"Jehan Siregar" jehansire...@yahoo.com wrote :
“……Inti masalahnya kan, bagaimana merealisasikan rencana? ……..
Jadi mengapa kita harus banyak bicara hukum tanah dan prosedur perijinan pulak
jadinya?
Bukankah yang diperlukan itu aksi bersama?......”
Lho Pak Jehan…… anda nampaknya ketinggalan…..
Soal aksi bersama........ anda saja yang jarang main ketempat kami….. jadinya
ya anda nggak bisa liat dong bgmn kalo kami2 ini …. utamanya pak Eka, pak
RIsfan, malah kelihatannya juga bu Reny segala ….. sedang pada pasang aksi…..….
Salam,
aby
--- On Wed, 1/21/09, Jehan Siregar <jehansire...@yahoo.com> wrote:
From: Jehan Siregar <jehansire...@yahoo.com>
Subject: [referensi] Perumnas Kelola 800 Hektar Lahan BUMN
To: referensi@yahoogroups.com, "Habitat_Indonesia"
<habitat_indone...@yahoogroups.com>, forumpermuki...@yahoogroups.com
Date: Wednesday, January 21, 2009, 4:23 PM
Perumnas Kelola 800 Hektar Lahan BUMN
Rabu, 21 Januari 2009 | 02:03 WIB
Jakarta, Kompas - Seluas 800 hektar lahan milik 120 badan usaha milik negara
akan dikelola Perum Perumnas. Di lahan tersebut akan dibangun rumah susun
sederhana milik dan rumah susun sederhana sewa.
Menurut Direktur Utama Perum Perumnas Arief Himawan, pembangunan perumahan di
lahan milik BUMN itu menggunakan dua pola.
”Pertama, dibayar (dibeli) oleh Perumnas. Kedua, dilakukan kerja sama dengan
BUMN di mana tanah tetap dimiliki BUMN, dan Perumnas yang membangunnya. Tadi
dibicarakan dengan empat BUMN, yaitu Angkasa Pura I, Perum Kereta Api Indonesia
(KAI), PT PLN, dan Perum Bulog,” ujar Himawan seusai rapat koordinasi dengan
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden di Jakarta , Selasa (20/1).
Rapat koordinasi itu juga diikuti Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad
Yusuf Asy’ary, Menneg BUMN Sofyan A Djalil, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo,
dan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria.
Hingga 2011, pemerintah menargetkan membangun 1.000 menara rumah susun
sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Namun,
kata Yusuf Asy’ary, untuk mewujudkan itu tidak mudah. Butuh koordinasi dan
komitmen bersama.
”Jadi, program 1.000 tower merupakan proses pembelajaran bagi kita semua, mulai
dari pemerintah pusat, daerah, pengembang, masyarakat, termasuk juga kalangan
akademisi dan asosiasi profesi. Ini agar di masa datang, program tersebut bisa
berjalan dengan baik,” katanya.
Pengajuan surat minat
Yusuf Asy’ary menyatakan, hingga kini sudah ada 552 pengajuan surat minat dari
pengembang untuk membangun rusunami di seluruh Indonesia , terbanyak untuk DKI
Jakarta.
Adapun untuk kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi 53 pengajuan, Surabaya 31
pengajuan, Bandung 36 pengajuan, Batam 60 pengajuan, dan kota-kota lainnya
masing-masing 10 surat pengajuan.
Di wilayah DKI Jakarta sudah ada surat izin untuk 43 menara, yang akan dibangun
di enam lokasi.
Wapres Jusuf Kalla menyatakan, hingga saat ini baru dibangun 36.000 unit
rusunawa, dari target 60.000 unit. ”Adapun tower-nya akan dicapai bertahap.
Sampai tahun 2009 akan selesai dibangun 100 tower lagi, meskipun targetnya
hanya 25 tower. Ini berarti akan tercapai 200 persen,” katanya. (har)
------------ --------- --------- ---
Jehan:
Bapak/ibu yang baik,
Kiranya berita di atas bak angin segar. Inilah yang saya maksud sebelumnya
dengan contoh upaya yang perlu dilakukan untuk mengutamakan pemanfaatan tanah.
Namun diskusi (di milis referensi)terdahulu ternyata lebih berkembang ke ranah
hukum tanah, prosedur perijinan, dll. Inti masalahnya kan, bagaimana
merealisasikan rencana? Termasuk realisasi rencana tata ruang, rencana
pembangunan kota, rencana perumahan dan rencana tata bangunan? Jadi mengapa
kita harus banyak bicara hukum tanah dan prosedur perijinan pulak jadinya?
Bukankah yang diperlukan itu aksi bersama?
Menurut saya ada dua agenda aksi yang diperlukan, yaitu aksi di tataran
kebijakan dan kelembagaan. Di tataran kebijakan, perlu dizoom-out dulu, siapa
sebenarnya yang leading dalam pengembangan kawasan? Ketidakjelasan pilihan
kebijakan inilah yang terjadi selama ini, sehingga masalah melebar ke mana-mana
seperti masalah status tanah, ijin lokasi, ketidak jelasan pusat-daerah, kredit
macet, spekulasi, dlsb (seperti diskusi di referensi).
Pertama, upaya di atas perlu dipandang sebagai penguatan sektor publik, dengan
menempatkan Perumnas sebagai leader dalam suatu skema pengembangan kawasan
skala besar. Jadi perlu ada aksi afirmatif dari para pihak untuk mengarahkan
pilihan kebijakan kepada penguatan peran Perumnas.
Kedua, seiring penguatan pilihan kebijakan, perlu dilakukan pengembangan sistem
kelembagaan. Pertama, dengan meningkatkan akuntabilitas Perumnas sebagai
perusahaan publik. Kedua, meningkatkan dan diversifikasi kemampuannya selain
pengembang perumahan, seperti ke arah pengelola kawasan, pengembang kawasan
industri manufaktur, kawasan industri kecil, kawasan muka air, dlsb. Ketiga,
pengembangan sistem koordinasi. Perlu dibedakan di sini, dalam sistem
koordinasi kelembagaan, pengertian leading sangat berbeda dengan dominating.
Sistem koordinasi kelembagaan inilah yang bisa menjawab rumor yang selalu
dihembuskan pihak pengembang, yaitu apa negara mau mendominasi pengembangan
kawasan? Di masa lalu, rumor ini berkembang menjadi mitos yang diyakini para
menteri perumahan dan PU, bahwa negara tidak boleh mendominasi pengembangan
kawasan.
Salam,
Jehan
