangka panjang?), baru kita bisa lebih banyak mempertanyakan siapa yang akan mengendalikannya. Barangkali komentar saya nglantur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam, Delik Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Ysh Pak Aby dan milister lainnya. Terima kasih dan saya hargai tanggapannya, .... tapi belum menyentuh yang saya persoalkan sebagaimana subjek di atas. Thanks. CU. BTS. Terima kasih atas tanggapan dari tawaran saya ----- Original Message ----- From: hengky abiyoso To: [email protected] Cc: [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, January 21, 2008 7:38 AM Subject: [referensi] Re : Menyoal Sistem Kota-kota Milisters ysh, berikut adalah diskusi dengan sahabat saya mas BTS, mohon peran sertanya juga......... +++"...Nah, jadi pertanyaan saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah tawaran subjek baru untuk diperdebatkan... >>>: ya kalau kalimat ini dilontarkannya pada posting dengan judul baru diatas .... memang ia lebih pas.... kalau ia semula dilontarkan pertama kali pada posting sebelumnya 'Jkt Setelah 100 Hari Ditangan Ahlinya'.... maka saya mengatakan pertanyaan itu terlampau pagi .... dan saya tidak mau menjawabnya diposting sebelumnya...... karena itu juga terlalu pagi..... +++: Tanggapan saya atas ide Pak Aby soal ruang media dan Sistem Kota-kota Nasional, yang kemudian saya pertanyakan ".... di bawah kendali siapa?", sebenarnya bukan soal medianya, tapi ingin menyoal sistem kota-kota nasional (SKN). < font size="3">>>>: Saya percaya milisters semuanya sangat memahami bahwa memang yang anda persoalkan bukan medianya.... tapi SKN nya......... +++: Dalam posting Pak Aby sebelumnya, Pak Aby menyayangkan penggunaan ruang media yang kurang efektif. Contohnya soal banjir, kemacetan lalu lintas, dsb itu tidak termasuk kendali Bang Foke dalam 100 hari awal jabatannya. Jadi buat apa dipersoalkan dalam ruang media kalau tidak dalam kendali Bang Foke. Yang dalam kendali Bang Foke dalam 100 hari terbatas pada organisasi (internal). Kemudian Pak Aby memunculkan ide bagaimana kalau ruang media itu bisa diwacanakan soal penataan ruang. >>>: Yang saya persoalkan disini bukanlah banjir dan macetnya Jkt kok dipersoalkan dimedia ... tetapi 'jajak pendapat' tentang kinerja 100 hari Foke untuk hal yang jelas berada diluar kendali dia adalah pekerjaan yang 'mengada-ada' dan 'menyia-nyiakan ruang media...... maka mendingan itu dipakai untuk mewacanakan penataan ruang yang 'lebih mencerdaskan bangsa'.......... +++: Saya sangat setujunya, khususnya penataan ruang skala kota karena jelas siapa pengendalinya (ketika menanggapi postingnya Dwiagus). >>>: walaupun jelas bagi mas BTS ataupun bagi kita semua 'ada pengendalinya' untuk skala kota .... tetapi kita nanti juga belum tentu bersepakat 'siapa atau skakeholdersnya siapa saja' dari para pengendali itu......... +++: Cuman ketika Pak Aby mencontohnya soal SKN bisa di wacanakan di ruang media, di situ saya mempertanyakan ".. di bawah kendali siapa?" Kalau tidak ada pihak yang punya kendali terhadap SKN, ya buat apa masuk dalam ruang media. Sama kasusnya menyoal banjir dan kemacetan yang bukan kendali Bang Foke selama 100 hari. >>>: Pertama, pinjam dulu jawab dari pak Wawo : "...Jadi kesimpulan saya sekarang adalah: Biarlah milis ini mendiskussikan segala masalah tata ruang atau yang bersangkutan dengan tata ruang, tanpa ada jaminan kendali dahulu, setelah ini berlalu maka dapat kita pertimbangkan 'siapa atau apa yang akan mengendalikan atau me - manage masalah ini, pada tahap ini sebetulnya milis ini tidak lagi punya kewajiban.....". Jawab saya sendiri... pertama : ....buat apa masuk ruang media?..... ya pertama biar supaya setidaknya publik dapat memahami dulu ... bahwa pertama ... strategi tataruang, strategi tataruang nasional atau sistem kota secara nasional yang betul itu adalah 'apa'?.... lalu kemudian meningkat kepada pemahaman bahwa ternyata ia 'perlu' dan dapat menunjang strategi kesejahteraan hidup bangsa........ Tentu saja media dan wacana adalah bukan segalanya...... tetapi 'sosialisasi' kepada masyarakat luas alias 'mencerdaskan visi bangsa' tentang manfaat mulia penataan ruang dan penegakan sistem kota secara nasional adalah perkara srtategis bangsa........ Jawab kedua: .... jangankan kok 'cuma mengendalikan sistem kota'..... lha wong sekarang menge n dalikan TNI saja rakyat mampu kok..... buktinya sekarang kalau presiden mau ngangkat Panglima TNI saja ... mesti perlu pake persetujuan DPR dulu segala ..... kalau dulu 'kan boro-boro.... +++: Terlepas dari subjek "Jkt setelah 100 hari...", sebenarnya ada perbedaan pandangan antara Pak Aby dan saya soal SKN. Pak Aby sepertinya mendewakan SKN sebagai solusi masalah ketataruangan nasional, sementara saya "ingin membuangnya" (dalam pikiran saya). Saya sendiri dulu pecinta SKN. >>>: Ya kalau soal 'perbedaan'.... jelaslah ..... banyak orang tahu kita hampir tak pernah bersepakat untuk banyak hal ..... Nah, kalau untuk soal 'mendewakan atau mencintai SKN'... Saya kurang tahu ..... apakah ketika anda dulu pertama kali diserahi 'membidangi' SKN diproyek UNDP/UNCHS - National Urban Development Strategy (NUDS) .. itu karena riwayat sebelumnya semula UNDP melihat bahwa anda dikenal sebagai tokoh planolog yang 'pecinta SKN' atau mungkin juga 'mendewakan SKN' seperti yang sekarang sedang anda istilahkan kepada saya ... lalu maka oleh UNDP anda disuruh membidanginya?............. Atau karena ditugaskan membidangi .. lalu barulah maka esok lusanya atau minggu/ bulan berikutnya anda mulai jatuh cinta dan menjadi pendatang baru 'pec inta SKN'........ Lalu ketika kemudian dengan perjalanan waktu terbukti strategi itu kedodoran ... banyak pemda berhutang dan macet dsb.... maka lalu anda berubah drastis dari semula cinta lalu benci SKN seperti syair lagu Broery atau Betharia Sonata, Minel atau entah siapa itu ..... maka kalau begitu maap .... lalu tidak ada konsistensi dong ...... 'mencintai' sambil belum tahu sepenuhnya ..... dan 'membuangnya' sambil jangan-jangan maaf, anda juga tidak tahu sebenarnya pokok kesalahan utamanya masalah anda itu ada dimana ..... dan 'mengira' kesalahannya adalah pada kontekstualitasnya yang mulai nampak 'tidak pas'...... padahal belum tentu juga kesalahannya ada disitu........... +++: Saya sendiri dulu pecinta SKN. Ketika bekerja di proyek UNDP/UNCHS - National Urban Development Strategy (NUDS), saya membidangi SKN itu dan pada akhirnya output SKN dalam NUDS itu berupa pengembangan National Development Center (NDC), Inter-regional Development Center (IRDC), Regional Development Center (RDC), dan Local Development Center (LDC). Tetapi kemudian, setelah mempelajari sistem kelembagaan, regional economy, keuangan, dan desentralisasi dalam irama kerja saya sebagai konsultan; saya mulai memahami bahwa SKN itu sudah tidak kontekstual lagi dengan permasalahan wilayah belakangan ini. >>>: Dari kalimat "tetapi kemudian, setelah mempelajari.... lalu ...saya mulai memahami".... maka anda sudah menjawab sendiri .... ketika pertamakali mencintai SKN .. maka sambil mencintai tetapi sambil anda sendiri pada saat yang sama belum memahami sepenuhnya segala materi dan aspek dari program yang anda 'bidangi' dan 'cintai' itu......... +++ :Nah, jadi pertanyaan saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah tawaran subjek baru untuk diperdebatkan (sorry Mas BSP, kita di sini bisanya memang debat-debatan saja. Maklum, karena belum sempat jadi pejabat). Thanks. CU. BTS. >>>: Ya, maaf, ++/>> yang ini sudah saya pasang dipaling atas tadi ....... Terimakasih ban yak atas kesempatan pertama diskusi SKN ini. saya menunggu lanjutannya.......... Salam, aby . ------------------------------------------------------------------------------ Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
