Pak Risfan yb,
Kalau dalam hati saya sih, bubarkan saja Perumnas. Mengapa? Karena sudah salah
jalur. Persoalannya, sudah kadung banyak karyawannya, katanya hampir 10 ribu di
7 regional. jadi ya dibenahilah.
Perbandingan dengan telekomunikasi mungkin kurang terlalu pas juga, karena
sumberdaya yang dikelola hampir semuanya berada di hilir, kecuali satelit.
Makanya diliberalisasi saja. Peran pemerintah benar2 bermain di regulasi untuk
menjamin kepentingan konsumen. Kalaupun ada BUMN, ya menguasai satelit saja dan
menyewakannya.
Komparasi lebih mirip itu dengan minyak bumi. Mengapa Pertamina sulit mengejar
Petronas, karena dia bermain dari hulu samapai hilir. Ada anekdotnya kan,
katanya kerja di Pertamina, tak tahunya jadi pengecer minyak tanah. Yang harus
dikuasai Pertamina secara dominan adalah proses di hulu, Eksplorasi dan
Eksploitasi minyak bumi.
Begitu juga Perumnas (Perumnas Reformasi), harus menguasai sumberdaya di hulu,
yaitu tanah dan infrastruktur. Dan didukung tata ruang, perijiinan dan sistem
pembiayaannya. Pastinya doong. Menguasai limpahan tanah-tanah BUMN adalah salah
satunya.
Salam,
Jehan
--- On Thu, 1/22/09, risfano <risf...@yahoo.com> wrote:
From: risfano <risf...@yahoo.com>
Subject: [referensi] Re: Perumnas Kelola 800 Hektar Lahan BUMN
To: referensi@yahoogroups.com
Date: Thursday, January 22, 2009, 7:53 PM
Sdr Jehan dan rekan-rekan ysh,
Pada point pertama Anda untuk mendorong perhatian agar menggerakkan
pembangunan rumah sederhana, khususnya pengadaan lahan bisa
dimaklumi. Semua harus mendukung pembangunan perumahan sederhana.
Tapi kok lalu Anda tiba-tiba membawanya ke Perumnas sebagai
sentral/leading pembangunan perumahan, saya kurang ngerti. Anda jadi
seperti kampanye terselubung. Apa iya begitu. Perumnas itu BUMN juga
lho. Kenapa seolah kita-kita ini Anda ajak dalam gerakan untuk
mendukung habis Perumnas?
Kalau Anda bicara akuntabilitas dan profesionalisme, ada yang paling
efektif, yaitu persaingan. Kalau saran Anda monopoli ya sulit. Dulu
orang minta sambungan telpon itu harus nunggu bertahun-tahun. Tapi
setelah Telkom jadi bukan satu-satunya operator, Telkom nyadar bahwa
pelanggan itu harus dikejar, bukan disuruh nunggu-nunggu (dan
dibiarkan lewat jalan belakang).
Kenapa aspek hukum penting, karena soal lahan selalu terkait hukum,
kepemilikan dan perizinan peruntukan.
Jadi, tujuannya adalah mendorong pembangunan rumah sederhana,
caranya kan bisa macam-macam sesuai kondisi masing-masing lembaga,
daerah dan individu. Bukannya begitu?
Salam,
Risfan Munir
> ------------ --------- --------- ---
>
> Jehan:
>
> Bapak/ibu yang baik,
> Kiranya berita di atas bak angin segar. Inilah yang saya maksud
sebelumnya dengan contoh upaya yang perlu dilakukan untuk
mengutamakan pemanfaatan tanah. Namun diskusi (di milis referensi)
terdahulu ternyata lebih berkembang ke ranah hukum tanah, prosedur
perijinan, dll. Inti masalahnya kan, bagaimana merealisasikan
rencana? Termasuk realisasi rencana tata ruang, rencana pembangunan
kota, rencana perumahan dan rencana tata bangunan? Jadi mengapa kita
harus banyak bicara hukum tanah dan prosedur perijinan pulak
jadinya? Bukankah yang diperlukan itu aksi bersama?
>
> Menurut saya ada dua agenda aksi yang diperlukan, yaitu aksi di
tataran kebijakan dan kelembagaan. Di tataran kebijakan, perlu
dizoom-out dulu, siapa sebenarnya yang leading dalam pengembangan
kawasan? Ketidakjelasan pilihan kebijakan inilah yang terjadi selama
ini, sehingga masalah melebar ke mana-mana seperti masalah status
tanah, ijin lokasi, ketidak jelasan pusat-daerah, kredit macet,
spekulasi, dlsb (seperti diskusi di referensi).
>
> Pertama, upaya di atas perlu dipandang sebagai penguatan sektor
publik, dengan menempatkan Perumnas sebagai leader dalam suatu skema
pengembangan kawasan skala besar. Jadi perlu ada aksi afirmatif dari
para pihak untuk mengarahkan pilihan kebijakan kepada penguatan
peran Perumnas.
>
> Kedua, seiring penguatan pilihan kebijakan, perlu dilakukan
pengembangan sistem kelembagaan. Pertama, dengan meningkatkan
akuntabilitas Perumnas sebagai perusahaan publik. Kedua,
meningkatkan dan diversifikasi kemampuannya selain pengembang
perumahan, seperti ke arah pengelola kawasan, pengembang kawasan
industri manufaktur, kawasan industri kecil, kawasan muka air, dlsb.
Ketiga, pengembangan sistem koordinasi. Perlu dibedakan di sini,
dalam sistem koordinasi kelembagaan, pengertian leading sangat
berbeda dengan dominating. Sistem koordinasi kelembagaan inilah yang
bisa menjawab rumor yang selalu dihembuskan pihak pengembang, yaitu
apa negara mau mendominasi pengembangan kawasan? Di masa lalu, rumor
ini berkembang menjadi mitos yang diyakini para menteri perumahan
dan PU, bahwa negara tidak boleh mendominasi pengembangan kawasan.
>
> Salam,
> Jehan
>
>
>
>
>
