Mas BSP dan all. Mas, perkenankan saya mendiskusikan hal berikut : BSP wrote : ".... Tapi ada cara lain, yaitu dengan menggunakan dana pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri 59/2008 bantuan kepada instansi vertikal seperti kepolisian, tni, dep agama bisa dilakukan. Harap hati-hati dalam melaksanakan pengelolaan asetnya." BTS : Memang benar APBD bisa membantu kebutuhan instansi vertikal seperti TNI, kepolisian, keagamaan, termasuk juga bisa membantu partai politik. Yang penting bahwa bantuan itu tidak terus menerus dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Dalam PP 24/2005 tentang SAP, bantuan itu dikategorikan sebagai Belanja Operasi berupa Bantuan Sosial. Oleh karena Belanja Operasi, maka tidak menghasilkan aset daerah. Walaupun bantuan itu bisa berupa aset (seperti kantor polisi, mesjid agung,...), tapi tidak didaftarkan sebagai aset daerah. Hal ini berbeda dengan Belanja Modal yang setiap pengeluarannya harus menambah aset daerah. Begitu Mas kata peraturannya. Apakah prakteknya tidak begitu? Thanks. CU. BTS.
--- On Sat, 11/15/08, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [referensi] Re: Telpon Dari Polda To: [email protected] Date: Saturday, November 15, 2008, 2:19 AM Kangmas Abiyoso ysh, Saya benar-benar tersentuh mendengar eh keliru membaca posting panjenengan tentang telpon Polda. Ada beberapa tanggapan yang ingin saya sampaikan : 1. Tentang bantuan Operasional Polda. Saya kira hal ini tidak perlu jauh-jauh ke dep. PU yang barangkali baru akan mau membantu bila ada kepentingan proyek disitu. Sumpah ini kejadian lapangan lho .... bukan ngoyoworo... . Apa alasannya... alasannya adalah krn sektor PU tidak bisa masuk ke sektor lainnya apalagi yang pembahasan anggarannya di dpr beda komisi ... takut yang disana yang mbahas tidak dapat komisi... begitu loh. Tapi kalau misalnya dep pu ada paket proyek baik ke bina margaan, pengairan maupun ke cipta karyaan... hal ini bisa dilaksanakan. Untuk itu memang harus dilakukan penyisiran terhadap program yang akan masuk ke Malut. Namun dibutuhkan adanya bentuk kerjasama dan awasi proses pengelolaan asetnya. Saat ini dep. pendidikan nasional mendapatkan catatan dari BPK disclaimer karena kasus bantuan yang langsung ke sekolah-sekolah dlkm program BOS ternyata asset yg dibangun tidak dikelola dengan baik. Yang menjadi korban adalah dep. diknas. Tapi ada cara lain, yaitu dengan menggunakan dana pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri 59/2008 bantuan kepada instansi vertikal seperti kepolisian, tni, dep agama bisa dilakukan. Harap hati-hati dalam melaksanakan pengelolaan asetnya. Selain itu, bisa melaksaniakan pendekatan dengan bentuk kerjasama. Hal ini juga diperkenankan dengan cari pinjam pakai. Tolong dicek proses ini di dprd.. krn ini sangat tergantung kesepakatan politik lokal. 2. Tentang Morotai terus morotai terus ... istilahnya L4... lu lagi lu lagi.. Bagi saya itu tidak menjadi masalah. Mengapa demikian, karena milis ini merupakan wahana komunikasi yang baik untuk share pemahaman dan pengalaman. Hanya memang disarankan jangan ada blocking terhadap pendapat. Biarkan pendapat muncul dan jangan dihalang-halangi. .. Seperti saya selalu mengikuti tulisan-tulisan cerdas mas Andri dan mas Dwi Agus. Uraian yang bijak dari mas BTS dan mas Risfan, juga kadang-kadang saya tersenyum membaca sengatan dari mbak Nita. Atau ajaran yang begitu luhur dari angku Abiyoso... itu semua benar-benar memperkaya pengetahuan saya. Tidak lupa tentu uraian yang sangat bernas dari prof Wawo... he he he sampai hari ini saya tidak pernah lupa kejadian 33 tahun yll bagaimana prof Wawo memberi soal test ke kelas saya hanya 1 pertanyaan ... Pertanyaannya adalah : Coba anda uraikan bagaimana kehidupan yang terjadi di sebuah kandang merpati .... Sumpah waktu itu saya bingung njawabnya... . Jadi saya merasa ulasan yang menerus tentang Morotai silahkan jalan terus.... apalagi milist ini kan dibangun dari para pejuang tata ruang Kawasan Indonesia Timur tho... ???? Yah wajar tho kalau Morotai dpt ulasan terus. Tentang pendapat bahwa milist ini untuk silaturahmi. . saya juga setuju kok.. Namun kita akan lebih berbahagia kalau dalam silaturahmi itu ada penambahan kekayaan pengetahuan tentang daerah kita. 3. Tentang Nasionalisme Waduh waduh mas Abi benar-benar sangat jauh melihatnya. Bagi saya, saya masih sangat sangat sangat percaya terhadap semua yang ada di milist ini mempunyai nasionalisme yang tinggi. Hanya saja latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, dan latar belakang pekerjaanlah yang akan menyebabkan sudut pandang dan kepentingannya yang sedikit berbeda. Namun itu tidak akan menyebabkan hilangnya nasionalisme kita. Salam dan semoga milist i9ni tetap berkembang. bsp/ dari jogja
