Pak Aby ysh, terima kasih atas tanggapannya. Saya ingin mengomentari paragraf terakhir bapak, bila ketersediaan BBM itu adalah esensial untuk mendukung peradaban di KTI. Kebutuhan mereka tidak konsumtif, tapi sekedar berusaha wajar saja. Tahun lalu saya baca di koran bila ketersediaan listrik di Wamena hanya sekitar 6 jam per hari, lagi-lagi karena BBM mahal dan mempengaruhi tarif listrik setempat. Tahun lalu melalui usaha mandiri Pemda akhirnya dapat membeli satu unit pembangkit diesel ukuran besar yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan listrik seluruh kota. Namun kapasitas besar tanpa didukung input tentunya akan sia-sia.
Kembali kepada kisah Ahmad dari Asmat <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4130> , kemampuan beroperasi PPNS Perikanan ini hanya 1-2 kali dalam sebulan. Bukan karena mereka memiliki keterbatasan kemampuan, tetapi lebih karena keterbatasan dana operasional. Sekali beroperasi mereka butuh dana sekitar Rp 4 juta, walaupun 'hasil tangkapan' 'selalu dapat' bisa melebihi Rp 800 juta. Saya bertanya untuk apa dana Rp 4 juta itu, dan Ahmad menjawab, "hampir semuanya untuk beli BBM, dan sisanya untuk honor kami berlima". Bila harga nasional dapat diterapkan di Asmat, saya yakin Ahmad dkk bisa mendatangkan uang untuk Asmat Rp 800 juta tiap hari. Demikian dulu pak. Salam. -ekadj --- In [email protected], hengky abiyoso <watashi...@...> wrote: > > +++: Saya kira kita sudah sampai pada `kunci permasalahan' pengembangan wilayah khususnya untuk Indonesia Timur, yaitu `stabilisasi harga'. > Di KTI harga-harga berfluktuasi sangat tinggi, jauh melebihi KBI. Sebagai contoh tarif penginapan `standar' sudah Rp 400.000. Harga BBM di Wamena Rp 15.000 / liter, dst. > Dulu bersama Pak Wawo dan 5 rekan lainnya sempat makan di resto Padang di Tobelo, kena Rp 1,5 juta sekali makan. Sehingga dari hal ini sudah dapat dilihat, siapapun investor-nya pasti akan ngeri untuk men-`start up' industri (apalagi manufaktur) di KTI. Kecuali tentunya pengusaha yang mengandalkan komoditi setempat; atau hanya yang bermain di `ekonomi hulu'. > >>>: Harga `mahal tak wajar' perlu dibedakan menjadi 2 hal ke- (1) adalah "harga ` mahal' yg tapi `terbuka'/ fair" seperti tarip penginapan, atau kalau di Wamena tentang harga BBM .dimana sebelum membeli atau sebelum membayar kita sudah tahu duluan ttg harganya itu mahalnya berapa .. tinggal kita boleh pilih ..mau beli atau tidak .. Model harga "mahal" yg "terbuka/ fair" inilah yg menantang utk dapat diupayakan menjadi sedikit `normal' dgn cara a.l. memperbaiki pola transport menjadi lebih murah . Seperti Wamena misalnya utk jangka panjang perlu (dan bisa nggak secara teknis/ topografis) memiliki jalur darat menuju pantai . Sehingga pola angkutan tidak melulu hrs hanya lewat udara saja yg tentu mahal sekali .. > Dan ke-(2) adalah "harga ` mahal' yg tapi `menjebak/ tidak terbuka/ tidak fair/ spt memeras" seperti pengalaman pak Eka dan pak Wawo di Tobelo, Halmahera dimana makan ber-5 dirumah makan padang dicharge dengan 1.5 juta rp . Atau rombongan kami `sedikit beruntung' .. di Tobelo juga mau makan didekat pelabuhan .. ada warung berupa rumah panggung sederhana dari kayu kami ber-8 mau makan tapi kebetulan nasinya habis.. jadi kami semua hanya minum teh saja seorang segelas (plus nitip baggage) . . dichargenya 130 ribu rp untung nasinya habis . coba kalau kami jadi makan .. entah dichargenya berapa juta ... > Yg model harga `menjebak/ memeras ' begini tak usah di KTI dijln. Melawai Blok M diseberang Melawai Plaza dulu juga ada .. jualan bakso dll. hanya ditenda harganya juga selangit .. belum lagi dibanyak tempat lain di Jawa/ Jkt juga ada padahal banyak rumah makan cina bahkan sampai memajang daftar menu berikut harganya dengan tulisan besar2 didepan tokonya tanda mereka menjual dengan fixed price yg fair dan tak bermaksud `menjebak' .. > Model "harga tak wajar yg tidak fair" begini seperti `barang makanan' yg kalau sudah kadung dimakan dan masuk perut tak mungkin mau bilang `nggak jadi' lalu kembali lagi utuh . Kiranya tak usah dibahas pakai teori ekonomi .. krn tak bakal terjawab ini jelas model cara menjual yg `menjebak setengah memeras' .... krn kita tak tahu sebelumnya harga barang yg akan kita bayar ia mungkin