Pak Wawo ysh., Wah!
Saya pernah baca pengakuan diri seorang Direktur UN... di pusatnya sana, begitu pensiun dia berkata kira-kira, "Memberi makan satu orang miskin di tepi jalan yang saya lewati lebih jelas dan mulia, daripada pengabdian saya puluhan tahun di lembaga yang saya pimpin.....yang saya tidak tahu apakah telah benar-benar menolong orang yang perlu ditolong ...." Saya masih ingat pak Wawo sebagai pimpinan Development Technology Center, pusat aplikasi teknologi tepat guna ITB, tempat dimana saya juga belajar memperkenalkan teknologi "pengasinan & pemindangan ikan" dst ke perkampungan nelayan di Jabar selatan, yang ternyata tidak kenal 'pindang ikan'. Saya juga pernah 'memergoki' pak Wawo bereksperimen dengan 'kopra' bersama petani. Setidaknya saya terinspirasi tentang 'perspektif yang lebih luas' dari: Apa itu "pembangunan daerah", dalam dimensi-dimensi "think out of the box". Makanya kemarin saya bertanya soal festival bunga Tumohon. Kalau bicara "governance" (kepemerintahan), yaitu menyangkut hubungan pemerintah-masyarakat. Kegiatan planning yang terjadi selama ini tergolong 'terisolasi', pada hubungan 'pemerintah-konsultan/dosen' saja. Beda dengan bidang lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, yang dirasakan langsung oleh masyarakat, isyu-nya dikawal oleh berbagai kelompok masyarakat atau kelompok kepentingan. Sedang Rencana (tata ruang) kelihatannya lebih sepi, lebih dianggap sebagai urusan teknis atau 'blue-print' program internal instansi tertentu. Jadi soal ijin lokasi atau IMB semata. Menjadi wacana publik kalau ada kasus saja. Kalau ikutan untuk tidak ber 'manis-manis' saja, komentar saya: Para planolog sendiri juga lebih bersikap sebagai "alumni Diklat departemen". Bukan sebagai sarjana (seperti arsitek, insinyur sipil, ekonom, antropolog) yang bermain di semua sisi masyarakat (pemerintah, swasta, riset, media, pelaku dan lainnya), apalagi sebagai intelektual yang bebas. Padahal sekarang wahananya lebih terbuka. Mulai dari ekstrem kanan, kerja dengan developer, realtor kalau bias ke yang gitu-gitu. Hingga yang ekstrem kiri, jadi aktivis LSM, yang memberdayakan komunitas' maupun yang 'mengadvokasi' pembangunan daerah, komunitas, lingkungan hidup, dst., kalau bias ke per'pejuang'an. Dan di antara kedua ekstrem itu lebih banyak lagi peluang karya yang bisa diexplore...... Sekali lagi saya terinspirasi oleh pendekatan "think out of the box" pak Wawo dalam pembangunandaerah s/d komunitas. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], Hannie Waworoentoe <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Eko, mungkin Eko tidak mengira akan ada tanggapan dari pihak yang sebenarnya sudah tidak punya suara secara langsung, tetapi saya sepenuhnya menyokong atau pertahankan pendirian dan keyakinan Eko. Memang saya kira birokrasi dan sekaligus para konsultan yang tidak resmi dalam birokrasi tapi bagaimanapun juga harus ikut dalam permainan yang jelas munafik ini. For the time being mungkin mereka yang masih punya ideal atau keyakinan bahwa somewhere there there must be a truth, yah mereka termasuk kita tidak banyak yang dapat kita harapkan. Ini bukan hiburan tetapi kenyataan. Jadi tetap bikin rencana-rencana netral yang engga ada risiko dan juga tidak ada musuh (kecuali yang ngerti), itulah birokrasi atau governance atau pemerintah sekarang, yah jangan digoyang-lah, don't shake the boat, maka selamatlah kita semua? well barangkali memang tidak semua, dan lebih celaka memang tidak selamat, what we are doing is just postponing the problems, jadi