--- On Mon, 2/2/09, ffekadj <4ek...@gmail. com> wrote:
 
“….Karena DAK dan DAU masuk dalam komposisi APBD, maka :
…3).Berapakah rata-rata alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam 
APBD Prov/Kab/Kota?
Saya mengasumsikan anggaran infrastruktur ini adalah kegiatan yang terkait 
dengan 'fisik ruang' (tidak termasuk pengawasan dan konsultansi) ; sehingga 
terkait dengan sektor ke-pu-an, perhubungan, dan sektor teknis tertentu 
lainnya. Atau 'fisik ruang' ini selama ini diasumsikan sebagai 'pembentuk 
struktur ruang'. 
Bila dapat diperkirakan, maka indikasi program utama akan 'earmarked'. 
Atau sebatas itulah sebenarnya prediksi realistis yang dapat dilakukan oleh 
perencana.Mohon kontribusi rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih…….”
 
Sahabat H. Ekadj dan milisters ysh,
 
Setelah anda sangat tertarik dan mendpt penjelasan ttg DAK dan  DAU dalam 
rangka minat anda membangun ‘struktur ruang daerah’ melalui  pembangunan 
infrastruktur… yg ini menurut anda sekiranya dapat didanai oleh APBD……. dan 
nampaknya anda jg sangat memikirkan dgn sungguh2 ttg nasib harga2 yg melangit 
di Wamena sbg contoh ekstrim tempat terpencil…… dan nampaknya anda terus 
berpikir keras ttg bgmn mencari jalan keluarnya…….
Skrg tolong izinkan saya… utk ganti ingin sekuat tenaga menarik perhatian anda 
juga pada….. ‘bgmn membangun struktur ruang sosial ekonomi daerah’…... yg tentu 
tdk bergantung kuat pada APBD….tapi lbh bergantung pada dinamika swasta dan 
kewiraswastaan…. Dgn harapan  moga2 agar terdapat keseimbangan visi……. Terlebih 
bahwa yg terakhir ini spt lebih banyak senada dgn saran World Bank tentang bgmn 
negara2 sebaiknya menata kembali geografi ekonominya……….

Pertama….
Benar bahwa sesuai sejarah perkembangan kelahirannya teknik PWK….  Baik seblm 
lahirnya revolusi industri maupun sesudahnya…..spt di Inggris  misalnya berupa  
lahirnya kota-kota baru yg indah…..  sbg anti klimaks dari berkembangnya kota2 
industri yg amat tak sehat, kelam, kotor krn asap  pabrik, tanpa sewerage 
system, tanpa RTH……. Maklum pembangunan pabrik2 tdk/ blm memakai advis planning 
krn memang kala itu blm muncul apa yg dinamai sbg sains city planning…….. 

Benar bahwa tujuan lbh utama tentang ‘perencanaan kota’ kala itu  adalah lbh 
dlm rangka mengejar tujuan mencapai ‘kota yg indah dan sehat’… itu krn masalah 
yg dihadapi bukannya “perekonomian negara yg lesu”… atau   “angka penggangguran 
yg tinggi”… atau “ketimpangan kemajuan antar wilayah”…..….. dan bukan pula bgmn 
“membangun kota bagi tempat orang2 menganggur dpt memperoleh pekerjaannya”…… 
maka tepatlah bila kala itu   “mengembangkan struktur fisik ruang kota2 baru 
pada negara2 maju  yg kini menjadi veteran pembangunan wilayah”…… adalah tujuan 
utama dari PWK….... 

Zaman bergulir…… teknologi terus berkembang pesat….. lalu modernitas kota itu 
merembet masuk pula kenegara2 sedang berkembang… sementara negara2 (terlebih) 
yg sdg berkembang tak mampu menjaga keseimbangan perkembangan populasi 
penduduknya…. sehingga penduduk yg berkembang pesat dan sulit memperoleh 
penghidupan yg layak didesa dan kota kecil lalu mengalir kekota dlm proses 
‘urbanisasi’ sampai melebihi kapasitas kecepatan perkembangan kota2 utk 
menampungnya …… lalu bersamaan dgn itu muncul pula fenomena “wilayah2 
terpencil” dan lalu karenanya “tertinggal”……. ‘Tertinggal’ dalam hal 
kemajuannya….. sehingga tak menarik utk menjadi tempat2  favorit bagi tinggal 
dan mencari pekerjaan…... maka bersama dengan itu muncullah kebutuhan lain 
idealisme PWK untuk….. “bgmn membangun kota2 didaerah menjadi sedemikian 
menariknya”…. sehingga arus penduduk yg menyerbu kekota besar tak harus 
menyebabkan ketimpangan kepadatan
 persebaran penduduknya…. Terlebih utk negara Indonesia yg amat luas dgn 
kendala kondisi geografiknya yg termasuk salah satu terganas dan terberat 
didunia………….

