Ysh Bung Toro dan milister lainnya. Menarik pertanyaan Bung Toro, apakah menarik menulis buku tentang P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu) atau biasa disebut dengan IUIDP. Kebetulan saya juga punya pengalaman ikut dalam P3KT bersama DR. John Taylor.. Bagaimanapun sebuah buku, tetap bisa menarik dan bermanfaat. Dari segi persejarahan pembangunan kota, konsp P3KT patut dimajukan untuk menjadi "ilmu" bagi para perencana pembangunan kota. Sejauh pemahaman saya tentang P3KT itu, ia sebenarnya mengadopsi konsep BUDP (Bandung Urban Development Project). Kemudian dengan masukan dari proyek NUDS waktu itu, khususnya Pokja Infrastruktur (yang mana Pak Hendropranoto sebagai Ketua Pokja), maka beliau dengan bantuan the lenders mengajukan konsep P3KT tersebut. Hasilnya kemudian hampir semua kota mendapat program P3KT. Program ini intinya adalah menyusun program prasarana kota sesuai dengan perkembangan kota dan Rencana Induk kota. Adapun pembiayaan pembangunan prasarana yang diusulkan didukung oleh pinjaman dari Bilateral maupun Multilateral. Terlepas dari konsep P3KT memberi sumbangan pada ilmu planning, saya melihat ada pengalaman traumatis atas P3KT selama ini yaitu : 1. Proses antara perencanaan sampai impelementasi sangat lama, kurang lebih 15 tahun. sehingga ada 4 walikota yang terlibat. Walikota pertama adalah yang merencanakan. Walikota kedua yang pergi ke Washington untuk negosiasi dengan World Bank. Walikota ketiga adalah yang mengimplementasikan. Walikota terakhir, yaitu yang menjabat sekarang, adalah yang mendapat beban utang (sebagian besar nunggak mencapai Rp 0,7 triliun). 2. Konsep pengembalian utang (dengan interest 10,5% pertahun dengan jangka pengembalian 20 tahun termasuk grace period 5 tahun) mengandalkan PAD.Padahal PAD itu hanya di bawah 8% dari APBD. Tentu tidak akan mampu membayar utang. Tapi mengapa koq dalam studi kelayakan semua positif? Itu menandakan terjadinya ketidakjujuran konsultan-konsultan keuangan waktu itu (atau mungkin terpaksa). 3. Pada waktu P3KT direncanakan dan diimplementasikan, sistem pemerintahan belum desentralisasi. Dengan desentralisasi dan berbagai perubahan sistem pemerintahan dan keuangan sekarang ini, P3KT tidak saja out of date, tetapi sudah "tinggal kenangan". 4. Akibat dari P3KT itu, pemda-pemda mempunyai utang tunggakan sebesar Rp 0..7 triliun dan PDAM menunggak Rp 4,3 triliun. Akibat tunggakan ini, terpaksan Depkeu harus mengeluarkan PMK 153/2008 tentang Restrukturisasi Utang Pemda dan PMK 120/2008 tentang Restrukturisasi Utang PDAM. Akibat P3KT ini pemda dan Depkeu kapok, segan untuk minta pinjaman dan memberi pinjaman. Demikian Bung Toro, saya welcome dengan buku itu asalkan ditulis dengan jujur termasuk dampak-dampak buruknya. Apakah P3KT itu Best Practices atau Bad Practices, terserah pembaca saja. Thanks. CU. BTS.
--- On Mon, 12/8/08, torolondon <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: torolondon <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [referensi] Buku baru tentang Pengalaman P3KT - tanya? To: [email protected] Date: Monday, December 8, 2008, 8:18 AM Rekans semua yang berbahagia, Saya ingin mendapatkan respons dari rekan semua mengenai hal yang satu ini. Seandainya akan diterbitkan buku baru tentang pengalaman P3KT di Indonesia (dan sedikit tentang pengalaman hal sejenis di negara lain): (1) Apakah tema buku ini masih bermanfaat? (2) Apakah tema buku ini masih dianggap menarik? (3) Info apa yang kira2 akan dibutuhkan dari pengalaman P3KT ini? (4) Pengalaman apa yang kira2 akan berharga buat Indonesia yang perlu muncul dari buku ini? (5) Apa bahasa yang disukai untuk diterbitkan, Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia? (6) Seandainya diterbitkan dalam Bahasa Inggris, apakah masih diminati untuk dikonsumsi? Kebetulan buku ini sudah ditulis oleh seorang teman, tetapi dalam Bahasa Inggris. Namun masih perlu untuk direview sebelum diterbitkan. Bila demand dalam Bahasa Indonesia, tentu masih akan butuh waktu lagi untuk alih bahasanya. Saya menunggu komentar dan pendapat dari rekan semua. Terima kasih sebelumnya.. . Salam, toro