lebih cocok dibahas melalui pendekatan KUHP kalau perlu dengan model "pembuktian terbalik" .. seperti bgmn ceritanya kok harga makanan padang seporsi bisa jadi 300 ribu rp.. atau segelas teh manis kok harganya bisa 15 ribu rp .. pasti lawyer kita pak H. Eka bisa memberi pencerahan dan tunjukkan pasalnya . > > +++: Berdasarkan nilai jarak seharusnya harga di Jakarta lebih rendah dan di Makasar lebih tinggi. Namun dari aspek transport cost dan pertimbangan pengusaha, ada perhitungan `subsidi'. > Masalah `subsidi' ini yang belum terlalu terolah dalam kebijakan kita, sehingga masih ada diferensiasi harga di berbagai wilayah. Sebagai contoh misalnya, kebijakan penetapan harga BBM secara nasional seharusnya juga berlaku untuk Wamena. Demikian juga biaya start-up industri (manufaktur) dll. > >>>: Barang manufaktur dari sektor modern umumnya harga pokoknya tak lebih dari 39-40% dari harga jualnya dan pada umumnya biaya transport yg masih dapat dibilang `wajar' adalah biaya angkutan darat plus angkutan laut yg posnya sudah termasuk didalam `harga pokok' yang 40% dari harga jual itu ... > Kita tahu banyak barang impor bulky dari seluruh pelosok dunia dengan jarak sampai puluhan ribu kmpun beredar di negeri kita dan banyak masyarakat kita mampu membelinya mungkin krn sejak dari negara asalnya sana . barang2 bulky dikirim banyak dengan kombinasi angkutan darat dan laut saja ... > Wamena adalah kasus yg ekstrim .. semua jenis barang baik ringan atau bulky seperti semen atau kulkas . semuanya hanya bisa diangkut lewat udara saja (padahal di Jabodetabek toko bangunan hanya untung 300 rp utk satu zak semen) cara kebijakan harga dgn subsidi (biaya transport) utk jangka panjang barangkali kurang edukatip utk jangka panjang seyogyanya harus ada jalur darat .. walau sifatnya masih jalan ALS (asal lewat saja) dan katakanlah awalnya hanya dapat ditempuh dengan kuda beban sekalipun (`BBM'nya 100% lokal, rumput dan dedak) .. > > Salam, > aby > > > On January 29, 2009 2:16 AM "ffekadj" 4ekadj@ wrote : > > Pak BTS dan Pak Nuzul ysh, > Saya kira kita sudah sampai pada `kunci permasalahan' pengembangan wilayah khususnya untuk Indonesia Timur, yaitu `stabilisasi harga'. > Di KTI harga-harga berfluktuasi sangat tinggi, jauh melebihi KBI. Sebagai contoh tarif penginapan `standar' sudah Rp 400.000. Harga BBM di Wamena Rp 15.000 / liter, dst. > Dulu bersama Pak Wawo dan 5 rekan lainnya sempat makan di resto Padang di Tobelo, kena Rp 1,5 juta sekali makan. Sehingga dari hal ini sudah dapat dilihat, siapapun investor-nya pasti akan ngeri untuk men-`start up' industri (apalagi manufaktur) di KTI. Kecuali tentunya pengusaha yang mengandalkan komoditi setempat; atau hanya yang bermain di `ekonomi hulu'. > Persoalan ini sebenarnya masalah ekonomi nasional, yang hingga saat ini belum tersedia teorinya dan juga kebijakannya. > Saya teringat sedikit pelajaran teori lokasi Pak Widiarto, yang menentukan harga produk berdasarkan biaya produksi dan biaya transport. > Biaya produksi bersifat fixed cost dan biaya transport bersifat variable cost. Untuk harga satu saset Rinso di Jakarta harganya Rp 2.000 misalnya, maka harga yang sama juga berlaku di Medan, hingga mungkin sampai ke Makasar; walau produk itu diproduksi di Tangerang. > Berdasarkan nilai jarak seharusnya harga di Jakarta lebih rendah dan di Makasar lebih tinggi. Namun dari aspek transport cost dan pertimbangan pengusaha, ada perhitungan `subsidi'. > Masalah `subsidi' ini yang belum terlalu terolah dalam kebijakan kita, sehingga masih ada diferensiasi harga di berbagai wilayah. Sebagai contoh misalnya, kebijakan penetapan harga BBM secara nasional seharusnya juga berlaku untuk Wamena. Demikian juga biaya start-up industri (manufaktur) dll. > Sewaktu di Asmat dulu sempat diskusi dengan teman-teman PDT, Bappenas, dan Cifor, yang waktu itu kami mengeluhkan biaya transport Timika-Agats. Sempat kami toleh kebijakan DAU dan dana Otsus, yang dirasa masih kurang tepat sasaran, khususnya untuk KTI. Mungkin sedikit saran untuk otoritas keuangan kita agar sebagian dana itu dapat diarahkan untuk subsidi beberapa produk tertentu, misalnya BBM dan barang-barang produksi yang dapat membangkitkan ekonomi lokal. > Demikian dulu pak, mohon pencerahannya. Salam. > -ekadj
