Pak Aby ysh, tidak perlu diragukan lagi ideologi saya tentang
pembangunan infrastruktur sebagaimana dapat dilihat pada postingan ini
<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4279>  dan ini
<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4806> . Hanya perlu 2-3
tahun saja, entah dimulai dari tahun berapa, untuk meyakinkan bahwa
membangun itu mudah dan murah. Ketika 2 tahun lalu sebagaimana
disebutkan Pak Nuzul, Papua mendapatkan 2% APBN untuk pembangunan
infrastruktur, saya memperkirakan akan terjadi 'boom infrastruktur'.
Namun tidak <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4112> 
terjadi. Saya pernah cek ke salah satu kabupaten, dan ternyata mereka
hanya mengalokasikan 7% APBD untuk infrastruktur. Saya hitung DAU + dana
Otsus lebih 600 M; berarti hanya mengalokasikan sekitar 40an M untuk
infrastruktur. Saya kira ini kebangetan. Atau RTRW (segala level) kita
underlook terhadap kemampuan keuangan daerah?

Masalah peran masyarakat (swasta) juga pernah kita singgung, dan sungguh
sulit <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/2765>  dilakukan
bila tidak ada subsidi dari Pemerintah. Skim subsidi ini yang ingin kita
diskusikan, terlebih bila dikaitkan dengan mekanisme
insentif/disinsentif.

Saya baca bila pembangunan infrastruktur adalah program pemerintah yang
paling terukur dalam menyerap lapangan pekerjaan. Walaupun memang tenaga
kerja itu tidak menjadi leverage sektor usaha lain. Sektor industri
memang lebih terbukti. Sehingga seharusnya pembangunan infrastruktur
dibarengi juga dengan pengembangan industri.

Hal-hal lain yang menjadi keprihatinan Pak Aby akan saya perhatikan.
Sementara demikian dulu pak. Salam.