Kebutuhan idealisme ‘baru’ PWK ini juga didasari pula  alasan bhw proporsi 
penduduk desa-kota kita yg pada awal kehadiran PWK di Indonesia semula  
berkisar 80%-20%... kini telah menjadi 50%-50%.... dan tak mungkin dibendung… 
akan menuju angka sebaliknya… ialah 20%-80%...... shg kebutuhan pembangunan  
kota  sebenarnya tak sekedar utamanya memerlukan ‘struktur ruang fisik kota’… 
tapi tak kalah penting kini justru diperlukan mempersiapkan ‘struktur ruang 
ekonomi sosial kota”…….

Jika semula  pada suatu waktu dulu sebelum thn 1940 dinegara maju  “membangun  
kota yg indah” (fisik kota, Howard, Geddes) pernah lebih merupakan tujuan utama 
utk menjawab kebutuhan meninggalkan kondisi kota2 industri yg kumuh, kusam dan 
tak sehat (dlm keadaan banyak penduduk bekerja serta memperoleh pendapatan yg 
cukup)…… kini nampaknya  (bagi negara, utamanya yg sdg berkembang)….  membangun 
kota-kota besar dan industri2 bagi menampung luapan tenaga kerja (beda dgn  
industrialis developer properti  komersial  yg cukup membangun ‘produk rumah’ 
pada  ‘kota satelit’ menempel pd kota besar yg ada)…. lebih merupakan kebutuhan 
ttg…. bgmn menjawab pertanyaan ttg “tingginya angka pengangguran” (mslh -sosial 
ekonomi kota)…. akibat laju angka kelahiran penduduk yg tak seimbang dgn 
kecepatan penciptaan kesempatan kerja……. maupun juga akibat kelebihan angkatan 
kerja pertanian dipedesaan…….. 
Dinegara sdg berkembang (pasca 1970) terdapat  keperluan menjadikan kota2 
(besar) lbh sbg “ruang penyedia kesempatan kerja bagi penduduk” (jadi  amat 
berbeda nuansanya dengan masa sblm 1940 dinegara maju)….. dimana kebutuhan ttg 
“perumahan atau lingkungan yg sehat” akan dijawab kelewat gesit  oleh pasar 
(dan pengembang, sambil mencari keuntungan)….. sampai2 stoknya berlebih…..… 
Sementara itu  “masalah kesempatan kerja” (secara nasional) tinggallah menjadi 
masalah pelik yg harus trs dipikirkan oleh pemerintah (Menko ekon?)…… disamping 
bhw utk masalah “industri dan jasa” sbg  lapangan kerja masyarakat….. berbeda 
dgn negara maju (GNP diatas 20.000 dollar) yg “selalu bbrp langkah didepan” dan 
menguasai dunia, teknologi serta inovasi…… negara2 sdg berkembangpun (GNP 
dibawah 3000 dollar) atas nama ‘globalisasi’ msh hrs terengah2 beradu keuletan 
dgn sesama banyak negara lain dlm hal ‘industri, jasa dan ekspor’…….. 
Krn itu kalau masyarakat perencanaan kita msh saja berasyik masuk dgn (sekedar) 
masalah pro-pasip ‘fisik kota’ terus… dan masih ingin terus menjadi peran 
“pupuk bawang” serta “menjaga jarak jauh terus" dalam hal “pembangunan ruang 
sosial-ekonomi kota”……… janganlah kita pernah berharap bahwa masyarakat 
perencanaan akan “dimasukkan dalam hitungan” serta “didudukkan ditempat 
terhormat dijajaran terdepan” dalam menghadapi  beratnya beban pembangunan 
(ekonomi-sosial) nasional kita……..
Sementara demikian dulu, Wamenanya nyusul diposting berikutnya…..
 
Salam, aby
 


      

Kirim email ke