kalau > engga besok yah pasti nanti semua dosa-dosa ini harus dibayar, ini diseluruh dunia, coba kita lihat si Soros yang bisa mengatasi pelbagai krisis katanya begini: do you want to hear the bad news, yes we lost a lot of money (pokoknya semua bank-bank di dunia ini pasti lugilah) but do you know the good news , .. well it was not our money we lost (ja jelas semua pemegang saham yang atau kata gede stupid stakeholders yang betul-betul lugi - engga apa sih kalau dia pinjem duit lagi, yah dari pemerintah bukan, nah si pemerintah dia dapet duitnya dari mana, yah kalau bukan dari pembayar pajak PBB segala, the problem is that these taxpayers do not revolt since they are just as stupid. Ini gambaran gedenya, tapi saya sekarang persis dalam situasi semacam ini:.... kebetulan saja saya memang cucu dari seorang yang dahulu adalah mantri cacar jah yang mesti suntik cacar penduduk, kebetulan lagi si opa yang diberi nama tete-paksi (vaccinateur) punya sebidang > tanah yang mulanya adalah kebun kelapa tapi dengan segala akalnya telah ia jadikan kobong pece atau sawah. Nah sawah ini rupanya oleh Pemerintah Kabupaten sekarang diincar oleh karena setiap ibukota kabupaten itu perlu ada ringroad, whatever that means, malahan si kepala dinas PU sudah berhasil mendapat allokasi untuk membikin ringroad itu, walaupun belum ada RTRW atau apa saja yang dapat membenarkan ringroad itu. Well so I just asked that basic question what do you need that ringroad for, dan pertanyaan yang lebih sukar tapi pantes untuk setiap planolog, dimana ringroad itu mau dibangun, yah rupanya pertanyaan ini rada sukar saya dapat jawaban. Secara kebetulan saya juga diminta untuk ikut rapat di PU Jakarta wah this not often happens, tapi waktu saya lagi nunggu tuan-tuan bappeda dan sekjen PU lagi rapat saya koq ketemu salah seoarang Kepala, kalau engga salah Kepala Bina Program, who said that he was jyust back from a rapat PU di Makassar, wah > kebetulan nih lantas saya tanya soal ringroad di Ratahan ibukota kabupaten Mitra itu, well jelas jawabannya straight from the textbook, engga bisa tuh harus ada RTRW atau ada rencana yang jelas, oklah saya pulang cukup puas. Nah sekarang sudah tiga bulan lewat dan rencana ringroad itu kelihatannya engga dilanjutkan, tapi ada perkembangan baru yang tidak begitu aneh, kabupaten Mitra atau Minahasa Tenggara itu kebagian BANTEK, whatever that means pokonya you have to swallow it, datanglah konsultan dari Bandung PT Reka Spasia Indonesia yang dalam waktu singkat akan menghasilkan suatu RTRW. Nah saya sudah tiga kali ke kantor BAPPEDA Mitra tapi engga bisa ketemu, dan nilpun juga rada susah. Well anyhow saya juga tahu bahwa uang untuk ringroad sudah turun dan biaya BANTEK juga sudah turun . Dengan kata lain Eko I am back at square one. Jadi kesimpulannya memang we have created our own problems. Sudah hampir 50 tahun lalu saya mulai ngajar di planologi > itb, akhirnya dosa-dosa ini saya harus tanggung juga. > Memang milis ini sabar sekali, Jadi Aby, Eko Eka dan siapalah yang masih mau nulis, kenyataannya all that knowledge is just considered buulshit by the birokrasi. Rekan BTS anda sih bukan dalam birokrasi tapi jelas ikut prihatin, mungkin dosa Soros itu sukar diketemukan tapi for the time being it is governments that take all the burden. Sudah lama saya coba keluar dari kemelut ini tapi hanya satu yang mungkin masih bisa jadi penyelamat: kata orang tentang Benyamin Franklin.... he made himself rich by making his wants few..... kalau begitu kita bertapa saja kan. Pak Wawo. > > >