-ekadj


--- In [email protected], hengky abiyoso <watashi...@...> wrote:
>
>
> --- On Mon, 2/2/09, ffekadj 4ek...@gmail. com> wrote:
>
> "….Karena DAK dan DAU masuk dalam komposisi APBD, maka :
> …3).Berapakah rata-rata alokasi anggaran untuk pembangunan
infrastruktur dalam APBD Prov/Kab/Kota?
> Saya mengasumsikan anggaran infrastruktur ini adalah kegiatan yang
terkait dengan 'fisik ruang' (tidak termasuk pengawasan dan konsultansi)
; sehingga terkait dengan sektor ke-pu-an, perhubungan, dan sektor
teknis tertentu lainnya. Atau 'fisik ruang' ini selama ini diasumsikan
sebagai 'pembentuk struktur ruang'.
> Bila dapat diperkirakan, maka indikasi program utama akan 'earmarked'.
> Atau sebatas itulah sebenarnya prediksi realistis yang dapat dilakukan
oleh perencana.Mohon kontribusi rekan-rekan. Sebelumnya terima
kasih……."
>
> Sahabat H. Ekadj dan milisters ysh,
>
> Setelah anda sangat tertarik dan mendpt penjelasan ttg DAK dan  DAU
dalam rangka minat anda membangun `struktur ruang daerah'
melalui  pembangunan infrastruktur… yg ini menurut anda sekiranya
dapat didanai oleh APBD……. dan nampaknya anda jg sangat memikirkan
dgn sungguh2 ttg nasib harga2 yg melangit di Wamena sbg contoh ekstrim
tempat terpencil…… dan nampaknya anda terus berpikir keras ttg bgmn
mencari jalan keluarnya…….
> Skrg tolong izinkan saya… utk ganti ingin sekuat tenaga menarik
perhatian anda juga pada….. `bgmn membangun struktur ruang
sosial ekonomi daerah'…... yg tentu tdk bergantung kuat pada
APBD….tapi lbh bergantung pada dinamika swasta dan
kewiraswastaan…. Dgn harapan  moga2 agar terdapat keseimbangan
visi……. Terlebih bahwa yg terakhir ini spt lebih banyak senada dgn
saran World Bank tentang bgmn negara2 sebaiknya menata kembali geografi
ekonominya……….
>
> Pertama….
> Benar bahwa sesuai sejarah perkembangan kelahirannya teknik PWK…. 
Baik seblm lahirnya revolusi industri maupun sesudahnya…..spt di
Inggris  misalnya berupa  lahirnya kota-kota baru yg indah…..  sbg
anti klimaks dari berkembangnya kota2 industri yg amat tak sehat, kelam,
kotor krn asap  pabrik, tanpa sewerage system, tanpa RTH……. Maklum
pembangunan pabrik2 tdk/ blm memakai advis planning krn memang kala itu
blm muncul apa yg dinamai sbg sains city planning……..
>
> Benar bahwa tujuan lbh utama tentang `perencanaan kota' kala
itu  adalah lbh dlm rangka mengejar tujuan mencapai `kota yg indah
dan sehat'… itu krn masalah yg dihadapi bukannya "perekonomian
negara yg lesu"… atau   "angka penggangguran yg tinggi"…
atau "ketimpangan kemajuan antar wilayah"…..….. dan bukan
pula bgmn "membangun kota bagi tempat orang2 menganggur dpt
memperoleh pekerjaannya"…… maka tepatlah bila kala itu  
"mengembangkan struktur fisik ruang kota2 baru pada negara2 maju  yg
kini menjadi veteran pembangunan wilayah"…… adalah tujuan utama
dari PWK…....
>
> Zaman bergulir…… teknologi terus berkembang pesat….. lalu
modernitas kota itu merembet masuk pula kenegara2 sedang berkembang…
sementara negara2 (terlebih) yg sdg berkembang tak mampu menjaga
keseimbangan perkembangan populasi penduduknya…. sehingga penduduk
yg berkembang pesat dan sulit memperoleh penghidupan yg layak didesa dan
kota kecil lalu mengalir kekota dlm proses `urbanisasi' sampai
melebihi kapasitas kecepatan perkembangan kota2 utk menampungnya ……
lalu bersamaan dgn itu muncul pula fenomena "wilayah2 terpencil"
dan lalu karenanya "tertinggal"……. `Tertinggal' dalam
hal kemajuannya….. sehingga tak menarik utk menjadi tempat2  favorit
bagi tinggal dan mencari pekerjaan…... maka bersama dengan itu
muncullah kebutuhan lain idealisme PWK untuk….. "bgmn membangun
kota2 didaerah menjadi sedemikian menariknya"…. sehingga arus
penduduk yg menyerbu kekota besar tak harus menyebabkan ketimpangan
kepadatan
> persebaran penduduknya…. Terlebih utk negara Indonesia yg amat
luas dgn kendala kondisi geografiknya yg termasuk salah satu terganas
dan terberat didunia………….
>
> Kebutuhan idealisme `baru' PWK ini juga didasari pula  alasan
bhw proporsi penduduk desa-kota kita yg pada awal kehadiran PWK di
Indonesia semula  berkisar 80%-20%... kini telah menjadi 50%-50%.... dan
tak mungkin dibendung… akan menuju angka sebaliknya… ialah
20%-80%...... shg kebutuhan pembangunan  kota  sebenarnya tak sekedar
utamanya memerlukan `struktur ruang fisik kota'… tapi tak kalah
penting kini justru diperlukan mempersiapkan `struktur ruang ekonomi
sosial kota"…….
>
> Jika semula  pada suatu waktu dulu sebelum thn 1940 dinegara maju 
"membangun  kota yg indah" (fisik kota, Howard, Geddes) pernah
lebih merupakan tujuan utama utk menjawab kebutuhan meninggalkan kondisi
kota2 industri yg kumuh, kusam dan tak sehat (dlm keadaan banyak
penduduk bekerja serta memperoleh pendapatan yg cukup)…… kini
nampaknya  (bagi negara, utamanya yg sdg berkembang)….  membangun
kota-kota besar dan industri2 bagi menampung luapan tenaga kerja (beda
dgn  industrialis developer properti  komersial  yg cukup membangun
`produk rumah' pada  `kota satelit' menempel pd kota
besar yg ada)…. lebih merupakan kebutuhan ttg…. bgmn menjawab
pertanyaan ttg "tingginya angka pengangguran" (mslh -sosial
ekonomi kota)…. akibat laju angka kelahiran penduduk yg tak seimbang
dgn kecepatan penciptaan kesempatan kerja……. maupun juga akibat
kelebihan angkatan kerja pertanian dipedesaan……..
> Dinegara sdg berkembang (pasca 1970) terdapat  keperluan menjadikan
kota2 (besar) lbh sbg "ruang penyedia kesempatan kerja bagi
penduduk" (jadi  amat berbeda nuansanya dengan masa sblm 1940
dinegara maju)….. dimana kebutuhan ttg "perumahan atau
lingkungan yg sehat" akan dijawab kelewat gesit  oleh pasar (dan
pengembang, sambil mencari keuntungan)….. sampai2 stoknya
berlebih…..…
> Sementara itu  "masalah kesempatan kerja" (secara nasional)
tinggallah menjadi masalah pelik yg harus trs dipikirkan oleh pemerintah
(Menko ekon?)…… disamping bhw utk masalah "industri dan
jasa" sbg  lapangan kerja masyarakat….. berbeda dgn negara maju
(GNP diatas 20.000 dollar) yg "selalu bbrp langkah didepan" dan
menguasai dunia, teknologi serta inovasi…… negara2 sdg
berkembangpun (GNP dibawah 3000 dollar) atas nama `globalisasi'
msh hrs terengah2 beradu keuletan dgn sesama banyak negara lain dlm hal
`industri, jasa dan ekspor'……..
> Krn itu kalau masyarakat perencanaan kita msh saja berasyik masuk dgn
(sekedar) masalah pro-pasip `fisik kota' terus… dan masih
ingin terus menjadi peran "pupuk bawang" serta "menjaga
jarak jauh terus" dalam hal "pembangunan ruang sosial-ekonomi
kota"……… janganlah kita pernah berharap bahwa masyarakat
perencanaan akan "dimasukkan dalam hitungan" serta
"didudukkan ditempat terhormat dijajaran terdepan" dalam
menghadapi  beratnya beban pembangunan (ekonomi-sosial) nasional
kita……..
> Sementara demikian dulu, Wamenanya nyusul diposting berikutnya…..
>
> Salam, aby


Kirim email ke